RSS

Arsip Harian: November 5, 2007

Angka-angka Fantastis Satu Bulan Terakhir


Mari kita perhatikan angka-angka fantastis yang digarisbawahi ini:

1. … Wiratman & Associates memperkirakan, pembangunan JSS [Jembatan Selat Sunda] membutuhkan dana sekitar 10 milyar dollar AS atau setara dengan Rp 92 triliun. Dana itu bisa diperoleh dari pemerintah maupun investasi pihak swasta. Pembangunan JSS akan dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu tahap pembuatan prastudi kelayakan (2007-2009), tahap pembuatan studi kelayakan (2009-2013), dan tahap pembangunan (2013-2025).

(dikutip dari tulisan Anita Yossihara di Kompas, Jumat, 19 Oktober 2007, “Jembatan yang Satukan Jawa-Sumatera”)

2. … Bentang tengah Suramadu saat ini, ujarnya, menggunakan konstruksi cable stayed sepanjang 434 meter yang memungkinkan kapal berlalu-lalang, namun teknologi ini jelas lebih mahal. Jembatan yang akan menghabiskan dana Rp4 triliun itu, menurut Prasetyo, memang tak akan terbayar dengan misalnya membangun jalan tol di sepanjang jembatan itu. Estimasi dengan jalan tol menghitung hanya Rp400-500 miliar yang akan kembali modal, sisanya hilang.

“Tetapi Suramadu dibangun memang khusus untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang tinggi antara Jawa dan Madura. Konsep pemerintah, dengan memutus isolasi, maka interaksi ekonomi dan pembangunan bisa berjalan di Madura,” katanya.

(dikutip dari http://www.gatra.com, edisi 29 Agustus 2007 “Pembangunan Fasilitas Transportasi Jembatan Suramadu Sudah Capai 40%”)

3. … Kini dibangun 10 ruas tol pada jaringan tol trans-Jawa dari Jakarta hingga Surabaya, di antaranya Cikampek-Palimanan, Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, dan Mojokerto-Surabaya.

Tiap ruas tol mempunyai kendala tersendiri, misalnya pergantian manajemen tanpa izin kreditor sehingga pengucuran kredit ditunda (ruas Kanci-Pejagan), keluhan investor tentang rendahnya nilai ekonomis sehingga pembebasan lahan menggunakan dana APBN (ruas Solo-Ngawi-Kertosono), dan kesulitan dalam pembebasan lahan.

Total biaya dari semua ruas tol ini adalah Rp 35,83 trilyun.

(dikutip dari harian Kompas, Senin 5 November 2007 “Realisasikan Trans-Jawa, Regulasi Akan Terus Disempurnakan”; angka tersebut merupakan kutipan juga dari BPJT, Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia)

4. … Airbus chose Singapore Airlines as the first company to give the world’s newest plane, which was formally handed over on Monday in Toulouse, France where the superjumbo was put together. The jetliner [A380], which took seven years and about $US13 billion ($A14.68 billion) to develop, rolled off the assembly line nearly two years behind schedule.

(dikutip dari www.smh.com.au)

Catatan $US13 billion/milyar setara dengan Rp 119.600.000.000.000,- atau Rp 119,6 trilyun hanya untuk pengembangan/development selama 7 tahun. Harga per pesawat, lihat angka di bawah ini:

… According to the Financial Times Deutschland, the list price of the A380 – which will become world’s largest airliner – rose by 4.7% to between 235.4m euros ($295.6 million; £161.9m) and 251.6m euros ($316 million; £173.1m) earlier this month.

(dikutip dari news.bbc.co.uk)

Catatan: angka pembelian satu pesawat terbang A380 sebesar $US316 million/juta di atas adalah setara Rp 2.907.200.000.000,- atau Rp 2,9 trilyun

5. … Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro, Mardikun dalam laporannya menegaskan bahwa latar belakang pembangunan sekolah model terpadu mulai dari tingkat TK sampai dengan SMA ini dalam rangka menigkatkan dan mewujudkan Sumber Daya Manusi (SDM) yang profesional dan handal. Diharapkan dengan adanya pembangunan sekolah terpadu ini akan meningkatkan harkat dan martabatnya dalam rangka era globalisasi dalam persaingan internasional. Menurut Mardikun, pengembangan sekolah model terpadu ini yang direncanakan akan memiliki prasarana dan sarana pendidikan yang disesuaikan dengan sistem ketentuan pendidikan nasional.

Dikatakan, luas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan sekolah terpadu seluas 69.000 meter persegi yaitu untuk komponen pembangunan utama yakni terdiri dari gedung sekolah TK, SD, SMP dan SMA dengan didukung beberapa fasilitas lain yakni gedung olahraga, asrama, tempat ibadah dan rumah dinas. Ditambahkan biaya pembangunan gedung sekolah terpadu ini diperkirakan menelan anggaran sebesar 110 milyar rupiah dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2006 sampai dengan 2008.

