RSS

PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

01 Agu

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Untuk mendapatkan file Peraturan Pemerintah, Penjelasan, dan Lampiran (PENTING MEMBACA LAMPIRAN SEPENUHNYA!) , kita harus mengunjungi situs resmi dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Langkah-langkahnya:

1. Silakan klik http://www.depdagri.go.id

2. Lihat kolom sebelah kiri, dan klik “Produk Hukum

3. Pilih dalam kotak Kategori “Peraturan Pemerintah” dan Tahun “2007

4. File yang bisa di-download di halaman ini adalah:

- Peraturan Pemerintah Nomor 38/2007 (word file 132kb)

- Penjelasan PP 38/2007 (word file 66kb)

- Lampiran (zip file 1.286kb)

Adakah Konsepsi Otonomi Daerah dalam PP 38/2007?

oleh: Amelia Day

Untuk menyikapi keluarnya PP yang ditandatangani Presiden tanggal 9 Juli 2007 ini, selayaknya kita belajar dari masa lalu; kemudian kita kaji semua aspek guna membuat konsepsi otonomi daerah bagi kemaslahatan dan masa depan masyarakat di daerah.

Ada 2 (dua) urusan yang hingga akhir tahun lalu masih menjadi perdebatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (diskusi APPSI di Hotel Grand Cempaka), yaitu untuk Urusan Pemerintah [Pusat], Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Pertanahan dan Komunikasi/Informatika.

Di dalam PP 38/007 ini, untuk Bidang Pertanahan, masalah perizinan MASIH menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Satu hal yang pasti adalah “izin lokasi” Bidang Pertanahan, misalnya, masih menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Lihat Lampiran Urusan/Bidang Pertanahan, Nomor 1:

[nomor] 1. Sub Bidang “Izin Lokasi”

[dalam matriks; kolom Pemerintah (Pusat):]

[huruf] h. Pembatalan ijin lokasi atas usulan pemerintah provinsi dengan pertimbangan kepala kantor wilayah BPN provinsi

Betapa panjang rantai birokrasi untuk sebuah daerah yang tak memiliki infrastruktur transportasi. Betapa tinggi biaya untuk memproses perizinan di negeri ini. Transaction cost theory (Williamson, 1996) menekankan bahwa ada 5 faktor yang menjadi penentu tinggi atau rendahnya biaya transaksi yang mempengaruhi ekonomi moneter sebuah negara, yaitu:

1. Frequency/Kekerapan: berapa sering interaksi dengan birokrasi terjadi? Memang biaya transaksi tak hanya uang transportasi, tapi berbagai pungutan di luar ini juga menjadi perhitungan signifikan yang akan membuat sebuah kegiatan usaha tidak efisien.

2. Specificity/Kekhususan: setiap daerah memiliki kekhususan baik budaya daerah ataupun aset fisik; jika tidak “handle with care” akan terjadi kelimbungan budaya ataupun aset akan menjadi aset tidur dalam jangka waktu lama. Hal ini akan menciptakan opportunity loss atau bahkan kerugian struktural bagi masyarakat di daerah yang memiliki pelbagai kekhususan ini.

3. Uncertainty/Ketidakpastian: manajemen risiko untuk setiap usaha/bisnis di daerah harus memperhitungkan faktor ini. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian hukum, aparat hukum atau kemungkinan berusaha di satu daerah, semakin tinggi biaya transaksinya.

4. Limited Rationality/Rasionalitas yang Terbatas: pemerintah di pusat tak selalu memiliki data atau informasi termutakhir dan paling detail tentang daerah-daerah di pelosok. Informasi asimetri akan menimbulkan tingginya biaya transaksi, dimulai dari ongkos telepon atau biaya tiket pergi-pulang pejabat dari pusat untuk mengkaji keunggulan dan kelemahan satu daerah (yang tentunya biaya ini diambil dari APBN).

5. Opportunistic Behaviour/Perilaku Oportunis: siapapun yang diberi kekuasan untuk mengatur (dan memberi izin orang lain untuk berusaha) pasti memiliki perilaku oportunis (aji mumpung).

Dengan rantai birokrasi yang tetap panjang dan biaya yang menjadi tinggi, peluang daerah “tertinggal” untuk bersaing dengan daerah yang lebih maju semakin kecil. Mampukah Maluku Utara meningkatkan produktivitas hasil laut (mulai dari penangkapan/penangkaran ikan hingga ke proses pengalengan) jika semua izin lokasi [tanah untuk berusaha] harus diurus di Jakarta?

