RSS

Arsip Bulanan: November 2007

Sertifikasi Guru


Beberapa waktu terakhir ini saya banyak berinteraksi dengan Departemen Pendidikan Nasional (Diknas), karena “tercantum” sebagai anggota salah satu konsorsium pendidikan luar sekolah. Sebelumnya banyak “bergaul” dengan beberapa birokrat departemen lain, kali ini jujur saya akui bahwa saya merasakan aura profesionalisme birokrasi di Diknas yang lebih baik. Ibu Kasubdit selalu membimbing dengan cerdas serta kerap memaparkan strategi-visi-misi “mencerdaskan bangsa” sehingga melekat di kepala setiap anggota konsorsium, atau setidaknya di kepala saya.

Salah satu yang menjadi topik pembahasan konsorsium pendidikan luar sekolah adalah wacana “sertifikasi” untuk setiap pendidik ataupun instruktur peserta didik. Setelah itu, saya lebih intensif mengikuti berbagai peraturan perundangan dan aktivitas program kerja direktorat yang ada di bawah bendera Diknas. Satu contoh, pagi ini ada iklan layanan masyarakat (ILM) di Trijaya FM tentang petunjuk dan tahapan memiliki sertifikat sebagai pendidik. Yang paling menarik dari iklan ini adalah “tunjangan sertifikasi sebesar satu bulan gaji untuk setiap bulannya”. People respond to incentives, ini adalah ucapan Dr Mangara Tambunan yang saya pegang terus.

Incentives matter. The most famous example in economics is the idea of the demand curve—when something gets more expensive, people buy less of it. When it gets less expensive, people buy more of it. (Russel Roberts, 2006)

Saat ini para pendidik di Indonesia berjumlah 2,47 juta orang. Undang-undang tentang Guru dan Dosen mewajibkan para guru harus berpendidikan minimal program strata 1 (S1), setelah itu harus diuji-sertifikasi. Insentif uang dalam proses uji sertifikasi ini adalah untuk “memuluskan” penerapan standar dan peningkatan kompetensi setiap guru di seluruh Indonesia.

Sesungguhnya, tunjangan uang per bulannya bukan satu-satunya insentif yang bisa dilakukan oleh Pemerintah. Ada beberapa hal yang bukan monetary incentive yang bisa diterapkan, terutamanya adalah pembangunan infrastruktur untuk diseminasi informasi (yang bisa merupakan tupoksi, atau tugas pokok fungsi, yang ada di departemen berbeda dengan Diknas). Instalasi perangkat telekomunikasi hingga pelosok daerah harus dijalankan secara bertahap, dan paralel dengan tujuan Diknas sebagai “fasilitator mencerdaskan bangsa” ini.

Ada satu catatan, kemarin pagi saya bertemu kawan yang bekerja di Huawei sebagai pemasok perangkat infrastruktur beberapa operator telepon. Dia sampaikan bahwa di China daratan, sambungan internet 24 jam dengan kecepatan tinggi hanya seharga 100 ribu rupiah, sehingga dia agak heran waktu saya sampaikan bahwa saya adalah pelanggan Telkom Speedy yang puas (per bulan untuk kapasitas unlimited mencapai Rp 750 ribu). Harga menjadi relatif, karena Speedy memudahkan saya bekerja di rumah, sehingga willingness to pay saya cukup tinggi.

Saya kemudian berpikir ulang hari ini setelah membandingkan insentif yang akan diterima seorang guru, misalnya, di Sorong sebuah kota yang pernah saya kunjungi awal tahun ini. Kebanyakan jalan di sana “setengah aspal, setengah batu campur debu.” Itu baru jalan raya yang ada di pusat kota, jangan tanya yang berada radius 10 km dari titik pantai. Anggaplah blank spot baru ditemui pada jarak 30 km dari titik pantai, namun jika berlangganan kartu telepon selular plus dengan layanan internet, apakah seorang guru di Sorong bisa memiliki willingness to pay sebesar seperti saya?

Relativitas pemasukan dan pengeluaran setiap orang menjadi pertimbangan setiap orang. Mencari informasi dan mencerdaskan diri pra- hingga pasca-sertifikasi adalah hal terakhir yang mungkin dilakukan oleh seorang guru di Sorong. Adakah pertimbangan untuk sinkronisasi sertifikat (plus insentif uang) dengan insentif non-moneter bagi guru pernah terpikirkan?

