RSS

Arsip Bulanan: Juni 2007

Mengatur Pasar Konvergensi Indonesia


oleh Amelia Day

Marketing. Satu kata untuk banyak arti, terutama di saat semua orang bisa mengakses informasi dengan lebih leluasa. Tak ada sepuluh tahun lalu, media yang dikenal masyarakat hanyalah televisi, radio dan koran. Ketiganya adalah push information (orang menerima apa adanya informasi yang disajikan televisi), sedangkan blog ini adalah bentuk pull information (orang mencari informasi yang diinginkan). Hari ini, tak cuma blog individu tapi juga ada situs-situs berbasis komunitas yang memungkinkan semua orang bisa saling bertukar informasi dan pengetahuan dalam waktu cepat dan biaya rendah. Di saat information overloaded inilah, kata marketing memiliki makna berbeda sepuluh tahun silam. Pertanyaan saya kemudian adalah, perilaku pemain pasar yang seperti apa yang bisa dikategorikan per se illegal, dan yang mana yang harus melalui proses evaluasi dan kajian sebelum ditentukan ilegal atau tidak. Apakah KPPU bisa menetapkan ilegal terhadap usaha-usaha marketing/advertising Telkomsel-IM3 yang dicurigai dikendalikan oleh Temasek untuk memukul pemain pasar lain keluar?
Membahas ‘marketing’ dan ‘persaingan usaha yang sehat’ di masa kebanjiran informasi ini adalah bagian dari pengaturan konvergensi media di Indonesia. Di satu sisi, ada sebuah gurita pasar yang kian membesar (network of markets), di sisi lain ada daerah lain di Indonesia yang belum tersentuh perkembangan teknologi dan konvergensi sama sekali. Konvergensi bisa terjadi terhadap platform (fixed telephony dan mobile telephony), layanan (televisi melalui jaringan broadband), peralatan (mobile TV), ataupun pemain industri.

Konvergensi memang sedang terjadi di Indonesia hari ini. Di saat konvergensi terjadi, inovasi tak hanya terjadi seputar teknologi tapi juga marketing ataupun manajemen. Yang pasti, langkah integrasi vertikal dan horizontal telah dilakukan banyak pemain pasar dominan hari ini. Langkah ini adalah selain untuk efisiensi usaha, juga untuk tujuan mempertahankan posisi dominannya. PT Telkomsel, Tbk (anak perusahaan PT Telkom, Tbk) dan PT Indosat Mega Multi Media/IM3 (anak perusahaan PT Indosat, Tbk) ternyata masih dimiliki oleh Temasek Singapura, baik secara langsung ataupun melalui anak perusahaan Temasek. Bimantara telah melakukan integrasi vertikal (lihat tabel di bawah ini) yang cukup strategis selama periode 5 tahun terakhir ini; situs OkeZone adalah langkah termutakhir setelah menambah jajaran usaha radio, media cetak, dam telepon selular sistem CDMA. Selain itu, muncul pula Lippo sebagai pemain baru di industri telekomunikasi. Sebelumnya Lippo hanya ‘bermain’ di industri televisi berlangganan.

 

 

Hari ini KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sedang melakukan investigasi akan adanya kolusi dua operator telepon selular Telkomsel dan IM3. Kolusi tidak bisa dianggap per se illegal hanya karena adanya penetapan harga bersama (price fixing) atau EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) kedua pemain ini tinggi.

Ada sebuah catatan khusus tentang masalah kemungkinan kolusi ‘Telkomsel-IM3’. Di saat pemain di satu pasar (yang merupakan pemain incumbent, atau pemain lama) harus menghadapi pemain-pemain baru seperti Lippo Telecom yang juga merupakan anak perusahaan dari sebuah konglomerasi usaha global, tindakan yang harus ia lakukan adalah mempertahankan posisinya. Kecenderungan incumbent menghadapi pemain baru (new entrant) yang kecil adalah melakukan kampanye iklan untuk tetap bertahan dominan. Kecenderungan incumbent menghadapi pemain baru yang memiliki jaringan usaha besar tentu menjadikan pasar lebih dinamis. Tarif berlangganan atau pulsa mungkin akan diturunkan, dan bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Hal lain yang mengubah dimensi struktur pasar dalam rangka efisiensi adalah kemungkinan beberapa operator selular seperti esia (Bakrie Telecom), XL (Excelcomindo) dan Mobile-8 (Bimantara) akan merger atau melakukan aliansi strategis. Merger, akuisisi dan aliansi strategis telah terjadi di industri televisi dan radio beberapa waktu tahun terakhir; hari ini tertinggal segelintir pemain dominan dibanding di akhir 2002 saat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memberikan ruang untuk televisi lokal hadir. Polarisasi kepemilikan media elektronik dan cetak yang semakin jelas kemudian akan menuju ke satu titik pasar konvergensi dengan industri telekomunikasi dan internet.

Dinamika pasar di satu titik harus disikapi dengan tindakan ex post atau pemantauan dan evaluasi KPPU. Kondisi-kondisi hari ini merupakan upaya mencapai titik ekuilibrium pasar. Terjadinya fenomena ‘harga SMS turun hingga Rp 0,-‘ yang dilakukan oleh operator Three, bisa dilihat sebagai keuntungan sementara bagi publik. Berapa lama Three mampu ‘jual rugi’ atas produknya ini? Berapa lama pula Telkomsel dan IM3 bertahan dengan EBITDA tinggi? Mengkaji prediksi-prediksi seperti ini tentu merupakan pekerjaan berat bagi KPPU.

Satu catatan khusus tentang KPPU: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sedang direvisi di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) hari ini. Undang-undang ini adalah ex ante regulation bagi pemain pasar di segala sektor. Ada beberapa pasal Undang-undang ini yang lex imperfecta, seperti Pasal 28 dan Pasal 29 yang baru bisa diimplementasikan setelah Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP). Selain masalah prosedural inilah ada masalah lain yang lebih legal-filosofis yang harus menjadi pertimbangan revisi Undang-undang:

1. Kompetisi yang sehat adalah bentuk kompetisi yang efektif sehingga semua pemain di setiap sektor usaha bisa memberikan barang/jasa yang murah dengan kualitas baik.

2. Khusus untuk pengaturan sektor telekomunikasi dan informasi, ada dimensi sosial dan budaya yang harus diterapkan sejalan dengan semangat otonomi daerah. Sekalipun demikian, penerapannya di daerah tidak selalu menyebabkan tingginya harga ‘law enforcement’ di sana.

3. Terkait nomor 2 di atas, pengaturan yang sejalan dengan otonomi daerah adalah untuk menggairahkan pilar ketiga dari pembangunan: pemerataan. Rendahnya teledensitas di Indonesia merupakan kegagalan pemerintah membangun infrastruktur kabel listrik dan jalur transportasi yang memadai.

Indonesia adalah sebuah pasar besar yang terdiri atas beberapa pasar-pasar kecil yang dipisahkan oleh batas geografis, bahasa hingga politis. Konvergensi media dan teknologi juga akan terjadi di Indonesia, terutama di ibukota yang padat penduduknya. Mengatur sebuah pasar dengan latar belakang dan masalah kompleks seperti Indonesia adalah pekerjaan berat bagi pengambil keputusan di negeri ini. Ada masalah filosofis dan prosedural yang harus dikaji. Ada juga masalah konsepsi otonomi daerah yang belum matang. Saya percaya perbaikan sistem sedang terjadi. ‘Invisible hand’ tidak akan berjalan baik tanpa peraturan yang baik dan institusi yang mampu menjalankannya hingga ke pelosok negeri ini.

Jakarta, 28 Juni 2007

Iklan
 

Kebijakan Kompetisi Tingkat Daerah


oleh Amelia Day

Aspek ekonomi dan sosial adalah tujuan utama dari sebuah kebijakan kompetisi. Dari aspek ekonomi, kendali atas kekuatan pasar menjadi hal terutama. Pendekatan aspek ekonomi ini terbagi dua, yaitu (1) pengaturan struktur pasar, terutama pasar monopoli, serta (2) pengaturan ‘antitrust’ untuk pembangunan ekonomi yang seimbang dalam sektor-sektor yang kian kompleks (Kluwer, 2003:11). Pendekatan sosial adalah untuk keadilan peluang berusaha dan atas pemerataan kesejahteraan.

Saya akan memfokuskan pada pendekatan pertama. Secara umum, kendali atas kekuatan pasar terutama dilakukan terhadap pemain pasar monopoli, karena kecenderungan pemain ini adalah ‘memainkan harga’ atau price maker sehingga publik terpaksa membeli barang yang lebih mahal (karena tidak ada barang pengganti/substitusi). Selain berpengaruh terhadap harga, pemain ini akan cenderung mengurangi kualitas pelayanan untuk publik agar mendapatkan margin profit maksimum.

Ada sebuah jurang saat mengkaji antara pengaturan ‘melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat’ dengan peraturan untuk ‘menjaga efisiensi dunia usaha dan produktivitas setiap pemain usaha’. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) hari ini sedang dikaji dan diperbaiki. Terhadap proses revisi ini, saya ingin melihatnya dalam pendekatan ‘untuk mengantisipasi arus masuk dan derap langkah kapital global ke Indonesia’, daripada semata-mata memperbaiki problematika prosedural yang terjadi selama ini.

Meskipun begitu, saya ingin mengkritisi judul UU 5/1999; bahwa kata ‘melarang’ cenderung ‘menyesatkan’. Pengaturan yang ‘melarang’, tentu berbeda dengan pengaturan yang ‘mewajibkan’. Pilihan melarang seorang anak bermain kotor tentu berbeda dengan pilihan mewajibkan ia membereskan mainan dan dirinya setelah bermain. Dennis Fox (2001) mengkaji aspek psikologis dari ‘false consciousness about law’s legitimacy’ dengan catatan khusus: Primary components of false consciousness about law are the belief that procedural justice is more important than substantive justice, the acceptance of legal doctrines that support corporate capitalism, and the belief that the rule of law is superior to individualized justice.

Di luar itu, sesungguhnya isi dan struktur pengaturan UU 5/1999 masih dalam kerangka yang sama dengan peraturan perundangan lain di dunia. UU ini dibagi dalam 7 bagian utama:

1. Perjanjian yang dilarang (oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri)

2. Kegiatan yang dilarang (monopoli, monopsoni, penguasaan pangsa pasar, persekongkolan)

3. Penyalahgunaan posisi dominan

4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

5. Tata cara penanganan perkara

6. Sanksi-sanksi

7. Perkecualian-perkecualian

Selanjutnya, kontekstualitas pengaturan ini, sekali lagi, masih dalam lingkup nasional. Semangat dan konsepsi pengaturan persaingan usaha dalam UU 5/1999 ini belumlah mengadopsi sepenuhnya semangat otonomi daerah. Hal ini tercermin dengan adanya KPPU yang hanya berkedudukan di Jakarta. Diasumsikan bahwa pemain pasar yang dominan–dan memainkan kekuatannya secara semena-mena itu–hanya terpusat di Jakarta.

