RSS

Arsip Bulanan: Desember 2007

Indonesia on The Move, atau Baca Indonesia Baca!


Paul A. Samuelson (2002) mengangkat isu adanya akademisi seleb sebagai “Nobel Prize Disease”, jauh sebelum Al Gore mendapat Nobel Perdamaian. Ulrike Malmendier dan Geoffrey Tate (2005) menyebut “Sports Illustrated Jinx” untuk olahragawan seleb yang menurun prestasinya tapi kerap tampil modis, atau “Sophomore Jinx” untuk pemain film yang debutnya gagal.

Malmendier dan Tate juga mengkaji superstar CEO yang ternyata terbukti secara empiris tidak menghasilkan pemasukan berarti bagi perusahaan yang mereka pimpin. Harga saham perusahaan menurun, pemasukan juga tidak kunjung membaik selama mereka menjabat (baca tulisan Malmendier & Tate di sini).

***

CEO di perusahaan multinasional di Amerika seperti Michael Eisner (The Walt Disney Company) juga dianggap dibayar terlalu tinggi sementara kiprahnya membuat Disney nyaris bangkrut. Selama tahun 1998, satu orang bernama Eisner mendapat US$565 juta yang bernilai sama dengan honor 65.700 pegawai Disney setahun di seluruh dunia dengan angka pukul rata US$8,600 per kepala.

Eisner juga adalah sosok flamboyan. Ia menulis beberapa buku di antaranya Work in Progress dan Common Sense and Conflict: An Interview with Disney’s Michael Eisner. Lebih banyak lagi buku tentang Eisner ditulis orang lain. Eisner juga lebih banyak hadir di acara-acara gala dan menerima penghargaan mulai NAB Hall of Fame Awards hingga Exemplary Leadership in Management Award (ELMA). Ia juga senang berseteru dengan cucu dari Walt Disney yang menyebabkan dirinya mengundurkan diri tahun 2005.

Selama menjabat CEO Disney, Eisner sendiri tercatat banyak mengambil keputusan-keputusan yang merugikan korporasi. Memberi pesangon pimpinan studio Jeffrey Katzenberg yang seharusnya bernilai US$60 juta menjadi $280 juta. Dia juga membangun theme park di luar Paris sementara sentimen rakyat Perancis terhadap budaya asing sungguh amat tinggi; hal ini menyebabkan taman itu bangkrut.

Beberapa keputusan lain yang membawa korporasi Disney merugi, di antaranya adalah akuisisi saluran televisi berlangganan Bravo! dan Independent Film Channel dari Cablevision Systems Corp. Ia juga dianggap membayar terlalu mahal terhadap pembelian saluran TV ABC Family Channel. Yang terparah adalah saat Disney membeli ABC yang akhirnya merugi.

***

Tanah adalah obyek imperialisme masa lalu, dan Columbus adalah agennya. Hari ini, Corporate America adalah penguasa dunia yang tak lagi terlalu rakus dengan tanah. Selain tanah, ada hal lain yang tak bisa diperbaharui tapi lebih seksi bagi para penguasa dunia ini. Uranium dan minyak adalah obyek hari ini, dan Eisner adalah salah satu agennya. Bagaimana media televisi dan film layar lebar Amerika Serikat telah mendominasi global, lihatlah film tentang Perang Dingin hingga Perang Teluk ataupun peristiwa 9/11 (kecuali karya Michael Moore, tentu). Perhatikan setiap film layar lebar produksi Hollywood atau film seri berlatar-belakang New York, bendera (atau lagu kebangsaan) Amerika Serikat pasti muncul di latar depan atau belakang beberapa adegan. CNN juga tak harus selalu cover both sides. Dan seterusnya…

***

Belajar dari kegagalan Eisner ataupun progres Corporate America hingga ke Indonesia, ada baiknya kita berbenah di dalam. Salah satu yang mungkin bisa mengawali langkah bersama adalah “membaca” segala sesuatu yang menggunakan bahasa Inggris. India dengan puluhan dialek dan bahasa daerah aseli India mampu menjadi penerbit buku berbahasa Inggris terbesar ketiga di dunia setelah Inggris dan Amerika Serikat. Indonesia? Setelah mengisi perut dan mencuci mata, membaca bahasa Inggris masih jauh di bawahnya. Bayangkan, menulis dalam bahasa Indonesia saja masih di nomor urut kesekian, apalagi menulis dalam bahasa Inggris!

