RSS

Arsip Bulanan: Mei 2008

Menyuap Mahasiswa Miskin?


Insomnia membuat saya tambah pusing, bukan karena kurang tidur tapi karena mendengar Radio Elshinta malam ini. Antara tertawa geli tapi miris. Dinas Pendidikan di setiap daerah akan dibuat repot kali ini untuk bagi-bagi BLT bentuk lain untuk mahasiswa. Rektorat di perguruan tinggi juga dapat pekerjaan baru mendata mahasiswa miskin.

Beasiswa, namanya, tapi kenapa uang itu bisa dipakai untuk apa saja? Bukan untuk tuition fee di perguruan tinggi yang katanya jumlahnya 2550-an itu. Mahasiswa yang akan diberikan BLT model baru ini katanya sejumlah 400 ribu, dan tiap orang dapat Rp 500 ribu per semester. Berlaku hanya untuk mahasiswa yang kuliahnya tinggal 3 semester terakhir. Caranya ajukan ke perguruan tinggi masing-masing. Halah?! Waktu jadi mahasiswa, mungkin saya akan terlalu gengsi mengaku miskin.

Bapak Fasli Jalal, Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas RI bisa jadi insomnia seperti saya. Bukan karena di kamarnya banyak nyamuk nylonong walau sudah di-Baygon sebelumnya. Sepertinya beliau harus sosialisasi sedini mungkin untuk menyalib rencana mahasiswa yang mau berdemo besok. Tadi sore mobil saya papasan dengan rombongan mahasiswa arah barat ke Istana. Menuju Thamrin, ketemu rombongan mahasiswa juga dari arah Medan Merdeka Selatan. Lanjut ke Sudirman, ketemu lagi dari arah Diponegoro. Ekskalasi demo ini saya rasakan di sore hari, macet di Casablanca sehingga saya harus memutar ke arah Saharjo. Menjauh dari titik pertemuan demo adalah tindakan paling aman.

Diskusi Elshinta kemudian berlanjut ke pembahasan “pinjaman uang 250 trilyun tanpa bunga, tanpa jaminan” dari Lembang. Dari beberapa penelepon yang sama insomniaknya seperti saya, mereka mulai berhayal mau dikemanakan uang itu dan membuat mereka permisif “mungkin saja ada harta karun jaman Belanda, kerajaan Siliwangi jaman dulu dll.”

Efek bola salju dari kenaikan BBM membuat semua orang jadi berpikir tidak waras. Birokrat membuat peraturan petasan injek. Masyarakat berhayal dapat uang dari Lampu Aladin. Mahasiswa demo eh kok mau dididik jadi tukang minta-minta.

Hiperealistis?

Hiporealistis?

Tidak jelas. Sementara efisiensi di birokrasi juga masih hayalan siang bolong. Minggu lalu saya dengar ada pembukaan tender untuk pengadaan jasa event organizer di satu departemen untuk sosialisasi 3 (tiga) bulan di tahun ini. Tahu berapa nilainya? Delapan GODDAMNED milyar!

Saya malah salut dengan penelepon terakhir yang bilang seperempat APBN itu kebohongan, mengapa Elshinta tidak mengangkat ini malah mengorek terus isu gosip ini. Penyiarnya gagap. Saya tertawa dalam hati. Memang semua orang jadi gagap bahkan super-duper tidak waras pasca-naiknya BBM ya?