Pasar Indonesia adalah pasar besar yang terdiri atas banyak pasar-pasar kecil. Batas yurisdiksi antar-pasar kecil-kecil ini bisa geografis, bahasa hingga politis. Terutamanya perihal geografis, jalur transportasi dan komunikasi merupakan faktor paling menentukan pembatasan ini. Michael S. Gal (2003:2) menegaskan bahwa penyebaran populasi dalam sebuah area geografi yang luas mengharuskan terciptanya pasar yang tidak sentralistis. Untuk itu diperlukan sebuah peraturan perundangan yang ’specially tailored’ (Gal, 2003:4-5): “The need for different rules arises from the existence of one-size-fits-all formulations that are based on genereal presumptions about market conduct, which are informed, in turn, by the natural conditions of the market. Small size affects competition laws from their goals to their rules of thumb.”

Sebaliknya, Gal juga mengingatkan bahwa menerapkan kebijakan kompetisi di pasar kecil adalah mahal dan bisa menjadi beban anggaran daerah yang berujung pada pajak masyarakat daerah tersebut yang melambung tinggi.

Pengecualiannya adalah beban anggaran menjadi nomor dua di saat terjadi konsentrasi jenuh para pemain di satu pasar kecil itu. Misalnya, kompetisi angkutan kota Bogor sudah sangat tajam sehingga perilaku setiap pemain sudah tidak sehat dan telah banyak merugikan masyarakat pengguna angkutan tersebut. Tindakan pemerintah setempat adalah mengevaluasi semua pemain atau perusahaan angkutan ini. Beban anggaran hanya di awal evaluasi dan penerapan aturan baru. Untuk selanjutnya, titik ekuilibrium akan terjadi dan masalah angkutan di Bogor itu teratasi dalam jangka waktu lama (sustainable).

Evaluasi angkutan Bogor ini, misalnya, harus menjadi sebuah ‘assessment study’ yang menyangkut perilaku pemain di saat pemerintah daerah harus mengambil tindakan alternatif, seperti mengalihkan jalur beberapa pemain, mengurangi jumlah pemain, atau menetapkan harga tertinggi tarif angkutan. Prinsip memaksimasi ‘invisible hands of the market’ untuk efisiensi usaha dan berusaha merupakan prinsip utama dalam kebijakan dan pengaturan kompetisi ’small market economies’ ini.

Selanjutnya, Indonesia masih belum memiliki peraturan perundangan yang secara tegas menganut prinsip utama ‘untuk efisiensi dan produktivitas berusaha di Indonesia’ ini. UU 5/1999 memberikan penekanan bahwa seakan-akan ‘monopoli’ itu adalah per se illegal dan menjadi sebuah antitesis dari persaingan usaha yang sehat atau bahkan tidak menjamin kesejahteraan masyarakat. Monopoli alamiah bisa terjadi, sehingga dibutuhkan pengaturan khusus di saat satu pasar ternyata hanya mampu disuplai oleh satu pemain saja. Selain itu, di satu pasar oligopoli bisa saja terjadi dominansi satu pemain (single-firm dominance). Pengaturannya pun harus mewajibkan pemain ini berperilaku sehat (tidak mematikan usaha pemain-pemain kecil secara ilegal).

Selain mengatur sebuah pasar monopoli alamiah atau pasar dengan satu pemain dominan, pengambil kebijakan kompetisi di daerah harus juga memperhatikan kendali merger yang akan merugikan daerah. Hal ini bisa terjadi di saat, pemain di pasar yang sama namun berada di daerah yurisdiksi berbeda merger dengan pemain di daerahnya. Apakah kemudian akan mempengaruhi kondisi perekonomian di daerah tersebut, evaluasi dan penanganan di daerah tidak bisa dilakukan sendiri. Untuk itu diperlukan tata cara penyelesaian dengan ‘inter-departmental approach’.

Walau UU 5/1999 belum mengatur semua ini, ada peraturan perundangan lain yang merupakan payung hukum terhadap semua pengaturan baik di pusat maupun di daerah. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (the law of lawmaking) telah memberikan panduan: bahwa di atas peraturan pemerintah daerah (perda) adalah peraturan pemerintah (di tingkat pusat, atau disingkat PP). Untuk itu menjadi penting koordinasi dan sinkronisasi antar-daerah di tingkat pusat, terutama tentang prinsip-prinsip kompetisi yang sehat dan efisien. Salah satunya terkait dengan kendali merger dan akuisisi para pemain pasar antar-daerah.

Pengaturan pasar majemuk seperti Indonesia ini selalu memerlukan koordinasi dan sinkronisasi pusat-daerah serta antar-daerah. Di atas semua ini, saya ingin menempatkan bahwa kebijakan kompetisi sebagai sebuah payung hukum untuk melindungi seluruh bagian masyarakat, dengan selalu melihat pada asas, tujuan, fungsi dan arah, terlepas bahwa ada celah hukum yang tidak bisa dijalankan atau tidak efektif saat dijalankan. Prinsip-prinsip utama dari kebijakan publik selalu tertera di pasal-pasal pertama setiap peraturan perundangan kita.

Jakarta, 27 Juni 2007

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 27, 2007 in efisiensi, kompetisi

 

Transportasi


Transportasi Jakarta Demi Kenyamanan Publik dengan Metode AHP (Analytic Hierarchy Process)

A. LATAR BELAKANG

Masalah transportasi di Jakarta adalah masalah yang sangat pelik. Sebagai pengguna kendaraan umum di Jakarta sejak tahun 1983, hanya rasa tak nyaman dan penat yang bisa saya temui sehari-hari. Faktor kemacetan dan cuaca panas berdebu bercampur menjadi satu dengan interior bus yang tak pernah bersih dari sampah dan pengamen. Semua ini membuat rasa tak nyaman itu kian menumpuk.

Pemerintah, dalam hal ini pusat dan daerah, melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki situasi ini. Salah satunya adalah paket transportasi makro yang mulai dijalankan beberapa tahun terakhir ini. Proyek pembenahan transportasi makro ini diberi nama Jakarta Metro System (JMS) dengan membangun sistem angkutan massal atau mass rapid transportation akhirnya diserahkan kepada konsorsium yang terdiri atas 10 badan usaha milik negara dan lima perusahaan swasta.

Presiden Megawati Soekarnoputri meresmikan pemancangan tiang pertama pembangunan konstruksi kereta rel tunggal (monorel) di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 14 Juni 2004[i].

Pemancangan tiang monorel ini, sebagai bagian dari rencana atau pola transportasi makro di DKI Jakata dirancang bersamaan dengan busway (15 koridor), dan subway (Fatmawati-Kota) yang terdiri dari dua jalur masing-masing jalur hijau (greenline) dan jalur biru (blueline). Jalur bus khusus (busway) telah beroperasi di 3 koridor (Blok M-Kota, Harmoni-Kalideres, dan Harmoni-Pulogadung).

1. Monorel

Monorel adalah kereta ringan dengan rel satu. Mungkin karena penampilannya yang ramping, pemerintah provinsi memilih mode transportasi (transporation mode) ini. Jaraknya hanya seputar daerah bisnis segitiga emas Jakarta. Namun, telah dua tahun setelah pemancangan tiang pertama oleh Presiden (waktu itu) Megawati berlangsung, jalur monorel yang dimaksud belum juga selesai dibangun. Kendala utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dana. “Biaya investasi monorel mencapai US$ 650 juta. Padahal, panjangnya hanya sekitar 27,8 kilometer,” kata anggota dewan transportasi, Andi Rahmah, usai bertemu gubernur DKI Jakarta di Balaikota Jakarta, 1 April 2005[ii].

Di luar biaya yang tinggi ini, anggota dewan transportasi, Andi Rahmah mempertanyakan alasan monorel yang bisa mengurangi kemacetan. Menurutnya, orang yang berkendaraan pribadi belum tentu mau naik monorel jika jarak yang mereka tempuh sangat pendek, dan itu tidak akan mengurangi kemacetan.

2. Subway dengan Kereta 2 Rel

Subway mempunyai jalur sepanjang 15,4 kilometer itu memiliki rute Lebak Bulus-Fatmawati-Senayan-Dukuh Atas-Bundaran Hotel Indonesia, yang terdiri atas jalur bawah tanah (subway) sekitar 30 persen dan jalur layang (elevated lines) 70 persen. Agak lucu memberi nama subway jika proyek ini mempunyai persentase lebih banyak untuk jalur layang dibanding terowongan.

Kereta dengan dua rel (yang juga bisa dipakai di rel kereta api yang sudah ada) memang memakan waktu pembangunan agak lama karena harus menggali sekitar lima kilometer terowongan, serta memasang beton jalur layang lebih dari sepuluh kilometer. Selain itu salah satu anggota konsorsium Jakarta Metro System/JMS, Direktur Utama PT Adhi Karya Syaeful Imam, seusai penandatanganan kesepakatan bersama atau memorandum of understanding (MOU), Senin (17/4) di Jakarta, mengatakan, “Perkiraan awal biaya investasi proyek ini sebesar 550 juta dollar AS, terdiri atas biaya konstruksi, biaya kereta ditambah sistem mekanisasi dan kelistrikan, dan biaya lain-lain, tetapi belum termasuk biaya pembebasan tanah,” kata Syaeful.

Menurut Menteri Negara BUMN Sugiharto, setelah penandatanganan MOU, akan dilakukan studi kelayakan, pendanaan, kemudian pembangunan proyek. Pembangunan konstruksi diperkirakan bisa diselesaikan dalam tiga tahun. “Pembentukan konsorsium ini merupakan alternatif untuk menekan biaya investasi dengan memaksimalkan sumber daya lokal. Pencarian dana investasi nantinya bisa dengan cara pemerintah ke pemerintah, swasta dengan swasta, atau kemitraan pemerintah dengan swasta (public private partnership),” kata Sugiharto[iii].

Menurut Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, 17 November 2005[iv], pembangunan subway akan dilakukan oleh pemerintah pusat, cetak birunya sudah ada di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. “Pembangunan fisik bisa dimulai tahun depan dengan dana lunak dari Jepang,” ujarnya. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2006, Pemerintah Provinsi DKI menganggarkan Rp 135 miliar untuk pembangunan subway meliputi manajemen lalu lintas, prakonstruksi, serta pembebasan tiga lahan dan penyempurnaan jalan-jalan alternatif prakonstruksi. Untuk jembatan layang dan jembatan bawah tanah pada 2006 anggarannya Rp 166 miliar.

3. Busway untuk Bus Trans-Jakarta

Yang mungkin lebih feasible dan cepat dibangun di Jakarta adalah busway. Jika diimplementasikan seantero Jakarta, masyarakat pengguna kendaraan pribadi atau kendaraan umum lain tentu harus rela “porsi jalan” diperkecil.