Sustainable development terhadap kesejahteraan guru sekaligus fokus pendidikan negeri ini akhirnya menjadi koordinasi dalam level lebih tinggi. Sayangnya, artikel Henry Subiakto atas nama Universitas Airlangga di Kompas beberapa hari lalu tentang Palapa Ring adalah pendekatan normatif, atau hanya sebatas mimpi indahnya sebagai seorang staf ahli Kominfo hari ini.

Saya kemudian hendak membantu Mas Henry membuatkan assessment study yang lebih komprehensif agar pemanfaatan infrastruktur dan proses diseminasi informasi bisa menyentuh ke akar permasalahan sesungguhnya. Kawan-kawan di daerah, adakah informasi, fakta, ataupun pengalaman di lapangan yang bisa dibagi? Tolong di-email ke alamat ini, ya. Terima kasih.

PERSYARATAN SERTIFIKASI GURU

KRITERIA, PERSYARATAN , DAN REKRUTMEN PESERTA SERTIFIKASI GURU

Apa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat mengikuti sertifikasi?

Guru yang dapat mengikuti sertifikasi adalah guru yang telah memenuhi persyaratan utama yaitu memiliki ijasah akademik atau kualifikasi akademik minimal S-1 atau D4.

Banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya (mismatch), yaitu guru yang mengajar mata pelajaran yang berbeda dengan bidang keahliannya, misalnya sarjana jurusan pendidikan biologi tetapi mengajar mata pelajaran matematika. Bagaimana mereka disertifikasi? Sertifikasi bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya dapat memilih proses sertifikasi berbasis pada ijazah S1/D4 yang dimiliki, atau memilih prosessertifikasi berbasis bidang studi yang diajarkan. Jalur sertifikasi mana yang akan dipiliholeh guru, sepenuhnya diserahkan guru yang bersangkutan dengan segala konsekuensinya.

Apa yang harus dipersiapkan seorang guru dalam mengikuti sertifikasi?

Bagi guru yang belum memiliki ijasah S1/D4 wajib menyelesaikan dahulu kuliah S1/D4 sampai yang bersangkutan memperoleh ijasah S1/D4. Program studi yang diambil harus sesuai dengan mata pelajaran yang diampu atau sesuai dengan program studi yangdimiliki sebelumnya. Sambil menyelesaikan studinya, guru dapat mengumpulkan portofolio. Bagi guru yang sudah S1/D4 mempersiapkan diri dengan mengumpulkan portofolio yang merekam jejak profesionalitas guru selama mengabdikan diri sebagai guru. Di samping itu, sambil menunggu kesempatan mengikuti sertifikasi, guru meningkatkan profesionalitasnya dengan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan melakukan inovasi-inovasi pembelajaran di sekolah.

Bagaimana caranya agar guru bisa mengikuti sertifikasi?

Guru calon peserta sertifikasi yang memenuhi kriteria kualifikasi bisa mendaftarkan diri ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk dimasukkan dalam daftar calon peserta sertifikasi. Dinas Kabupaten/Kota menyusun daftar prioritas guru berdasarkan urutan kriteria yang telah ditetapkan. Guru mencari informasi ke Dinas Kabupaten/ Kota.

Bagaimana mekanisme rekrutmen calon peserta sertifikasi guru?

Proses rekrutmen peserta sertifikasi mengikuti alur sebagai berikut:

a. Dinas Kabupaten/Kota menyusun daftar panjang guru yang memenuhi persyaratan sertifikasi.

b. Dinas Kabupaten/Kota melakukan rangking calon peserta kualifikasi dengan urutan kriteria sebagai berikut:
– masa kerja
– usia
– golongan (bagi PNS)
– beban mengajar
– tugas tambahan
– prestasi kerja

c. Dinas Kabupaten/Kota menetapkan peserta sertifikasi sesuai dengan kuota dari Ditjen PMPTK dan mengumumkan daftar peserta sertifikasi tersebut kepada guru melalui forum-forum atau papan pengumuman di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Bagaimana cara mengukur masa kerja?

