Black Eyed Policies

 
The wars’ going on but the reasons’ undercover
The truth is kept secret
Swept under the rug
If you never know truth
Then you never know love
Where’s the love y’all? (I don’t know)

Hari ini di halaman 27 Kompas dibahas APBD DKI Jakarta yang terlambat diproses karena ada beberapa perubahan. Jika dahulu sempat disinggung soal anggaran media massa Rp 35 milyar (karena kerjasama dengan media massa asing), hari ini perubahaan beberapa mata anggaran semakin membuat saya terbahak-bahak sendiri. Kok ya semakin banyak belanja modal pemerintah yang lebih banyak “bikin menor diri” daripada “bangun infrastruktur untuk rakyat”. Bayangkan ada absensi jari di setiap kelurahan Rp 11 M, papan nama ketua RT Rp 7 M, atau kamera pengawas di 5 kantor walikota Rp 65 M! Anggaran bus TransJakarta disunat, tak disinggung berapa dana nambal jalan bolong ataupun yang terkait dengan kesejahteraan warga DKI (baca: pendidikan, kesehatan, pasar dan distribusi bahan pokok yang baik). Siapa butuh absensi jari kalau kita tahu tak ada petugas kelurahan sebelum jam 9 atau sesudah jam makan siang? Atau, siapa butuh papan nama RT padahal dengan bertanya ke warung terdekat, siapa tak kenal Pak RT sendiri?

“Ekonomi biaya tinggi,” ini SMS Bang Ade Armando beberapa waktu lalu saat saya update beberapa informasi terkait anggaran di Depkominfo yang kemarin diberi tanda “WDP” oleh Badan Pengawas Keuangan. Kalau saya malah senang menggunakan istilah “Choking on Growth” atau “Black Eyed Economy” karena kalau tidak terbatuk-batuk ya lebam. Setiap penyelenggara negara ini batuk, yang keluar adalah virus mematikan rakyat. Jika ingin protes sedikit (seperti kasus di Mataram) wartawan bisa berakhir dengan mata bengkak (baca: mati).

***

Di sebelah saya teronggok buku sejarah bergambar. Mesopotamia, Babylonia, Yunani, Romawi hingga China dan India mengalami sejarah panjang. Ada yang hilang, ada yang bertahan hingga sekarang. Terkadang saya suka heran dengan orang-orang yang tidak pernah belajar dari masa lalu, atau tidak pernah mengintip resep sukses negeri tetangga. Jika anggaran DKI Jakarta itu adalah satu titik balik perjuangan reformasi, ada baiknya semua warga siap-siap mengalami de ja vu yang bersiklus lima tahun (banjir) atau tiga puluh tahun (rejim pemerintahan tergeser).