Public Choice v. Keynesian

Proses dialog tentang fenomena ekonomi adalah proses yang sangat dinamis. Great Depression melahirkan preskripsi baru yang dikenal dengan Keynesian Economics, yang ditelurkan oleh John Maynard Keynes. Tapi hari ini, pendekatan institusional lebih banyak dikenal di belahan dunia sana mengingat pemerintah juga bisa gagal (government failure), tak hanya pasar yang gagal (market failure).

Indonesia pernah mengenal Widjojonomics yang kemudian “berdialog” dengan Habibienomics lalu sekarang dengan SBY-nomics? Sayangnya, istilah-istilah ini ditelurkan semata-mata karena “dialog rejim politik”, bukan karena temuan preskripsi yang manjur untuk menyembuhkan perekonomian Indonesia.

Ibarat sakit panas karena virus Roseola dan panas karena malaria, tentulah obat yang diberikan berbeda. Diagnosis dokter harus detail, bahkan sampai ke usia pasien. Jika tidak, nanti obat yang dimaksud membunuh lalat dibuat bahkan untuk bisa membunuh gajah. Atau sebaliknya.

Hari ini saya membaca edisi lama sebuah majalah, yang memuat berita sekilas tentang disertasi Presiden SBY: “Pembangunan Pertanian dan Pedesaan sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran”, sub-judul “Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Fiskal” (Oktober 2004). Menarik. Menganalisis sebuah upaya mengatasi kemiskinan dari kacamata pajak, bukan dari kacamata tingkat suku bunga, bukan juga dari pendekatan institusional, seperti yang dikaji dalam teori pilihan publik (public choice theory).

Presiden SBY hari ini memang dibantu sepenuhnya oleh ekonom andal negeri ini. Tentu hal ini bukan melulu tugas Menkeu atau Gubernur BI atau Menko Perekonomian, tapi juga dialog pemerintah dan wakil rakyat, dengan tentunya transparansi proses dialog ini ke publik secara luas.

Empu-empu yang memiliki preskripsi penyembuhan perekonomian negeri ini sebaiknya adalah para dokter yang andal mendiagnosis permasalahan. Kebijakan yang harus diambil pemimpin negeri ini adalah kebijakan diagnostik yang out of the box. Dialog-dialog ekonomi yang diangkat–apalagi seorang pemimpin yang memutuskan hajat hidup 250 juta orang–memang waktu itu (circa 2004) masih terpaku dengan pendekatan formal kebijakan fiskal atau moneter.

Padahal di belahan dunia lain, misalnya Amerika Serikat, pendekatan public choice ini telah diterapkan dalam pengambilan keputusan secara komprehensif. James C. Miller kepala Office of Management and Budget (OMB) semasa Presiden Ronald Reagan membantu pengesahan Hukum Gramm-Rudman yang menetapkan batas dari pengeluaran tahunan dan ketegasan pemotongan otomatis jika pagu atas tidak tercapai. Proses pengambilan keputusan atas kebijakan ini melibatkan Kongres yang cenderung bekerja atas banyak kepentingan, sehingga memperpanjang daftar pengeluaran dalam negeri mereka. Putusan ini memang sempat memperlambat pengeluaran negara yang tak perlu untuk sementara waktu. Hal ini diberlakukan sementara waktu karena efektivitas pengaturan seperti ini masih dipertanyakan.

Intinya adalah bahwa pendekatan institusional bagi sebuah negara yang “belum sembuh dari sakit 1998” adalah preskripsi yang harus diawali dari dialog-dialog antar-pemangku kepentingan. Yang terjadi di Indonesia dengan turunnya Peraturan Pemerintah (PP) yang terkadang “lari” dari asas, fungsi, arah dan tujuan Undang-undang di atasnya melahirkan fungsi baru bagi DPR: turut merancang PP. Dialog DPR-Pemerintah seperti ini mungkin merupakan proses yang tidak terbukti juga efektivitasnya.

Di luar itu, sangat disayangkan jika istilah –nomics yang ditempel ke nama pemimpin negeri ini hanya sebatas istilah tak berfungsi. Bukti bahwa tidak berbunyi? Harga kebutuhan pokok (yang tak lagi 9 nama itu) merangkak perlahan, sementara kesejahteraan atau “welfare” berada beberapa puluh langkah di belakangnya.

Setelah kedelai dan kelapa sawit, mungkin ada temuan baru untuk mengubah bahan pokok lain menjadi bahan bakar baru. Akan datang lagi agflasi beberapa waktu mendatang dengan makin gencarnya kampanye “biofuels” oleh negara-negara maju di sana. Siapa tahu minyak ikan mujair di satu saat bisa “diplintir” menjadi bahan bakar baru. Atau kulit ayam? Atau lemak sapi?

Kita punya tanah luas, dan kita punya laut luas. Namun kita juga punya masalah institusi yang kronis, yaitu korupsi yang lamban dipangkas (btw, korupsi juga masuk dalam kajian institusional). Bisakah kita membuat diagnosis yang benar mulai dari sejarah perekonomian pasca-1998 hingga rekonstruksi mendasar? Tentu tak ada preskripsi yang “sekali telan sembuh” untuk penyakit kronis. Untuk itu, -nomics yang lahir dari jargon rejim semata-mata tak patut diperdebatkan lagi. Hari ini kita hanya butuh dokter yang punya senjata obat termujarab. Less complication, more results, please.

***

PS. Dialog dan diagnosis memiliki kajian bahasa seperti ini:

• di- prefiks yang berarti dua, dua kali, atau dobel.
• Diagnosis dari kata Yunani diagignoskein yang berarti menetapkan dari evaluasi sejarah [pasien].
• Dialog dari kata Yunani dialogos, dialegesthai yang berarti pembicaraan antara dua pihak.