Masa kerja dihitung selama seseorang menjadi guru. Bagi guru PNS masa kerja dihitung mulai dari diterbitkannya surat keterangan melaksanakan tugas berdasarkan SK CPNS.
Bagi guru non PNS masa kerja dihitung selama guru mengajar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Sekolah berdasarkan surat pengangkatan dari yayasan.

Berapakah jam wajib mengajar guru?

Menurut UUGD dan Permendiknas jumlah jam wajib mengajar guru adalah 24 jam tatap muka.

Bagaimana kalau guru tersebut tidak dapat memenuhi jumlah jam wajib mengajar, misalnya untuk guru bahasa asing selain bahasa Inggris, atau guru di daerah terpencil?

Untuk memenuhi jumlah wajib mengajar, maka seorang guru dapat melakukan:
– mengajar di sekolah lain yang memiliki ijin operasional Pemerintah atau Pemerintah Daerah
– melakukan Team Teaching (dengan mengikuti kaidah-kaidah team teaching)

Bagi guru dengan alasan tertentu sama sekali tidak dapat memenuhi kewajiban mengajar 24 jam misalnya guru yang mengajar di daerah terpencil, maka seperti dalam Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 pasal 6 ayat (4), guru tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk.

Apakah kepala sekolah juga harus disertifikasi?

Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah juga harus mengikuti sertifikasi. Kewajiban mengajar kepala sekolah adalah 6 jam tatap muka dan wakil kepala sekolah 12 jam tatap muka. Idealnya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah harus memperoleh sertifikat pendidik lebih dahulu, agar jadi contoh yang baik bagi guru yang lain.

Bagaimana status guru non-PNS?

Pada tahun 2007 kuota non-PNS tetap 25%, padahal banyak guru non-PNS yang masa kerjanya masih sedikit masuk dalam kuota. Hal ini menimbulkan iri pada guru PNS yang masa kerjanya lebih lama. Kuota guru non PNS tetap 25% karena sudah merupakan kesepakatan dengan BMPS sebagai bagian dari bentuk perhatian kepada guru non PNS, namun guru non-PNS yang mengikuti sertifikasi harus memenuhi
persyaratan masa kerja minimal 2 tahun.

Bagaimana sertifikasi bagi Kepala Sekolah Dasar dari S1 Pendidikan Agama yang mengajar PKn atau bidang studi lain?

Kepala SD tersebut bisa memilih apakah ingin mengikuti sertifikat guru Agama atau sebagai guru kelas SD. Jika ingin sertifikasi sebagai guru Agama maka harus mengikuti sertifikasi guru Agama yang diselenggarakan oleh Departemen Agama dan mendaftarkan diri ke Kandep Agama. Jika ingin sertifikasi sebagai guru kelas SD maka mengikuti sertifikasi guru melalui Departemen Pendidikan Nasional.

Mengapa kuota guru PNS dan non-PNS ditetapkan 75% untuk PNS dan 25% untuk non PNS?

Data guru secara nasional yang mengajar di sekolah umum dan menjadi menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional berjumlah 2,3 juta dengan perbandingan guru PNS dan non PNS adalah 63% dan 37%. Harus ada keberpihakan pemerintah kepada guru swasta atau non PNS, oleh karena itu telah disepakati bersama dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) bahwa guru non PNS diberikan kuota sebesar 25%.

Terjadi kecemburuan antara guru PNS dan non-PNS karena guru non PNS yang baru mengajar 2 tahun sudah mengikuti sertifikasi guru, mohon penjelasan?

Persyaratan guru non PNS yang dapat mengikuti sertifikasi adalah guru tetap yayasan yang dibuktikan dengan SK guru tetap. Banyak guru yang mengajar di sekolah swasta tidak mempunnyai SK guru tetap sehingga kuota guru non PNS yang ditetapkan 25% dari kuota dapat diikuti oleh guru-guru muda yang memiliki SK guru tetap yayasan.

(dikutip dari situs www.sertifikasiguru.org)

 

Information Overloaded


Kalau mau membaca opinion-maker seluruh dunia (tentu tentang topik yang mendunia), ada beberapa link situs koran yang bisa diintip. Silakan lirik saja sebentar, karena tak banyak orang mampu untuk menyimpan semua informasi, baik di kepala ataupun di external harddisk. Beberapa koran memang masih dalam satu rumpun kepemilikan atau afiliasi khusus dengan The New York Times Company, pemilik tunggal International Herald Tribune. Sekarang silakan lirik saja, kalau sempat mencerna berita dari angle yang berbeda, selamat!