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Mei 30, 2008 in public policy

 

Bisnis Strategis: 10 School of Thoughts


Sepuluh sekolah pemikiran adalah pembagian dalam manajemen strategis dirumuskan oleh Mintzberg:

1. The Design School. Ini adalah sekolah pemikiran yang melihat pembentukan strategi sebagai sebuah proses konsepsi.

  • Pendekatan: Strategi yang jelas dan unik adalah sebuah proses yang terencana secara sengaja. Dalam proses ini, situasi internal organisasi disesuaikan dengan lingkungan eksternal.
  • Pemikiran dasar: Arsitektur adalah metafora.
  • Secara singkat: “Bangun yang sesuai saja”
  • Kontribusi: Keteraturan, pengurangan ambiguitas, kesederhanaan. Berguna dalam lingkungan yang biasanya stabil. Mendukung kepemimpinan yang kuat dan visioner.
  • Keterbatasan: Simplifikasi mengaburkan realitas. Strategi memiliki banyak variabel dan biasanya sangat kompleks. Pembelajaran dilupakan. Tidak fleksibel. Lemah di lingkungan yang dinamis. Memiliki risiko penolakan (perilaku yang tidak diinginkan/dirancang)
  • Dikenal dengan: SWOT Analysis – Model Misi Ashridge

2. The Planning School. Ini adalah sekolah pemikiran yang melihat perumusan strategi sebagai proses formal.

  • Pendekatan: Beberapa langkah cepat akurat diambil, dengan melihat analisis situasi hingga pelaksanaan strategi.
  • Pemikiran dasar: Perencanaan urban, teori sistem, kibernetiks.
  • Secara singkat: Strategi harus seperti mesin, bakukan!
  • Kontribusi: Memberikan petunjuk jelas. Memungkinkan alokasi sumber daya yang jelas. Analis mampu melihat lebih awal beberapa fakta, dan mereka mampu menentukan beberapa strategi. Kendali.
  • Keterbatasan: Strategi menjadi statis. Risiko timbul dari pemikiran kelompok. Memprediksi adalah kesulitan. Manajer puncak harus menciptakan strategi dari awang-awang. Strategi menjadi bagian dari hal yang tak terukur.
  • Dikenal dengan: Teori Sistem Mekanistik dan Organik, Perencanaan Skenario, Mesin Kendali.

3. The Positioning School. Sekolah pemikiran ini melihat perumusan strategi sebagai proses analitis.

  • Pendekatan: Menempatkan sebuah bisnis dalam konteks industrinya. Melihat bagaimana organisasi bisa meningkatkan posisi strategisnya dalam industri tersebut.
  • Dasar pemikiran: Organisasi industrial dan strategi militer.
  • Secara singkat: Analisis! Tak ada yang bukan fakta, Pak!
  • Kontribusi: sekolah ini membuat Manajemen Strategis sebagai sebuah sains, sesuatu yang mampu menjembatani hari ini dan masa depan. Menyiapkan isi pemikiran yang sistematis terhadap cara pandang hari ini terhadap strategi ke depan. Fokus pada fakta (ekonomi) yang akurat dan detail. Terutama berguna di tahap awal pengembangan strategi, saat data dianalisis.
  • Keterbatasan: Sekolah Perencanaan. Mengabaikan kekuasaan, politik, budaya, dan elemen sosial. Bias terhadap perusahaan besar. Berorientasi pada angka semata.
  • Dikenal dengan: Keunggulan kompetitif. Kekuatan Lima. Rantai nilai. Matriks BCG. Teori Permainan. Sun Tzu, Seni Berperang.

4. The Entrepreneurial School. Sekolah ini melihat perumusan strategi sebagai proses visioner.

  • Pendekatan: Proses visioner dijalankan dalam pemikiran sang pemimpin atau founder yang karismatik dari sebuah organisasi. Sekolah ini menekankan proses dan tahapan mental: intuisi, pengambilan keputusan, pemikiran bijak, pengalaman, dan ide.
  • Dasar pemikiran: Ekonomi.
  • Secara singkat: Pandang jauh ke depan! Pemilik adalah arsitek dari strategi.
  • Kontribusi: visi dan seorang pemimpin yang visioner bisa membantu organisasi melalui badai. Biasanya di tahun-tahun awal yang sulit bagi organisasi. Memberikan arahan yang umum. Fleksibel dan mawas dalam detail.
  • Keterbatasan: Berjalan dengan arahan yang sudah ditentukan an sich bisa membutakan orang terhadap bahaya potensial atau perkembangan tak terduga. Bagaimana menentukan pemimpin yang cocok, sementara banyak prasyarat kualitas yang harus dipenuhi seorang pemimpin? Pemimpin yang visioner dan berjiwa usaha biasanya memiliki kecenderungan terlalu jauh. CEO adalah pekerjaan yang sangat menentukan dalam perspektif ini.
  • Dikenal dengan: Entrepreneurial Government – Tujuh Faktor Mengejutkan bagi CEO Baru – Gaya Memimpin

