RSS

When we are sixty four


When I get older losing my hair, many years from now. Will you still need me, will you still feed me, when I am sixty four?

Malthus. Health. How the state should prep all. The Report: WorldPopulationAgeing2013 says not so good… And many much more hilarious subtopics of ageing that I learnt tonight. And if you say the word, I could stay with you…. syalalalalaa

AGEING

 

 

 

 

 

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada April 24, 2016 in public policy

 

Lama gak ngapdet


Kebijakan publik.

Topik ini baru saya kenal lepas MPKP, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia. Saya bukan mahasiswa terbaik di kelas. Bukan juga yang termuda, karena dari Reny yang baru lulus kuliah S1-nya saya justru belajar Mikro Ekonomi. Yap, karena saya sudah lama lulus S1 dan bukan pula dari Ilmu Ekonomi.

Mengalir sejak 2007, dan mencintai topik kebijakan publik segala pendekatan teori dan prakteknya, saya pastinya akan bereaksi *mengernyitkan jidat* jika ada yang masih mencaci pemerintahan hari ini. Ya, memang tidaklah sempurna-malaikat, tapi lihatlah bagaimana pemerintahan hari ini membersihkan piring kotor para koruptor sepuluh tahun terakhir atas nama parpol. Oh ya, saya banyak membantu sekretariat DPR, DPD dan MPR selama 5 tahun terakhir. Jeroannya terlihat nyata di dalam perut kesekretariatan itu. Partai politik memang beban high cost economy negeri ini. Panjang lagi ceritanya kalau mau membahas ini.

#curhat #bukansoalkebijakan

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 19, 2016 in public policy

 

Insider Trading, So What?


I am in the information business, the fun part, not the *think-wrinkled* part. Financial business, is an intangible business. And anything with intangible status is sensitively proned to rumors. My fun part is that any actress who gets most media coverage is likely to get the most fees for every episode or off-air stage show. When she got caught for using drugs, then auto-reject mode is on. Her contract to many product she represents got scrapped immediately. Fire… fire… pants on liar? #eh

And then the financial business. There is actually room to deny or to correct any news, if the news bureau is gentlemen enough to post the correction. Let alone the *media abal-abal*. The complexities of one issue led to another and another and another… is that the media must be responsible and aware of the side effects. Someone’s career in jeopardize. Someone’s lives are dependent on the subject of the *rumor*. One topic that caught my attention is that there is so much rumors today than 10 years ago. There is so many people are caught on the web not-so-kind words of mouth. Gossip for actress is allowed as far as the celebrity finds is mutual for her career, even as nasty as divorce highlights for a month! For financial business, this is not the case because financial industries are working on prudency and privacy. Oh yeah, money is privacy issues. If I know how much I am worth, then I would not want to travel without masker (remember Michael Jackson’s gas mask everywhere he wore then whe he was alive?)

Okelah kalau begitu… we must focus on what’s really the issue on every subject any media highlighted on daily basis, let alone seconds (Detik.com).

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 2, 2015 in public policy

 

Tag: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Forgiven, not forgotten?


Ada satu masa saya masuk ke satu ruangan dan merasa tak ada seorang pun yang bakal menyukai saya. Itu dulu. Sekarang saya sudah tua, tak perlu lagi pembuktian. Indonesia juga “merdeka” sama tuanya dengan Malaysia dan India. But wait, itu kata eks penjajah Eropa, bukan? Kita itu lebih tua dari mereka kok, bukti dari penelitian mtDNA Oppenheimer. Cek saja di pranala ini. Kita itu bangsa besar sejak ribuan tahun lalu. Fakta dan data penelitiannya sudah banyak dilakukan kawan-kawan berbagai kampus, sekarang tinggal kita peduli dan bergerak atau tidak. Yuuukkkk…

DEKLARASI PENOMINASIAN GUNUNG PADANG SEBAGAI WORLD HERITAGE2

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 5, 2015 in public policy

 

Tag: , , , ,

Berbagi Tiga Kepala


Ada tiga hal berbeda yang sedang saya coba rumuskan ke dalam tulisan minggu ini. PKK, Bank Tanah dan NSPK. Sekilas ketiganya berdiri sendiri. Makin dipandang, ya makin terasa tak ada yang tidak kalau urusannya “interconnected universe”.

