RSS

When we are sixty four


When I get older losing my hair, many years from now. Will you still need me, will you still feed me, when I am sixty four?

Malthus. Health. How the state should prep all. The Report: WorldPopulationAgeing2013 says not so good… And many much more hilarious subtopics of ageing that I learnt tonight. And if you say the word, I could stay with you…. syalalalalaa

AGEING

 

 

 

 

 

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada April 24, 2016 in public policy

 

Prostitusi Anak dan Negara Hadir


Disclaimer: ini adalah satu posting yang sampah. Saya tidak suka membahas prostitusi, apalagi protitusi anak. Seorang yang saya awalnya saya kira brilian mengantarkan saya pada topik shiznit ini. Berulang kali saya mencoba menjauh dan menarik nafas panjang. Dia membahas dari detail-detail proses rekrut hingga transaksi dan regenerasi di daerah Pecenongan sampai Lokasari, Jakarta. Saya mual mendengarnya. Saya mencoba merunutnya dari strategi kebijakan publik yang bisa dipertimbangkan.

Okay, enuff about shiznit.

Anak hari ini menjadi lebih cepat dewasa dengan informasi yang lebih mudah didapat dengan nge-google. Anak bisa tersesat di informasi hoax atau informasi yang tak perlu. Untuk itu diperlukan pemahaman awal kepada anak hingga pendampingan saat anak memerlukan kita, orang tuanya. When a girl got broken hearted, we shall be there for her. Itu saat rapuh anak terbawa informasi sepenggal. Lalu nekat, seekstrem mencoba miras narkoba, melacurkan diri atau bunuh diri. Ya, paling ringan anak perempuan ini jadi manusia menyebalkan bagi lingkungannya. Sebaliknya, jika anak “survive” di masa terburuknya itu, ia akan menjadi manusia yang paling bijak kelak.

Nah, apa pemikiran dan strategi yang saya sampaikan ke kawan saya yang suka gagal fokus itu? Salah satunya adalah memberikan modul khusus pengenalan tentang rekrutmen dan sandera prostitusi anak. Ya, disandera, karena mereka ibarat budak yang sudah dibeli mahal, harus menghasilkan sampai umur tertentu (tua dan tak menarik lagi), lalu anak itu “dibuang”. Beruntung dinikahi, lalu kembali ke jalan benar. Kalau tidak, ya jadi sampah  masyarakat.

Bagaimana modul khusus pengenalan prostitusi anak ini? Untuk dampak luas dan efektif adalah menggunakan infrastruktur yang sudah ada. Gojek itu bisa viral dan cepat menguntungkan bagi semua pihak (pengusaha aplikasi, pengemudi ojek, dan pelanggan ojek) karena ekosistem ini tidak memerlukan pembangunan infrastruktur baru. Ia memakai infrasruktur “supplier” utuk “demand” yang ada, bahkan menciptakan demand baru karena standardisasi baru: lebih nyaman, terpercaya, dan murah.

Apa infrastruktur yang sudah ada bagi keluarga anak-anak yang berpotensi menjadi prositusi ini? Ya, kelompok PKK, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Fokus Ibu Iriana Joko Widodo ke depan di beberapa pertemuan jelas menegaskan revitalisasi PKK, dibanding Dharma Wanita, Kowani atau kalangan ibu-ibu eksklusif lainnya. PKK ada di akar rumput, hingga ke desa-desa pelosok. Hanya informasi yang selama ini menjadi asupan Kelompok PKK itu sangatlah melebar memanjang, untuk kapasistas ibu-ibu di pelosok pedesaan. Oke, itu bahasan lain. Sudah saya kupas di posting tahun lalu. Intinya, PKK bisa merangkul segala kemungkinan terburuk dan mengubahnya menjadi lebih positif. Kalau tak orang tua langsung, ya sekeliling mereka yang peduli. Toh, anak itu memang harus dilindungi negara!

Baiklah, saya sudahi dulu posting ini.

Pertama, saya sudah tidak berteman lagi dengan seorang yang gagal fokus melulu ini, plus membohongi saya melulu euy, basi! Thanx but no thanx, ia memang telah memperkaya wawasan saya soal topik ini, tapi energinya negatif melulu.

Kedua, sekarang topik ini masuk tempat sampah, karena ngehabisin waktu saya. Buat saya,  lebih penting energi dan waktu dan uang milik saya itu saya alihkan ke fokus “job creation” daripada printilan sedekah ke pelacur. Ignorance? No. I am just not naive. I saw the whole  concept for solving problems, not involved as a part of the problem. Remember I said this? I guess not.

