RSS

Berbagi Tiga Kepala


Ada tiga hal berbeda yang sedang saya coba rumuskan ke dalam tulisan minggu ini. PKK, Bank Tanah dan NSPK. Sekilas ketiganya berdiri sendiri. Makin dipandang, ya makin terasa tak ada yang tidak kalau urusannya “interconnected universe”.

PKK adalah domain pasangan dari pimpinan daerah, sementara yang dua lagi ya urusan pak kepala desa. Saya berteman banyak dengan kepala desa di seluruh Indonesia, virtually speaking, hanya untuk mengetahui gaya mereka menggunakan media sosial hari ini. Ada yang rajin memperbarui laman mereka dengan informasi berguna, seperti pemberitahuan KTP Si A dan Si B sudah jadi, dan yang disebutkan namanya harap mengambil KTP elektroniknya di kantor kepala desa. Ada foto pemberitahuan bahwa sinyal wi-fi desa bisa ditemukan di bawah pohon nangka di depan rumah Si X. Terkadang juga ada yang lucu, seperti guyon foto pohon panjat pinang terlalu tinggi dan akhirnya digunakan tangga.

mekanismeclp_gerak_pkkpkk.cilacapkab.go.id

Bank Tanah. Suatu konsep yang sama sekali baru buat saya. Perilaku manusia yang rasional (Institutional Economy Theory, nih), agar dapat memenuhi keuntungan dirinya adalah konsep awal memikirkan rumusan Bank Tanah ini untuk seluruh Indonesia. Di manapun, dengan adat istiadat apapun, setiap pribadi yang mengetahui informasi terkini tentang sekililingnya, ia akan bertindak lebih lagi untuk keuntungan pribadinya. Baiklah, saya masih belajar soal Bank Tanah ini… belum bisa saya bagi ya. *kedips*

why-land-banking-mexico-real-estate-646x225

Istilah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) ini diadopsi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan pemerintah ini mengatur bahwa Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen harus menetapkan NSPK untuk pelaksanaan urusan wajib dan pilihan. Saya suka topik ini, karena sudah beberapa tahun terakhir saya berkutat dengan peningkatan kualitas pelayanan publik birokrasi kita.

6a00d83451eb0069e2013485d3969a970chttp://www.coordinationproblem.org

Di minggu terakhir bulan Agustus 2015 ini, ketiga topik di atas wajib dituntaskan. People, tools and process adalah tiga hal yang saya sebutkan di atas. Agen perubahan adalah ibu-ibu, yang berada di pelosok Indonesia. Heboh relokasi Kampung Pulo tak ada hubungannya dengan kaum perempuan, karena yang bertikai itu *jujur* hanya kaum bapaknya. Piketty pessimist: walaupun pemerintah daerah telah berlaku sesuai prosedur (norma, standar dan kriteria) yang sudah digariskan peraturan perundang-undangan, masih ada saja masyarakat yang akan dragging down to their obscene level. Mengapa? Ya karena itu tadi teorinya, rational choice theory. Sebelah mana? Ya saat tanah yang menjadi sumber penghasilannya (untuk menyewakan rumah atau kamar kos) bukan lagi hak dirinya, si bapak itu tentu marah, bukan?

Jujur harus saya akui, menulis ini di saat kepala diamuk informasi yang tak menyenangkan diri, ternyata membawa ketenangan. Masih banyak topik yang bisa kita rekam di dalam kepala, lalu kita olah untuk kepentingan bersama. Masih banyak kawan diskusi lainnya, teman… you are not the only one.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 24, 2015 in public policy

 

Tag: , , , , , , ,

Reformasi Perencanaan: Spend to Boost ‘Em


Bulan ini juga kantor pemerintah punya tenggat waktu untuk mengusulkan anggaran tahun depan. Lepas reses Lebaran, DPR wajib menyetujui total APBN 2016. Mau program multi-years atau cuma sekali, ya itu wajib dibuatkan semua kelengkapan, mulai kerangka acuan (pola berpikir) hingga detail pos anggarannya. Apa yang terjadi jika terlambat? Ya masih ada revisi.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah keterlambatan penggunaannya di lapangan. Untuk beberapa daerah yang tanggap tentu beberapa programnya di semester pertama tahun ini ya aman-aman saja. Untuk beberapa daerah, terutama yang kepala daerahnya sedang atau pernah tersangkut masalah dengan KPK atau Kejaksaan Agung, tentu kehati-hatian kuasa pengguna anggarannya menjadi bumerang bagi pembangunan di daerah. Faktor G (government spending) dalam rumus makro ekonomi itu penting.

