RSS

Arsip Bulanan: November 2007

Merger Remedy


KPPU mengadakan workshop khusus untuk para staff (27-29 November 2007) yang membahas kendali merger (merger control) khususnya merger horizontal, yang belum memiliki detail aturan main (baca: Peraturan Pemerintah). Dengan pemrasaran Arnie Celnicker (pengacara yang pernah bekerja di Department of Justice/DoJ dan Federal Trade Commission/FTC di Amerika Serikat), Karin Lunning (Konkurrensverket/Swedish Competition Authority), dan Osamu Igarashi (Japan Fair Trade Commission/JFTC), workshop ini memang diharapkan bisa mendapatkan pencerahan bagi regulator persaingan usaha di pasar Indonesia (KPPU). Para pemrasaran menyampaikan hal-hal filosofis hingga berbagi pengalaman tentang teknis prosedural investigasi/wawancara. Silakan klik di sini untuk agenda workshop tersebut.

Saya yakin bahwa acara ini adalah rangkaian dari beberapa usaha KPPU untuk membuat aturan main yang mengikuti zaman. Kasus keterlibatan Temasek dalam SPV-nya di Indonesia adalah salah satu contoh yang timbul di saat negeri ini berada dalam state of lawlessness atau ketiadaan aturan main. Untuk itu diperlukan resep yang manjur untuk bermain di pasar Indonesia, mengingat kasus per kasus persaingan usaha harus ditangani secara khusus.

Jika workshop yang dilaksanakan di KPPU minggu ini lebih teknis, saya malah hendak menggali lebih lanjut tentang resep apa untuk kasus mana (baca: prescription or remedy for antitrust case). Penanganan merger horizontal (yang biasanya lebih banyak breach of law daripada merger vertikal, walau tak tertutup kemungkinan juga ada upaya predatori dari merger vertikal), otoritas kompetisi harus memulai dari hal paling filosofis seperti, mengapa harus disiapkan resep/remedy yang akan menguntungkan iklim berusaha dan terutama konsumer Indonesia; transparansi, konsistensi, efektivitas, dan proporsionalitas; atau potensi biaya dan kerugian yang dibebankan ke badan usaha yang dinyatakan bersalah). Selanjutnya adalah bagaimana menerapkan aturan main mulai dari pelaporan setiap akan diadakan divestasi atau mekanisme peralihan kapital/kepemilikan satu badan usaha. Hal yang tak kalah penting adalah pemantauan pascaputusan, seperti proses arbitrase dan resolusi sengketa. Banyak sekali pekerjaan rumah bagi KPPU di masa depan. Bahan yang saya baca di situs www.internationalcompetitionnetwork.org ini mungkin bisa membantu memulai pemikiran kita bersama untuk melindungi konsumer Indonesia serta memberikan a level playing field bagi setiap entitas usaha.

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 30, 2007 in competition, KPPU

 

Corny Writing


When I am too tired. When there are no real issues to resolve. There goes corny writings. There goes nothing.

I am having a dyslexic keyboard. When you say nothing at all… you said it best but you said nothing at all. Ugh! I hate this song.

Indonesia punya 20 tanggal merah (yang berarti puluhan hari libur) dalam setahun. Kanada punya 24 tanggal merah (yang berarti 24 hari libur), dan UK punya 11 (yang berarti 11 libur). Why on earth Indonesian people became too productively obsessed with holidays? Sepanjang hari ini saya berkeliling Jakarta, dan di kiri kanan anak-anak muda duduk sambil main gitar. Memandang mata pengemis kecil, tak tergantikan masa kecilnya, dan tak terlihat masa depannya.

Okay, back to dyslexic keyboard.

Indonesia juga punya banyak air laut (dan air banjir). Indonesia juga punya banyak pulau cantik (dan sampah menggunung).

This is a corny writing, no pun intended (ask me no questions, I’ll tell you no lies). This post is self-destructed in five seconds. *BLAST*

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 30, 2007 in Uncategorized

 

Dicari: Pemimpin Daerah yang Canggih


Saya agak takjub dengan banyak orang di dunia ini yang mengkaji Indonesia luar dalam (secara akademis-alamiah, tentunya). Salah satunya adalah Center for Global Development (www.cgdev.org) yang khusus mengkaji proses desentralisasi di Indonesia lima tahun terakhir.