Fasilitas busway dengan merek Trans-Jakarta, sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat terutama karena alasan biaya. Jarak Kalideres (Jakarta Barat) ke Pulogadung (Jakarta Timur) bisa ditempuh dengan biaya hanya Rp 3.500,0,-. Masyarakat hanya perlu turun sekali untuk mengganti jurusan bus di pertemuan Jalan Gajah Mada atau Jalan Haji Juanda (Jakarta Pusat. Waktu tempuh juga relatif lebih singkat, karena bus Trans-Jakarta mempunyai jalur sendiri tanpa diganggu kemacetan berarti (hanya di lampu merah atau pertemuan jalur sempit seperti di depan Mal Taman Anggrek).

Mengingat animo masyarakat ini, pemerintah provinsi DKI Jakarta melanjutkan rencana koridor-koridor busway selanjutnya. Tindakan lain yang diambil adalah pengalihan 12 trayek bus yang rutenya bersinggungan dengan bus khusus (busway koridor 1 Blok M-Kota diubah. Perubahan ini dalam rangka meningkatkan fungsi feeder (bus pengumpan) pada jalur busway tersebut. Perubahan Rabu, 24 Agustus 2005 dimulai pada pukul 05.30 WIB. Pengguna jalan umum sempat “tersiksa” karena macet akibat pembangunan jalur khusus. Selain itu, masyarakat pengguna kendaraan umum juga harus rela melepas bus lain yang jalurnya bersinggungan dengan bus Trans-Jakarta.

Untuk empat koridor busway Pemerintah DKI juga menganggarkan Rp 876,7 miliar, dengan tambahan biaya pembangunan bidang sarana dan prasarana kota sebesar Rp 4,58 triliun, antara lain untuk pembelian busway dan sarana penunjangnya koridor IV,V,VI dan VII dan penyelesaian jembatan layang Roxy.

Presentasi DA Rini MSc (Dewan Transportasi Jakarta) di Bogota, 6-9 February 2003

B. Analytic Hierarchy Process atas Pola Tranportasi Makro di Jakarta

Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) memberikan persepsi lain untuk para pengambil keputusan di negeri ini: menstruktur suatu hierarki memang memerlukan pengetahuan yang luas tentang sistem atau masalah bersangkutan[v]. Di antara beberapa fungsi utama yang akan saya angkat dalam menganalisis transportasi makro di Jakarta adalah tiga perspektif yang diangkat Saaty:

  1. menetapkan prioritas;
  2. menghasilkan seperangkat alternatif;
  3. memilih alternatif kebijakan yang terbaik.

Selama ini pemerintah provinsi DKI Jakarta membuat “cetak biru” transportasi publik Jakarta hanya memandang dari sisi “pendanaan” saja. Kenyamanan dan kepentingan masyarakat hanyalah nomor sekian.

Tanpa memikirkan anggaran yang terbatas, saya mengajukan alternatif jika

  1. Busway diterapkan di seluruh Jakarta, dengan kondisi seperti ini:
    1. Jalan raya yang ada harus dipotong sebagian untuk busway
    2. Pemberhentian (bus stop/halte) yang jaraknya pendek-pendek
    3. Biaya murah (Rp 3500,- untuk sekali jalan tanpa keluar dari halte)
    4. Tempat duduk terbatas
    5. Kenyamanan (air conditioner dan satpam)
    6. Macet saat dibangun
  2. Monorel diterapkan di seluruh Jakarta; atau
    1. Pembangunannya akan lama (karena biaya per kilometer lebih besar dari biaya busway atau subway)
    2. Kecepatan tempuh dan jadwal keberangkatan yang pasti
    3. Kenyamanan (air conditioner)
    4. Macet saat dibangun
  3. Subway (dengan catatan: di bawah tanah sepenuhnya!) diterapkan di seluruh Jakarta, atau
    1. Pembangunannya lebih lama dari Busway karena harus menggali tanah (tak jelas akan mengganggu jalur pipa air minum atau tidak)
    2. Trayek di awal hanya bisa dibangun untuk jalur Lebak Bulus – Fatmawati – Senayan – Dukuh Atas – Bundaran Hotel Indonesia
    3. Keamanan kereta “bawah tanah” belum terpola jelas
    4. Kemacetan saat pembangunan mungkin bisa diminimalisir (karena metode penggalian bawah tanah)

Secara umum, pemerintah provinsi mempunyai 3 tipe pembangunan infrastruktur dengan segala keuntungan dan kendala internal pemerintah (bukan kendala dan keuntungan masyarakat itu sendiri). Selanjutnya, pemerintah provinsi bisa mendapatkan gambaran prioritas mana bagi pembangunan infrastrukturnya.

Dari semua alasan dengan persepsi awam (non-teknis) di atas, saya, sebagai anggota masyarakat pengguna kendaraan umum di Jakarta, mempunyai 7 alasan untuk menggunakan kendaraan umum di Jakarta.

Transportasi umum yang modern dan nyaman adalah tuntutan masyarakat. Selain itu transportasi juga menjadi tuntutan zaman yang mengharuskan penggunaan waktu seefisien mungkin, dengan tujuan agar masyarakat di Jakarta lebih produktif lagi. Walau belum ada penelitian khusus tentang ini, saya yakin rasa penat dan sumpek selama perjalanan menuju tempat kerja terkait erat dengan rendahnya produktivitas masyarakat di Jakarta. Transportasi yang modern dan nyaman adalah goal yang ingin dituju dari analisis dengan metode AHP ini.

Saya menilai ada 7 aspek penting dalam pembangunan transportasi publik:

  1. Jadwal pasti (JADWAL),
  2. Trayek banyak tapi tidak rumit alias masyarakat tak perlu bergonta-ganti kendaraan untuk menuju satu tujuan (TRAYEK),
  3. Waktu tempuh dari satu tempat ke satu tujuan (TEMPUH),
  4. Kemacetan yang ditimbulkan saat pembangunan (MACETPB),
  5. Lamanya pembangunan infrastruktur (LAMAPB),
  6. Kebersihan dan kenyamanan (NYAMAN); semisal: tak ada sampah, tak ada pengamen/pencopet, atau tersedianya air conditioner untuk melawan udara panas di Jakarta.
  7. Biaya atau ongkos yang harus dikeluarkan (BIAYA),

 

Saya kemudian membuat level kedua, yaitu level prioritas:

  1. Penting,
  2. Biasa, dan
  3. Tidak penting,

dengan skala preferensi seperti di bawah ini:

 

Scale of Preference between Two Elements

(adapted from Crowe et al., 1998; Saaty, 2000; Hafeez et al., 2002)

Preference weights level of importance

Definition

Explanation

1

Equally preferred

Two activities contribute equally to the objective

3

Moderately preferred

Experience and judgement slightly favour one activity over another

5

Strongly preferred

Experience and judgement strongly or essentially favour one activity over another

7

Very strongly preferred

An activity is strongly favoured over another and its dominance demonstrated in practice

9

Extremely preferred

The evidence favouring one activity over another is of the highest degree possible of affirmation

2,3,6,8

Intermediates values

Used to represent compromise between the preferences listed above

Untuk itu saya membuat matriks seperti ini:

 

JADWAL

TRAYEK

WAKTU

MACETPB

LAMAPB

NYAMAN

BIAYA

JADWAL

1

 

 

 

 

 

 

TRAYEK

 

1

 

 

 

 

 

TEMPUH

 

 

1

 

 

 

 

MACETPB

 

 

 

1

 

 

 

LAMAPB

 

 

 

 

1

 

 

NYAMAN

 

 

 

 

 

1

 

BIAYA

 

 

 

 

 

 

1

Untuk pembanding aspek terhadap 3 macam angkutan modern di Jakarta ini, saya menempatkannya sebagai berikut:

JADWAL

Bus/Busway

Kereta/Monorel

Kereta/Subway

Bus/Busway

1

5

1/3

Kereta/Monorel

1/5

1

1/7

Kereta/Subway

3

7

1

 

4,2

13

1,4

JADWAL

Bus/Busway

Kereta/Monorel

Kereta/Subway

Bus/Busway

0,238

0,384

0,214

Kereta/Monorel

0,047

0,076

0.102

Kereta/Subway

0,714

0,538

0,714

Busway (0,238 + 0,384 + 0,214) : 3 = 0,278

Monorel (0,047 + 0,076 + 0.102) : 3 = 0,075

Subway (0,714 + 0,538 + 0,714) : 3 = 0,655

TRAYEK

Bus/Busway

Kereta/Monorel

Kereta/Subway

Bus/Busway

1

9

1

Kereta/Monorel

1/9

1

1/3

Kereta/Subway

1

3

1

 

2,1

13

2,3

TRAYEK

Bus/Busway

Kereta/Monorel

Kereta/Subway

Bus/Busway

0,476

0,692

0,434

Kereta/Monorel

0,052

0,076

0,130

Kereta/Subway

0,476

0,230

0,434

Busway (0,476 + 0,692 + 0,434) : 3 = 0,534

Monorel 0,052 + 0,076 + 0,130) : 3 = 0,086

Subway (0,476 + 0,230 + 0,434) : 3 = 0,380

TEMPUH

Bus/Busway

Kereta/Monorel

Kereta/Subway

Bus/Busway

1

7

9

Kereta/Monorel

1/7

1

1/3

Kereta/Subway

1/9

3

1

 

1,25

11

10,3

TEMPUH

Bus/Busway

Kereta/Monorel

Kereta/Subway

Bus/Busway

0,800

0,636

0,873

Kereta/Monorel

0,114

0,090

0,032

Kereta/Subway

0,088

0,272

0,097

Busway (0,800 + 0,636 + 0,873) : 3 = 0,769

Monorel (0,114 + 0,090 + 0,032) : 3 = 0,078

Subway (0,088 + 0,272 + 0,097) : 3 = 0,152

MACETPB

Bus/Busway

Kereta/Monorel

Kereta/Subway

Bus/Busway

1

1

9

Kereta/Monorel

1

1

9

Kereta/Subway

1/9

1/9

1

 

2,1

2,1

19

MACETPB

Bus/Busway

Kereta/Monorel

Kereta/Subway

Bus/Busway

0,476

0,476

0,473

Kereta/Monorel

0,476

0,476

0,473

Kereta/Subway

0,052

0,052

0,052

Busway (0,476 + 0,476 + 0,473) : 3 = 0,475

Monorel (0,476 + 0,476 + 0,473) : 3 = 0,475

Subway (0,052 + 0,052 + 0,052) : 3 = 0,052

LAMAPB

Bus/Busway

Kereta/Monorel

Kereta/Subway

Bus/Busway

1

1/9

3

Kereta/Monorel

9

1

1

Kereta/Subway

1/3

1

1

 

