This is not about how to report outrageous actor or dying painter, but more to see news on many angles. A creative journalist must see news together with other news, see its thread or connection. The idea of a creative writing piece in any creative writing class is to find more than one scenario of a story. Do that… and a creative journalist shall gain more readers, more audience. Ethics rules, but creativity shall conquer. Here‘s my inspiration for tonite’s writing.
Arsip Kategori: public policy
Mahasiswa Baru Tahun Ini
Biasanya kuliah dimulai awal September setiap tahunnya; namun karena lebaran H-7 dan H+7 adalah hari libur nasional, mau resmi atau tidak. Setelah Hary Raya plus tujuh hari itu sepertinya banyak orang masih di kampung halaman. Walhasil, kuliah diundur hingga minggu kedua.
Memanaskan mesin yang telah libur 3 bulan itu sepertinya agak lama, terutama kalau kita tinggal di Indonesia *sarkasme sedikit*. Betapa tidak, banyak kampus di luar negeri juga libur musim panas tapi kuliah sudah mulai di bulan Agustus. Untuk itu, sepertinya mahasiswa perlu diberikan pencerahan di awal kuliah itu lebih ke masalah “motorik”.
Apa sajakah itu? Tulisan ini bersambung ya…
Infrastruktur
Setelah sekian lama tidak update blog ini, malam ini timbul kangen menulis tanpa dibayar 
Beberapa presentasi saya di Slideshare.net telah dilihat dan diunduh beberapa kali. Hanya satu yang hari ini saya buka untuk diunduh, yaitu tentang “Telco & Media in Indonesia“. Bahan presentasi saya di kelas “Bisnis dan Industri Televisi” ini banyak diunduh tak hanya kalangan mahasiswa, tapi juga pebisnis… bahkan pebisnis telekomunikasi dari Norwegia! (FYI: Slideshare membolehkan siapa saja mengunduh slide asal kita mendaftar sebagai anggota Slideshare, dan kebanyakan kita menggunakan nama asli untuk bahan *serius*).
Kembali ke pebisnis telekomunikasi. Saya takjub dengan presentasi Hans Rosling di Ted.com beberapa waktu lalu. Rosling mampu menyajikan presentasi tentang statistik yang mudah dicerna. Presentasi saya tentang Telco (telecommunications company) dan Media di Indonesia itu sesungguhnya terinspirasi dari Rosling; bagaimana saya bisa menjejerkan dua sektor berbeda di era 1990-an dan batasan keduanya menjadi sumir hari ini. Yang lebih terpenting lagi, bagaimana saya melihat buruknya infrastruktur berbanding dengan kapasitas kemampuan negara ini, dibanding negara tetangga, Malaysia.
Saya yakin pemerintah masih punya niat baik untuk meneruskan Proyek Palapa Ring dan jalur kabel serat optik bawah laut Australia – Indonesia – Jepang, daripada selalu bottleneck di Singapura. Kedua proyek multiyears, multiplatform ini seharusnya lebih prioritas dari gedung wakil rakyat atau proyek-proyek renovasi fasilitas ini itu yang tak terkait langsung dengan kemaslahatan rakyat. Jika rakyat makmur, yakinlah pemerintah bisa merevisi kantornya di Planet Mars sekalipun.
Terakhir, pebisnis Eropa pun tak punya data akurat tentang industri telekomunikasi dan media di Indonesia hingga harus percaya saja dengan presentasi saya ke mahasiswa… *just kidding, guys*
A Smile at Prices of Hot Spices
Indonesia is a unique country, for I cannot say it is impossible to live in. I still have to use a positive sentence to start the year. We are still celebrating new year, and we passed Idul Fitri and Idul Adha, two most sacred days for moslems. Over the two latter, prices of hot spices–you might call it chillis and we called it “cabe”–was hotter than mercurius. We usually cook special food to celebrate Idul Fitri (hot “ketupat rendang” or “ketupat opor” added with ground chillis and onions). We also cook “kare kambing” or “lamb curry” after we sacrifice the lamb in the morning. Curry, as we know it, needs spices mostly chillis.
So what happened when it’s Christmas time? Do we cook spicey food? Not too many. New year’s eve? We cook spaghetti with is tomato sauce, and chillis if required–not a must. We serve pudding and other sweeties to close the year. Why on earth the price of chillis per kilogram went from IDR 50,000 to IDR 100,000 overnight on the first week of 2011? This is amazingly outrageous or outrageously amazing…!
Blame it on the extreme weather? Awww, come on… the sun is still there at certain times of the day. We have reached the highest level of bioengineering for food production for the last decades. Why don’t we do something out of it? In Indonesia, again as a unique country, priority of doing the right things is upside down, inside out of whatsoever. Our president was best seen sitting graciously near a soccer field instead of chopping the grass in the middle of paddy field. Our local government is too busy doing knick-knacks instead of encouraging the people to produce and distribute more efficient farming or fishery goods. Public officers concern more on renovating their official houses and buying more expensive official sedans to suit their ranking of bureaucratic system. (click here for one of the news)
We, the Indonesians, are likely to face a very hotter year in the future if the prices of 9 staff and staple (“sembilan bahan pokok” or “sembako”) are crazily skyrocketting. There were no significant government’s actions last year, and we are not hoping more this year. However, we are the still the kindest and the most forgiving species on earth. We Indonesians always handle things with smile, for better or worse.