Adalah Christian von Luebke yang telah melakukan field experiment ke Jawa Tengah, Sumatera Barat, Bali dan NTB. Kajian untuk memperkukuh gelar doktornya di School of Economics and Governance, The Australian National University memfokuskan pada Akunting untuk Pemerintah Daerah di Indonesia (Accounting for Local Governance, silakan klik di sini untuk presentasinya dalam pdf, besar file 1 Mb).

Yang paling menarik dari kajian ini adalah bagaimana investor asing melihat desentralisasi di Indonesia sebagai “harga mahal” yang ditinjau dari empat sudut: institusi (peraturan perundangan), kepemimpinan (bupati atau gubernur), kebebasan bersuara (publik), dan iklim berinvestasi.

Luebke mencatat bahwa hambatan berusaha dan berinvestasi pasca-desentralisasi adalah bervariasinya pajak (retribusi) dan proses perizinan dari daerah ke daerah. Bahkan “bribe payment” masih masuk sebagai salah satu faktor hambatan berbisnis dan berinvestasi ini. Ada empat hal yang menjadi indikator (2005) menilai empat daerah yang dipantau: perizinan (pemahaman akan prosedur), perizinan (waktu adminstrasi), penyimpangan pajak, dan kualitas layanan. Dua daerah yang mendapatkan nilai baik adalah Solok, Sumatera Barat dan Kebumen, Jawa Tengah. Solok menerapkan kualitas layanan dengan sistem adminstrasi satu atap (samsat) dan Kebumen menjadikan media ajang transparansi kebijakan yang diambil pemimpin daerah.

Salah satu kesimpulan akhir Luebke adalah “Decentralization: Voice of Private-Decentralization : still uncertain; yet Leadership has become contestable across districts…” Dalam jangka pendek, pemimpin yang baik akan menjadi kompensasi bagi suara publik yang tak tersalurkan, penegakan hukum yang rendah, dan pemantauan perkembangan nasional yang kurang kuat.

Saya tak hendak mengkomentari panjang lebar penelitian Luebke ini, tapi secara empiris daerah-daerah yang terpantau di media (situs internet dan media cetak) seperti Kebumen, Sragen, Solok dan daerah-daerah lain menjadi bukti bahwa “kecanggihan” pemimpin daerah pastinya akan mengarahkan rakyatnya untuk meraih hidup lebih baik. Apalagi jika seluruh Indonesia terjadi concerted quality leadership, tentulah kita akan keluar dari natural resources curse yang ditudingkan Stiglitz (2004).

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 28, 2007 in decentralization, leadership, otonomi daerah, stiglitz

 

Kereta Maju Mundur


Per tanggal 30 November ada alternatif angkutan umum baru yang bisa dicoba masyarakat. Mantan kereta ekspres Bekasi dan Depok yang dicat biru ini (lihat gambar di detikcom), mengawali rute dari Manggarai. Anggaplah lokomotif depan maju ke arah Sudirman, Karet, Tanah Abang, Duri, Angke, Kampung Bandan, Kemayoran, Senen, Jatinegara.

Stop.

Untuk kembali ke Manggarai kereta harus mundur. Untuk kembali mengelilingi Jakarta, kereta yang sama siap di posisi depan. Hal ini disebabkan oleh jalur kereta Jatinegara-Manggarai yang ramai dan tak langsung belok. Kereta hanya beroperasi Senin-Jumat, setiap jam berangkat mulai jam masuk kantor (6.30 hinga 9.30) dan jam pulang kantor (15.30 hingga 19.30).