10,3

2,1

5

LAMAPB

Bus/Busway

Kereta/Monorel

Kereta/Subway

Bus/Busway

0,097

0,052

0,600

Kereta/Monorel

0,873

0,476

0,200

Kereta/Subway

0,029

0,476

0,200

Busway (0,097 + 0,052 + 0,600) : 3 = 0,249

Monorel (0,873 + 0,476 + 0,200) : 3 = 0,516

Subway (0,029 + 0,476 + 0,200) : 3 = 0,235

NYAMAN

Bus/Busway

Kereta/Monorel

Kereta/Subway

Bus/Busway

1

1/9

1/5

Kereta/Monorel

9

1

3

Kereta/Subway

5

1/3

1

 

15

1,4

4,2

NYAMAN

Bus/Busway

Kereta/Monorel

Kereta/Subway

Bus/Busway

0,066

0,079

0,047

Kereta/Monorel

0,600

0,714

0,714

Kereta/Subway

0,333

0,214

0,23

Busway (0,066 + 0,079 + 0,047) : 3 = 0,064

Monorel (0,600 + 0,714 + 0,714) : 3 = 0,676

Subway (0,333 + 0,214 + 0,238) : 3 = 0,261

BIAYA

Bus/Busway

Kereta/Monorel

Kereta/Subway

Bus/Busway

1

7

1

Kereta/Monorel

1/7

1

3

Kereta/Subway

1

1/3

1

 

2,1

8,3

5

BIAYA

Bus/Busway

Kereta/Monorel

Kereta/Subway

Bus/Busway

0,476

0,843

0,200

Kereta/Monorel

0,068

0,120

0,600

Kereta/Subway

0,476

0,036

0,200

Busway (0,476 + 0,843 + 0,200) : 3 = 0,503

Monorel (0,068 + 0,120 + 0,600) : 3 = 0,262

Subway (0,476 + 0,036 + 0,200) : 3 = 0,237

KESIMPULAN:

Masyarakat awam melihat 3 tipe transportasi (busway, monorel dan subway) dari 7 dimensi dengan prioritas masing-masing sebagai berikut:

 

Busway (%)

Monorel (%)

Subway (%)

Jadwal

65

7

28

Trayek

53

9

38

Tempuh

77

8

15

MacetPb

47.5

47.5

5

LamaPb

25

51.5

23.5

Nyaman

6

68

26

Biaya

50

26

24

Dari perkiraan ini, saya mengharapkan memang akhirnya busway bisa menjadi satu pemecahan masalah ketidaknyamanan saya, setidaknya untuk saat sekarang hingga lima tahun ke depan.

Jakarta, 6 Juli 2006


[i] Kompas, Senin, 14 Juni 2004.[ii] Tempo Interaktif http://www.tempointeraktif.com, Jumat, 1 April 2005, pukul 16:14 WIB.[iii] Kompas, 18 April 2006.[iv] Tempo Interaktif, Kamis, 17 November 2005, pukul 18:20 WIB.[v] Thomas L. Saaty, Pengambilan Keputusan, Proses Hierarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks, terjemahan tahun 1993, PT Pustaka Binaman Pressindo dan PPM.

 
19 Komentar

Ditulis oleh pada Juni 21, 2007 in ekonometrika, transportasi

 

Poverty Trap


Poverty Trap: Lingkaran Setan yang Harus Segera Diputus

oleh Amelia Day

Paradigma perencanaan (rasional, ekuitas atau keadilan, komunikatif, dan advokasi) adalah how to plan. Easterly di dalam tulisannya ini tidak secara eksplisit menerangkan why plan, tapi lebih pada mengingatkan apa yang sesungguhnya menyebabkan ekonomi tumbuh atau tidak. Ia mengungkapkan banyak teori lama yang tergantung faktor luar, dan menegaskan bahwa teori baru lebih ke grow from within.

Kenapa harus tumbuh dari dalam diri sendiri?

http://www.cosatu.org.za

Poverty trap atau jebakan kemiskinan adalah sebuah lingkaran setan yang harus diputus yang kemudian dijalin lagi menjadi lingkaran yang lebih menguntungkan. Tak mudah untuk melakukan pemutusan di satu mata rantai, atau memilih mata rantai mana yang harus diputus terlebih dahulu.

Saya ambil contoh, lingkungan rumah saya. Satu blok perumahan di daerah Senen yang padat adalah lingkungan tertutup dengan rata-rata kemampuan ekonomi yang hampir sama. Anak-anak saya bisa bersepeda dan berlarian dengan senang ke lapangan basket yang nyaman dan aman.

Keluar dari pagar pembatas perumahan, ada sepasang orangtua dengan satu anak seusia anak saya tinggal di dalam gerobak di pinggir jalan. Program cash transfer memang tak menyentuh penduduk haram ibukota ini. Jaja, sang anak, tak bisa berbicara normal karena mengikuti “cacat” berbicara sang ibu yang cuma buruh cuci. Si ayah adalah tukang sampah Dinas Kebersihan DKI Jakarta di pagi hari, dan pemulung di siang hari. Di dekat “rumahnya” berada, Jaja yang baru berusia 4 tahun ini membantu beberapa tukang ojek mencuci motor setiap harinya.

Vicious cycle (lingkaran setan) yang dimaksud oleh Easterly dimulai dari rendahnya investasi orangtua atas pendidikan anak-anaknya. “Untuk makan saja tak cukup, lalu sekolah mau bayar pakai apa?” mungkin menjadi pertanyaan klise bagi kebanyakan orangtua miskin di negeri ini.

Lihat negara semiskin India empat puluh tahun lalu, saat Mahatma Gandhi memutuskan untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak India. Hari ini, buahnya telah dipetik. Ekspatriat dari India di Sillicon Valey adalah ras pertama yang bisa menembus tempat paling elit soal teknologi informatika di Amerika Serikat ini. Dari London ke New York, pusat bisnis dan keuangan dunia, orang India tampil maju di banyak posisi penting.

Tak cuma satu ras di dunia ini yang mampu bangkit dan tumbuh stabil. Malaysia dan Korea Selatan juga berangkat dari pola kemampuan untuk grow from within, atau yang dirumuskan oleh Rebelo, endogenous growth model. Jika satu individu “diasah” untuk lebih produktif, maka kemungkinan individu lain turut akan lebih besar. Kecenderungan individu-individu terbaik berkumpul jadi satu tempat juga lebih besar. Teori-teori ekonomi yang diangkat Easterly inilah yang ingin ditegaskan untuk mematahkan teori-teori lama yang hanya tergantung akan faktor-faktor di luar diri individu (filling the financing gap, reliance on human capital and physical capital accumulation alone, structural adjustment without adjustment)..

Manusia cenderung mencari yang paling menguntungkan dirinya (atau yang tidak menyusahkan dirinya) adalah sebuah pendekatan rasional, jika seorang perencana ingin membuat cetak birunya. People respond to incentives, menjadi satu pertimbangan seorang perencana kebijakan. Jika Jaja adalah satu dari puluhan jutaan anak yang tak mampu ini menjadi satu fokus perencanaan untuk perkembangan ekonomi negara ini, tak mustahil keberhasilan Gandhi empat puluh tahun yang lalu akan bisa diwujudkan di sini. Jaja adalah mata rantai lingkaran kemiskinan yang harus diputus. Lingkaran ini kemudian diharapkan bisa berubah menjadi lingkaran seperti manajemen clockwork, mempunyai detak yang tertib (stabil) dan berirama (memberikan hasil indah: pertumbuhan ekonomi yang sehat).

Jakarta, 20 Oktober 2005

 

Studi Kelayakan


 

Mengupas

STUDI KELAYAKAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA (LPS) DAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS (LPK) DI INDONESIA

BAGIAN I:

Catatan Sebelum Anda Menulis Visi-Misi dan Aspek-aspek Kelayakan Penyiaran

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah ‘sector specific regulation’ yang membuka peluang bagi setiap pemain untuk mempunyai kesempatan yang sama dalam berusaha di sektor informasi, sub-sektor penyiaran (radio dan televisi). Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran (IPP). Untuk itu, setiap pemohon IPP wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik, yang dituangkan secara tertulis dalam sebuah berkas studi kelayakan.

Mengingat, hari ini hanya ada 2 jenis lembaga penyiaran dengan jumlah pemain yang banyak dan tersebar di pelosok Indonesia, tulisan ini hanya ditujukan bagi lembaga penyiaran swasta (LPS) dan lembaga penyiaran komunitas (LPK).

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengupas dan memberikan cara mudah memahami studi kelayakan, yang mungkin bisa disamakan dengan ‘business plan’ dalam beberapa hal.

Secara umum, ada beberapa aspek penyiaran yang membuat sebuah radio atau televisi layak. Selain ada visi dan misi yang harus disampaikan dalam Studi Kelayakan, di bawah ini beberapa aspek penyiaran tersebut:

i. Aspek Pendirian Lembaga Penyiaran

ii. Aspek Perseroan (lembaga penyiaran swasta dan berlangganan) atau Aspek Legalitas (lembaga penyiaran komunitas)

iii. Aspek Program Siaran (lembaga penyiaran swasta, komunitas, dan publik) atau Kanal Program Siaran (lembaga penyiaran berlangganan)

iv. Aspek Teknis

v. Aspek Keuangan

vi. Aspek Manajemen (pengelolaan sumber daya manusia)

Tahap selanjutnya adalah Rekomendasi Kelayakan dari KPI ke Forum Rapat Bersama (FRB) antara KPI dan Pemerintah. Penetapan di dalam FRB adalah alokasi/penggunaan frekuensi (jika menggunakan frekuensi dan orbit satelit di satu daerah) atau cakupan wilayah layanan siaran (jika menggunakan kabel di satu daerah).

Tahap ketiga adalah pemberian IPP untuk Masa Uji Coba Siaran, untuk radio berlaku selama-lamanya 5 (lima) bulan dan untuk televisi berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Tahap terakhir adalah pemberian IPP tetap yang berlaku 5 (lima) tahun dan untuk televisi berlaku selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.

A. Catatan untuk pengelola lembaga penyiaran swasta (LPS):

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 16 ayat 1: ‘Lembaga Penyiaran Swasta [sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b] adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.’

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 25 ayat 1: ‘Lembaga Penyiaran Berlangganan [sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d] merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.’

Anda sebagai penanggungjawab sebuah lembaga penyiaran swasta tentu melihat bahwa menyelenggarakan dan mengelola sebuah radio atau televisi adalah tindakan prospektif (menguntungkan). Untuk itu, Anda harus menentukan mengapa Anda mengejar peluang bisnis ini. Alasan bisnis sebuah LPS tentu berkaitan dengan penerimaan dan potensi laba dalam sebuah pasar tertentu. Karena prospektif, Anda harus bisa mendeskripsikan apa dan bagaimana Anda akan mengelola LPS radio atau televisi itu.Deskripsi ini harus bisa Anda tuangkan dalam sebuah Rencana Bisnis.

Berbeda dengan sebuah Rencana Bisnis untuk pengiklan atau investor, Studi Kelayakan wajib dibuat dengan tujuan agar perusahaan Anda bisa mendapatkan Rekomendasi Kelayakan (RK) dari KPI untuk mendapatkan IPP.