Ketiga, energi positif yang saya perlukan dalam berkawan, karena manusia itu selayaknya berevolusi untuk kebaikan sesama. Bukan membohongi sesama. Berkawan dengan seorang yang pura-pura baik, lalu menikam dari belakang adalah sesuatu dehhhh….

 

 

Lama gak ngapdet


Kebijakan publik.

Topik ini baru saya kenal lepas MPKP, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia. Saya bukan mahasiswa terbaik di kelas. Bukan juga yang termuda, karena dari Reny yang baru lulus kuliah S1-nya saya justru belajar Mikro Ekonomi. Yap, karena saya sudah lama lulus S1 dan bukan pula dari Ilmu Ekonomi.

Mengalir sejak 2007, dan mencintai topik kebijakan publik segala pendekatan teori dan prakteknya, saya pastinya akan bereaksi *mengernyitkan jidat* jika ada yang masih mencaci pemerintahan hari ini. Ya, memang tidaklah sempurna-malaikat, tapi lihatlah bagaimana pemerintahan hari ini membersihkan piring kotor para koruptor sepuluh tahun terakhir atas nama parpol. Oh ya, saya banyak membantu sekretariat DPR, DPD dan MPR selama 5 tahun terakhir. Jeroannya terlihat nyata di dalam perut kesekretariatan itu. Partai politik memang beban high cost economy negeri ini. Panjang lagi ceritanya kalau mau membahas ini.

#curhat #bukansoalkebijakan

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 19, 2016 in public policy

 

Insider Trading, So What?


I am in the information business, the fun part, not the *think-wrinkled* part. Financial business, is an intangible business. And anything with intangible status is sensitively proned to rumors. My fun part is that any actress who gets most media coverage is likely to get the most fees for every episode or off-air stage show. When she got caught for using drugs, then auto-reject mode is on. Her contract to many product she represents got scrapped immediately. Fire… fire… pants on liar? #eh

And then the financial business. There is actually room to deny or to correct any news, if the news bureau is gentlemen enough to post the correction. Let alone the *media abal-abal*. The complexities of one issue led to another and another and another… is that the media must be responsible and aware of the side effects. Someone’s career in jeopardize. Someone’s lives are dependent on the subject of the *rumor*. One topic that caught my attention is that there is so much rumors today than 10 years ago. There is so many people are caught on the web not-so-kind words of mouth. Gossip for actress is allowed as far as the celebrity finds is mutual for her career, even as nasty as divorce highlights for a month! For financial business, this is not the case because financial industries are working on prudency and privacy. Oh yeah, money is privacy issues. If I know how much I am worth, then I would not want to travel without masker (remember Michael Jackson’s gas mask everywhere he wore then whe he was alive?)

Okelah kalau begitu… we must focus on what’s really the issue on every subject any media highlighted on daily basis, let alone seconds (Detik.com).

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 2, 2015 in public policy

 

Tag: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Forgiven, not forgotten?


Ada satu masa saya masuk ke satu ruangan dan merasa tak ada seorang pun yang bakal menyukai saya. Itu dulu. Sekarang saya sudah tua, tak perlu lagi pembuktian. Indonesia juga “merdeka” sama tuanya dengan Malaysia dan India. But wait, itu kata eks penjajah Eropa, bukan? Kita itu lebih tua dari mereka kok, bukti dari penelitian mtDNA Oppenheimer. Cek saja di pranala ini. Kita itu bangsa besar sejak ribuan tahun lalu. Fakta dan data penelitiannya sudah banyak dilakukan kawan-kawan berbagai kampus, sekarang tinggal kita peduli dan bergerak atau tidak. Yuuukkkk…

DEKLARASI PENOMINASIAN GUNUNG PADANG SEBAGAI WORLD HERITAGE2

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 5, 2015 in public policy

 

Tag: , , , ,

Berbagi Tiga Kepala


Ada tiga hal berbeda yang sedang saya coba rumuskan ke dalam tulisan minggu ini. PKK, Bank Tanah dan NSPK. Sekilas ketiganya berdiri sendiri. Makin dipandang, ya makin terasa tak ada yang tidak kalau urusannya “interconnected universe”.

