RSS

Arsip Penulis: Mila

Tentang Mila

Playing Solitaire

Creative Journalism

This is not about how to report outrageous actor or dying painter, but more to see news on many angles. A creative journalist must see news together with other news, see its thread or connection. The idea of a creative writing piece in any creative writing class is to find more than one scenario of a story. Do that… and a creative journalist shall gain more readers, more audience. Ethics rules, but creativity shall conquer. Here‘s my inspiration for tonite’s writing.

 
Leave a comment

Posted by pada Juni 2, 2012 in public policy

 

Internet Gak Pakai Kornet


internet itu kayak tubuh manusia… network system…

kesumbat aliran darah di bahu cuma pegel

kesumbat di jantung… mati

Riuh-rendah SOPA (Stop Online Piracy Act) di Amrikiyah sana mungkin menjadi tanya tanya besar di sini. Ada apa sih, kenapa kita di Indonesia harus ikut pusing?

Begini ya,  hari ini kita gak bisa akses beberapa klip video di Youtube karena negara kita masuk blacklist. Terutama video musik gres dari Amrikiyah sana. Nanti Youtube bisa ditutup kalau masih memuat latar musik ber-copyright, walau videonya cuma gegeloan acara ultah kawan tadi malam di klub dangdut.

Konon email di Yahoomail, misalnya, memuat pranala (link) ke pirated content, misalnya… akun kita bisa ditutup. Oh iya, kalaupun di Kompasiana ada link dokumennya ke situs 4shared misalnya, dan 4shared gudangnya dokumen sharing (baca: bajakan), apapun jenis file-nya. Andaikata, hosting Kompasiana misalnya di Amrikiyah, yang kena hukum pemerintah Amrikiyah itu perusahaan hosting-nya Kompasiana… Kompasiana bisa ditutup. Gitu tek-toknya…

Masih gak peduli? Ya sudah… tunggu Operation Blackout dari Anonymous dan big brothers macam Google dan Yahoo. Mereka akan tutup 24 jam biar kita di Indonesia tahu rasanya… gak pakai garam, gak pakai micin, gak pakai kornet pun…

KLIK SINI UNTUK DRAFT BILL (rancangan UU) DARI SOPA INI

 

Askes, Jamkesmas, Jamkesda, Gakin… Negeri Para PNS

Posting di bawah ini membuat saya menangis. Teringat sesorang kakek mengantar istrinya visum (periksa dokter) di RSCM jam 3 pagi. Saya kebetulan mengantar suami juga ke sana. Saat bersamaan saya dan si kakek berdiri jejer di kasir. Saya telah selesai membayar dan di dompet saya tersisa uang Rp 50 ribu. Saya mendengar percakapan kasir dan si kakek, “Bapak harus bayar penuh, Rp 110 ribu.”
Si kakek: “Saya hanya ada Rp 50 ribu, boleh dicicil minggu depan?”
Saya menangis dalam hati waktu itu. Saya menangis lagi sekarang saat mengingatnya. Ahhh… saya buka dompet dan saya genggam tangan kakek di samping saya. Saya hanya bisa bantu Rp 50 ribu dan saya berlari masuk ke dalam IGD tempat suami saya masih dirawat. Saya lari karena takut si kakek tersinggung…
Posting saya di Facebook mengomentari status seorang kawan tentang mahalnya biaya ambulan untuk menggendong anaknya naik kereta listrik dari Jakarta ke Bogor untuk mengubur anaknya di Bogor. Beritanya di sini http://goo.gl/1iCzu.
Ini posting saya: “APBN kesehatan, sekali lagi, adalah melulu Askes (dibayar penuh hanya untuk PNS mau operasi bypass jantung puluhan juta pun), sedangkan rakyat pakai Jamkesmas Jamkesda atau Gakin itu negara hanya bayar sepersekian persen biaya kesehatan atau social security istilah amrikiyah… periksa dokter (visum) di IGD RSCM saja Rp 110 ribu, dan mau pulang tanpa bayar ya pasien ditahan (plus numpuk biaya admin inap IGD). “
Cuma di Indonesia… orang gajian lebih tajir dari majikannya…
 
3 Comments

Posted by pada Januari 10, 2012 in government failure, hospital, RSCM

 

Jangan Salahkan Bioskop

Industri media global sedang terguncang beberapa tahun terakhir ini. Penjualan hiburan audio (musik) atau audio video (film layar lebar dan tayangan televisi) menurun drastis serentak di berbagai belahan dunia. Semua content  dengan segala macam judul, durasi dan kualitas bisa dicari, diunduh, dan dibagikan dengan mudah dan dengan biaya nyaris Rp 0,- (inipun sudah menghitung listrik dan langganan Speedy). Terima kasih internet, terima kasih digitalisasi segalanya.