PKK adalah domain pasangan dari pimpinan daerah, sementara yang dua lagi ya urusan pak kepala desa. Saya berteman banyak dengan kepala desa di seluruh Indonesia, virtually speaking, hanya untuk mengetahui gaya mereka menggunakan media sosial hari ini. Ada yang rajin memperbarui laman mereka dengan informasi berguna, seperti pemberitahuan KTP Si A dan Si B sudah jadi, dan yang disebutkan namanya harap mengambil KTP elektroniknya di kantor kepala desa. Ada foto pemberitahuan bahwa sinyal wi-fi desa bisa ditemukan di bawah pohon nangka di depan rumah Si X. Terkadang juga ada yang lucu, seperti guyon foto pohon panjat pinang terlalu tinggi dan akhirnya digunakan tangga.

mekanismeclp_gerak_pkkpkk.cilacapkab.go.id

Bank Tanah. Suatu konsep yang sama sekali baru buat saya. Perilaku manusia yang rasional (Institutional Economy Theory, nih), agar dapat memenuhi keuntungan dirinya adalah konsep awal memikirkan rumusan Bank Tanah ini untuk seluruh Indonesia. Di manapun, dengan adat istiadat apapun, setiap pribadi yang mengetahui informasi terkini tentang sekililingnya, ia akan bertindak lebih lagi untuk keuntungan pribadinya. Baiklah, saya masih belajar soal Bank Tanah ini… belum bisa saya bagi ya. *kedips*

why-land-banking-mexico-real-estate-646x225

Istilah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) ini diadopsi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan pemerintah ini mengatur bahwa Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen harus menetapkan NSPK untuk pelaksanaan urusan wajib dan pilihan. Saya suka topik ini, karena sudah beberapa tahun terakhir saya berkutat dengan peningkatan kualitas pelayanan publik birokrasi kita.

6a00d83451eb0069e2013485d3969a970chttp://www.coordinationproblem.org

Di minggu terakhir bulan Agustus 2015 ini, ketiga topik di atas wajib dituntaskan. People, tools and process adalah tiga hal yang saya sebutkan di atas. Agen perubahan adalah ibu-ibu, yang berada di pelosok Indonesia. Heboh relokasi Kampung Pulo tak ada hubungannya dengan kaum perempuan, karena yang bertikai itu *jujur* hanya kaum bapaknya. Piketty pessimist: walaupun pemerintah daerah telah berlaku sesuai prosedur (norma, standar dan kriteria) yang sudah digariskan peraturan perundang-undangan, masih ada saja masyarakat yang akan dragging down to their obscene level. Mengapa? Ya karena itu tadi teorinya, rational choice theory. Sebelah mana? Ya saat tanah yang menjadi sumber penghasilannya (untuk menyewakan rumah atau kamar kos) bukan lagi hak dirinya, si bapak itu tentu marah, bukan?

Jujur harus saya akui, menulis ini di saat kepala diamuk informasi yang tak menyenangkan diri, ternyata membawa ketenangan. Masih banyak topik yang bisa kita rekam di dalam kepala, lalu kita olah untuk kepentingan bersama. Masih banyak kawan diskusi lainnya, teman… you are not the only one.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 24, 2015 in public policy

 

Tag: , , , , , , ,

Reformasi Perencanaan: Spend to Boost ‘Em


Bulan ini juga kantor pemerintah punya tenggat waktu untuk mengusulkan anggaran tahun depan. Lepas reses Lebaran, DPR wajib menyetujui total APBN 2016. Mau program multi-years atau cuma sekali, ya itu wajib dibuatkan semua kelengkapan, mulai kerangka acuan (pola berpikir) hingga detail pos anggarannya. Apa yang terjadi jika terlambat? Ya masih ada revisi.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah keterlambatan penggunaannya di lapangan. Untuk beberapa daerah yang tanggap tentu beberapa programnya di semester pertama tahun ini ya aman-aman saja. Untuk beberapa daerah, terutama yang kepala daerahnya sedang atau pernah tersangkut masalah dengan KPK atau Kejaksaan Agung, tentu kehati-hatian kuasa pengguna anggarannya menjadi bumerang bagi pembangunan di daerah. Faktor G (government spending) dalam rumus makro ekonomi itu penting.

national-income-8-638

Yang harus jadi pertimbangannya kemudian adalah: bagaimana perencanaan program itu sudah sesuai, mulai dari RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Periode 2014-2019, hingga dokumen rencana strategis setiap kementerian dan lembaga. Siklus perencanaan ini sesungguhnya bukan sekonyong-konyong terjadi, tapi sudah merupakan hasil pemikiran dan pertimbangan pelaksanaan program tahun-tahun sebelumnya. Wajib lihat hasil LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), sebagai catatan pokok apa saja yang perlu diperhatikan dan diperbaiki. Hal ini juga terkait dengan target kinerja ke depan. Penting semua ini untuk meningkatkan peringkat Indonesia di mata dunia. Silakan tentukan prioritas program ya… spending to boost economy, that’s the spirit of contemporary public policies!