national-income-8-638

Yang harus jadi pertimbangannya kemudian adalah: bagaimana perencanaan program itu sudah sesuai, mulai dari RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Periode 2014-2019, hingga dokumen rencana strategis setiap kementerian dan lembaga. Siklus perencanaan ini sesungguhnya bukan sekonyong-konyong terjadi, tapi sudah merupakan hasil pemikiran dan pertimbangan pelaksanaan program tahun-tahun sebelumnya. Wajib lihat hasil LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), sebagai catatan pokok apa saja yang perlu diperhatikan dan diperbaiki. Hal ini juga terkait dengan target kinerja ke depan. Penting semua ini untuk meningkatkan peringkat Indonesia di mata dunia. Silakan tentukan prioritas program ya… spending to boost economy, that’s the spirit of contemporary public policies!

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juli 24, 2015 in public policy

 

Tag: , ,

Badan Ekonomi Kreatif: The Year of Living Dangerously


Om Triawan Munaf bukan Mel Gibson. Ia juga tak sedang main film, tapi justru akan mengurus film dan segala aset intangible yang dibuat dan dimiliki bangsa ini. Perlindungan dan optimalisasi hak cipta dan hak distribusi dari produk-produk budaya populer kita itu memang masih acak-adut. Ada 14 subsektor kreatif lainnya selain film yang harus dipikirkan Om Triawan Munaf hari ini hingga akhir 2019. Catatan khusus, ini yang dimaksud adalah film yang diputar pertama kali di bioskop, sebuah model bisnis satu dekade lalu yang masih berlaku hari ini. #OOT, film adalah produk budaya populer berbentuk audio visual yang 1) diproduksi banyak orang, 2) memiliki hak cipta, 3) memilik hak distribusi, 4) diputar di bioskop sebelum ditayang di TV terestrial atau berbayar, 5) dan bisa diputar sampai seribu tahun lagi macam animasi hitam putih-nya “Mickey Mouse & The Steamboat”. Model bisnis film layar lebar berhenti di definisi “film adalah produk budaya populer berbentuk audio visual” saja; karena nomor 1) sampai 4) itu hari ini didobrak diacak-adut oleh digitalisasi dan “Youtube rules”. Diproduksi bisa satu orang saja, diciptakan dan didistribusikan suka-suka, serta bisa diputar ribuan kali di home theater dengan mega super duper surround sound blaster!

Belum masuk ke esensi kebijakan publik bagi 15 subsektor kreatif, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang dipimpin Om Triawan Munaf hari ini harus pusing membangun institusi Bekraf yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 6 Tahun 2015, dan kemudian direvisi dngan Perpres Nomor 72 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Nanti akan ada Keppres khusus untuk Hak Keuangan setiap pejabat Bekraf.

Selanjutnya akan ada Peraturan dan Keputusan Kepala Bekraf untuk menjangkau daerah-daerah yang SKPD-nya belum memiliki nomenklatur “Pariwisata” dan/atau “Ekonomi Kreatif”. Tricky, karena di dalam Perpres 72/2015 hanya disebutkan satu pasal koordinasi dengan pemerintah daerah: “f. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait…”. Hal ini dikaitkan dengan tugas Bekraf: “Badan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Presiden, dengan fungsi Bekraf adalah merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif.” Kenapa tricky? Karena belum pernah ada sejarahnya sebuah instansi setingkat “badan” itu memiliki kewenangan kebijakan di daerah.

Selain dipertimbangkan tugas fungsi sebuah “badan” dalam ketatanegaraan kita, wajib juga dikaji peran Bekraf yang unik. Pembentukan Bekraf diatur terpisah atau independen (bukan struktural kementerian) karena diasumsikan bisa lebih leluasa dalam melaksanakan kebijakan sektor ekonomi kreatif. Mari tarik lagi ke hal yang lebih mendasar. Bahwa Peran Bekraf sebagai sebuah badan regulasi (yang akan memberikan pedoman regulasi pada tingkat daerah) pada dasarnya adalah perlindungan dan promosi (to protect and promote) para pemangku kepentingan yaitu para pegiat kreatif di 15 subsektor itu. Dari peran dasar itulah, dilihat lagi bagaimana pernikahan antara “struktural” dan “fungsional” ini. Ada baiknya dibuatkan matriks untuk struktural yang terpisah dengan fungsional. Setiap pokok matriks memiliki indikator yang bisa diukur: input-process-output-outcome-fallout.