(dikutip dari www.bojonegoro.go.id)

 

 

Terakhir, mari kita lihat apakah angka-angka tadi masuk akal dibanding anggaran KPU untuk penyelenggaraan pemilu 2009 (dan persiapan pemilu sepanjang tahun 2008).

6. … Sebelumnya, menurut Abdul Hafiz [Ketua KPU], total anggaran KPU 2008 dan pemilu 2009 dibutuhkan dana total Rp 47,9 trilyun, terdiri dari KPU dan proses pemilu untuk tahun 2008: Rp 18,6 trilyun, dan proses pemilu 2009: Rp 29,3 trilyun.

(dikutip dari Kompas Cyber Media, Rabu, 31 Oktober 2007)

… Padahal Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menganggarkan KPU untuk masa kerja 2008-2010 “hanya” sebesar Rp 25,7 trilyun yang membengkak karena “honor faksi-faksi di TPS itu naik”.

(dikutip dari detikcom)

 

 

Silakan dicerna, silakan merenungi nasib.

Membeli pesawat canggih, membangun pelabuhan internasional baik laut ataupun udara, membangun jembatan dan jalan, membangun gedung sekolah, rumah sakit, dan seterusnya dan seterusnya… bukanlah prioritas utama pengambil keputusan di negeri ini ‘kah?

Sampai kapan? Jika angka usulan KPU itu tidak ditekan hingga titik paling “beradab”, buat saya pribadi Pemilu 2009 itu bukan hari yang paling ditunggu lagi.

Rekap Angka-angka Fantastis

Jembatan Selat Sunda = Rp 92.000.000.000.000,-

Jembatan Suramadu = Rp 4.000.000.000.000,-

Jalan Tol Trans-Jawa = Rp 35.830.000.000.000,-

Pengembangan 7 thn A380 = Rp 119.600.000.000.000,-

Harga Satu Pesawat A380 = Rp 2.900.000.000.000,-

Pembangunan 1 Sekolah Terpadu = Rp 110.000.000.000,-

Penyelenggaraan Pemilu:

Versi Menkeu (2008-2010) = Rp 25.700.000.000.000,-
Versi KPU (2008-2009) = Rp 47.900.000.000.000,-

 

 

Manajemen Bencana dan Keadaan Darurat


oleh Amelia Day

Dari 17.000 pulau (yang memiliki nama ataupun belum diberi nama), bencana dan keadaan darurat kerap hadir di pusat-pusat keramaian, bahkan banjirpun selalu hadir di Jakarta setiap hujan lebat. Sebagian daerah Kampung Melayu, misalnya, memiliki kontur tanah lebih rendah dari permukaan Sungai Ciliwung.Peristiwa alam terakhir yang perlu dicermati adalah Gunung Kelud dan anak Gunung Krakatau. Peristiwa lain yang juga perlu dicermati adalah hujan disertai angin puting beliung. Pertemuan angin panas dan dingin menciptakan pusaran angin adalah fenomena alam yang bisa diprediksi, jika kita memilik perangkat yang secanggih Radar Doppler milik National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).Prediksi dan tindakan pra-bencana atau keadaan darurat adalah juga harus diikuti dengan pengumuman dan sosialisasi menghadapi bencana/keadaan darurat ke semua pemangku kepentingan (stakeholder). Pulau Nias yang kerap dilanda ombak tinggi (baca: tsunami) telah menerapkan “emergency alert” ke anak-cucu mereka saat air surut mendadak ke samudera. Mereka “terdidik” agar tidak tergiur mengambil ikan yang menggelepar di pantai, malah seharusnya mereka berlari ke dataran yang lebih tinggi.

Secara umum manajemen bencana dan keadaan darurat adalah tahapan pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana. Hal inilah yang telah dirancang oleh Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada yang belajar dari kejadian yang menimpa Yogyakarta tempo hari. Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta bahkan telah memiliki Pusat Studi Manajemen Bencana (klik di sini atas rancangan umum manajemen bencana UGM dan di sini untuk Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran).

Untuk daerah-daerah yang kerap tertimpa bencana entah itu yang dibuat manusia (banjir, longsor, luapan lumpur, dll.) ataupun yang tak terduga secara awam (gempa tektonik, vulkanik, angin puting beliung, dll.), sebaiknya menerapkan tahapan-tahapan kerja yang lebih mendetail. Setiap tahapan itu adalah sebagai berikut:

  1. Riset: pelajari fenomena alam yang akan terjadi secara umum atau khusus di satu daerah. Kontur tanah hingga letak geografis suatu daerah menjadi pengaruh utama penanganan ke depan. Jika yang terjadi adalah peristiwa kebakaran hutan, riset tentang lokasi dan pendataan masyarakat di dalam ataupun sekitar hutan mengawali paket penanganan bencana. Jika kebakaran seperti terjadi di beberapa pasar, tentulah pendataan kelayakan pasar tersebut akan membantu akar permasalahan bencana kebakaran tersebut.
  2. Analisis Kerawanan dan Kajian Risiko (Vulnerabilities Analysis and Risk Assessment): ada beberapa variabel yang bisa menyebabkan bencana ataupun keadaan darurat terjadi di satu daerah. Matriks atas variabel ini patut didaftar untuk kemudian dikaji risiko atau dampaknya jika satu variabel atau paduan beberapa variabel terjadi.
  3. Sosialisasi dan Kesiapan Masyarakat: pengetahuan atas fenomena alam hingga tindakan antisipatif setiap anggota masyarakat menjadi suatu hal mutlak dilakukan oleh Pemerintah ataupun kalangan akademisi yang telah melakukan kajian-kajian dan pemantauan atas fenomena alam di daerahnya.
  4. Mitigasi atau persiapan mendekati terjadinya bencana atau keadaan darurat. Persiapan menghadapi banjir di komplek perumahan saya, misalnya, dilakukan dengan membersihkan saluran got dan membangun daerah-daerah penyerapan air ke tanah. Setiap minggu ada pemuda Karang Taruna berkeliling meneriakkan “3M”.
  5. Warning atau peringatan bencana: di saat hari ini Gunung Kelud sudah “batuk” cukup parah, sosialisasi bahaya letusan yang lebih besar selayaknya juga dilakukan tak hanya dengan upaya persuasif. Tindakan memaksa selayaknya juga diterapkan, tentu ada sosialisasi tindakan ini harus diambil, jauh sebelum bencana ini terdeteksi. Teriakan melalui pengeras suara masjid ataupun kentongan hingga SMS Blast ke setiap pemilik telepon selular di daerah tersebut bisa menjadi alternatif peringatan bagi warga masyarakat.
  6. Tindakan Penyelamatan: jika yang terjadi adalah angin puting beliung, tentulah tempat paling aman berada di bawah tanah dengan kedalaman dan persiapan logistik yang memadai. Jika yang terjadi adalah banjir, penyelamatan barang pribadi ke tempat lebih tinggi menjadi kewajiban selain logistik dan perahu karet jika diperlukan.
  7. Komunikasi: faktor komunikasi tetap harus terjaga, yang bisa dilakukan dengan sistem telepon satelit (lihat http://www.psn.co.id untuk alat komunikasi langsung ke satelit), agar bala-bantuan hingga kepastian keadaan sesaat setelah terjadi bencana bisa terdeteksi dari Jakarta ataupun pusat pemerintah provinsi.
  8. Penanganan Darurat: jika ada anggota masyarakat yang memerlukan perawatan medis ataupun ada anggota masyarakat yang dinyatakan hilang, kesiapan regu penyelamat harus terkoordinasi dengan baik.
  9. Keberlangsungan Penanganan: jika banjir tidak surut dalam waktu satu-dua hari ataupun lokasi bencana tak memiliki jalur transportasi yang memadai, upaya yang berkelanjutan adalah kewajiban pemerintah daerah ataupun pusat dengan selalu berkoordinasi di lapangan.
  10. Upaya Perbaikan: tahapan pasca-bencana ataupun pasca-keadaan darurat adalah “proses pengobatan” yang memakan waktu lama. Jika peristiwa Tsunami Aceh memakan korban jiwa dan harta yang sangat besar, merancang perbaikan harus dilakukan secara seksama mengingat biaya yang besar yang dikumpulkan dari masyarakat, bahkan masyarakat internasional. Jika peristiwa banjir yang tiap tahun melanda pinggiran Kali Ciliwung, tentunya lebih baik dilakukan tindakan antisipatif yang lebih komprehensif dalam kerangka perbaikan di masa mendatang.
  11. Pelatihan dan Pendidikan: untuk mendapatkan hasil terbaik untuk mengantisipasi hingga mengupayakan perbaika pasca-bencana, setiap daerah harus memiliki petugas-petugas yang cakap dan berpengetahuan. Untuk itu diperlukan pendidikan dan pelatihan yang selalu sejalan dengan penemuan teknologi penanganan bencana termutakhir.
  12. Simulasi: setelah memiliki petugas yang cakap dan berpengetahuan, setiap daerah harus melaksanakan simulasi penanganan bencana atapun keadaan darurat agar setiap anggota masyarakat bisa mengantisipasi hingga menyelamatkan diri dan anggota keluarganya , sehingga beban daerah ataupun kerugian pribadi dapat diminimalisasi.

Semoga tips manajemen bencana dan keadaan darurat ini bisa dikembangkan lebih lanjut oleh setiap daerah, sehingga pemerintah provinsi tak lagi terlalu tergantung dengan bantuan pihak luar yang cenderung birokratis ataupun tak maksimum.

(di bawah ini kita bisa belajar lebih lanjut tentang manajemen bencana dan keadaan darurat, khususnya mengelola informasi secara terstruktur; paparan lebih lengkap silakan klik di sini)