***

Berhubung ada permintaan untuk media di Indonesia yang bisa diklik di sini (yang memang masih didominasi detik.com, yang tak punya edisi cetaknya) saya lampirkan di bawah ini beberapa.  Situs berita di bawah ini adalah mulai koran hingga majalah, mulai yang umum hingga spesifik ke berita ekonomi bisnis. Saya hanya cantumkan yang sering saya klik. Selebihnya saya bisiki saja yah carinya di mana:

Masih ada puluhan link lagi, silakan klik di sini jika mau cari koran di daerah. Good luck!

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada November 25, 2007 in global media, informasi, information, koran, koran global, newspaper, opini

 

Nasi Bungkus Indonesia Raya


Selama 12 jam duduk di depan komputer hari ini, ada 3 berita yang membuat saya kangen makan nasi uduk Tanah Abang. Loh?

  1. Sore hari di El Shinta ada wawancara dengan Pak Azhar, Ketua KPID Sulawesi Selatan yang mengecam keras “sistem penyiaran lokal  berjaringan”; yaitu agar pada tanggal 28 Desember 2007 ini penyiaran menjadi wewenang setiap daerah.
  2. Menjelang magrib, saya ditelepon kawan soal rating. Karena urusan domestik banyak sekali, sayang saya tak bisa hadir dalam acara Open House untuk bicara soal rating di Jerman yang pernah saya paparkan akhir tahun lalu di sebuah acara temu akademisi ilmu komunikasi.
  3. Lepas menonton Open House, saya zap ke TVRI. Ada Dr Fadhil Hasan (direktur eksekutif Indef), Marwan Batubara (eks Indosat yang juga anggota DPD utusan DKI Jakarta), dan Ichanuddin Noorsy (eks anggota DPR Komisi VIII) bicara soal Temasek. Ada catatan penting, kecil tapi penting. Masalah arbitrase. Jelas ada pernyataan Temasek sendiri yang akan “exhaust all options” terhadap putusan KPPU.

Indonesia Raya konteks Pak Azhar adalah “sistem penyiaran lokal berjaringan”, dan konteks (juga konsep) rating yang ada untuk mengukur media di Indonesia juga diangkat menjadi isu nasional. Untuk urusan Indosat-Telkomsel, tentu sentimen rakyat juga akan meninggi. Sentimen ini naga-naganya akan berekskalasi seperti waktu heboh Rasa Sayange muncul ke permukaan; selanjutnya Pemerintah via Kementerian Budaya dan Pariwisata bergerak untuk mendata seluruh kekayaan budaya seni di Indonesia.

Ada beberapa pelajaran, langkah persiapan dan langkah pemantauan untuk setiap isu di atas.

  1. Perenungan agar berhati-hati: Bicara putusan KPPU dan arbitrase internasional haruslah hati-hati, seperti halnya bicara rating dan audit sirkulasi. Dua hal yang berbeda antara rating sebuah program (berapa banyak nasi bungkus yang laku dijual hari ini), serta audit sirkulasi (berapa banyak nasi yang dibungkus hari ini). Putusan KPPU juga adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003. Jika Temasek sedang menggodok upaya hukum, jika opsi hukum, maka ia akan memberikan bukti kepada dunia internasional bahwa di Indonesia proses hukum berjalan baik. Transparansi kerja dan paparan investigasi KPPU merupakan satu proses pendewasaan pengambilan keputusan oleh birokrasi di negeri ini. Di luar ini, Temasek hanya bisa menggugat ke pengadilan arbitrase internasional jika ada proses sengketa (ini hasil dagangan nasi bungkus, uangnya buat saya, bukan kamu). Sedangkan yang terjadi adalah putusan persaingan usaha (kok nasi bungkusnya mahal). Soal “lokal berjaringan” mungkin bisa saya samakan dengan “nasi bungkusnya dibagi-bagi dong ke daerah”.
  2. Langkah Persiapan: gugatan hukum hingga tindakan lobi tingkat pemerintah, baik Pemerintah Singapura ataupun Indonesia, sedang dikaji oleh Temasek. Seperti pernyataan Pak Marwan “tak usah repot”, saya tetap harus menyatakan “harus repot” karena menjaga kedaulatan negara itu tak hanya urusan nasi bungkus tapi juga ada pasokan beras yang bagus hingga kulit pisang yang bersih. Selain itu, lokal berjaringan tak akan terealisasi tahun ini, percayalah. Setiap pemain di industri ini belum siap melakukan dis-efisiensi usahanya. Sekali lagi, kali ini untuk Pak Azhar, silakan repot. Mempersiapkan lembaga rating baru (baca: survei  konsumsi media) juga tak menjadi soal, selama memang ternyata belum banyak (atau bahkan belum ada) nasi bungkus didistribusikan ke sana.
  3. Langkah Pemantauan: silakan pantau terus hasil putusan KPPU, proses naik banding hingga ke Mahkamah Agung. Silakan juga pantau terus penerapan sistem lokal berjaringan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Silakan buat rating alternatif, tapi plis dong ah, jangan audit sirkulasi diajak-ajak.
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 24, 2007 in broadcasting, competition, nasi bungkus, rating