B. Catatan untuk pengelola lembaga penyiaran komunitas – LPK:

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 21 ayat 1: ‘Lembaga Penyiaran Komunitas [sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c] merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.’

Anda sebagai penanggungjawab sebuah lembaga penyiaran komunitas (LPK) akan melihat penyelenggaraan dan pengelolaan sebuah radio atau televisi komunitas untuk tujuan yang lebih mulia, jauh dari unsur komersialisme dan konsuntivisme. Anda tetap akan melihat sisi prospektif, namun dalam kerangka lebih luas, yaitu pemberdayaan komunitas di sekitar radio atau televisi Anda berada. Pemberdayaan komunitas diharapkan bisa menjadi tahapan untuk meningkatkan kesejahteraan setiap anggota masyarakat di dalamnya. Atas alasan ini, Anda harus bisa mendeskripsikan apa dan bagaimana Anda akan mengelola LPK radio atau televisi itu. Jika deskripsi ini dalam LPS adalah ibarat sebuah Rencana Bisnis, untuk LPK deskripsi ini adalah penjabaran lebih luas dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari sebuah organisasi terbatas. LPK membutuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraannya.

Tujuan pembuatan sebuah Studi Kelayakan adalah agar perkumpulan atau kelompok Anda bisa mendapatkan Rekomendasi Kelayakan (RK) dari KPI untuk mendapatkan IPP.

BAGIAN II: Menuliskan Visi dan Misi

A. Visi dan Misi

Visi dan misi adalah ide terpenting yang mendasari setiap perilaku perusahaan atau kelompok kegiatan.

Secara singkat, definisinya adalah:

– Visi menentukan apa yang Anda lakukan dan bagaimana Anda melakukannya. Visi tersebut juga menentukan budaya perusahaan Anda.

– Misi adalah fokus kegiatan dari Visi Anda.

B. Menulis Sebuah VISI

1. Bentuk: SES

Sederhana
Efektif
Satu paragraf

2. Pernyataan Visi Perusahaan/Kelompok harus dapat:

– menjadi mimpi perusahaan/kelompok tentang pasar/konsumen yang menjadi target perusahaan/kelompok Anda.

– menjelaskan mengapa perusahaan/kelompok Anda harus ada, yang akan menentukan arah dan irama seluruh isi Studi Kelayakan

3. Visi yang efektif adalah:

– singkat, satu kalimat, paling banyak satu paragraf

– langsung, tidak memutar-mutar

– fokus, hanya ke satu arah dan tujuan

– mempunyai konsep besar tapi terukur

Contoh:

– PT XYZ mengusung visi yang menjadikan semua ibu-ibu di Kota ABC mendapatkan informasi dan hiburan berbasis keluarga sejahtera

– Perkumpulan Nelayan Wetar mempunyai visi merangkul masyarakat nelayan Wetar untuk informasi ketersediaan dan penggunaan usaha perikanan di Wetar

– PT ABG memvisualisasikan diri sebagai radio dengan ragam dan pilihan informasi dan musik bagi remaja putra yang gemar olahraga

C. Menulis Sebuah MISI

1. Bentuk: SEF

Spesifik (lebih spesifik dari Visi)
Efektif
Fokus (memfokuskan diri pada tipe bisnis Anda)

2. Pernyataan Misi Perusahaan/Kelompok harus:

– terkait langsung dengan Visi (kalau tidak ada hubungan Visi dengan Misi-nya, tentu bisa dianggap perusahaan atau kelompok Anda kehilangan fokus-arah-tujuan)

– mendeskripsikan apa dan bagaimana perusahaan/kelompok Anda

– menjadi langkah-langkah untuk meraih Visi atau mimpi Anda

3. Visi yang efektif adalah:

– singkat, satu kalimat, paling banyak satu paragraf

– jelas terhadap tujuan dan langkah-langkah untuk mencapai Visi

– spesifik dalam menentukan parameter keberhasilan

– jelas dalam pengukuran keberhasilan

4. Contoh:

– PT XYZ: akan menjadi penyuplai utama atas informasi dan hiburan berbasis keluarga sejahtera

– Perkumpulan Nelayan Wetar: mengikutsertakan masyarakat Wetar untuk saling memberikan informasi tentang pengelolaan usaha perikalan di Wetar

– PT ABG: membuat siaran radio secara off air maupun on air yang berbasis olahraga dan kesehatan remaja

***

Beda Visi dengan Misi

Visi: bicara tentang pasar yang menjadi target

Misi: bicara tentang diri, kemampuan, dan kemauan untuk menggapai Visi

***

BAGIAN III: Menuliskan Studi Kelayakan LPS dan LPB

A. Latar Belakang Pemikiran

Ada beberapa aspek kelayakan untuk lembaga penyiaran swasta dan berlangganan secara berdampingan, mengingat nature of business yang tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanya di aspek program siaran (LPS) dan aspek kanal program siaran (LPB).

Khusus untuk LPS dan LPB ini, ada beberapa hal yang harus diingat sebelum memaparkan aspek-aspek kelayakan lebih detail, bahkan jauh sebelum menuliskan visi dan misi, seperti yang dimaksud di Bagian 2, yaitu profit. Bisnis di industri apapun tentu harus selalu mengingat profit atau keuntungan. Untuk mendapatkan profit setinggi-tingginya, Anda harus bisa menganalisis pasar dan kemampuan Anda di dalam pasar itu.

B. Apa itu ‘Pasar’ Sebuah Radio atau Televisi?

Untuk menganalisis pasar dan melihat dinamika sebuah pasar, Anda harus bisa mencari informasi yang dimaksud dengan:

– apa yang dimaksud dengan pasar

– seberapa besar pasar tersebut

– siapa pemain utama lain di dalam pasar tersebut

– bagaimana pasar tersebut akan tumbuh

Mari kita mulai dari yang paling mendasar:

– “Pasar” adalah kata lain untuk dunia konsumen potensial atau pendengar potensial (radio) atau penonton potensial (televisi) Anda.

– Anda harus mampu mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen Anda dan perubahan apa yang terjadi di dalam pikirannya.

– Selain itu, Anda juga harus mampu melihat apa yang dilakukan kompetitor Anda terhadap konsumen yang sama.

Contoh konkret memahami konsep “pasar”:

1. Mari kita lihat lagi Visi dan Misi Anda di awal, misalnya:

– VISI PT ABG: memvisualisasikan diri sebagai radio dengan ragam dan pilihan informasi dan musik bagi remaja putra yang gemar olahraga

– MISI PT ABG: membuat siaran radio secara off air maupun on air yang berbasis olahraga dan kesehatan remaja

Pertanyaannya kemudian adalah:

– Siapa pasar PT ABG? Remaja.

– Baik, remaja yang seperti apa? Remaja yang gemar olahraga.

2. Sebuah pasar biasanya didefinisikan oleh jasa dan barang yang ditawarkan, serta oleh eksistensi konsumen barang dan jasa tersebut. Jadi, PT ABG menawarkan siaran radio on air atau produksi off air di satu wilayah layanan siaran.

Pertanyaannya kemudian adalah tentang kompetitor Anda:

– Di wilayah layanan siaran yang sama, apakah ada radio lain yang menyasar pada remaja?

– Bahkan ada juga yang menyasar pada remaja yang gemar berolahraga?

C. Lebih Lanjut tentang Anda dan Kompetitor Anda

Sesungguhnya, pasar kompetitor adalah pasar Anda juga. Ada beberapa cara untuk mengenali pasar Anda juga pasar kompetitor Anda lebih jauh. Semua pemain di pasar yang sama biasanya diukur dengan hal yang berkaitan dengan pemasukan bersih atau kotor. Setiap bagian dari data harus terkait dengan:

– konsumen (pendengar/penonton),

– tipe konsumen (segmentasi yang menjadi target),

– alur distribusi (cakupan wilayah siaran: apakah ada daerah yang tak bisa mendengar/menonton siaran Anda dengan baik?)

– aktivitas promosional (apakah Anda atau kompetitor Anda beriklan di media lain?)

– rata-rata margin pemasukan Anda atau kompetitor Anda (berapa pendapatan, berape persentase dari iklan dan berapa dari kegiatan off air, dan semua ini akan membantu Anda untuk mengatur keuangan lebih baik)

Pertanyaannya kemudian adalah:

– Di mana Anda bisa menemukan data yang berkaitan dengan pemasukan bersih atau kotor setiap pemain?

a. Anda bisa mencarinya sendiri melalui survei pasar (kuesioner). Survei ini tak sembarang dilakukan karena sudah mempunyai standar baku (metode sampling atau contoh yang sistematis, atau metode populasi atau menyebarkan kuesioner ke seluruh masyarakat di daerah Anda).

b. Anda juga bisa meminta jasa yang biasa membuat survei yang ada di wilayah Anda.

c. Anda juga bisa mendapatkannya di kelompok dagang atau asosiasi terkait dengan radio atau televisi yang ada di wilayah Anda.

***

Mengenali Pasar Anda

Mari kita lihat bagaimana SEHARUSNYA Anda mengenali pasar Anda dari kacamata industri lembaga penyiaran swasta atau berlangganan:

1. Langkah pertama adalah menjabarkan setiap segmentasi dengan melihat kelompok-kelompok masyarakat. Jenis kelamin: lelaki atau perempuan; Usia: tua atau muda: Tua: 30 – 45 atau 30 – 55? Atau tua sekali, hingga 65 tahun? Muda: bisa 13 – 18 atau 13 – 21 atau bahkan 13 – 27? Pengeluaran dalam sebulan; Social Economic Status/SES adalah kelas A hingga E; kelas A paling banyak pengeluaran sebulannya (di atas RP 10 juta sebulan) menurun ke kelas E paling sedikit (di bawah UMR (upah minimum regional), atau misalnya di bawah Rp 500.000,- sebulan) Hobi atau kegemaran: olah raga atau memasak? Membaca buku atau menonton ke bioskop?

2. Langkah selanjutnya adalah menentukan segmentasi yang akan Anda tuju, misalnya:
PT ABG: Remaja, pria atau wanita, usia 13-21 tahun, gemar olah raga; atau PT Chicklit Jakarta: Wanita saja, usia rumah tangga (17- 35 tahun), bekerja di luar rumah, gemar menonton ke bioskop, SES A dan B.