5. The Cognitive School. Sekolah ini melihat perumusan strategi sebagai proses mental.

  • Pendekatan: Menganalisis bagaimana orang mengenal pola dan proses. Mengkonsentrasikan pada apa yang terjadi di dalam pemikiran seorang pemikir strategis, dan bagaimana ia memproses informasi.
  • Dasar pemikiran: Psikologi.
  • Secara singkat: Frame! Saya akan lihat saat saya mempercayainya.
  • Kontribusi: Melihat strategi sebagai proses kognitif di dalam pemikiran perancang strategi. Strategi muncul sebagai konsep, peta, skema, dan pigura dari realitas. Menekankan pada sisi kreatif dari proses strategis. Kuat di tahap seorang strategis perorangan. Berguna untuk menjelaskan mengapa pikiran kita tidak sempurna.
  • Keterbatasan: Tidak praktis di luar tahap konseptual. Tidak praktis saat mencerna ide atau strategi yang hebat. Tidak berguna hari ini untuk mengarahkan proses strategi yang berbarengan/kolektif.
  • Dikenal dengan: Model Otak Keseluruhan – Jendela Johari – Groupthink – Bias Kognitif – Indikator Tipe Myers-Briggs

sampai di sini dulu, menarik kok tapi…

saya bersin-bersin tak karuan, sudah kena flu rupanya

disambung kalau sembuh ya *hatchoooh*

ada lima lagi… *haaaa…a a a a…* here goes:

6. The Learning School.

7. The Power School.

8. The Cultural School.

9. The Environmental School.

10. The Configuration School.

* Tulisan ini bisa diterjemahkan dari tulisan yang dikompilasi oleh 12manage.com. Good website. Very informative.

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Mei 29, 2008 in public policy

 

Mari Membaca Iklan dengan Benar


Membaca. Saya tak hendak pusingkan iklan radio ataupun televisi. Hari ini di Kompas (halaman 5) ada iklan setengah halaman yang cukup menggelitik.

“Indonesia Bangkit Dengan Dukungan Teknologi”

Kalau ada koran tersebut di hadapan Anda, saya mengajak Anda menebak: mengapa menggelitik? Bukan, bukan karena ada Visit Indonesia 2008. Bukan juga karena cuma ada acara Bill Gates tempo hari. Bukan pula karena Indonesia disuruh bangkit (apalagi dalam kerangka perayaan 100 tahun Kebangkitan Nasional).

Silakan baca di bagian “terima kasih kepada….”

Sudah dapat jawabannya? Apa yang membuat saya menggelitik hingga terpingkal-pingkal pagi ini? Jawabnya…

JAKA SEMBUNG! Kagak nyambung, Jek.

Saya tertawa pagi ini melihat betapa seorang menteri yang departemennya ada kata-kata “TEKNOLOGI” tidak diberikan selamat dan terima kasih oleh sebuah korporasi besar yang mengatasnamakan forum kepemimpinan.

Miris.

Inilah diskriminasi korporasi global terhadap satu lembaga yang dibentuk dengan keputusan presiden republik ini. Mengapa? Mungkin jawabnya adalah, ada yang tersinggung? Apa karena Pak Menteri berucap “open source-kan saja Windows” kemudian Microsoft tidak menyebut namanya di iklan koran? Saya pikir sekali lagi Pak Presiden yang terhormat harus melihat ini lebih dari cuma sebuah hasil kuliah global setengah hari yang mewah itu.