Mengambil salah satu isu tak kunjung rampung, saya memfokuskan pada industri film impor  di negeri ini yang masih berkutat soal “tidak bayar pajak” dan “embargo perfilman Amerika Serikat karena pajak dan retribusi naik”. Menyelesaikan masalah bioskop negeri ini seperti menegakkan benang basah. Tindakan monopoli mulai dari distribusi hingga eksibisi yang dilakukan Bioskop 21 tak bisa diselesaikan bahkan terkesan didukung penuh oleh pemerintah (baca: Kementerian Budaya dan Pariwisata). Industri film nasional menjadi korban yang terjepit antara pajak tinggi dan monopoli distribusi-eksibisi ini.

Sesungguhnya memang industri content (maaf saya tak temukan padanan katanya dalam bahasa Indonesia) ini sedang di titik turun dalam kurva belajar, kurva S. Belajarlah film hingga ke negeri China. Produser film di China, Hengdian Group bisa menggaet Warner Bros (USA) untuk membuat film kolosal Warlords yang tak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Distribusinya jelas: hanya untuk penggemar film yang mengerti bahasa Mandarin, atau kalaupun tidak bisa berbahasa Mandarin setidaknya menggemari Andy Lau atau Jet Li. Tentu saja Hengdian tak sendirian, karena pemerintah China mendukung penuh dengan mematok segala persyaratan jika Warner Bros hendak berbisnis di China: produksi wajib berbahasa Mandarin, Warner harus bermitra dengan pengusaha China yang wajib punya peran mayoritas, distribusi serentak ke pelosok China bahkan hingga bioskop independen, dan seterusnya. Karena box office itu diukur di minggu pertama peluncuran film kerjasama ini,  Warner menghitung risiko pembajakan. DVD aseli film tersebut muncul di minggu kedua, dengan harga murah. Dampaknya tak hanya masalah ekonomi bisnis, tapi juga penyebaran nilai budaya dan sosial negeri China; propaganda Pemerintah China tanpa harus menguras APBN-nya.

Lain lagi dengan industri musik global yang telah merapatkan langkahnya menghadapi derasnya digitalisasi (baca: pembajakan musik) hari ini. Universal, Sony Music dan EMI bergabung dan membentuk kanal Vevo di Youtube. Youtube adalah situs content aggregator milik Google yang konon membebaskan semua orang mengunggah dan mengunduh klip video terbaru penyanyi kesayangannya. Sebelumnya memang semua orang bisa mengunggah video ini, tapi mungkin kualitas audio atau videonya buruk. “Presentation, presentation, presentation!” ini adalah gimmick industri media, tak terkecuali musik. Daripada merusak citra sang penyanyi andalannya, Vevo kemudian dibuat untuk mendekatkan penggemar dan idolanya. Model bisnisnya tak lagi penjualan cakram digital atau RBT (ring back tone) tapi pada sponsorship dan iklan terselubung (built-in/product placement ads).

Lesson learned from industri musik global atau Hengdian Group ini adalah: industri film di Indonesia tak boleh mati mengurus masalah pajak saja. Atas pengalaman ini, seharusnya jalur distribusi seperti jaringan bioskop kita bisa turut belajar (learning curve, S-Curve). Sebelum menukik bangkrut, Bioskop 21 atau Bliztmegaplex, bisa memanfaatkan Youtube dengan lebih bijak lagi. Industri perfilman kita–mulai dari produksi, distribusi hingga eksibisi–harus mendapatkan proteksi pemerintah seperti Hengdian. Atau mau meniru industri musik global? Di mana para produser bergabung untuk mempromosikan dengan sponsorship besar (seperti video J-Lo di Youtube yang selalu bertaburan Swarovski, BMW atau minuman ringan segala macam). Nilai jual J-Lo (dan Pittbull) tetap tinggi sehingga karcis konser penyanyi andalan sang label musik dunia ini pasti bernilai tinggi pula. Ringkasnya, teknologi baru terus datang, dan model bisnis harus berubah agar entitas bisnis bisa tetap hidup.

Sayangnya, sekali lagi, industri film di sini masih dibesut isu pajak, apakah itu pengemplang pajak film impor ataupun ketidakadilan pajak/retribusi bagi film nasional. Pajak? Bahkan J-Lo pun bercerai dari Marc Anthony karena urusan uang pajak yang ditilep sang suami AKA manajernya sendiri. Where’s Gayus when we need him, huh?

 

Kaitkata: , , , , ,

Mahasiswa Baru Tahun Ini

Biasanya kuliah dimulai awal September setiap tahunnya; namun karena lebaran H-7 dan H+7 adalah hari libur nasional, mau resmi atau tidak. Setelah Hary Raya plus tujuh hari itu sepertinya banyak orang masih di kampung halaman. Walhasil, kuliah diundur hingga minggu kedua.
Memanaskan mesin yang telah libur 3 bulan itu sepertinya agak lama, terutama kalau kita tinggal di Indonesia *sarkasme sedikit*. Betapa tidak, banyak kampus di luar negeri juga libur musim panas tapi kuliah sudah mulai di bulan Agustus. Untuk itu, sepertinya mahasiswa perlu diberikan pencerahan di awal kuliah itu lebih ke masalah “motorik”.
Apa sajakah itu? Tulisan ini bersambung ya…

 
Leave a comment

Posted by pada Agustus 21, 2011 in public policy

 

Kaitkata: , ,

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.