3. Langkah selanjutnya adalah menentukan format siaran yang sesuai: Untuk PT ABG: Pendengar radio PT ABG tak akan suka informasi berat (boleh ada berita kebijakan pemerintah tentang transportasi, tapi dalam kerangka transportasi ke sekolah); Pendengar radio PT ABG diberikan informasi olah raga yang populer di daerah itu, sepak bola hingga baseball; Pendengar radio PT ABG diberikan musik yang tidak mendayu-dayu, kalaupun ada mungkin bisa disajikan di saat istirahat saja. Untuk PT Chicklit Jakarta: Pendengar radio PT Chiklit Jakarta mungkin juga tak akan suka informasi berat (boleh ada berita kebijakan pemerintah tentang transportasi, tapi dalam kerangka transportasi ke kantor atau mal atau salon karena mampu mengeluarkan uang lebih, di luar kebutuhan dasar rumah tangga); Pendengar radio PT Chicklit Jakarta suka mendengarkan musik dan hiburan yang terkait gaya hidup jalan-jalan; Pendengar radio PT Chicklit Jakarta suka mendengarkan informasi yang terkait dengan gaya hidup sehar-hari di kantor (ada masalah dengan teman kantor dan atasan kantor) ataupun di rumah (ada bayi/anak kecil, dan ada masalah dengan suami atau mertua)

4. Langkah selanjutnya adalah menentukan komposisi siaran: Untuk PT ABG bisa menentukan rasio antara musik dan non-musik adalah 80 % berbanding 20%; atau antara musik baru dan musik lama adalah 90% berbanding 10%. PT Chicklit Jakarta bisa menentukan antara musik dan non-musik adalah 20% berbanding 80%; atau antara musik dan non-musik adalah 40 % berbanding 60%; atau antara musik baru dan musik lama adalah 10% berbanding 90%; atau antara musik populer Indonesia lama dengan populer Indonesia baru 30% berbanding 70%.

5. Selanjutnya, Anda harus menentukan jadwal siaran, bisa dilakukan dengan tahapan: per tahun, per semester (6 bulan), per triwulan, per bulan, per minggu

6. Terakhir, semua yang Anda tetapkan ini harus dituliskan agar seluruh karyawan dan pendengar radio Anda bisa mengerti dengan baik.

CATATAN: langkah-langkah yang sama juga bisa diterapkan terhadap televisi LPS atau LPB melalui kabel

***

D. Menuliskan Paparan Aspek-aspek Kelayakan yang Sesuai Visi-Misi

Jika Anda telah menentukan Visi dan Misi, serta bisa mengukur pasar Anda dan Kompetitor Anda, selanjutnya Anda bisa memaparkan aspek-aspek kelayakan (atau kemampuan Anda) untuk bersiaran di wilayah layanan siaran tertentu. Kenali terlebih dahulu pembagian paparan informasi secara sistematis:

1. Formulir-formulir (yang telah diisi) sebagai data standar Anda

2. Ikhtisar Ringkas (Executive Summary)

3. Paparan Aspek Pendirian Lembaga Penyiaran

a. Latar Belakang, Visi, Misi, Maksud, dan Tujuan (satu kelompok paparan tersendiri)

b. Gambaran umum rencana kerja 5 tahun ke depan: 1) paparan Aspek Perseroan: kepemilikan perusahaan, permodalan perusahaan, penjelasan ada tidaknya media cetak dan elektronik yang sudah dimiliki; 2) paparan Aspek Program Siaran: segmentasi target pendengar atau penonton dan proyeksi pertumbuhan 5 tahun ke depan, format siaran, komposisi siaran, jadwal program siaran/pola acara siaran, materi siaran, daya saing (keunggulan dan perbedaan terhadap pesaing); 3) paparan Aspek Teknis: usulan saluran frekuensi/kanal yang diinginkan dan kontur diagramnya, gambar tata ruang dan peta lokasi studio, gambar tata ruang dan peta lokasi stasiun pemancar, daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan (termasuk peralatan studio dan pemancar, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya investasinya), spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya, peta wilayah jangkauan dan peta wilayah layanan siaran; 4) paparan Aspek Keuangan: rencana kinerja arus keuangan 5 (lima) tahun ke depan (cash flow & neraca), proyeksi pendapatan iklan dan pendapatan lain yang sah, analisis Rasio Keuangan; 5) paparan Aspek Manajemen: struktur organisasi (mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja), Penjelasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keahliannya, susunan dan nama para pengurus penyelenggara penyiaran, daftar riwayat hidup penanggung jawab siaran dan fotokopi KTP ybs., penjelasan sistem penggajian/bonus/lembur/insentif/tunjangan lainnya, analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman).

4. Lampiran-lampiran:

1) Fotokopi berkas perizinan atau rekomendasi perizinan lain yang dikeluarkan sebelum tanggal 28 Desember 2002 (atau sebelum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran disahkan);

2) Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya (jika ada perubahan);

3) Fotokopi Surat Pengesahan Badan Hukum atau surat telah terdaftar pada instansi yang berwenang;

4) Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha dan/atau HO (hinder ordonantie/Undang-undang Gangguan) untuk daerah yang mengatur hal ini;

5) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

6) Fotokopi KTP pemegang saham, komisaris, dan direksi; serta

7) Fotokopi perjanjian yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dengan penyedia kanal berbayar (paid channel) atau distributor kanal (paid distributor). Pejabat berwenang yang dimaksud misalnya notaris atau pejabat lainnya.

E. Studi Kelayakan ini Menjalin Suatu Cerita

Bagian Studi Kelayakan

Elemen Cerita

1. Formulir-formulir Anda memulai Studi Kelayakan ini dengan data-data awal perusahaan Anda, sebagai ringkasan dari semua paparan aspek kelayakan. Ini semacam biografi singkat kalau ingin melamar kerja.
2. Ikhtisar Ringkas (Executive Summary) Singkat padat, inilah isi cerita yang ingin Anda sampaikan. Anda meringkas semua paparan menjadi satu hingga lima paragraf; Anda akan menceritakan tentang bisnis Anda…
3. paparan Aspek Pendirian Lembaga Penyiaran -> dimulai dari apakah usaha Anda ini memiliki visi dan misi, yang penting disampaikan agar KPI dapat menetapkan mengapa Anda layak mendapatkan IPP untuk lima atau sepuluh tahun ke depan. Anda akan melayani publik pendengar atau penonton Anda dengan segmen tertentu. Tentu harus diberikan izin itu, karena…
4. paparan Aspek Perseroan -> buktinya jelas juga karena Anda adalah penanggung-jawab penyelenggaraan penyiaran yang sah secara hukum Indonesia untuk menyelenggarakan bisnis radio atau televisi…
5. paparan Aspek Program Siaran -> Anda bisa buktikan bahwa Anda mengenal baik setiap pendengar atau penonton yang menjadi target segmentasi radio/televisi Anda. Mereka bisa menikmati hiburan atau mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan isi siaran yang sesuai dan bisa dipasang di peralatan yang Anda miliki…
6. paparan Aspek Teknis -> ini dia buktinya bahwa Anda memiliki perangkat teknis yang sesuai, tidak canggih, tapi sesuai…
7. paparan Aspek Keuangan -> apalagi jika Anda juga bisa buktikan bahwa Anda memiliki manajemen keuangan yang hati-hati dan memastikan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang menguntungkan Anda ataupun karyawan Anda…
8. paparan Aspek Manajemen -> buktinya, Anda bisa mengelola dan mengembangkan karyawan Anda di masa depan dengan segala macam pelatihan dan kepastian hidup! Ini dia penjabarannya…
9. Lampiran-lampiran Tidak percaya? Ini dia bukti keseriusan Anda, serta bukti sah dan legal dari setiap janji-janji Anda terhadap publik pendengar/penonton Anda!

BAGIAN IV: Menuliskan Studi Kelayakan LPK

A. Latar Belakang Pemikiran

Ada beberapa aspek kelayakan untuk lembaga penyiaran komunias (LPK) secara khusus, karena sebelumnya jenis lembaga penyiaran ini belum dikenal secara sah di dalam peraturan perundangan. Badan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) dan badan eksekutif (Pemerintah) menetapkan LPK mengingat negara ini memiliki 17.000 pulau dan kepulauan yang tersebar di daerah seluas 1,919,440 km². Setiap daerah di Indonesia tentu memiliki komunitas atau masyarakat dengan ciri khas kegiatan dan budaya tertentu.

Khusus untuk LPK, ada beberapa hal juga yang harus diingat sebelum memaparkan aspek-aspek kelayakan lebih detail, bahkan jauh sebelum menuliskan visi dan misi, seperti yang dimaksud di Bagian 2. Jika LPS dan LPB memfokuskan pada profit (profit-oriented business), maka LPK adalah memfokuskan diri pada komunitasnya (community-oriented). Pemberdayaan komunitasnya dalam penyelenggaraan penyiaran harus selalu menjadi tujuan utama.

B. Apa itu Komunitas dari Sebuah Radio atau Televisi Komunitas?

Menganalisis sebuah komunitas dan keunikannya adalah seperti halnya menganalisis pasar dan melihat dinamika sebuah pasar yang dilakukan oleh LPS atau LPB.

1. Anda harus bisa mencari informasi yang dimaksud dengan:

– apa yang dimaksud dengan sebuah komunitas dan keunikannya (kegiatannya, budaya dan bahasa, hingga kepercayaan)

– seberapa besar komunitas tersebut

– siapa pemimpin dan warga di dalam komunitas tersebut

– bagaimana keadaan sosial ekonomi komunitas itu tersebut, dan seperti apa perkembangannya

2. Hal mendasar dari penyelenggaraan sebuah radio atau televisi komunitas adalah:

– Pendengar atau penonton potensialnya hanya terdiri dari warga di dalam komunitas itu;

– Penyelenggaraan penyiarannya juga berasal dari warga tersebut;

– Sukses Anda menyelenggarakan penyiaran di komunitas ini bisa diukur dari dampak siaran terhadap komunitas tersebut.

3. Anda harus memahami pasal-pasal Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang “LPK” (yang juga bisa ditemui di peraturan perundangan negara lain atas jenis lembaga penyiaran seperti ini):

a. Lembaga Penyiaran Komunitas diselenggarakan:

i. tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan

ii. untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggam-barkan identitas bangsa.

b. Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaan organisasinya:

i. tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional;

ii. tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan

iii. tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.

c. Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut.

d. Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

e. Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing.

f. Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.

g. Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membuat kode etik dan tata tertib untuk diketahui oleh komunitas dan masyarakat lainnya.

h. Dalam hal terjadi pengaduan dari komunitas atau masyarakat lain terhadap pelanggaran kode etik dan/atau tata tertib, Lembaga Penyiaran Komunitas wajib melakukan tindakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Secara umum, pengaturan ini bermuara pada satu cerita: suatu komunitas di satu wilayah layanan siaran tertentu menyelenggarakan penyiarannya, membuat kode etiknya dan mematuhinya, dan tidak komersial serta tidak tergantung pihak asing (di luar komunitasnya).

Sebuah komunitas terpencil atau jauh dari distribusi barang/jasa komersial biasanya menjadi komunitas yang terlupakan. Untuk itu, meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundangan yang ada hingga kemajuan teknologi di luar komunitas ini menjadi kewajiban sebuah LPK. Selain itu, LPK juga wajib mengangkat harkat derajat komunitasnya dengan menyuarakan diri secara jujur.