 

Kampanye Kompetitif


Hillary Clinton mengajukan proposal kerja sepuluh tahun mendatang (jika ia terpilih menjadi presiden Amerika Serikat/AS kelak), yaitu advokasi terhadap pemanasan global dan independensi AS dari ketergantungan energi. Proposalnya termasuk riset dan pengembangan ethanol, serta pemanfaatan dan produksi bahan bakar bio. Atas pernyataan ini Barack Obama kemudian mengeluarkan pernyataan terbuka:

“It’s hard to believe that she is a strong ethanol supporter given her track record and this is something that represents a major reversal and what we need is consistency on these issues.”

Apakah itu pernyataan terbuka, ataukah “gerilya” melalui blog terhadap kampanye Senator Clinton menuju Gedung Putih, semuanya adalah upaya yang sering dijalankan kandidat kompetitor. Saya digg (menemukan) 4372 blog yang menulis tentang Clinton dan kampanyenya, dengan judul artikel, di antaranya:

  • Hillary Clinton deceives biggest campaign contributor Peter Paul, steals business partner, destroys company, plants false media stories, corrupts judiciary.
  • Hillary’s voice caught on tape amazing proof of purgery, obstruction of justice, corruption, direct involvement in felony fundraising.
  • Crime on tape.
  • Largest fraud in election history.

Beberapa memang ditulis dalam nada tidak simpatik. Lazim adanya jika Senator Clinton yang telah memiliki citra kuat sebagai kandidat dengan pengalaman hidup di dalam Gedung Putih dan kompetensi diri ini kemudian terkesan menjadi ikon yang telah teruji “through thick and thin”. Bayangkan sebagai seorang istri ia pernah berhasil melalui masa sulit (heboh Monica Lewinsky); hal ini tentu menjadi poin tambahan bagi simpatisan ibu rumah tangga. Beliau adalah kandidat yang kian populer tiap harinya. Lebih enak lagi, naik turunnya hasil polling popularitas (dan kemungkinan menang) dari setiap kandidat presiden di setiap negara bagian dipantau dan ditampilkan di beberapa blog secara berkala.

Di Indonesia, sebuah negara yang memang sedang belajar memilih pemimpin secara demokratis, pola-pola kampanye dan pemantauan seperti ini telah juga diterapkan. Sayangnya, tak cuma yang alamiah yang diangkat, terkadang yang berbau hitam juga kerap dilakukan. Isu paling cepat naik adalah korupsi selain skandal seks. YZ adalah satu contoh kandidat pemimpin yang tak bisa naik lagi karena isu terakhir ini. Untuk isu korupsi, banyak pemimpin daerah berprestasi “diobok-obok” reputasinya, walau itu hanya berdasarkan “heresay corruption action”. Banyak sudah demo, pelaporan, dan penyerahan bukti ke KPK yang kemudian melemahkan posisi sang kandidat. Siapapun yang memiliki bolong masa lalu apalagi tidak memiliki akar kuat, silakan tumbang.