Titip pesan dari siapalah.saya dotcom ini: “Pak, kalau Bapak kepilih lagi tahun 2009, tolong pertimbangkan peleburan departemen yang saling tumpang tindih kisruh kayak benang kusut.” Apalagi kalau sampai ada iklan yang menghina Pak Menteri kita tercinta di iklan koran. Hatur nuhuuuunn…

Bangkit dengan dukungan teknologi tinggi

(dan rakyat juga punya pilihan!)

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Mei 25, 2008 in public policy

 

Mereka ada di mana-mana


Saya mencoba untuk menjadi orang yang selalu berpikir baik. Ada satu saat saya menggeleng, tapi kemudian saya akhirnya memahami, “Oh mereka hanya ingin lebih.”

Jika Postel mengaku kecewa berat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka saya sebagai rakyat yang tinggal di Pulau Jawa tidak terpengaruh. Apapun putusan PTUN, toh saya punya telepon tetap dan bergerak yang baik-baik saja. Yang lain pakai kaleng saja, ya.

Saran seorang kawan tadi pagi adalah: melihat perkara tender atau lelang USO dengan ACeS sebagai penggugat dan Pemerintah cq Ditjen Postel sebagai tergugat, sebaiknya gunakan kacamata plus (tarik kepala sejauh tulisan itu terbaca). Pulau Jawa adalah pulau terpadat per kilometer perseginya; beruntung infrastruktur dibangun di sini lebih gencar. Lihat pulau-pulau lain mungkin hati saya akan miris, tapi beruntung saya belum memakai kacamata nenek-nenek hari ini. Saya cuek aja.

Jika Bapak Anggito Abimanyu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Republik Indonesia, menyatakan bahwa efisiensi jajaran pemerintah bisa menghemat Rp 9 trilyun per tahunnya, kawan saya tadi pagi teriak, “Lebih!” dan saya balas dengan senyum. Lah, kok baru tahu dia?

Jika banyak orang protes bahwa seharusnya hari ini BBM tak perlu naik, atau yang “diprotesi” bilang rela tidak populer, saya malah dengan senang hati akan teriak di Bunderan HI, “Naikkan BBM sekarang atau Pemilu 2009 batal!?” Lah iya, saya terus-terang tidak mau ada rusuh gaya Mei 1998 terulang. Serius, lebih baik saya menangis lihat di perempatan Coca Cola (antara Jalan Laks. Yos Sudarso dan Jalan Letjen. Suprapto) berubah menjadi rumah gembel 24 jam. Mau bencong ada, mau anak kurus kecil ada, atau nenek-nenek buta juga ada. Mau remaja putri hamil yang tak jelas bapaknya juga banyak. Lebih baik nangis di jalan, daripada nangis di rumah. Home sweet home, peduli amat sama yang di jalanan.

Jika industri nyerempet birokrasi itu hal biasa di Amerika Serikat sampai pecah Perang Irak. Halo minyak, halo Texiraque (Texas dan Irak). Di sini malah sopan. Ada yayasan pemberdayaan anak (nitip uang kampanye ya?), ada juga pembangunan infrastruktur ICT (pakai software saya doang ya?), ada juga anthurium yang dibuat berharga seperti lukisan Monet (mau cuci uang ya, jangan pakai Rinso dong, kuno!) dan semua itu dilakukan dengan sangat santun. Tak ada senjata tajam atau api yang digunakan dalam proses “persinggungan industri-birokrasi” di negeri ini.

Hari ini saya hanya punya waktu 5 menit untuk merenung.