Sebagai pembanding, saya pernah satu dua kali naik kereta ekspres ke UI Depok, dan menikmati kebersihan dan kenyamanan kereta. Bedakan dengan kereta reguler Jabotabek biasa yang riuh rendah pedagang (mungkin lebih dari separuh penumpang adalah pedagang segala rupa). Kereta Jabotabek juga terbuka lebar pintunya, sepoi-sepoi angin, dan sampah bertebaran di sepanjang gerbong. Transit di setiap stasiun kereta, sampah dan pedagang tetap menjadi pemandangan biasa.

Jika pelayanan kereta ekspres lingkar Jakarta ini bisa lebih baik lagi (seperti janji berita promosi yang ada), tentulah akan senyaman bus Trans-Jakarta. Kira-kira kriteria nyaman untuk kepuasan komuter seperti saya adalah:

  1. Kereta: bersih, adem, tidak berisik, tepat waktu, aman.
  2. Stasiun kereta: bersih dan para pedagang teratur, dan ruang tunggu nyaman.

Lama kelamaan masyarakat akan menjadi disiplin juga. Menjadi tidak disiplin atau sebaliknya, adalah kebiasaan-kebiasan, dan tentunya diawali dari kesempatan untuk menjadi disiplin atau sebaliknya. Sekarang dari hari ke hari saya menunggu kebijakan solutif Pak Gubernur lain. Banjir, penanganan sampah dan keamanan masih menjadi isu yang masih mengawang-awang penyelesaiannya. Tapi kereta lingkar-Jakarta patut saya coba Jumat besok, nih!

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 27, 2007 in transportasi

 

The Devil is in The Details: Arbitrage, Temasek?


Judulnya memang seram, dan saya pun bukan SH LLM yang mengerti logika hukum. Detail dari proses hukum yang akan diambil kita serahkan saja ke pengacara-pengacara Temasek yang bayaran per jam-nya sudah bisa beli beras untuk satu kelurahan makan sebulan! Tee…. hee!

Hanya ada beberapa konsep dasar yang bisa diungkap di sini, terutama mengingat sifat hukum kompetisi; yaitu seputar prinsip, yurisdiksi, dan kaitannya (?) dengan “pengadilan arbitrase”.

1. Hukum persaingan usaha (Indonesia) atau hukum kompetisi (Eropa) atau ‘antitrust law’ (Amerika Serikat) dibuat untuk mengangkat atau menjaga kompetisi di satu pasar dengan mengatur khususnya perilaku dan perjanjian anti-kompetitif; di antaranya penetapan harga, pembagian wilayah, kartelisasi, atau perjanjian eksklusif.

2. Hukum persaingan usaha yang modern sekalipun hanya mengenal kompetisi dalam pasar yang dibatasi oleh garis teritorial negara. Hukum domestik yang mengatur kompetisi ini tidak mengatur aktivitas di luar batas negara, kecuali yang memiliki dampak terhadap keadaan domestik. Contoh terakhir di Uni Eropa adalah putusan Direktorat Kompetisi, Komisi Eropa, Uni Eropa terhadap korporasi raksasa Amerika, Microsoft (September 2007). Alasannya adalah “barrier to innovation” terutama terkait dengan (1) penolakan Microsoft untuk menyediakan ke kompetitornya “informasi interoperabilitas”, (2) perilaku Microsoft “tying” Media Player dengan Windows PC operating system, dan (3) mengingat keputusan Komisi Eropa untuk membentuk “monitoring trustee” yang memantau kepatuhan Microsoft terhadap hukum Uni Eropa jika tetap ingin bermain di kolam Eropa. Trustee akhirnya tak terbentuk, tapi tetap Microsoft harus membayar denda US$700 juta.

3. Untuk “mengakali” kompetisi lintas-batas terkadang bisa juga dilakukan dengan pembentukan beberapa perjanjian antar-negara (ASEAN, misalnya) atau antar-kawasan (GATT hingga WTO, misalnya). Perjanjian ini awalnya dibentuk untuk mengakomodir perjanjian perdagangan lintas-batas, tapi kemudian muncul topik “trade-related” seperti kebijakan persaingan usaha antar-anggota. Tahun 1994, misalnya, pasca Putaran Urugay, ada pasal yang membatasi yang ditujukan terhadap sector-specific issues yang lintas-perbatasan negara. Kemudian WTO pasca-Doha (2001) dan pasca-Cancún (2003) telah “meracik” secara formal pra-kesepakatan kebijakan dan hukum persaingan usaha. Hingga pertemuan di Cancún, ada 3 opsi: negosiasikan kesepakatan yang mengikat (binding treaty), buat perjanjian yang “lunak”, atau teruskan menggali lebih lanjut tentang isu ini [trade & competition]. Isu kompetisi menguap begitu saja di Cancún, karena ada banyak topik”trade-related” yang tak kunjung selesai dibahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya.