Untuk menghadapi segala kemungkinan yang datang dari kandidat kompetitor (atau orang bayaran sang kompetitor), tirulah pohon kelapa yang tinggi menjulang dan turut bergoyang biar diterpa angin besar. Buatlah langkah antisipatif hingga troubleshooting jika ada isu yang diangkat kompetitor. Be a good game theorist.

Ada beberapa daftar tips untuk kandidat pemimpin daerah (yang saya kutip dari materi training di Prasasta, www.prasasta.com):

Tips Media

  • jangan biarkan reporter berita mengambil kendali wawancara Anda, duduklah di sebelah penasihat media Anda setiap menjawab isu apapun. Buatlah pesan yang jelas singkat, dengan aturan main yang jelas pula. Jangan lari dari situ.
  • jangan terjebak dengan pertanyaan “mengapa Anda mau ikut menjadi kandidat, dan alihkan semua adalah untuk kepentingan masyarakat yang memilih Anda.
  • pastikan semua headline dan sub-headline di media cetak mengangkat Anda dari sudut pandang positif.

Tips Public Speaking:

  • biasakan berbicara dengan tanpa podium untuk menghapus jarak dengan publik Anda. Gunakan podium hanya untuk diskusi alamiah.
  • berpakaianlah sesuai dengan tempat, jangan salah kostum. Tak perlu Anda selalu mengenakan baju identitas, gunakan baju motif daun sederhana jika berada di tengah para petani, misalnya.
  • awali pembicaraan dengan proses interaksi bersama publik di hadapan Anda.
  • siapkan cerita untuk setiap panggung, dan hati-hati untuk sisipan humor jika memang Anda mampu menyampaikan dengan baik. Pertanyaan awal seperti “Tolong angkat tangan bagi yang lulus SMA?” jika ingin mengangkat isu edukasi dalam paparan Anda.

Tips Strategi:

  • jangan selalu mengubah strategi jika terbentur di satu isu. Jalankan setiap isu dengan konsisten.
  • kampanye adalah target; waktu, uang dan pesan. Bedakan pesan antara seorang bapak dua anak dengan seorang nenek dan duduk di kursi roda. Tanyakan diri Anda, apakah isu (dan foto saya berdua dia) memberi dampak terhadap pemikiran si bapak atau si nenek ini.
  • jangan lupa membentuk tim audit (pra dan pasca) kampanye yang baik, untuk menjadikan kampanye Anda sebagai kampanye yang cerdas terpercaya.

Tips Interaktivitas Publik

  • siapkan situs dan mailing list yang terpantau dan ter-update setiap waktu.
  • siapkan perangkat publikasi pemikiran (newsletter) yang dikirim berkala ke setiap orang yang ingin memilih Anda.
  • kirimkan publikasi ini hanya dalam periode satu bulan, beberapa saat sebelum waktu pemilihan berlangsung, untuk mendapatkan dampak yang lebih intensif.
  • gunakan penulis materi kampanye Anda yang selalu melihat rasio 1:2 aas penempatan kata “Saya” dan “Anda”.

Tips Kompetitor

  • buat daftar 10 langkah yang akan dilakukan kandidat kompetitor, dan beri peringkat mulai dari yang moderat hingga yang gerilya.
  • jika daftarnya lebih dari 10, bersiaplah dengan upaya membersihkan diri hingga skema mitigasi dari isu itu.
  • jika kompetitor Anda membuat suvenir lucu seperti dompet, bola, atau boneka untuk dibagi-bagikan, tak usah turut serta; fokuskan diri pada strategi di awal.
  • selalu pantau media yang dikelola kompetitor Anda.
  • untuk isu yang diangkat kompetitor terhadap Anda, jangan dibalas; sebaiknya fokuskan pada dirinya yang gila kekuasaan untuk menghalalkan segara cara.
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 23, 2007 in campaign

 

Megawati vs Wiranto


Liputan roadshow versus iklan koran dan radio

(Publicist’ strategy versus advertising strategy)

Bad angle (she’s stilll quite) versus stale topics (poverty)

(Wartawan ‘kebelet’ atau kekecewaan korban Lapindo menjadi pesan tegas liputan roadshow; mengapa media tidak mengangkat nilai positifnya? Speaking of positive angle, mengapa angkat isu kemiskinan, bukankah remedy & positive outlook lebih enak dilihat daripada kesengsaaran yang semua orang sudah tahu?)