metrics03

Struktural adalah kaitannya dengan PNS dan non-PNS, dan fungsional adalah terkait substansi ekonomi kreatif. Jika Om Triawan Munaf bisa mengkaji struktur organisasi yang masih baru ini untuk “fungsi-fungsi ekraf” dengan berbagai skenario, termasuk kelak jika berhubungan dangan SKPD di daerah, yakinlah penulisan draft Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif akan dapat dituntaskan. Pelaksanaannya akan sangat membumi dan berdaya-dampak (outcome-impact) tinggi. Di era Otonomi Daerah sekarang, semuanya tergantung pimpinan daerah yang keren untuk jalankan program-program keren. Ya, macam Pak Anas Banyuwangi dan Kang Emil Bandung gitulah…

Content always follows structure, Sir. Birokrasi itu bekerja khas (dan terkesan lambat), sehingga dampak dari setiap kebijakan itu memang tak akan langsung dinikmati pemangku kepentingan hari ini. Saya belajar dari pembentukan institusi KPI versus KPK, dan bagaimana penting sekali membangun rumah yang nyaman sebelum seluruh isi rumah berkegiatan dengan lebih produktif. Semoga ya Bekraf…

loop

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 28, 2015 in public policy

 

Tag: , , , ,

Seleksi PPDB 2015: It is a competition of “Apple to Kesemek”


Boleh dong kritisi seleksi masuk SD, SMP hingga SMA/SMAK Negeri tahun ini? Ya selama konstruktif (bukan emosional gitchuuuw), tentu boleh. Lagipula ini wordpress saya, tong sampah atas pemikiran-pemikiran saya. Jadi begini, saya baru melihat kalau seleksi itu dibagi 3 loket: IPA, IPS dan terkadang Bahasa. Kalau sekarang (di situs web PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) DKI Jakarta itu ya MIA, IIS dan IIB.

Nah, yang lucu itu parameter seleksinya via UN (ujian nasional) ya cuma materi IPA dan Matematika saja yang berbau MIA (matematika dan ilmu-ilmu alam). Tak ada ilmu-ilmu sosial disaring jika anak ingin masuk IPS. Sementara itu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, materi yang diuji di UN juga, menjadi parameter seleksi diterima atau tidaknya seorang anak masuk di Sistem PPDB ini. Dan tidak semua SMA/SMAKN itu memiliki Jurusan Bahasa. Untuk seleksi IIB (ilmu-ilmu bahasa ) yang jadi parameter ya dua ujian nasional untuk bahasa tadi. Yang jadi anak tiri itu ya IIS, karena tak ada ilmu sosial (ekonomi, geografi, sejarah, atau yang non-eksakta itu), yang diuji di UN.

Kelucuan kedua (mungkin apple to durian kali ya?) adalah nilai total mata ujian IPA-Matematika-Bahasa Indonesia-Bahasa Inggris itu artinya 4 bagian untuk 1 jurusan. Ada 3 jurusan, yang seakan diranking tertinggi itu MIA dan terendah itu IIB. Hmmm… inilah kerumitan sistem yang apple to kesemek, apple to durian, kedondong, duku, bengkoang dan beragam kecerdasan bocah itu. Semua buah dianggap apel. Kalau buahnya berbau menusuk, dianggap itu apel busuk? Cempedak itu enak, brader…

Karena tiap anak itu unik… paham?

imagessmart  

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 25, 2015 in public policy

 

Tag: , , , , , ,

Dasawisma: Sebuah Konsep Berjaringan Ibu-ibu Tahu Segalanya


Ya, betul! Ibu-ibu itu memang superwoman sekali.

Saya baru selesai membaca semua peraturan perundang-undangan terkait PKK (sekarang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) yang sebelumnya sempat mati suri setelah memenangkan beberapa penghargaan UNESCO dan membuat sukses program nasional Keluarga Berencana di era Presiden Soeharto. Sejarah PKK ini saya lampirkan di bawah. Dan ibu-ibu semua strata pendidikan itu harus tahu segalanya!