4. Peraturan perundangan seputar “abuse of dominant position” khusus untuk pemain telekomunikasi di Singapura sendiri ditangani oleh IDA (Information Development Authority), yang memang pemainnya hanya duopoly Starhub dan Singtel. Karena pasar yang ditangani hanya Singapura dengan populasi dan luas area yang tak terlalu besar, beberapa putusan IDA terhadap merger konglomerasi atau vertikal dari sebuah telco (telephone company) terkadang tidak mencerminkan penerapan hukum persaingan sesungguhnya (lihat di sini).

5. Apa kaitannya putusan KPPU dengan pihak yang merasa dirugikan naik banding ke pengadilan arbitrase internasional? KAGAK ADA. Secara singkat, pengadilan arbitrase international di London (klik www.lcia-arbitration.com) adalah bersifat sebagai penengah, dan biasanya pemerintah memang digugat oleh pemain swasta, atau pemain swasta digugat pemain swasta lain. Yang digugat adalah seputar sengketa kontrak, dan bukan putusan KPPU atau otoritas persaingan lain di satu negara. Karena arbitrage adalah praktek pembelian satu barang berharga di satu pasar untuk kemudian dijual kembali di pasar lain dalam rangka mendapatkan profit dari perbedaan harga (American Heritage Dictionary, 1996). Jadi Kompas hari ini halaman 38 belumlah mengkaji lebih lanjut tentang wacana “arbitrage” yang dilemparkan beberapa orang, termasuk Ichanuddin Noorsy tempo hari di TVRI.

6. Terakhir, melihat beberapa latar belakang di atas ini, silakan dikaji dimensi hukum pasca-putusan KPPU terhadap Telkomsel dan IM3, dalam hal ini terhadap (dan yang akan dilakukan oleh) pemilik saham dominan di perusahaan-perusahaan boneka (baca: SPV, special purpose vehicle) yang dibuat Temasek Holdings Private Limited. Tidak terlalu rumit, unless you really know the devil.

LAMPIRAN:

Singapore Telecom (SingTel) – Listed on the Singapore and Australian Stock Exchanges, SingTel is majority owned by the Singapore government. SingTel is the leading provider of fixed-line, mobile and Internet services in Singapore. With a small, saturated and competitive home market, SingTel has significant offshore interests, which now contribute a majority of its revenue. Its main subsidiary is Optus in Australia. Others include Telkomsel in Indonesia, Globe Telecom in the Philippines, Bharti Telecom in India and AIS in Thailand. The company has significant investments in international submarine cable networks, satellite systems and data centres.

StarHub Pte Ltd – StarHub provides voice and data services over fixed, mobile and Internet platforms in Singapore. After strong growth in the last few years, the company has been challenging MobileOne for second position behind SingTel in the local mobile market. StarHub has also been slowly building a nationwide fixed-line network to serve the residential market. In July 2002, Singapore Cable Vision merged with StarHub and was renamed StarHub Cable Vision, providing cable TV and broadband services.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 26, 2007 in IM3, KPPU, Telkomsel, Temasek

 

Human Papilloma Virus


Meng-google gambar kata kunci “human papilloma virus”, janganlah lakukan sambil ‘ngemil makanan. Virus ini ditularkan terutama melalui transmisi seksual (lihat www.hpvinfo.ca atau www.medinstitute.org).