Apa yang dilakukan Presiden SBY hari ini–yaitu meluncurkan kompilasi pidato dan tulisan dalam buku berjudul Indonesia on The Move–selayaknya memiliki backward & forward effect bagi rakyat negeri ini. Seorang presiden adalah pengambil keputusan tertinggi di negeri ini, seperti halnya gereja di masa lalu–yang mampu menyuruh pemusnahan buku pasca-temuan mesin cetak Gutenberg.

Peluncuran buku Indonesia on The Move di sebuah toko buku komersial, merupakan titik koma dari industri buku di negeri ini. Ada sedikit catatan yang harus dipertimbangkan:

  • Sayang jika buku ini hanya sekadar “ditempel” dengan peluncuran toko buku pasca-renovasi gedung, yang notabene masih saudara dari Harian Kompas.
  • Sayang jika pajak buku dihapus per Oktober 2007 namun belum mendorong penurunan harga buku. Pokok biaya terbesar masih dipegang oleh harga kertas dan distribusi. Bayangkan hari ini 62% pasokan bubur kertas (pulp) di Indonesia masih disuplai oleh tersangka pembalakan liar PT Riau Andalan Pulp and Paper dan PT Indah Kiat Pulp and Paper. Bayangkan juga bagaimana jalur distribusi buku bisa mencapai ke Pangkalan Bun (Kalimantan) atau Bungo (Jambi).
  • Sayang jika tak ada penulis diberi insentif internal (keringanan pajak penghasilan atau tambahan subsidi) atau insentif eksternal (dilindungi karya ciptanya atau dipasarkan karyanya ke seluruh Indonesia).
  • Sayang jika tak dibarengi dengan kebijakan pendidikan formal yang mewajibkan bacaan sastra ataupun biografi tokoh sejak kecil. Apalagi menuliskannya…

***

Presiden bukanlah CEO an sich. Peluncuran buku tak selayaknya jadi turnamen popularitas semata. George W. Bush meresmikan Indonesia Education Initiative senilai US$157 juta untuk mempromosikan Sesame Street Indonesia sebagai langkah yang lebih konkret untuk pamer Corporate America. Jika menonton film Hollywood tentang negara Iran atau China, posisikan diri sebagai orang Iran atau China agar tak terjebak sebagai korban propaganda semata. Masih banyak lagi hal lain yang bisa dipelajari, tentu jika kita mahir membaca (atau menonton) dalam bahasa Inggris.

Saya belum membaca Indonesia on The Move. Kalau ada resensinya, tolong email ke saya. Jika bagus, tentu saya akan membelinya. Yang pasti, malam ini ada satu pertanyaan yang menggelitik di kepala saya: “Jika benar Indonesia sedang bergerak, kira-kira ke arah mana ya Pak Presiden?”

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 29, 2007 in buku, corporate america, presiden, propaganda

 

Not-so-slow News Day


Turut berduka cita atas meninggalnya mantan perdana menteri Pakistan, Ms Benazir Bhutto.

Akhir tahun ditutup kali ini tidak dengan berita statistik, antara ratusan ribuan korban tsunami ataupun satu orang meninggal tertembak senjata api. Harapan kali ini adalah bahwa meninggalnya seorang pemimpin bukan sekuel atas film Bourne Ultimatum. Dua plot cerita bisa ditabrakkan ke dalam satu layar, dan berpisah di akhir kisah. Live with it, politics is never a one plot game. Disaster is…

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 27, 2007 in benazir bhutto

 

Vocab of the Day


Soccer Mom Indicator: ini bukan indikator ekonomi yang memakai perhitungan canggih, juga bukan tentang pemain sepakbola wanita. Ini adalah indikator investasi yang paling kasat mata. Peter Lynch (pengarang buku investasi One Up on Wall Street , Beating the Street, dan Learn to Earn) memberikan tips paling mudah: untuk mencari-tahu tren termutakhir (berinvestasi) selalu perhatikan anak sendiri.

Lemon: bagai menggigit buah lemon, sebuah pilihan investasi yang gagal akan terasa asam. Investasi gagal adalah harapan balik modal sama sekali tidak terpenuhi.

Santa Claus Rally: jika terjadi peningkatan harga saham yang muncul di antara Natal dan Tahun Baru yang biasa terjadi di Wall Street. Beberapa hal yang menyebabkan fenomena ini termasuk pajak, kegembiraan menjelang libur panjang, juga pertimbangan bonus di saat banyak trader pesaing yang sedang berlibur. Selain itu, ada juga faktor investor membeli sebelum terjadi kenaikan di bulan Januari yang biasa dikenal Dampak Januari (Januari Effect).