Selain itu, untuk Bidang Komunikasi/Informatika, terkait alokasi frekuensi, izin spektrum frekuensi tetap harus diurus di Jakarta. Sebagai catatan, pembuatan Master Plan Alokasi Spektrum Frekuensi Radio FM (Kepdirjen Postel Nomor 15A/2004) dibuat waktu itu didasari pada pertimbangan tanah di seluruh Indonesia adalah rata (tak ada lembah ataupun gunung), sehingga pembagian alokasi frekuensi setiap daerah adalah sama rata. Tak ada pemikiran tentang kekuatan ekonomi setiap daerah, tak ada pula pemikiran kepadatan populasi setiap pojok desa.

Siapa yang diuntungkan dengan keluarnya PP 38/2007 ini? Pertanyaan yang sama (dan jawaban yang bisa menjadi pertimbangan konsepsi otonomi daerah yang memihak pada publik) juga bisa ditujukan kepada paket 7 (tujuh) Peraturan Pemerintah Nomor 11, 12, 13, 49, 50, 51, dan Nomor 52 Tahun 2005 sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Apakah semangat otonomi daerah yang digaungkan di akhir milenium sudah mulai meredup?

Di bawah ini saya kutip matriks pembahasan PP Penyiaran yang digarap bersama komisioner KPI dari Sumatera Utara, Arya Mahendra Sinulingga. Saya sedang mengkaji hal yang sama untuk PP 38/2007 untuk setiap bidang; tentunya kajian ini harus dikembalikan ke Amandemen Keempat Undang-undang Dasar 1945, selain juga dikembalikan ke Asas, Fungsi, Tujuan dan Arah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 (Penyiaran) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Pemerintah Daerah).

Selamat merayakan Hari Proklamasi!

PP No. 50 Tahun 2005 Pasal 71 ayat 2:Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki Izin Stasiun Radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau izin siaran nasional untuk televisi dari Departermen Penerangan sebelum ditetapkannya PP ini diakui keberadaannya dan harus melaporkan secara tertulis tentang keberadaannya kepada Menteri untuk menyesuaikan izinnya menjadi Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2002. Pasal 17 ayat 2:Durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran dalam negeri bagi lembaga penyiaran melalui sistem stasiun jaringan dibatasi paling banyak 40% untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak 90% untuk jasa penyiaran televisi dari seluruh waktu siaran per hari.Pasal 17 ayat 1:Durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran dalam negeri bagi lembaga penyiaran televisi yang tidak berjaringan dibatasi paling banyak 20% dari seluruh waktu siaran per hari. Pasal 36:Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e memungkinkan terjangkaunya wilayah siaran paling banyak 90% dari jumlah provinsi di Indonesia, hanya untuk sistem stasiun jaringan yang telah mengoperasikan sejumlah stasiun relai yang dimilikinya melebihi 75% dari jumlah provinsi sebelumnya ditetapkannya PP ini.

Pihak diuntungkan

Pihak diuntungkan yang tertinggal dengan diterapkannya pasal ini: Pihak diuntungkan yang tertinggal dengan diterapkannya pasal ini: Pihak diuntungkan yang tertinggal dengan diterapkannya pasal ini:

Masyarakat (lokal)

Tidak lagi diuntungkan

Tidak lagi diuntungkan

Siapakah di antara televisi swasta

Radio Lokal

Radio Lokal Eksisting

Tidak lagi diuntungkan

“nasional” yang sudah mencapai

Radio Berjaringan

Radio Berjaringan Eksisting

Radio Berjaringan

relai 90% dari jumlah provinsi

TV Lokal

Tidak lagi diuntungkan

Tidak lagi diuntungkan

yang ada di Indonesia?

TV “Nasional”

TV Nasional: RCTI, TPI, Indosiar, TransTV, Antv, SCTV, Lativi, MetroTV, TV7, Global TV

TV Nasional: RCTI, TPI, Indosiar, TransTV, Antv, SCTV, Lativi, MetroTV, TV7, Global TV

KITA TENTUNYA BISA MENJAWAB

Seluruh Stake Holder lainnya

 

Tidak lagi diuntungkan

 
 

15 responses to “PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

  1. clava

    November 26, 2007 at 9:57 am

    tingkatkan terus siaran di Indonesia……

     
  2. KUBU

    Desember 4, 2007 at 3:15 pm

    MAKSUDNYA SIH BENAR UNTUK PERBAIKAN PEMERINTAHAN, NAMUN KARENA ORANG YANG MENGGARAP PP BERORIENTASI PADA SEKEDAR DAPAT PENGAKUAN DAN PEKERJAAN SEBAGAI PEMRAKARSA PP MAKA KUALITASNYA MASIH PERLU DIKAJI KALANGAN ILMUWAN.