Menteri Kesehatan yang berjanji menanggung seluruh biaya perawatan Pak Dede ini tentunya telah membuat beberapa skenario untuk menekan semua risiko. Beberapa skenario terhadap penyakit menular yang disebabkan oleh kontak badan ini bisa dimulai dengan skenario penyisiran lokasi dan historis Pak Dede yang secara dini dikategorikan menderita karena virus ini, hingga pencarian kasus serupa di seluruh Indonesia. Untuk hal terakhir, tentulah sosialisasi ke seluruh anggota masyarakat agar berpartisipasi memberikan info ini sangat dibutuhkan.

Saya turut prihatin dengan kondisi Pak Dede, semoga cepat sembuh. Satu hal yang tentunya tak perlu terlalu diangkat ke permukaan adalah masalah liputan Fox Media di London atau Discovery Channel atas kasus Pak Dede. Ada atau tak ada imbalan untuk Pak Dede, media hanya media. Setuju jika dibuatkan kontrak liputan ini. Toh kehebohan ini juga adalah paket promosi untuk media itu sendiri. Mari fokuskan diri ke hal yang lebih substansial: kesembuhan Pak Dede.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 25, 2007 in disease, health, kesehatan

 

Citizen Journalism


Salah satu upaya Republika di tengah ketatnya persaingan media cetak hari ini, adalah penerapan citizen journalism yang “iklan rekrutmennya” disiarkan di Radio One, sebagai sister company dari Republika. Per Januari 2007, ada beberapa kolom yang mengikutsertakan masyarakat meliput berita.

… lahir genre baru yang disebut Citizen Journalism. Ada pula yang menyebutnya sebagai Public Journalism, Participatory Journalism, maupun Interactive Journalism. Pembaca, pemirsa, dan pendengar bukan lagi hanya menjadi objek dari media massa tapi menjadi subjek. Mereka yang merencanakan, mereportase, dan menerbitkan sendiri.

Ada beberapa hal yang menjadi pemikiran saya saat mencermati isu ini:

  1. Bagaimana memantau obyektivitas pelaporan langsung dari masyarakat ini. Sebatas pelaporan macet di Jalan Panjang Kebon Jeruk kita masih mengucapkan terima kasih, namun jika membaca atau mendengar laporan dibarengi opini tentang macet, hasilnya: a never-ending story. Reporter Metro TV dalam program “Suara Anda” kerap kesulitan untuk memotong penelepon yang emosional atas topik yang dipilihnya, tapi produser tetap berkuasa untuk memutus telepon tanpa terkesan meremehkan penelepon. Penulisan opini di halaman 6-7 harian Kompas juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang telah lahir lama. Kali ini, bentuk pelaporan digeser ke kolom-kolom reguler lain di harian Republika. Tentunya redaksi Republika berkuasa penuh atas mana yang b isa dimuat, diperbaiki, atau tidak dimuat sama sekali.
  2. Efisiensi sumber daya manusia versus insentif untuk masyarakat; daripada membangun jaringan kantor biro di setiap titik peristiwa di Indonesia, upaya jurnalisme partisipatif ini mungkin memberikan insentif ke masyarakat pelapor (contoh: kolom di koran), atau mungkin juga tidak (contoh: pelaporan macet dengan menelepon atau mengirim SMS ke radio). Satu-satunya manfaat dari jurnalisme tipe ini adalah berbagi informasi bagi pembaca ataupun pendengar lain (“agar tak terjebak macet seperti saya”).
  3. Porsi jurnalisme online (baca: blog) mungkin menekankan pada kredibilitas penulis agar setiap tulisannya bisa menjadi acuan orang yang membaca atau “online passers-by”. Terus terang, blog ini adalah tong sampah bagi pemikiran-pemikiran yang biasanya hanya saya diskusikan dengan suami atau sahabat. Jika ‘nyerempet berita yang ada, tentunya dalam kerangka berbagi hasil tentang apa yang telah saya diskusikan offline. Terakhir memang, saya tak menjadi kaya dengan menulis dalam blog, tapi pemikiran saya menjadi lebih terstruktur dalam rangka menyelesaikan masalah offline.

To the utmost, please think of both monetary and non-monetary incentives of any efforts you make everyday.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 25, 2007 in public policy