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Desember 27, 2007 in vocab

 

Regulasi yang Memihak


Serikat Karyawan (Sekar) PT Telkom, Tbk memasang spanduk menarik di beberapa kantornya, bertuliskan: “Regulasi tak selalu harus memihak kapitalis”. Mungkin juga masalah interkoneksi yang memicu permasalahan ini, mungkin juga masalah lain. Dengan segala hormat terhadap seluruh karyawan PT Telkom, Tbk, saya ingin menelisik sedikit esensi dari sebuah regulasi telekomunikasi.

Berawal dari kebijakan yang dilandasi asas, manfaat, atau tujuan dari bernegara, sebuah regulasi dibuat tentunya untuk kemaslahatan masyarakat. Adam Smith (1776) menegaskan bahwa sebuah negara yang makmur adalah yang mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya. Sumber daya (resources) seperti tanah dan isinya tak dapat dikembangkan, sebaliknya manusia bisa tetap melahirkan sumber daya manusia baru (walau harus dibesarkan dan dilatih terus). Kapital (mesin, pabrik, pohon teh, sapi) pun bisa dibuat terus sejalan dengan bertambahnya SDM yang terampil.

Tanah dan isinya serta sumber daya yang terbatas lainnya, terus diperbaharui, diinovasi, ditingkatkan penggunaan alokasi yang ada, dan seterusnya. Jika tanah di bumi ini terbatas, manusia sebagai modal kapital yang diberi akal tentu harus mencari alternatif pemanfaatan sumber daya lain selain tanah dan isinya itu.

Satu contoh, orang kemudian mencari sumber daya energi alternatif menggantikan minyak dan batu bara di dalam bumi ini yang terus digunakan sementara cadangannya kian menipis. Jagung akhirnya bisa menimbulkan agflation (istilah baru terdiri dari dua kata agro- dan -flation). Harga jagung kemudian naik karena permintaan yang lebih banyak dari sekadar konsumsi pangan reguler.

Sumber daya alam yang terbatas lainnya adalah frekuensi. Sama halnya seperti tanah, frekuensi juga memiliki kapling-kapling terbatas. Alokasi frekuensi radio FM yang bisa digunakan hanya 89.60 MHz hingga 108.00 MHz. Di bawah dan di atas rentang alokasi itu, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, sesuai dengan kesepakatan International Telecommunications Union, telah mengalokasikannya untuk penggunaan komunikasi alat transportasi udara, laut, hingga komunikasi pertahanan keamanan nasional.

Dari terbatasnya sumber daya frekuensi ini, pemain-pemain di industri telekomunikasi–tak terkecuali di Indonesia–harus mematuhi aturan main yang dibuat bersama antara wakil rakyat di DPR RI dan pemerintah (diwakili Dirjen Postel Depkominfo) yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. ┬áDi lain pihak, penetrasi perangkat telekomunikasi di Indonesia terkendala atas mahalnya investasi awal, yaitu membangun fasilitas menara di satu daerah terutama di daerah yang populasi penduduknya masih rendah.

Selain itu, sebagai satu entitas perusahaan monopoli sejak negara ini berdiri yang kemudian harus berubah untuk menghadapi kompetisi global, PT Telkom, Tbk juga harus bisa beradaptasi dengan tingginya permintaan masyarakat untuk bertelekomunikasi. Antisipasi terhadap kompetisi global menjadi salah satu alasan mengapa AT&T juga dipecah menjadi Baby Bells (Nynex di New York dan New England; Bell Atlantic, BellSouth dan Ameritech di kawasan tengah Amerika Serikat; serta Southwestern Bell, U.S. West dan Pacific Telesis di California dan Nevada).

Di luar masalah kompetisi global, atas nama masyarakat seluruh Indonesia, ada dua hal yang harus diperhatikan regulator negeri ini:

  1. antisipasi lonjakan permintaan seluruh daerah yang masih blank spot, dan
  2. antisipasi pengaturan pemain industri telekomunikasi yang kian membengkak: masalah interconnectivity dan bottleneck.