Selesai.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 23, 2008 in public policy

 

USO, Postel dan ACeS


Hari ini sebuah babak baru kasus lelang (tender) dana layanan universal (universal service obligations, USO) di Indonesia dimulai. Mari hormati proses hukum yang sedang berjalan, tapi apakah yang sesungguhnya terjadi?

USO: Konsepsi Global

Universal service obligations (USO) atau kewajiban layanan universal adalah kewajiban pemain industri telekomunikasi untuk menyediakan jasa telepon tetap bagi setiap orang dengan harga yang terjangkau. Dana layanan universal adalah satu bentuk kebijakan publik untuk pemerataan pembangunan infrastruktur. Dana atau funding ini biasanya dikutip dari semua operator telekomunikasi yang beroperasi di satu negara. Dana ini kemudian menjadi modal untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah yang tidak memiliki skala ekonomi tinggi. Untuk membiayai daerah yang tidak menarik bagi bisnis ini, biasanya Pemerintah menyertakan paket insentif bagi siapapun yang berani membangun dengan dana ini.

Pemilihan diktum ‘layanan universal’ (bukan layanan general/umum ataupun layanan publik) mungkin dimaksud untuk konsepsi lebih luas. Ada standardisasi dan parameter yang terukur yang menyertai layanan ini. Yang terpenting, konsepsi universal ini telah disepakati oleh regulator telekomunikasi dunia melalui ITU. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi adalah leading sector yang mewakili Indonesia di ITU.

ITU atau International Telecommunications Union sebagai wadah regulator dunia bekerja sama dengan satu badan di bawah Worldbank, Infodev, menyusun ICT Regulation Toolkit. Salah satu modul utamanya adalah untuk mengatur sektor telekomunikasi khususnya tentang Universal Access dan Universal Service Funding.

Kasus USO di Indonesia

Berbekal dana trilyunan rupiah ini yang dikutip sebagai kewajiban seluruh operator telekomunikasi di Indonesia, Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi operator lokal untuk membangun infrastruktur di pedesaan atau daerah terpencil.

Indonesia raya adalah negara dengan 17 ribu pulau dengan kepadatan penduduk yang beragam serta kesulitan lansekap untuk menancapkan tiang atau menggali kabel yang berbeda pula. Tidak semua operator telepon komersial berani membangun di daerah terpencil. Untuk itu, sebagai satu “barang” yang sulit dijual tapi HARUS dijual, Pemerintah harus menyelenggarakan sebuah lelang terbuka untuk pemain lokal. Dari sekian banyak peminat lelang, tahun lalu akhirnya tersaring dua operator yang berani membangun infrastruktur ini dengan nilai Rp 5 trilyun (Telkom) dan Rp 1,5 trilyun (ACeS). Di tengah proses lelang, Postel memutuskan pembatalan lelang karena ada persyaratan baru yang tidak dipenuhi oleh kedua peserta lelang ini (klik sini untuk berita pembatalan lelang atau tender USO ini oleh Postel). Atas putusan Postel ini, ACeS menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.

Hari ini gugatan ACeS terhadap Pemerintah cq Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) atas proses lelang telah mendapat putusan dari PTUN yaitu: pembatalan putusan Postel tahun lalu yang telah menggagalkan proses lelang di tengah jalan (klik sini untuk berita tentang putusan PTUN). Selanjutnya, Postel akan melakukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

Sesungguhnya, pengujian di tingkat PTUN terhadap putusan Postel ini adalah mekanisme untuk menguji peraturan atau putusan pemerintah apakah ia “taat asas, maksud, dan tujuan dari peraturan/putusan itu”. Jika kemudian Postel melakukan banding terhadap putusan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), ada hal kedua (setelah asas/maksud/tujuan tersebut) yang harus dikaji di tingkat PT TUN ini yaitu prosedur. Untuk desain lelang yang diterapkan sebuah lembaga pemerintahan, tentunya prosedur lelang atau mekanisme lelang memiliki asas-asas penyelenggaraan yang baik: good governance.