4. Dengan begitu saat Anda menuliskan Visi dan Misi selalulah mengacu pada hal di atas. Contoh:

– VISI Kelompok ABCDEF: memvisualisasikan diri sebagai radio dengan ragam dan pilihan informasi dan musik bagi remaja nelayan di pesisir pantai XYZ123

– MISI Kelompok ABCDEF: membuat siaran radio yang mengangkat kehidupan remaja nelayan untuk penguatan dan pengembangan usaha perikanan dari “hulu hingga ke hilir”

Pertanyaannya kemudian adalah:

– Siapa pendengar radio Kelompok ABCDEF? Remaja.

– Baik, remaja yang seperti apa? Remaja yang membantu orang tuanya mengembangkan usaha perikanan di daerahnya.

Khusus untuk Kelompok ABCDEF, siaran radio on air atau produksi off air yang ditawarkan ada di satu wilayah layanan siaran kaum nelayan, yang malam melaut, pagi merapat di darat.

Pertanyaannya kemudian adalah tentang kekuatan Anda memberdayakan komunitas Anda dalam penyelenggaraan penyiaran:

– Apakah penanggungjawab siarannya (Pelaksana Penyiaran Komunitas) berasal dari komunitas ini?

– Apakah Pelaksana Penyiaran Komunitas (PPK) bertanggungjawab ke Dewan Penyiaran Komunitas (DPK)?

C. Lebih Lanjut tentang Dewan Penyiaran Komunitas dan Pengelola Penyiaran Komunitas

Sesungguhnya, komunitas Anda adalah komunitas unik yang harus ditelusuri lebih jauh:

– Siapa pendengar/penonton Anda?

– Bagaimana segmentasi yang menjadi target dalam komunitas Anda, semua atau sebagian?

– Cakupan wilayah siaran: apakah ada daerah yang tak bisa mendengar/menonton siaran Anda dengan baik?

– Aktivitas off air: adakah kegiatan praktek atau simulasi dari setiap informasi yang diberikan on air?

– Siapa saja anggota Dewan Pengawas Komunitas? Bagaimana Kode Etik DPK/PPK dibuat? Mulai dari tata cara pemilihan hingga pemaparan transparansi dan laporan setiap pemasukan dan pengeluaran ke Dewan Pengawas Komunitas.

– Rata-rata pemasukan Anda dari kontribusi warga komunitas Anda (berapa pendapatan, berape persentase dari warga dan berapa dari donor jika ada, dan semua ini akan membantu Anda untuk mengatur keuangan lebih baik)

Pertanyaannya kemudian adalah:

Bagaimana Anda menyusun sebuah Kode Etik?

Dimulailah dari rapat seluruh atau sebagian besar warga komunitas secara terbuka. Disepakati sebagai pelopor sebelum pemilihan anggota DPK dan rancangan Kode Etik. DPK kelak yang selayaknya merancang Kode Etik juga merancang pemilihan PPK secara transparan dan obyektif.

Kode Etik merupakan panduan transparan dan obyektif terhadap:

– DPK untuk memilih, mengawasi, dan memecat PPK

– PPK untuk menyelenggarakan siaran, mengelola dan melaporkan keuangan, serta memberdayakan komunitasnya

D. Menuliskan Paparan Aspek-aspek Kelayakan yang Sesuai Visi-Misi

Jika Anda telah menentukan Visi dan Misi, serta bisa menentukan komunitas, DPK dan PPK Anda, selanjutnya Anda bisa memaparkan aspek-aspek kelayakan (atau kemampuan Anda) untuk bersiaran di wilayah layanan siaran tertentu. Kenali terlebih dahulu pembagian paparan informasi secara sistematis:

  1. Formulir-formulir (yang telah diisi) sebagai data standar Anda
  2. Ikhtisar Ringkas (Executive Summary)
  3. paparan Aspek KELEMBAGAAN: dukungan atau persetujuan tertulis minimal 51 % atau 250 orang dari jumlah penduduk dewasa di daerah dalam jangkauan siarannya;
  4. PAPARAN Aspek Program Siaran: identifikasi komunitas di daerah Lembaga Penyiaran Komunitas berada, pola acara siaran, jadwal program siaran, materi siaran;
  5. Aspek Teknis: usulan saluran frekuensi/kanal yang diinginkan, gambar tata ruang dan peta lokasi studio, gambar tata ruang dan peta lokasi stasiun pemancar, daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan, termasuk peralatan produksi dan transmisi, jumlah dan jenisnya serta perhitungan biaya investasinya, spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya;peta wilayah jangkauan dan peta wilayah layanan siaran;
  6. paparan Aspek Keuangan: kondisi keuangan (pendapatan dan pengeluaran) yang menggambarkan perencanaan keuangan 1 (satu) tahun;
  7. Paparan Aspek Manajemen: penjelasan struktur organisasi dan alokasi pekerjaan, penjelasan sumber daya manusia (SDM), keahlian dan perekrutannya, langkah manajemen, analisis dan program tindak lanjut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
  8. Lampiran-lampiran (bisa fotokopi surat-surat terkait, bisa juga cetak foto studio):

i. Fotokopi berkas rekomendasi yang dimiliki. Berkas rekomendasi ini bisa berupa surat rekomendasi Camat/Kepala Desa/Lurah dan lain-lain;

ii. Fotokopi akta pendirian komunitas yang bersangkutan dan perubahan AD/ART (jika ada perubahan);

iii. Fotokopi bukti dukungan tertulis sedikitnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah penduduk dewasa, atau paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang dewasa dalam wilayah jangkauan siaran komunitasnya;

iv. Surat keterangan kepemilikan dana awal pendirian bukan dari donasi asing. Surat keterangan ini dibubuhi materai secukupnya serta ditandatangani oleh segenap Dewan Penyiaran Komunitas dan Pelaksana Penyiaran Komunitas; dan

v. Fotokopi KTP Dewan Penyiaran Komunitas dan Pelaksana Penyiaran Komunitas.

vi. Fotokopi Rancangan Awal Kode Etik DPK/PPK.

Selamat menyusun studi kelayakan atau rencana bisnis.
Jakarta, 18 Juni 2007

 

Curhat Konvergensi


Gambaran Teknis dan Bisnis

Lembaga Penyiaran Berlangganan

slide 1

slide 2

slide 3

slide 4

slide 5

slide 6

slide 7

slide 8

slide 9

slide 10

slide 11

slide 12

slide 13

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 10, 2007 in broadcasting, convergence, monopoly, research, theory

 

Radio FM di DKI Jakarta


Peta Prematur Penyiaran Radio DKI Jakarta DI AWAL 2007

oleh Amelia Day

Dari 42 alokasi frekuensi yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan [1] untuk wilayah layanan siaran DKI Jakarta, tak ada satu kavling frekuensi pun yang kosong. Lebih parah lagi, dengan rentang alokasi frekuensi yang diperkenankan yaitu 87,6 – 108 MHz semenjak 1994 [2], ternyata terdeteksi 52 sinyal jika kita menyalakan pesawat radio di Monas (Monumen Nasional) dan sekitarnya. Sinyal ini bisa diterima baik, tapi ada juga yang tumpang-tindih. Sinyal Ramako FM, misalnya, bisa ditangkap di alokasi frekuensi seharusnya (105,8 MHz) tapi juga bisa tertangkap di frekuensi tetangga (105,4 MHz yang ditetapkan [3] untuk PT Radio Chakti Bhudi Bhakti). Ada juga satu nama perusahaan yang tercantum di Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 15A Tahun 2004, namun sinyalnya sama sekali tak bisa diterima hingga 1 km arah barat dan timur dari Monas.

Kesemrawutan keberadaan lembaga penyiaran radio di Jakarta merupakan satu cerminan buruknya kebijakan Pemerintah. Selama nyaris empat dekade terakhir ini, Pemerintah seharusnya belajar dari kesalahan masa lalu: bahwa satu kegiatan hobi “break-break” ini bisa berkembang menjadi sebuah usaha bisnis yang prospektif lalu menukik tajam menjadi sebuah lapangan permainan yang tidak sehat. Pemain bertambah banyak. Lapangan bola menjadi sesak dan tidak bertambah besar. Peraturan ada tapi wasit tidak tegas. Belum lagi insentif (kue iklan) yang diperebutkan juga tak bertambah gemuk.

Segenap pemangku kepentingan (stakeholder) tentu mengharapkan penataan para pemain industri radio siaran FM ataupun AM di negeri ini; siapapun lembaga yang ditunjuk untuk menjadi wasit industri. Hari ini KPI, sebagai regulator penyiaran yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tentu harus bekerja dengan data dan fakta yang akurat dan terkini.

STUDI KELAYAKAN DAN FORMAT SIARAN

Hingga hari ini, KPI hanya menerima studi kelayakan dari sedikit lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio di DKI Jakarta atau daerah sekitar (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Peta analisis kekuatan penyelenggara penyiaran di DKI Jakarta tentu belum bisa dituntaskan di akhir 2006. Yang dimiliki oleh KPI hingga hari ini hanya data-data lama.

Akurasi dari data lama tentu dipertanyakan. Bayangkan, KPI mencoba menelepon satu radio yang mempunyai beberapa nomor, sayangnya semua nomor bernada “tulalit”. Selain itu, di data lama ini memang tercantum beberapa informasi administratif perizinan hingga format siaran. Sayangnya, segmentasi pasar yang dituju dari setiap radio tak ada. Lalu bagaimana menganalisis sebuah pasar di wilayah layanan siaran tertentu, jika tak jelas data yang terkait?

Untuk itu, KPI memantau segmen dan format siaran ini secara kasat telinga (bukan kasat mata); hanya berdasarkan perkiraan, yang mungkin bisa dibuktikan kebenarannya kemudian. Di bawah ini disampaikan beberapa kesimpulan awal dari peta prematur radio di wilayah layanan siaran DKI Jakarta. Sebagai data awal, ditemu-kenali ada 6 (enam) radio dengan format siaran musik dangdut seperti yang tercantum di bawah ini:

Nama Radio

 


Frekuensi

 


Bersiaran dari

 


KEPDIRJEN

15A / 2004

Wilayah Layanan Siaran

Pengguna frekuensi yang dimaksud

Radio CBB 105,4 MHz Kebon Jeruk Prov. DKI Jakarta PT Radio Chakti Bhudi Bhakti
El Gangga FM 99,1 MHz Bekasi Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat PT Radio El Gangga
Radio Dangdut TPI 97,1 MHz Taman Mini Indonesia Indah Provinsi DKI Jakarta PT Radio Suara Monalisa
Radio Mersi FM 93,9 MHz Ciledug Kab. Tangerang,Prov. Banten PT Radio Swara Mersidiona
Radio SPFM 90,8 MHz Prov. DKI Jakarta PT Radio Suara Gema Pembangunan Utama


Format siaran yang diperuntukkan “niche market” di DKI Jakarta juga bisa ditemui. Siaran musik Perancis populer (Music City: 107,5 MHz) dan Mandarin (Cakrawala FM: 98,3 MHz) bisa didengar sepanjang waktu. Ekstrem lain, format musik jazz dan klasik juga ada (C&J: 99,9 MHz). Jenis musik rock dan metal kemudian bisa didengar nonstop di 98,7 MHz, atau di alokasi frekuensi yang secara sah tercatat untuk PT Radio Attahiriyah [4] (catatan: perusahaan ini dulu pernah menyajikan dakwah Islam dan musik religius non-stop).