***

Tahun 2009 adalah waktu yang tidak terlalu lama. Beberapa “kandidat” sudah ambil langkah galang reputasi. Ada berbagai isu yang diangkat, ada yang tidak terlalu menarik.

Melakukan kampanye lebih awal bisa menjadi bumerang jika tidak ditangani secara teliti dan strategis. Kesalahan kecil (agenda roadshow meleset) bisa menjadi masalah besar. Topik memerangi kemiskinan juga tidak menjawab jika tidak dibarengi dengan paparan-paparan pemikiran yang komprehensif.

Intinya, mencuri start kampanye tidak selalu menguntungkan. Dan rakyat malah tidak tertarik untuk menengok lebih jauh lagi. “Yang konkret-konkret aja deh…”

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 22, 2007 in campaign

 

Manajemen Pendapatan dan Conspicuous Consumption Rule


Manajemen pendapatan (revenue management) adalah proses memahami, mengantisipasi dan menanggapi perilaku konsumen dalam rangka memaksimisasi pendapatan (revenue) atau keuntungan (profit). Khusus memaksimisasi profit, perusahaan yang mengatur pendapatannya bisa melakukan manipulasi harga.

Manajemen ini tidak bisa serta-merta diterapkan untuk semua jenis industri. Ada kriteria yang harus dipenuhi:
1. Produknya tak tahan lama (perishable) Penggunaan pulsa telepon selular terikat dengan waktu (sehari hanya digunakan 24 jam, tak bisa lebih), dan jika tak digunakan maka pulsa tetap alias tak bergeming. Tak ada pendapatan yang bisa diambil oleh operator telepon selular itu.

2. Kapasitas produk atau layanan dibatasi. Dalam satu waktu, pengiriman SMS ucapan lebaran bisa terlambat karena keterbatasan kapasitas server data dan jalur lalu lintas interkoneksi. Pembangunan infrastruktur tambahan akan memakan biaya dan waktu.

3. Segmentasi Pasar. Penggunaan diskriminasi harga terhadap kartu prabayar dan pascabayar, atau peak-hour dan off-peak-hour fee merupakan strategi yang membidik pasar berbeda. Lebih banyak pengguna pascabayar yang memakai di peak hour adalah mereka yang memiliki status sosial ekonomi lebih mapan.

4. Produk atau layanan bisa dijual di muka. Dengan sistem prabayar, pulsa dibeli terlebih dahulu dalam jumlah tertentu. Hal ini bisa membuat operator lebih mudah dan lebih awal memprediksi pendapatan per bulannya. Termasuk juga menghitung dan memanipulasi permintaan dan harga.

5. Biaya variabel lebih kecil. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi selular jauh lebih besar daripada biaya operasional hariannya. Selain itu jika biaya erhadap fixed cost (infrastruktur) telah kembali, setiap pemasukan adalah pendapatan dan profit.

6. Permintaan terhadap produk atau jasa berbeda setiap waktu. Penggunaan pulsa di pagi hingga sore hari sangat tinggi, dan penggunaan tengah malam sangat rendah. Manajemen pendapatan bisa mempengaruhi kurva permintaan dengan memberikan diskon dan bundling jasa untuk penggunaan di tengah malam.

Secara kasat mata memang mobile network operator (MNO) seperti Telkomsel atau IM3 tidak memicu kegagalan pasar, apalagi yang bersifat non-transitory. Kita beranggapan bahwa di dalam sebuah mekanisme pasar sempurna aspek layanan menjadi kompetitif sehingga membuat harga setiap operator bersaing. MNO yang memiliki posisi dominan tidak bisa mempertahankan profit supernormal di sektor ini, dan setiap pelanggan menikmati harga, layanan, dan pilihan terbaik.

Dengan menerapkan manajemen pendapatan dari sebuah operator yang memiliki posisi dominan di pasar, akan semakin terbuka peluang untuk memprediksi permintaan, dan selanjutnya mengatur harga. Ini baru satu operator. Jika dua operator yang memiliki porsi di pasar (market share) meraup hingga dari 90% total pelanggan telepon selular seluruh Indonesia, tentulah sektor ini tak cukup untuk pemain kecil bermain dan bernafas leluasa.