Desain Lelang: Antara Teori dan Kenyataan

Desain lelang adalah unik, terkadang malah ‘menjebak’ jika tidak bisa membaca dalam kerangka pemikiran yang luas. Pasar lelang sama seperti bentuk pasar lain: ada pembeli dan ada penjual. Bedanya, diperlukan sebuah proses dialog antara desainer lelang (seller) dan peminat desain itu (buyer) untuk merancang sebuah mekanisme dan hasil lelang yang diinginkan. Ada aturan main khusus yang harus disepakati, yang mungkin berubah dari waktu ke waktu untuk tujuan lelang yang optimal.

Desain lelang ini biasanya menekankan pada pengaturan khusus karena terbentur pada, misalnya, ketersediaan barang terbatas atau barang tidak terlalu menarik dijual tapi harus dijual untuk kepentingan publik. Untuk itu, sang penjual harus merancang sebuah desain lelang yang memiliki insentif besar bagi pembelinya. Satu hal yang harus diingat adalah keterbatasan barang biasanya urusan desainer lelang komersial, dan barang tidak menarik dijual adalah urusan desainer lelang publik. Rumah Lelang Christie’s atau e-bay memiliki konsep komersial tinggi, sedangkan lelang USO (universal service obligations) adalah kewajiban pemerintah.

Pertanyaan klasik tentang sebuah pembuatan desain lelang adalah:

  • Apakah desain lelang yang dibuat itu merupakan desain lelang yang transparan?
  • Adakah konspirasi antar-pemain? Atau konspirasi pemain dan pembuat desain lelang?

Desain lelang adalah sebuah desain dengan dasar pemikiran kompetisi antar-pemain. Desain dibuat untuk mencegah perilaku yang kolusif, predatorial ataupun menghambat pemain lain masuk (Klemperer, 2006). Dari pemikiran ini, dan dengan mencermati dari teori permainan, sebuah desain lelang bisa dijelaskan, dihitung dan dibedakan antara desain yang kolusif atau tidak (klik sini untuk membaca tulisan Paul Klemperer, pdf file, 88 Kb).

Ada beberapa mekanisme lelang: seperti English auction, Chinese auction, Dutch auction, sealed-bid first-price auction, sealed-bid second-price auction, dan all-pay auction (sumber: Wikipedia). Sealed bid adalah mekanisme lelang Postel untuk kasus ini. Sealed bid (atau lelang dengan nilai tertutup dalam amplop) diawali dengan pembukaan lelang oleh Postel tanpa memberitahu angka atau nilai atas pembangunan infrastruktur. Postel hanya memberikan informasi titik-titik daerah tujuan dengan disertai insentif untuk peminat lelang (frekuensi WiMax dan seterusnya). Untuk itu setiap proposal (dan amplop nilai) harus memenuhi standar dan persyaratan teknis yang dibuat oleh Postel. Dengan standar teknis yang diwajibkan di daerah yang dimaksud, sang peminat lelang lalu menghitung semua untuk diajukan ke Postel. Saat amplop semua peminat lelang dibuka, seharusnya nilai terendah satu pihak menjadi pemikiran utama untuk memenangkan lelang. Yang terjadi tahun lalu setelah semua amplop dibuka adalah: pembatalan karena ada persyaratan baru yang tak dipenuhi oleh Telkom ataupun ACeS. Sayangnya detail ini tidak terungkap dalam pemberitaan di media massa kita.

Di saat dunia hari ini dipusingkan oleh kecepatan tingkat inovasi, atau konsepsi network neutrality, atau perlu tidaknya mengatur paket (bundling) high-speed internet dengan layanan teleponi standar, pemerintah kita terjebak pada benang kusut yang dibuatnya sendiri.