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juli 24, 2015 in public policy

 

Tag: , ,

Badan Ekonomi Kreatif: The Year of Living Dangerously


Om Triawan Munaf bukan Mel Gibson. Ia juga tak sedang main film, tapi justru akan mengurus film dan segala aset intangible yang dibuat dan dimiliki bangsa ini. Perlindungan dan optimalisasi hak cipta dan hak distribusi dari produk-produk budaya populer kita itu memang masih acak-adut. Ada 14 subsektor kreatif lainnya selain film yang harus dipikirkan Om Triawan Munaf hari ini hingga akhir 2019. Catatan khusus, ini yang dimaksud adalah film yang diputar pertama kali di bioskop, sebuah model bisnis satu dekade lalu yang masih berlaku hari ini. #OOT, film adalah produk budaya populer berbentuk audio visual yang 1) diproduksi banyak orang, 2) memiliki hak cipta, 3) memilik hak distribusi, 4) diputar di bioskop sebelum ditayang di TV terestrial atau berbayar, 5) dan bisa diputar sampai seribu tahun lagi macam animasi hitam putih-nya “Mickey Mouse & The Steamboat”. Model bisnis film layar lebar berhenti di definisi “film adalah produk budaya populer berbentuk audio visual” saja; karena nomor 1) sampai 4) itu hari ini didobrak diacak-adut oleh digitalisasi dan “Youtube rules”. Diproduksi bisa satu orang saja, diciptakan dan didistribusikan suka-suka, serta bisa diputar ribuan kali di home theater dengan mega super duper surround sound blaster!

Belum masuk ke esensi kebijakan publik bagi 15 subsektor kreatif, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang dipimpin Om Triawan Munaf hari ini harus pusing membangun institusi Bekraf yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 6 Tahun 2015, dan kemudian direvisi dngan Perpres Nomor 72 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Nanti akan ada Keppres khusus untuk Hak Keuangan setiap pejabat Bekraf.

Selanjutnya akan ada Peraturan dan Keputusan Kepala Bekraf untuk menjangkau daerah-daerah yang SKPD-nya belum memiliki nomenklatur “Pariwisata” dan/atau “Ekonomi Kreatif”. Tricky, karena di dalam Perpres 72/2015 hanya disebutkan satu pasal koordinasi dengan pemerintah daerah: “f. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait…”. Hal ini dikaitkan dengan tugas Bekraf: “Badan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Presiden, dengan fungsi Bekraf adalah merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif.” Kenapa tricky? Karena belum pernah ada sejarahnya sebuah instansi setingkat “badan” itu memiliki kewenangan kebijakan di daerah.

Selain dipertimbangkan tugas fungsi sebuah “badan” dalam ketatanegaraan kita, wajib juga dikaji peran Bekraf yang unik. Pembentukan Bekraf diatur terpisah atau independen (bukan struktural kementerian) karena diasumsikan bisa lebih leluasa dalam melaksanakan kebijakan sektor ekonomi kreatif. Mari tarik lagi ke hal yang lebih mendasar. Bahwa Peran Bekraf sebagai sebuah badan regulasi (yang akan memberikan pedoman regulasi pada tingkat daerah) pada dasarnya adalah perlindungan dan promosi (to protect and promote) para pemangku kepentingan yaitu para pegiat kreatif di 15 subsektor itu. Dari peran dasar itulah, dilihat lagi bagaimana pernikahan antara “struktural” dan “fungsional” ini. Ada baiknya dibuatkan matriks untuk struktural yang terpisah dengan fungsional. Setiap pokok matriks memiliki indikator yang bisa diukur: input-process-output-outcome-fallout.

metrics03

Struktural adalah kaitannya dengan PNS dan non-PNS, dan fungsional adalah terkait substansi ekonomi kreatif. Jika Om Triawan Munaf bisa mengkaji struktur organisasi yang masih baru ini untuk “fungsi-fungsi ekraf” dengan berbagai skenario, termasuk kelak jika berhubungan dangan SKPD di daerah, yakinlah penulisan draft Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif akan dapat dituntaskan. Pelaksanaannya akan sangat membumi dan berdaya-dampak (outcome-impact) tinggi. Di era Otonomi Daerah sekarang, semuanya tergantung pimpinan daerah yang keren untuk jalankan program-program keren. Ya, macam Pak Anas Banyuwangi dan Kang Emil Bandung gitulah…

Content always follows structure, Sir. Birokrasi itu bekerja khas (dan terkesan lambat), sehingga dampak dari setiap kebijakan itu memang tak akan langsung dinikmati pemangku kepentingan hari ini. Saya belajar dari pembentukan institusi KPI versus KPK, dan bagaimana penting sekali membangun rumah yang nyaman sebelum seluruh isi rumah berkegiatan dengan lebih produktif. Semoga ya Bekraf…

loop

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Juni 28, 2015 in public policy

 

Tag: , , , ,

 
Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 350 pengikut lainnya