Selain itu, dari sisi permintaan pelanggan, terutama yang telah menggunakan nomor pelanggan sebagai identitas, tentulah mengganti nomor seperti mengganti nama diri. Hal ini merupakan bagian dari dikotomi Veblen (1904) yaitu institusi versus teknologi. Teknologi adalah dinamis, sedangkan orang atau institusi masyarakat memiliki nilai-nilai yang berubah lamban. Seiring dengan waktu, teknologi dibuat untuk kapasitas lebih banyak dengan harga lebih murah, di lain pihak institusi adalah statis. Veblen menekankan conspicuous consumption rule, di mana konsumen berlaku irasional dengan kebiasaan dan konvensi yang telah bertahun dilakoni dan telah membuat dirinya nyaman.

Untuk itu, mengawinkan sisi permintaan dan penawaran artifisial dalam jangka waktu lama merupakan bentuk gagal pasar. Penurunan harga adalah hal terakhir yang akan diambil operator selular yang memiliki posisi dominan, karena pelanggan mereka bisa di-manage untuk tetap menikmati layanan yang harganya seakan-akan turun dengan berbagai layanan, ataupun “dibuat nyaman dengan harga sekarang” dengan pengaruh iklan dan promosi.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 21, 2007 in IM3, Indosat, revenue management, Telkomsel, theory, Veblen

 

Temasek and The Right Prescription


Risk and profit. They go hand in hand. The higher the risks one entity shall take, the more profitable she shall get. The hype of reality shows in TV are still on demand. Even Kinaryosih and her love Brett Money coupled to join AXN Amazing Race, a globespotters’ challenge TV show. Everyone loves higher risk challenge.

As a big entity, Temasek had calculated all risks before entering Indonesian market, a big fat profitable but lousy market. Lousy? Not so fast…

If the KPPU decision is made this week on Temasek of her monopoly power or abuse of dominant position, it is actually all about consumer welfare and other entities’ welfare (read: total welfare). This “consumer welfare prescription” has been implemented in many countries around the globe. Judge Robert Bork coined this term, and the concept is quoted in many decisions by other countries’ competition authorities.

In Indonesia, unfornately, Consumers’ Protection Law is outlined separately from Competition Law. For this reason, KPPU could only decide on monopoly power, not at the very thoughts of consumer welfare. Both laws must have been regarded under one umbrella for KPPU to make decision. For comparison, please comprehend Judge Bork’s “total welfare” interventionist actions.

Let me put it this way. For consumer welfare: a firm’s market power will depend on the buyers’ sensitivity to price (the firm’s elasticity of demand) therefore buyers or consumers shall be protected from any suspectedly-artificial pricing that a firm like Telkomsel or Indosat could conduct.

For competition’s sake, we shall look at a wider angle. Both firms’ elasticity, and therefore their market power, will depend on the elasticity of market demand, the number of firms, degree of product differentiation and the interaction between firms. When fringe players enter the arena, and the only strategy that both firms have conducted is advertising campaign. Theory has it that reducing price or dominant players to consumers would be the last strategy.

I have observed when one campaign conducted by Telkomsel took place, Indosat would place only itsy-bitsy ads (not campaign). The other way round happened. I have clipped all their Kompas ads for the last semester for proof.

On the other hand, Temasek, again, with her calculation to enter Indonesia, anticipated investments via dividing enterprises to handle both Telkomsel and Indosat: Singtel 35% of Telkomsel, and Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd. 41,94% of Indosat. Both Singtel and STT is under Temasek. But then again, KPPU has outsmarted this.

Even a campaign statement of “not healthy to invest in Indonesia” is broken if we see the due process of law is taken place. Please compare this with decision process taken by other countries’ competition authorities. There are consumer welfare and rule of reason to consider.

A public complain was sent to KPPU about pricing strategy that was harmonized by both Telkomsel and Indosat at the time many fringe players entered the arena, then KPPU conducted investigation and calculation. When the decision is made, and Temasek shall appeal to district court, then there is no way Indonesia is a risky country. Please, the system is progressing. Let it flow and work accordingly.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 20, 2007 in Indosat, KPPU, risk country, Telkomsel, Temasek