Untuk antisipasi pemain, salah satu masalahnya adalah interkonektivitas. Bayangkan jika pengguna Esia hanya bisa berbicara dengan sesama pengguna Esia, berapa banyak nomor telepon yang harus dimiliki oleh satu orang? Tidak praktis. Sehingga yang memang diperlukan adalah masalah interkonektivitas antar-operator telepon. Selain itu, Dirjen Postel juga harus memberikan insentif pemain industri agar tak terjadi dari bottleneck atau kemacetan di titik-titik tertentu.Bayangkan sebuah jalan tol yang telah dibangun oleh PT Telkom, Tbk (jangan lupa ada juga uang rakyat yang digunakan sebelum menjadi perusahaan terbuka seperti sekarang), kemudian Telkom harus berbagi jalan ini dengan operator lain.

Untuk antisipasi blank spot, Dirjen Postel pun harus mampu membangun infrastruktur (atau memberikan insentif terhadap pembangunan infrastruktur) telekomunikasi. Jika Dirjen Postel telah membuat aturan main yang jelas, serta implementasi pengaturan tengah berjalan hari ini, satu hal yang harus tetap diperkirakan untuk pengaturan masa depan adalah “tailor-made” infrastruktur hingga ke pelosok daerah. Sebuah perkampungan penduduk Indonesia di perbatasan Kalimantan Timur dengan Sabah, Malaysia tentu tak memerlukan sebuah menara senilai 20 milyar rupiah. Perkampungan dengan 10 kepala keluarga tak memerlukan jalan tol, cukup dengan jalan setapak yang rapi dan bisa dilalui pejalan kaki hingga sepeda motor. Dan masih ada jutaan titik di Indonesia seperti ini…

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Desember 27, 2007 in public policy, Telkom

 

Thoughts of the Day


What determines demand?

The answer to “What determines demand?” came sooner in history, but “What determines supply?” is a bit easier for the student to understand. We suppose that supply comes from the decisions of many business firms, and that the business firms want to hire enough labor and produce enough output so that profit will be as large as possible. As a start-up firm expands its labor force and output, it can increase its profits. Will this ever come to a stop? Here, Malthus’ principle of “diminishing returns” came back into the picture. As the firm increases its labor force, with its other input resources constant, the productivity of labor would decline, and as a result its costs would rise. To make these ideas more precise and complete, the earliest neoclassical economists had to invent a new approach (new to economics, anyway) called the “marginal” approach … [S]upply and demand could only work as long as all the resources used were paid for. What if they were not paid for because they were community property, or for some similar reason? In such a case, many microeconomists reasoned, markets might not lead to efficiency and there might be a role for government in promoting efficiency. (Roger A. McCain)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 25, 2007 in microeconomics, theory

 

Pasar Monopoli v. Oligopolistik v. Monopolistik v. Persaingan Sempurna


Ada pernyataan seorang kawan akhir-akhir ini, saat bertemu dengan pelaku pasar televisi berlangganan di Indonesia. Sebelum sering-sering bermain ke Gorontalo dan Balikpapan untuk melihat dan mendaftar pemain-pemain kecil spanyol*, ada baiknya konsepsi dasar tentang struktur pasar harus dipahami secara mendalam. Saya jadi tersenyum sekaligus menggeleng, “Kenapa juga pasar oligopolistik jadi merugikan masyarakat?” Pak, jangan memberikan pernyataan sebelum melakukan riset dan pendalaman pemahaman, ya.

***

Pasar monopoli pun bisa terjadi secara alamiah, karena penguasaan teknologi atau modal kapital yang besar. Saat sang pemain monopoli ini mulai melakukan tindakan merugikan masyarakat (dan ada hitungannya), di saat ini pula kebijakan persaingan usaha berperan.

Secara singkat ada sedikit perbedaan antara persaingan sempurna dengan monopolistik:

Pasar persaingan sempurna:

  • banyak pembeli dan banyak penjual
  • produk yang homogen
  • informasi produk cukup
  • free entry

Pasar persaingan monopolistik:

  • banyak pembeli dan banyak penjual
  • produk yang terdiferensiasi
  • informasi produk cukup
  • free entry

Produk yang mirip bisa terdiferensiasi karena geografi (lokasi Alfamart di dekat rumah saya lebih nyaman ditempuh daripada Indomaret lima rumah di sebelahnya). Alfamart itu berada di daerah yang tidak terlalu ramai untuk diseberangi dibanding Indomaret. Produk yang mirip juga bisa terdiferensiasi karena iklan yang terus-menerus. Cairan pencuci rambut (shampoo) merek Sunsilk yang berbotol hijau adalah untuk pengguna jilbab. Apa isinya berbeda dengan yang botol kuning, merah muda ataupun biru? Mungkin hanya wewangian dan pewarna yang berbeda, tetapi semuanya tetap cairan pencuci rambut dari bahan kimia sama.