PKK adalah domain pasangan dari pimpinan daerah, sementara yang dua lagi ya urusan pak kepala desa. Saya berteman banyak dengan kepala desa di seluruh Indonesia, virtually speaking, hanya untuk mengetahui gaya mereka menggunakan media sosial hari ini. Ada yang rajin memperbarui laman mereka dengan informasi berguna, seperti pemberitahuan KTP Si A dan Si B sudah jadi, dan yang disebutkan namanya harap mengambil KTP elektroniknya di kantor kepala desa. Ada foto pemberitahuan bahwa sinyal wi-fi desa bisa ditemukan di bawah pohon nangka di depan rumah Si X. Terkadang juga ada yang lucu, seperti guyon foto pohon panjat pinang terlalu tinggi dan akhirnya digunakan tangga.

mekanismeclp_gerak_pkkpkk.cilacapkab.go.id

Bank Tanah. Suatu konsep yang sama sekali baru buat saya. Perilaku manusia yang rasional (Institutional Economy Theory, nih), agar dapat memenuhi keuntungan dirinya adalah konsep awal memikirkan rumusan Bank Tanah ini untuk seluruh Indonesia. Di manapun, dengan adat istiadat apapun, setiap pribadi yang mengetahui informasi terkini tentang sekililingnya, ia akan bertindak lebih lagi untuk keuntungan pribadinya. Baiklah, saya masih belajar soal Bank Tanah ini… belum bisa saya bagi ya. *kedips*

why-land-banking-mexico-real-estate-646x225

Istilah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) ini diadopsi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan pemerintah ini mengatur bahwa Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen harus menetapkan NSPK untuk pelaksanaan urusan wajib dan pilihan. Saya suka topik ini, karena sudah beberapa tahun terakhir saya berkutat dengan peningkatan kualitas pelayanan publik birokrasi kita.

6a00d83451eb0069e2013485d3969a970chttp://www.coordinationproblem.org

Di minggu terakhir bulan Agustus 2015 ini, ketiga topik di atas wajib dituntaskan. People, tools and process adalah tiga hal yang saya sebutkan di atas. Agen perubahan adalah ibu-ibu, yang berada di pelosok Indonesia. Heboh relokasi Kampung Pulo tak ada hubungannya dengan kaum perempuan, karena yang bertikai itu *jujur* hanya kaum bapaknya. Piketty pessimist: walaupun pemerintah daerah telah berlaku sesuai prosedur (norma, standar dan kriteria) yang sudah digariskan peraturan perundang-undangan, masih ada saja masyarakat yang akan dragging down to their obscene level. Mengapa? Ya karena itu tadi teorinya, rational choice theory. Sebelah mana? Ya saat tanah yang menjadi sumber penghasilannya (untuk menyewakan rumah atau kamar kos) bukan lagi hak dirinya, si bapak itu tentu marah, bukan?

Jujur harus saya akui, menulis ini di saat kepala diamuk informasi yang tak menyenangkan diri, ternyata membawa ketenangan. Masih banyak topik yang bisa kita rekam di dalam kepala, lalu kita olah untuk kepentingan bersama. Masih banyak kawan diskusi lainnya, teman… you are not the only one.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 24, 2015 in public policy

 

Tag: , , , , , , ,

Reformasi Perencanaan: Spend to Boost ‘Em


Bulan ini juga kantor pemerintah punya tenggat waktu untuk mengusulkan anggaran tahun depan. Lepas reses Lebaran, DPR wajib menyetujui total APBN 2016. Mau program multi-years atau cuma sekali, ya itu wajib dibuatkan semua kelengkapan, mulai kerangka acuan (pola berpikir) hingga detail pos anggarannya. Apa yang terjadi jika terlambat? Ya masih ada revisi.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah keterlambatan penggunaannya di lapangan. Untuk beberapa daerah yang tanggap tentu beberapa programnya di semester pertama tahun ini ya aman-aman saja. Untuk beberapa daerah, terutama yang kepala daerahnya sedang atau pernah tersangkut masalah dengan KPK atau Kejaksaan Agung, tentu kehati-hatian kuasa pengguna anggarannya menjadi bumerang bagi pembangunan di daerah. Faktor G (government spending) dalam rumus makro ekonomi itu penting.

national-income-8-638

Yang harus jadi pertimbangannya kemudian adalah: bagaimana perencanaan program itu sudah sesuai, mulai dari RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Periode 2014-2019, hingga dokumen rencana strategis setiap kementerian dan lembaga. Siklus perencanaan ini sesungguhnya bukan sekonyong-konyong terjadi, tapi sudah merupakan hasil pemikiran dan pertimbangan pelaksanaan program tahun-tahun sebelumnya. Wajib lihat hasil LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), sebagai catatan pokok apa saja yang perlu diperhatikan dan diperbaiki. Hal ini juga terkait dengan target kinerja ke depan. Penting semua ini untuk meningkatkan peringkat Indonesia di mata dunia. Silakan tentukan prioritas program ya… spending to boost economy, that’s the spirit of contemporary public policies!

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juli 24, 2015 in public policy

 

Tag: , ,

 
Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 349 pengikut lainnya