[Sekali Lagi] Merumuskan Indonesia
Sudah lama saya tak update blog ini. Satu hal yang kemudian mendorong saya menulis lagi pagi ini adalah ‘semangat kebangkitan nasional’ yang dicoba diracik lagi oleh beberapa kelompok masyarakat. Kemarin malam saya datang ke acara selamatan putra seorang kawan, yang dibuka oleh penggiat buku dan penggila sejarah dunia, Pak Taufik R. Dia merumuskan1908 – 1928 adalah era brahmana, kasta tertinggi dalam beberapa peradaban bangsa. Alasannya, karena Indonesia waktu itu dirumuskan oleh segelintir priyayi. Kemudian di era 1928 – 1968, Indonesia ‘dikelola’ oleh kaum di bawah brahmana: kaum ksatria. Yang dimaksud adalah pasukan TNI dan pasukan perjuangan non-gelar. Era 1968-1998, Indonesia dikuasai kaum pedagang, satu garis di bawah ksatria. Sejak itu hingga hari ini, Indonesia dikuasai rakyat, atau istilahnya, kaum sudra. Maaf kalau salah, tapi setahu saya sudra itu adalah kelompok paling miskin dalam tataran sosial ekonomi. Sebuah analisis yang mungkin kebetulan saja.
Tak berlama-lama di acara itu, saya langsung ‘loncat’ ke acara lain bertempat di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat. Acara berjudul “Dialog Pemuda Nasional: Menyoal Identitas Kebudayaan Indonesia” ini didukung oleh Kantor Menpora dan diselenggarakan mulai pukul 14.00, dan hingga 21.45 dialog belum selesai, padahal masih ada pertunjukan musik etnik-kontemporer dari Mahagenta. Sayangnya pula, sang menteri yang kantornya punya titel “pemuda” ini tidak hadir karena sedang sibuk peluncuran buku pribadinya dalam rangka pemilihan ketua partai politik. Hmm, mana yang lebih penting ya…?
Kembali ke dialog nasional yang cukup menarik karena panitia menghadirkan sepuluh pembicara dari pelbagai belahan nusantara, lengkap dengan naskah ilmiah tentang konsep Indonesia. Saat mengetik tulisan ini, di meja saya tergeletak buku “Cities, Chaos & Creativity” yang di sampulnya tertulis: politically participatory, socially just, economically productive, ecologically sustainable, dan culturally vibrant. Aspek yang dibahas dalam dialog nasional ini kebanyakan hanya soal kebudayaan yang seharusnya vibrant atau bersemangat. Yang terucap di sesi pertama dialog ini adalah keluhan Dewan Adat Papua tentang ‘aneksasi bukan integrasi’, dan pernyataan Dewan Pakar Kesultanan Ternate tentang federalisme. Federalisme dan disintegrasi, dua kata satu makna.
Paparan menarik datang dari Dr Purwadi M.Hum, staf pengajar Universitas Negeri Yogyakarta dan penulis beberapa buku di antaranya Javanologi: Asal Mula Tanah Jawa. Ia paparkan bahwa hanya ada 2 bangsa yang mampu menguasai dunia (karena mereka mampu menguasai 3 hal: perspektif epigrafis, historis dan kosmopolis) yaitu bangsa Tionghoa dan Israel. Di manapun mereka berada di dunia ini mereka mampu menulis, membaca dan mendokumentasikan tata cara hidup dan pencapaian hidup mereka (epigrafis). Mereka pun mampu menjelaskan dan menarik garis sejarah nenek moyang mereka (historis). Yang tak kalah pentingnya adalah bahwa mereka mampu mengelola kota di dunia ini dengan membangun pilar politik di kota-kota tersebut (kosmopolis). Polis berarti kota, dan politik adalah turunan kata dari polis. Tak ada keputusan penting berbangsa itu, argumen Purwadi, datang dari desa.
Menarik juga ia mempertanyakan judul acara ini, “Menyoal” bukan “Memperkokoh” atau mungkin usulan saya, “Merumuskan Kembali”. Dari sisi kebudayaan, Indonesia itu sangat kaya. Salah satu pembicara dialog ini, Muhammad Zaini, dosen Sekolah Tinggi Seni Indonesia dan ITENAS Bandung, bahkan meneliti 250 permainan anak seluruh Indonesia. Ia sampaikan bahwa sesungguhnya ada ribuan permainan tradisional, yang baru dikajinya hanya segelintirnya saja. Kekaguman saya adalah bahwa beliau telah membuat arsip permainan daerah yang tak pernah terpikirkan oleh birokrat negeri ini.
Terakhir, acara sepenting ini selayaknya dihadiri oleh pengambil keputusan negeri ini. Seperti ucapan Buya Syafii Maarif di satu kuliah umum yang diselenggarakan harian Kompas, negeri ini tak punya pemimpin yang tahu jadi negarawan. Semuanya berpikir jangka pendek, sependek Pemilu 2014.
Mila