Ternyata, format lain lebih mendominasi. Radio di DKI Jakarta ditengarai memilih satu atau gabungan beberapa format (musik barat populer, musik Indonesia populer, informasi/berita, dan dakwah). Total radio yang memilih format tersebut mencapai 80% dari total radio yang bersiaran.

Selain itu, dengan data yang dimiliki KPI seadanya, segmentasi pasar yang dituju juga beragam. KPI berasumsi menetapkan segmentasi pasar yang ditargetkan setiap radio dari monolog penyiar, atau dialog penyiar dan pengisi acara lain, gaya dan tutur bahasa yang digunakan.

Kesemua radio yang terpantau ini diperkirakan bersiaran setiap hari lebih dari 12 jam. Jumlah radio yang bersiaran non-stop 24 jam sehari tak lebih dari separuh total yang bersiaran reguler. Satu dua radio bahkan tidak bersiaran reguler: seminggu siaran, dua minggu off-air.

KESEMRAWUTAN RADIO DKI JAKARTA

Mengawali tahun 2007, pemantauan dilakukan KPI secara manual dan sederhana. Dilaporkan bahwa ada beberapa sinyal Radio Republik Indonesia (RRI) dari titik utama pengukuran frekuensi untuk DKI Jakarta: Monumen Nasional (Monas). Hari ini di Jakarta, RRI menempati empat alokasi frekuensi kanal radio [5].

* Frekuensi 91, 2 MHz untuk RRI Pro-1;
* Frekuensi 105,0 MHz untuk RRI Pro-2;
* Frekuensi 88,8 MHz untuk RRI Pro-3; dan
* Frekuensi 92,8 MHz untuk RRI yang sinyalnya diterima buruk sekali karena tertindih sinyal PAS FM (92,4 MHz)

Tumpang-tindih sinyal ini tak hanya dialami oleh RRI. Radio PAS FM (PT Radio Primaswara Adi Spirit Semesta) juga “melindas” frekuensi PT Radio Merpati Darmawangsa [6] (93,2 MHz) sehingga sinyal perusahaan yang terakhir disebut ini tak bisa ditangkap sama sekali di daerah Monas. PT Radio Ramako Jaya Raya (Ramako FM) juga menghalangi sinyal PT Radio Chakti Bhudi Bhakti (CBB Bandar Dangdut Jakarta di 105,4 MHz). Sekali lagi, dengan metodologi yang lebih baik yaitu mengevaluasi titik-titik pemantauan di seluruh DKI Jakarta menjadi keharusan untuk mendapatkan data dan alasan lebih komprehensif. Sebagai catatan, Ramako dan CBB sama-sama menempati kelas A [7].

Selain itu, permasalahan meluas tak hanya tumpang-tindih tapi juga keberadaan “sinyal ilegal” di wilayah layanan siaran DKI Jakarta. Sinyal yang disiarkan oleh radio dari wilayah layanan siaran lain juga bisa diterima baik di Jakarta. Sinyal radio dari Banten (Hardline HSN 100,6 MHz dan Star Radio 107,3 MHz) bisa diterima di sebelah barat Monas, dan sinyal radio dari Bekasi (El Gangga FM 100,3 MHz), juga bisa diterima baik di daerah timur Monas.

Satu catatan khusus adalah Radio Suara Metro yang hingga kini masih berada di frekuensi yang diperuntukkan bagi lembaga penyiaran komunitas. Pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2003 menegaskan bahwa “Perencanaan kanal frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai berikut : a. Kanal 1 s/d 201 untuk radio penyiaran publik dan radio penyiaran swasta; b. Kanal 202, 203 dan 204 untuk radio penyiaran komunitas.” Kanal 202, 2003, dan 204 yang dimaksud adalah frekuensi 107,7 MHz; 107,8 MHz; dan 107,9 MHz. Semenjak lebih dari setahun lalu, Radio Suara Metro telah menempati alokasi 107,8 MHz. Hasilnya, studi kelayakan sebuah radio komunitas pedagang sate dan tukang pijat di Jakarta tak bisa diproses lebih lanjut.

PENUTUP

Struktur sistem penyiaran, baik untuk radio ataupun televisi, hampir mendekati akhir dari masa penyesuaian, yaitu 28 Desember 2007 (lihat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 60). Peraturan perundangan berlaku sama untuk semua, baik untuk pemain kelas “rookie” ataupun pemain yang sudah ada semenjak negeri ini belum merdeka. Jika ada pengecualian, tentulah harus dilihat dari kondisi nyata di lapangan. Untuk apa ada pengecualian jika nama perusahaan radio yang sah di izin lama, ternyata dia bukan pengelola radio hari ini. Untuk apa pengecualian diberikan kepada radio existing sejak 1971 jika ternyata format siarannya telah berubah puluhan kali, atau sahamnya berpindah tangan lebih dari satu kali.

Selain itu, proteksi ataupun pengecualian akan diberikan kepada pemain industri jika memang lapangan bermainnya menguntungkan bagi semua pemain. Kenyataannya, rasio perkembangan kue iklan dan kebutuhan operasional setiap radio setiap tahun semakin melebar. Daya beli masyarakat (yang mencerminkan kemampuan perusahaan beriklan) juga belum membaik benar. Upah minimum buruh untuk DKI Jakarta saja, misalnya, menurun beberapa tahun terakhir pasca-kenaikan drastis di tahun 1999.
Kelebihan penawaran radio berdampak besar terhadap permintaan iklan. Krisis iklan untuk radio berdampak pada penawaran isi siaran. Biaya untuk setiap jam produksi siaran harus dipangkas. Atau efisiensi lain: penggunaan tenaga kerja seminimum mungkin. Dampak lebih luas lagi, relai siaran radio dari Jakarta ke daerah-daerah tak perlu lagi tenaga kerja selain satu orang teknisi merawat tiang transmitter dan dua orang satpam. Betapa tak produktifnya industri penyiaran daerah, bukan? Tak usah pusing lagi memikirkan pemasukan asli daerah dari tenaga kerja lokal. Pemasangan tiang saja di daerah-daerah tak mempunyai backward dan forward effect bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Mengapa ini terjadi? Satu hal, selama ini perkembangan industri radio lebih terpusat di Jakarta. Satu faktor lain yaitu adanya proteksi sentralisme penyiaran semenjak awal tahun 1970-an peraturan yang hanya dirumuskan pakar dari Jakarta atau Pulau Jawa. Hari ini, sentralisme ini dikristalisasi dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Swasta. PP ini hanya mengenal sistem “lokal berjaringan” dengan istilah sistem “induk dan anak”, dan induknya hanya Jakarta atau Yogyakarta (karena alasan daerah istimewa?), bukan ibukota provinsi lain.

Jika mengingat semangat era otonomi daerah untuk 17.000 pulau di Indonesia, sentralisme ini tak akan membangun industri penyiaran di daerah. Pembusukan nilai (dari isi siaran yang buruk) hingga status quo pembangunan ekonomi daerah akan bergulir terus, jika tidak segera dituntaskan di satu titik. Titik itu adalah tanggal 28 Desember 2007, seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, Pasal 60:

“Lembaga Penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relai, sebelum diundangkannya Undang-undang ini dan setelah berakhirnya masa penyesuaian, masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relainya, sampai dengan berdirinya stasiun lokal yang berjaringan dengan Lembaga Penyiaran tersebut dalam batas waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali ada alasan khusus yang ditetapkan oleh KPI bersama Pemerintah.”

Sistem “lokal berjaringan” yang dimaksud tentu harus hati-hati dirumuskan. Membuat peta yang akurat dan terkini dari semua pemain di industri adalah satu keharusan. Sayangnya, Pemerintah tetap ngotot dengan “penyesuaian izin” padahal ada pemilik izin (atau izin-izin) penyiaran/frekuensi masa lalu sudah menggunakan akta perusahaannya untuk ekspor tekstil.

Penyesuaian izin ini adalah permasalah klasik, yang terus bergulir menjadi efek bola salju yang tak terhentikan dari satu era pemimpin negeri ke pemimpin lain. Pemerintah pusat hari ini belum memiliki urgensi terhadap permasalahan penyiaran negeri ini. Yang hanya diurus adalah proyek menara gading seperti kontrak kerja dengan Microsoft Indonesia senilai Rp 377,6 milyar. Uang rakyat sebesar ini ada baiknya digunakan untuk prioritas dalam negeri yang lebih mendesak hari ini.

Di tengah kesemrawutan industri radio di Jakarta, KPI tetap menyelenggarakan pelayanan publik yaitu prosedur administratif yang konsisten dan akuntabel. Hari ini KPI mengingatkan semua pemain industri radio di Indonesia untuk segera dan bersama menata sistem penyiaran di negeri ini. Kasus industri penyiaran radio wilayah layanan siaran DKI Jakarta di atas ini hanya segelintir permasalahan yang harus dituntaskan oleh kita semua. Silakan telepon Sekretariat KPI di setiap daerah yang memiliki KPI Daerah, atau telepon ke 021-6340713 dan 021-6340673 untuk informasi prosedur perizinan KPI Pusat.
ENDNOTES

[1] Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (frequency modulation)

[2] Rentang ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor 73/PT.102/MPPT/94

[3] Setiap pemain lama di industri ini harus menyesuaikan diri dengan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 15A Tahun 2004 (lampirannya berupa daftar perusahaan yang harus mematuhi pengalihan kanal frekuensi radio siaran FM).

[4] Frekuensi PT Radio Attahiriyah ini ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 15A Tahun 2004 untuk wilayah layanan siaran DKI Jakarta.

[5] Hal ini juga sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 15A Tahun 2004.

[6] Frekuensi PT Radio Merpati Darmawangsa ini juga ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 15A Tahun 2004 untuk wilayah layanan siaran DKI Jakarta.

[7] Pasal 4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2003 menegaskan pembagian 4 kelas siaran radio: A, B, C, dan D. Radio siaran kelas A diperuntukkan bagi radio siaran di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, radio siaran kelas B bagi radio siaran di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau di ibu kota propvinsi, radio siaran kelas C bagi radio siaran di kota selain Jakarta atau ibukota provinsi, dan radio siaran kelas D diperuntukan bagi radio siaran komunitas sepanjang secara teknis memungkinkan.

Januari 2007

PERUSAHAAN SESUAI KEPDIRJEN 15A/2004 CALL SIGN FREKUENSI
 
5 Komentar

Ditulis oleh pada Juni 10, 2007 in broadcasting, chaos, Jakarta