Apa itu “Dasawisma”? “Dasa” adalah 10 dan “Wisma” adalah rumah, sehingga bisa langsung dimengerti arti lengkapnya adalah 10 rumah. Lalu ada apa dengan 10 rumah? Dasa wisma adalah kelompok ibu berasal dari 10 rumah yang bertetangga. Kegiatannya diarahkan pada peningkatan kesehatan keluarga. Di mana PKK? Kader PKK bisa berasal dari 10 rumah itu (atas kesepakatan bersama), lalu ia akan mendorong program-program prioritas per periode kerja. PKK adalah organisasi yang bisa memiliki hierarki dan hubungan dengan lembaga pemerintahan desa hingga pemerintah pusat. Dasawisma hanya sebagai “obyek” pelaksanaan program nasional untuk tingkat terkecil (RT atau rukun tetangga).

dasawisma

Selanjutnya, sebagai bagian nuklir (terkecil) kegiatan Dasawisma itu terkait erat dengan Sepuluh Program PKK:

  1. Penghayatan & Pengamalan Pancasila
  2. Gotong Royong
  3. Pangan
  4. Sandang
  5. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
  6. Pendidikan dan Keterampilan
  7. Kesehatan
  8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
  9. Kelestarian Lingkungan Hidup
  10. Perencanaan Sehat/Sanitasi

Bayangkan kalau disortir dari nomor 1 hingga 10 itu banyak sekali program-program kerja beberapa kementerian sekaligus yang diraih oleh PKK. Tahun ini gegap-gempita program ini diawali dengan inisiatif dari OASE-KK (Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja) yang diketuai Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo, untuk “Program Nasional Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim”. Ingat, kaum perempuan yang sehat bisa menumbuh-kembangkan anak-anak dan keluarga yang sehat pula. Prioritas kesehatan ini hanya satu nomor dari 10 Program PKK.

Saat ini, program nasional kesehatan reproduksi wanita ini memasuki bulan ketiga. Selayaknya bentuk kebijakan publik, dampaknya tak akan terasa otomatis. Tahap di awal ini hanyalah tahap “awareness” bahwa lebih banyak perempuan  yang mawas diri akan adanya bahaya kanker leher rahim ini (dan mudahnya mencegah jika masih dalam stadium dini).

Untuk triwulan ke depan, jika ingin lebih terstruktur pelaksanaan sosialisasi hingga tes deteksi dini kanker leher rahim ini, ada baiknya memakai konsep Dasawisma. Informasinya bisa top-down (surat edaran Kementerian Dalam Negeri ke seluruh sendi pemerintahan tingkat daerah, khususnya di tingkat kelurahan). Pelaksanaannya bottom-up, dari Tim Penggerak PKK ke ibu-ibu Dasawisma secara konsisten dalam periode tertentu. It’s all about delivering the message to the right person at field. And let the message spread by itself… the laws of networking. Networking is just a mind game, a very personal one that goes viral.

Masih ada 7 topik kesehatan dalam program prioritas Kementerian Kesehatan di tahun 2015-2016. Masih ada 9 Program PKK yang juga patut dituntaskan di daerah-daerah, tergantung kekhasan daerah (dan tentunya kualitas pemimpin daerahnya). Mari kita berdayakan Dasawisma di lingkungan kita… bahkan hanya menyampaikan informasi ke ibu-ibu arisan satu RT yang biasa diselenggarakan sebulan sekali.

Asal jangan sumpel ibu-ibu dengan istilah njlimet ya… lihat nih yang saya dapat dari buku pedoman Tim Penggerak PKK, hasil Rakernas Ke-7 Tahun 2010. MOUTHFUL! Dibuat sederhana kali yeeee…

  • ADD = Alokasi Dana Desa
  • B3 = Bahan Berbahaya & Beracun
  • BKB = Bina Keluarga Balita
  • Bumil = Ibu Hamil
  • Busui = Ibu Menyusui
  • GAKY = Gangguan Akibat Kekurangan Garam Yodium
  • HIMPAUDI = Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia
  • KB-KES = Keluarga Berencana Kesehatan
  • KEK = Kekurangan Energi Kronis
  • LILA = Lingkar Lengan Atas
  • Makanan 3 B = Beragam, Bergizi, Berimbang
  • MP-ASI = Makanan Pendamping Air Susu Ibu
  • P2LDT = Pembangunan Perumahan Lingkungan Desa Terpadu
  • P3PKK = Pengelolaan Program dan Penyuluhan (P3) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
  • PAUD = Pendidikan Anak Usia Dini
  • PHBS = Perilaku Hidup Bersih Sehat
  • PMT AS = Program Makanan Tambahan Anak Sekolah
  • PNPM = Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
  • Posyandu = Pos Pelayanan Terpadu
  • SPAL = Saluran Pembuangan Air Limbah
  • TOGA = Tanaman Obat Keluarga
  • TPK3PKK = Tim Penggerak Ketua-Ketua Kelompok (TPK3) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
  • Tri Bina = Bina Usaha, Bina Manusia, dan Bina Lingkungan
  • UP2KPKK = Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