 
 

Negosiasi Kopi


Setiap hari pasti kita bertemu dengan proses negosiasi. Kita ke pasar, kita menawar tukang sayur. Kita bertemu dengan bawahan, pastikan mereka mengerjakan tugas yang berkualitas (dan penuhi tuntutan mereka jika perlu). Kita bertemu dengan kawan untuk nonton bioskop, tentu ada kompromi tempat atau waktu main.

Sedikit tips untuk negosiasi. Silakan dibaca (atau dilaksanakan) sambil ngopi-ngopi.

1. Persiapan: Identifikasi keinginan Anda. Pahami secara detail.

2. Pembukaan: Utarakan keinginan secara singkat. Dengarkan pendapat mereka dengan jeli.

3. Argumentasi: Dukung keinginan Anda. Cari tahu lebih banyak keinginan mereka

4. Eksplorasi: Cari titik tengah untuk saling mengerti. Terbuka untuk segala kemungkinan.

5. Sinyal: Indikasikan kesiapan untuk bekerja sama

6. Kesimpulan: Mulailah dengan kata sepakat, atau atur pertemuan lanjutan.

7. Penutup: Rangkum dan tersenyum.

8. Pertahankan: Pastikan bahwa pertemuan yang telah disepakati segera diwujudkan.

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Mei 21, 2008 in business, tips

 

Etika Seorang Profesor IPB


Iklan Tiga Roda.

Menggelitik, mengapa? Karena inilah iklan “obat” yang bukan obat untuk manusia: obat nyamuk. Bukan obat untuk menyembuhkan nyamuk, tapi untuk mengusir nyamuk. Bukan racun nyamuk, tapi obat.

Kesemrawutan istilah ini juga mengakar-urat ke instansi yang menangani pengaturan “si obat” ini. Tadinya saya berpikir, “Oh ini urusan Badan POM,” karena ada aturan main berjudul: Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 386/Men.Kes/SK/IV/1994 tentang Pedoman Periklanan: Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Makanan-Minuman (klik sini).

Saya salah.

Ternyata ada satu badan khusus yang menangani “si obat” ini, yaitu satu badan bekerja di bawah Departemen Pertanian yang disahkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 342/Kpts/OT.160/9/2005 tentang Komisi Pestisida (klik sini). Salah satu tugasnya adalah melakukan evaluasi terhadap pestisida yang telah terdaftar dan memperoleh izin. Catatan: yang diatur sepertinya hanya registrasi pemain, bukan perilaku pemain, atau bahkan iklan dari produk pemain, apalagi bintang iklannya!

Lalu di mana pengaturan dan etika iklan obat nyamuk dan etika profesi dokter dalam iklan? Setahu saya sudah ada etika profesi dokter dalam mengiklankan obat. Maaf, obat untuk manusia bukan obat nyamuk. Setahu saya juga perihal “dokter dan iklan” memang diatur khusus baik dalam bentuk regulasi pemerintah atau etika asosiasi macam Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I). Sayangnya, regulasi produk obat nyamuk ternyata “beda loket” sehingga ada celah kekosongan hukum. Etika profesi akhirnya bisa menari luwes di antara celah hukum ini.

Kesimpulan awal saya malam ini:

  1. Karena seorang profesor kedokteran hewan disumpah di bawah bendera Departemen Kesehatan;
  2. Peredaran obat nyamuk ada di bawah pengawasan Departemen Pertanian;
  3. Jadi sah saja IPB menjual tokoh akademisnya atau bahkan namanya untuk sebuah produk komersial yang bukan obat untuk manusia?

Sayang, di kala institusi pendidikan di negeri ini diharapkan lebih banyak melakukan 3P (pendidikan, pengabdian, dan penelitian) lebih kompetitif, IPB malah melakukan satu hal yang kurang etis.

Being a part in a commercial advertisement is totally a cheap way for a professor. There are other elegant ways for a big institution to gain donor for 3P, Sir.

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Mei 19, 2008 in advertisement, business, etika profesi, iklan, IPB