Lalu apa oligopolistik? Di pasar ini, keputusan harga berada di segelintir pemain, walaupun berada di banyak pemain. Sebagai price leaders, segelintir pemain ini bisa membuat skema sebagai berikut:

  • Perusahaan oligopoli berkonspirasi dan berkolaborasi untuk membuat harga monopoli dan mendapatkan keuntungan dari harga monopoli ini
  • Pemain oligopoli akan berkompetisi dalam harga, sehingga harga dan keuntungan menjadi sama dengan pasar kompetitif
  • Harga dan keuntungan oligopoli akan berada antara harga di pasar monopoli dan pasar kompetitif
  • Harga dan keuntungan oligopoli tak dapat ditentukan, indeterminate.

Di sini, barulah kita bermain dalam sebuah teori permainan. Game theory. Ada tata cara bermain dan penaltinya juga! Dilanjutkan nanti ya…

* Catatan: spanyol = separuh nyolong, sebuah istilah yang dikemukakan oleh seorang filantropis pemilik satelit negeri ini, “Sesungguhnya inilah Indonesia Raya, negara kepulauan yang tak mampu diurus semuanya di pusat.”

 
48 Komentar

Ditulis oleh pada Desember 24, 2007 in competition, theory

 

Beware: Slow News Day


Akhir tahun adalah saat koran menipis, kantong duit liburan menebal (juga perlahan menipis), dan khusus tahun ini sinar matahari juga turut irit. Para pengambil keputusan sedang berlibur. Ada yang ke Cipanas, Jawa Barat, ada juga yang ke Seminyak, Bali. Para hakim dan birokrat lain juga libur. Yang tidak libur adalah air pasang, angin kencang, dan distribusi beras miskin.

Miskin? Cerita yang tidak pernah selesai. Isu data kemiskinan mengingatkan saya pada episode serial TV West Wing (Martin Sheen dkk) yang juga ingin mengangkat social security di akhir tahun. Tak peduli rakyat mau miskin atau tidak, pilkada Sulsel tidak kunjung titik. Isu yang tak punya greget kecuali “putusan MA yang tak konsitusional” karena yang ada hanya penghitungan ulang, bukan putusan versi referendum. Gambar macet di Pasteur mungkin juga menghambat niat orang Jakarta dengan sedikit uangnya untuk berbelanja kue di Kartika Sari.

Tak perlu repot dengan semua isu di koran. Mungkin juga tak ada yang membaca koran di sela-sela ngopi memandang hijaunya rumput Istana Cipanas atau saat pijat spa menunggu sunset di Pantai Kuta. Saya adalah sedikit dari orang yang tidak berlibur (catatan: “libur” dalam istilah koran selama ini). Alasannya, satu, saya sudah berkeliling Indonesia di saat tugas dan terkadang membawa anak saya menikmati suasana dan mempelajari semua hal sepanjang perjalanan. Dua, dan yang paling lumrah: susah transportasi atau macet di jalan.

Liburan saya tetap jalan-jalan ke pasar tradisional. Paradoks juga, pasar tradisional tempat saya biasa belanja tak mengenal hari libur panjang akhir tahun. Mungkin hanya Lebaran saja mereka pulang kampung, selebihnya adalah berdagang seperti biasa (business as usual).

Kemarin ada sedikit sentilan dari Gus Choy (maaf Gus, saya lebih senang menulis begini daripada “Gus Choi”), bahwa di sisa tahun menjadi presiden ini, SBY harus membatasi perjalanan ke luar negeri. Nasehat yang bagus, tapi saya sebagai orang awam lebih memilih bertanya, “Pak SBY, resolusi tahun depan apa ya?”

Resolusi saya adalah perbaikan gizi anak saya dan pelajaran sekolah mereka. Dimulai dua hari terakhir ini, saya ajak si sulung ke pasar tradisional untuk “belajar IPA dan Matematika”. Jika ikan bawal tiga ekor harganya empat ribu, jadi berapa harga seekornya, Nak? Atau saya langsung menantang dia untuk bertanya berapa harga telur puyuh satu bungkus itu. “Katanya mau makan sop telur puyuh…” Pulang dari pasar, kita google bareng gambar burung puyuh yang punya telur sekecil itu, dibanding ayam dengan ukuran telur lebih besar.

Tak ada hari libur untuk seorang ibu, ‘kan?

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 24, 2007 in pasar tradisional