————————————————

  • Tahun 1957: PKK diberi nama Pembinaan Kesejahteran Keluarga, Seminar Home Economics, Bogor, Kementerian Kesehatan khususnya Bidang Pendidikan dan Institut Gizi Masyarakat
  • Tahun 1960-1962: untuk menyusun modul pendidikan masyarakat, Kementerian Luar Negeri membentuk panitia antar kementerian (Kementerian Tenaga Kerja, Pertanian, Dalam Negeri, dan Agama). Koordinasi ini melahirkan 10 Program PKK (Suryakusuma 1991:56).
  • Tahun 1965: 10 Program PKK masuk dalam kegiatan Pertiwi (perkumpulan istri tentara) dan Dharma Wanita (perkumpulan istri pegawai negeri) di Jawa Tengah (Newberry 2006:15).
  • Memasuki tahun 1970: program PKK dilakukan di Pusat Pelatihan PKK yang dibiayai negara.
  • Tahun 1971: Kementerian Dalam Negeri mengusulkan agar PKK dilaksanakan di seluruh Indonesia.
  • Tahun 1973: Badan hukum menaungi PKK adalah Lembaga Sosial Desa (LSD).
  • Tahun 1974: PKK mulai melakukan kegiatan kampanye BKKBN untuk penggunaan kontrasepsi mengingat pegawai BKKBN terbatas (Shiffman 2004:4- 5).
  • Tahun 1980: LSD diubah menjadi LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa). Di tahun ini, PKK dipindah dari tanggungjawab Kementerian Sosial ke Kementerian Dalam Negeri.
  • Tahun 1982: PKK yang berada di bawah koordinasi LKMD, diketuai istri pejabat desa dan jabatannya adalah Ketua II LKMD (karena Ketua I LKMD adalah Kepala Desa).
  • Tahun 1983: PKK masuk dalam GBHN, untuk diterapkan di 70 ribu desa (Suryakusuma 1991:56-57). PKK dibagi dalam beberapa bagian: sosial projects, sport & art, education, community relations, family planning, equipment, credit-savings program, and area commissioner (Gerke 1992:33).
  • 1988: PKK meraih penghargaan UNESCO “Maurice Pate Award” dan WHO “Sasakawa Prize”
  • Tanggal 2 Desember 1988: Presiden Soeharto menerima penghargaan “Global Statesman in Population Award” dari “The Population Institute” sebuah Lembaga Kependudukan Independen, Washington DC. USA., yang diakui PBB dan cukup berpengaruh di Amerika Serikat (sumber: Museum Purna Bhakti Pertiwi).
  • Tanggal 8 Juni 1989: Presiden Soeharto mendapatkan penghargaan UNPA (United Nation Population Award) atas “Global Statesmen in Population” karena PKK menjadi ujung tombak program BKKBN, karena semua wanita dewasa otomatis menjadi anggotanya, yang wajib menghadiri rapat bulanan (Janice C. Newberry, “Back Door Java: State Formation and the Domestic in Working Class Java”, University of Toronto Press, 2006 – Social Science – 200 pages)
  • Tahun 1995: Petugas lapangan BKKBN membantu pemberdayaan PKK mulai perencanaan keluarga hingga “manajemen politik” setempat (Shiffman 2004: 5).
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 23, 2015 in public policy

 

Tag: , , , , ,

Letting Go


— A too-intensed day today. Starting slow but got its peak before sunset.

I don’t really believe in miracles. I understand, however, that the universe works mysteriously and crazily in some ways. I must unlearn what I have learned–this was some Yoda wisdom that has entered my brain each time I remembered some things or persons that I was fond of. The harder I tried to let go, the stronger it came back to me. So sue me!

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 13, 2015 in public policy

 

Tag:

PKK, Posyandu dan Dasa Wisma


Malam ini ada topik baru yang melintas di kepala saya. Saya masih mencoba mencerna, dan besok siang pembahasan ini harus sudah menjadi KAK (kerangka acuan kerja) atau TOR (terms of reference). Terlalu lelah seharian memantau produksi video ibu-ibu terkait pemberdayaan masyarakat dengan teknologi aplikasi bergerak (mobile application). Random yah? Tapi semua saling terkait… connecting the dots.

Saya akan kembali jika tiga topik malam ini (PKK, Posyandu dan Dasa Wisma) sudah saya rangkaikan ke dalam KAK. Sebagai Bu RT di lingkungan saya, ketiga hal ini sudah merupakan keseharian saya. Untuk memvisikan lebih lanjut lagi (macam PTSP) ya saya harus membaca lebih banyak lagi.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 25, 2015 in public policy

 

Tag: , , , , ,

 
Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 321 pengikut lainnya.