     
  3. KUKUN GRG

    Desember 7, 2007 at 2:53 pm

    Apapun peraturannya siapapun yang dapat kewenangannya yang penting peraturan yang kira2 merugikan masyarakat jangan dijalankan OK…tapi kalau memang untuk mempermudah birokrasi jalankan saja,dan untuk proses alokasi frequensi untuk Jawa Barat kan sudah ada yang keluar IPP dari KPI ….karena PP 38 /2007
    itu kesiangan maka yang sudah keluar IPP harus diakomudir karena amanat UU 32 tahun 2002 sudah dilalui prosesnya bukan?

     
  4. yuni woro

    Februari 14, 2009 at 9:43 pm

    memang kebijakan pusat masih banyak yang inkonsisten. rupanya para pembuat kebijakan belum mempunyai kesatuan konsep dan arah kemana pelaksanaan otonomi dan reformasi birokrasi ini. yang dilakukan masih terkesan parsial yang paling merasakan adalah para pelaksana di daerah, belum lagi KPK yang sangat antusia menegakkan aturan tetapi atauran itu sendiri masih simpang siur.

     
  5. ben

    Mei 14, 2009 at 10:45 am

    Yth Ibu Amelia,

    Saya sudah mencoba masuk ke website depdagri, tapi pada produk hukum peraturan pemerintah 2007 saya hanya menemukan batang tubuh dan penjelasan pp 38/2007. Saya tidak menemukan lampirannya, padahal lampiran itu yang saya butuhkan.

    Bagaimana caranya ya bu agar saya bisa mendownload lampirannya? Atau ada website lain yang menyediakan layanan yang sama?

    Terima kasih

    Salam,
    Ben

     
  6. Mila

    Mei 18, 2009 at 9:05 pm

    Bapak Ben, saya telah jawab secara pribadi ke email Anda ya. Terima kasih.

     
  7. widya astuty

    November 30, 2009 at 8:05 am

    Bu Mila saya sudah ekplore, tapi sampai saat ini saya belum temukan Kepmendagri N0. 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten & Kota. Padahal saya sangat butuh hal tersebut guna menyelesaikan permasalahan di kantor. BAgaimana caranya agar saya dapatkan peraturan tersebut?
    Terima kasih, bu!

    Salam,

    Widya

     
  8. Mila

    Desember 2, 2009 at 10:00 pm

    mohon maaf, situs Ditjen Otda tak bisa diakses… http://www.ditjen-otda.go.id/
    “Oops! This link appears to be broken.”
    saya coba mencari file tersebut dengan banyak kata kunci pun, tak dapat… mudah-mudahan situs Ditjen Otda cepat sembuh…

     
  9. sunardi

    April 16, 2010 at 10:02 pm

    pengelolaan Sekolah Luar Biasa apa terpengaruh dengan PP nomor 38 tahun 2007 ini, mengingat pengelolaan SLB sampai saat sekarang belum jelas. dilempar kesana dilempar kesini, emangnya SLB kayak bola pingpong

     
    • Yudha

      Juni 6, 2012 at 9:13 pm

      ass. mr sunardi, merespon pemikirannya, apakah benar slb, smk, dan rsbi menjadi kewenangan provinsi? kalau ya.. dimana saya bisa baca tentang itu.. makasih

       
  10. budiantono

    November 18, 2010 at 3:25 pm

    pp 38 2007
    bisakah pemerintah daerah menfasilitasi tentang otoritas veteriner(dokter hewan) yang menangani hewan dan segala tentang penyakit hewan.
    karena dalam uu 18/2009 yg sdh di mk kan mengharuskan pemerintah pusat dan daerah wajib memfasilitasi adanya otoritas veteriner disemua lini pemerintah.
    kalau dikaji masalah penyakit hewan yg dapat menular ke manusia(zoonosis) harus diurus/ wajib oleh pemerintah (pusat dan daerah) seperti : Rabies, Antrahx, flu burung, leptospira, brucelosis?kluron yg semua bersumber hewan tapi membahaykan keselamatan manusia.

     
    • Mila

      Desember 3, 2010 at 10:33 am

      pemda yang baik dan tahu prioritas tentu WAJIB mengkaji dan mencegah penyebaran ini, Pak… pemerintah pusat? Ada publikasi kajian KPK di koran minggu ini, bahwa dari indeks korupsi pemda dan pemerintah pusat, pemda TERNYATA lebih transparan dan bertanggungjawab ke rakyatnya… semoga di tempat Bapak Budiantono juga begitu!

       
  11. aidan

    Januari 24, 2011 at 9:47 pm

    sy butuh lampiran pp38 2007 ini, bisakah saya peroleh?

     
  12. muh irwan

    April 12, 2011 at 11:17 pm

    tolong kirim tentang penjelasa ttg PP 38/2007

     
  13. lee

    Oktober 30, 2012 at 3:03 pm

    terimakasih infonya sob….!

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 259 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: