RSS

Arsip Bulanan: Juni 2009

Open Govt & Social Media


Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 24, 2009 in public policy

 

Saya Bermimpi GKJ Menjadi Pusat Pentas Seni Budaya Indonesia


Sebulan terakhir ini, di Gedung Kesenian Jakarta diselenggarakan “Jakarta Arts Festival” dalam rangka ulang tahun Kota Jakarta. Saya mengajak anak saya (kelas 1 SD) melihat pentas drama romans tragis Soppeng-Luwu “We Sangiang I Mangkawani”. Drama ini hanya dipentaskan malam ini dan esok malam, Selasa, 23 Juni 2009.

Satu jam pertunjukan berjalan sang bocah sudah tertidur, tapi yang penting ia bertanya “Apa itu siri, Bu?” dan “Bajunya kayak yang pernah Ibu pakai ya…”. Ada antusiasme dari sang bocah melihat warna-warni nusantara yang tak bisa dilihat di buku pelajarannya.

Saya membayangkan acara seni budaya ini dibuat reguler tiap malam; yah, mirip Broadway. Bayangkan juga cerita-cerita klasik daerah seluruh Indonesia dipentaskan bergiliran di Gedung GKJ yang magis anggun itu. Mulai drama musikal hingga tragis pun. Sebagai fasilitas penunjang, banyak hotel di dekat situ disiapkan hanya untuk wisatawan yang khusus menonton. Ditambah lagi jika Pasar Baru yang berada di seberangnya diremajakan dengan standar internasional. Jika hari ini sekitar GKJ masih terlihat rusuh dan kotor, beruntung sebenarnya akses ke GKJ dari bandara itu lewat Kemayoran sangat nikmat: puluhan kilometer jalan hanya melalui satu lampu merah Gunung Sahari. Tak usah berbondong-bondong staf Depbudpar RI ke luar negeri untuk promosi. Lebih baik mengundang wisatawan asing ke Indonesia, devisa dapat, Indonesia makin terkenal dengan kekayaan budayanya.

Ah, itu cuma mimpi. Semoga KPU menganggap penting pernyataan para capres terhadap perkembangan dan pelestarian seni budaya di Indonesia. Mudah-mudahan debat capres yang akan datang juga menyentuh hal paling mendasar dari kita berbangsa, yang membedakan kita dengan negara lain di dunia. Semoga…

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Juni 23, 2009 in arts, Bugis, business, culture, drama, government failure, Luwu, Soppeng, tragic

 

Buku-buku yang Dianggap Berbahaya?


Saya merasa sedih jika ada buku yang dianggap membahayakan kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, koruptor kakap kabur dan tak diurus serius? Jujur nih, mana sih yang lebih berbahaya?

http://indonesiabuku.com/?p=627

Paradigma sejarah yang dibuat penguasa suatu masa sudah saatnya ditinggalkan. Nukilan sejarah menceritakan bagaimana dan siapa yang melakukan perubahan terhadap jalannya pemerintahan, jalannya hidup berbangsa.

Demikian dikatakan Amelia Day kepada Indonesia Buku menanggapi upaya Kejaksaan Agung yang sedang meng-clearing house-kan beberapa buku yang dianggap “membahayakan” paham kenegaraan dan meresahkan masyarakat.

Menurutnya, sejarah tidak lahir di ruang vakum atau steril, dengan banyaknya kejadian di luar ruang itu yang dapat mempengaruhi, selain juga banyaknya kejadian yang tak bisa diungkap total karena keterbatasan ruang dan waktu dari setiap orang.

Sebagai contoh, seorang Soekarno duduk sendirian (berdua, bertiga?) di kamar menulis sebuah surat penting dan kemudian surat itu hilang, tak ada orang lain yang tahu. Kalaupun ada yang mengaku tahu, harus ditanya lagi, “Mana surat itu?” Dan seterusnya, dan seterusnya… karena telah terjadi informasi asimetri yang harus digali terus dari berbagai sudut.

“Saya hanya penikmat sejarah, dan saya tak bisa memprediksi arah tujuan dari “pemeriksaan” Kejaksaan RI terhadap lima buku (dan mungkin akan banyak buku-buku lain di masa datang). Di satu saat kelak buku-buku ini dilarang beredar, saya akan mencoba profesi baru sebagai penulis. Kira-kira buku saya akan berjudul begini: “Indonesia Memasuki Zaman Prasejarah”,” kata Amelia.

Bagi Amelia, sembari mengutip slogan CNN, “History in The Making”, hari ini siapapun bisa membuat sejarah, memperkaya dan menyempurnakan setiap kejadian penting. Peristiwa dukungan masyarakat terhadap Prita versus arogansi kekuasaan adalah contoh semua orang bisa membuat dan menjaga “sejarah” di titik kebenaran paling tinggi. Arus informasi antara kejadian sesungguhnya dengan “berita yang saya dengar” tak lagi kaku diikat ruang dan waktu.

“Bebaskan setiap orang berkreasi, berpendapat dan menjawab pendapat orang lain… inlah kisah sejarah yang paling bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Periode 2003-2007.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 19, 2009 in public policy

 

Copynorms v. Copyright Law: Profit Dispute, Locally and Universally


catatan: Mbak Ria Pascucci mendorong saya menulis ini untuk gobble up and down… your wish is my command *bow*

: – )))

… for a brief moment in the early 1990s, the entertainment industry expressed optimism that it could beat the copyright piracy problem of piracy as several countries known for piracy agreed to enforce intellectual property laws more strictly in exchange for trade concessions. Of course, those hopes were quickly dashed … Virtually overnight, a vast group of people—hundreds of millions—acquired the means to violate copyright law easily and conveniently. Just as important, they wanted to do so. Manifestly, people desire entertainment; presumably, they desire free entertainment even more. There was little in the experience of the average person to dissuade her from using file-sharing to fulfill this desire. (Copynorms, Schultz, 2006).

Hingga akhir tahun 2006 USPTO, lembaga negara di Amerika Serikat yang bertanggung-jawab atas domain kerja “patent – trademark”, masih berupaya menggalang upaya persuasi ke sekretariat ASEAN. Waktu itu, dikumpulkan seluruh regulator negara-negara ASEAN untuk sebuah diskusi anti-pembajakan sinyal televisi satelit. Mungkin seperti acara di PBB, peserta dan pembicara sama-sama gagap dalam berbahasa Inggris, apalagi tak ada penerjemah disiapkan panitia untuk diskusi satu hari di Bangkok ini. Mulai dari ESPN hingga pengacara hak cipta dan perdagangan dari negeri industri kreatif ditampilkan. Sepulang dari sana, mungkin yang terjadi hingga detik ini adalah “business as usual”, alias bajak ya bajak saja.

Bulan lalu, masih seputar pembajakan sinyal TV yang disalurkan via satelit, ada tekanan lagi dari industri TV Asia Pasifik ke negara-negara yang belum kuat penegakan hukum di bidang hak cipta seperti Indonesia ini. Tekanan itu disampaikan ke pemain industri besar yang berkedudukan di Jakarta kemudian juga tiba di kantor birokrat Depkominfo. Keluarlah ancaman “sweeping” operator TV berlangganan di daerah (baca beritanya lengkap dengan data “pembajak” itu di sini).

Yang dilakukan oleh operator di luar Jakarta ini, sebagian besar terpusat di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi yang notabene ‘blankspot’, ditengarai sebagai pelanggaran hukum. Mereka menikmati uang dari penayangan ESPN, HBO dan saluran TV lain yang hanya bisa disaksikan jika kita membayar sejumlah uang berlangganan. Yang dilakukan oleh operator ini awalnya adalah tindakan menyelamatkan diri dari ‘blank spot’ (survivor of blank spot) untuk rumahnya sendiri yang kemudian meluas ke lingkungan sekitar.

Apa kemudian yang membedakan operator TV lokal ini dengan Youtube atau Napster? Operator TV lokal ini melakukannya untuk menghasilkan uang. Ada seribu pelanggan membayar Rp 30 ribu per bulan untuk menonton 40 saluran TV (free to air atau berlangganan). Sang operator mendapatkan (gross) Rp 30.000.000,- dengan hanya membayar berlangganan salah satu operator berlisensi resmi (Telkomvision, Indovision, Astro Malaysia, dll.) dan berlangganan sebagai individu, bukan korporasi. Jika korporasi ia harus menjadi ‘downline’ dari salah satu operator berlisensi itu.

Sedangkan Youtube (dan sesungguhnya Napster, sebelum ia dibeli oleh UMI/Universal Music International) adalah ‘operator’ tayangan klip audio visual bajakan juga. Hanya Youtube tidak mengambil profit dari tayangan ini, tapi dari iklan (product placement) yang menyusup di video itu, atau dengan cara ‘tradisional’ Google AdSense (Youtube adalah milik Google sejak 2006). Profit tidak dihasilkan dari “penjualan” tayangan, tapi penjualan iklan yang ada di setiap halaman posting video tertentu. Masalahnya tayangannya hanya klip (potongan) dan terkadang telah di-remix. Sehingga yang terjadi adalah audio X digunakan untuk visual Y dari sebuah tayangan auvi Y, misalnya, yang kemudian dianggap sebagai bentuk kreativitas. Pencipta video remix ini, atau siapapun yang mengunggah/upload video itu, tidak mendapatkan profit. Google tidak bisa digugat, karena ia bukan operator yang mengunggah atau menggubah video itu. Ia hanya berperan ibarat pemberi lapak kosong yang telah ditempeli merek Coca Cola hingga Warung Tegal Sudimampir (saking localised-nya Google AdSense itu). Google memberikan lapak itu secara gratis!

Itu logika yang dibangun, dan kian banyak situs seperti Youtube yang tak hanya video-base, tapi juga text-base (DocStoc) dan audio-base (Imeem). Semua bisa diunduh/download lewat pintu belakang. Pintu belakang atau back door ini bukan ciptaan Youtube, DocStoc atau Imeem. Semakin banyak pula anggota jejaring sosial seperti Facebook atau komunitas mailing list tertentu yang saling bertukar file pdf, MP3 dan MPEG4. Atau hanya pranala/link dari situs yang memiliki file ini.  Di saat operator TV berlangganan lokal yang mendapatkan margin profit dari berlangganan sebagai individu, masyarakat dunia yang sudah terhubung via internet telah mencapai 1,3 milyar! Dengan operator TV berlangganan sejumlah 695 (bahkan lebih) tersebar di titik-titik yang tak memiliki infrastruktur transportasi yang baik, pemerintah pusat tentu tak memiliki dana dan aparat cukup dalam menindak ini secara sistematis.

Akan menjadi mahal juga bagi Amerika Serikat atau Uni Eropa membuat standar hukum hak cipta tanpa memperhatikan norma setempat; apalagi tayangan utuh sebuah film yang baru main di bioskop bisa didapat secara gratis melalui back door tadi. Saatnya korporasi besar dunia — dan perangkat hukum di dua polar industri kreatif dunia — memikirkan model bisnis yang lebih fleksibel, dengan tentunya memperhatikan norma-norma yang berlaku di tiap negara. There is always room to squeeze “this” in, try the Google way.

ASEAN-USPTO2

 

UU ITE untuk Cybercrime atau Cyberphobia?


Beberapa kegiatan di internet yang merugikan orang lain, bisa ditempatkan dalam kategori sebagai berikut:

  • invasive internaut (pencuri bandwidth, hot link)
  • cyberspace hacktivism (hacker dan cracker)
  • flaming & cyberlibel (pencemaran nama baik)
  • cyberexploitation (bisa termasuk menjajakan pekerja seksual anak/remaja)
  • cybersquatting (menggunakan nama terkenal untuk membeli domain dan logo lalu dijual ke pemilik nama terkenal ini, individu atau perusahaan)
  • cybercrime (money laundering, drug traffiking, credit card fraud)
  • cybersex (mulai dari eksploitasi hubungan vulgar, foto digital dan video bugil hingga sexual harassment, pedofilia)
  • e-espionage, cyberterorrism & cyberwarfare (isu yang terkait isu geopolitik, antar-negara)

Kasus Prita Mulyasari vs Omni Internasional Alam Sutera Tangerang menjadi sebuah titik perenungan bagi kita semua, bagi rakyat dan pemerintah. Sebuah pasal dalam peraturan perundangan seharusnya dibuat untuk sebuah keteraturan, dengan pertimbangan kemaslahatan semua orang. Ditilik dari hal administratif,  sebuah pasal di UU ITE yang menuntut rujukan PP (peraturan pemerintah, aturan lebih lanjut dari sebuah undang-undang) tak boleh digunakan oleh aparat kepolisian dan kejaksaan untuk menggugat saat PP-nya belum keluar.

Kejadian Prita menjadi semacam peringatan bagi semua orang tentang ringkihnya hak rakyat atau  hak pasien yang telah dilindungi peraturan perundangan. Ketakutan sebuah korporasi besar seperti RS Omni Internasional akan sebuah surat elektronik pribadi kemudian membuat manajemen di sana kalap: menggugat mantan pasiennya tersebut. Omni juga memamerkan ototnya ke keluarga pasien yang telah meninggal (baca beritanya di sini).

Kepolisian dan kejaksaan telah menjebloskan seorang ibu dengan dasar peraturan yang secara administratif (PP-nya belum keluar). Menilik dari asas dan manfaat UU ITE sendiri, selayaknya aparat menindak pelanggar aturan yang memanfaatkan email itu untuk kepentingan/keuntungan pribadi atau korporasi pesaing atau untuk menjatuhkan Omni secara sistematis.

Pada akhirnya kita semua menyaksikan adegan beberapa babak dengan pemain utama Omni bak raksasa yang ketakutan terhadap semut. Hingga minggu lalu Omni tetap menyatakan tak akan mencabut gugatan kecuali Prita mengaku salah. Apakah UU ITE dibuat untuk melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan seperti yang terdapat di atas? Ataukah dibuat untuk melindungi korporasi yang merasa terhina dan ketakutan karena email komplain? Lucu, pengacara Heribertus Hartojo mengangkat formulir aduan sebagai alat mengadu di saat citra Omni Internasional sudah rata dengan tanah.

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Juni 6, 2009 in health, malpraktek, undang-undang

 

Prita, People Power & International Title of Bullshit


Apa yang terjadi terhadap Mbak Prita kita mungkin akan mengalaminya. Saya pernah mengalaminya, dalam stadium yang masih rendah. Ditakuti-takuti air ketuban kering, anak pertama saya harus lahir dengan jalan saya harus dioperasi sectio; dan kedua, dan ketiga. Melahirkan dalam jarak yang dekat serta kelahiran pertama sudah melalui cesar meninggalkan risiko bagi saya jika anak kedua dan ketiga lahir normal.

Saya masih beruntung memiliki kerabat dokter spesialis yang mampu saya jadikan second opinion. Saat tahu saya telah ditakut-takuti agar saya mau menjalani bedah cesar, dan kemudian anak saya waktu bayi harus bolak-balik rawat inap di rumah sakit yang sama, saya pindah ke rumah sakit lain yang lebih bisa dipercaya: RSCM. Dengan gejala sakit yang sama, saya hanya membayar obat Rp 11 ribu, dan saya diusir pulang oleh Prof Agus Firman saat saya meminta anak saya dirawat inap karena panas tinggi.

a well informed 050609

Sejak menjadi ‘langganan’ RSCM, saya tak perlu lagi takut dibohongi. Saya tak perlu lagi mengeluarkan uang ekstra untuk hal tak penting. Saya adalah bagian dari piramida di tengah. Bagian paling atas, mereka sudah terbang ke Singapura atau Australia. Bagian paling bawah tentu tak punya uang untuk kesehatan. “Sudah bagus bisa makan hari ini, mau pakai dokter yang mahal? Minum jamu atau kerokan juga sembuh,” mungkin ini yang ada di dalam benak mereka.

Saya juga beruntung bisa mendapatkan informasi sebelum mendatangi dokter. Thanx to internet, banyak hal bisa saya print sebelum bertemu dan bertanya ini-itu ke sang dokter. Hanya saja, banyak dari lapisan piramida tengah ini yang tak tahu hal paling mendasar saat menghadapi dokter: mereka punya hak sebagai pasien untuk bertanya. Banyak dari kerabat saya yang pasrah harus membayar puluhan juta untuk alat dan obat yang sebetulnya tak mereka perlukan. Adik ipar saya bahkan harus merelakan kehilangan jabang bayinya setelah 11 tahun tak memiliki anak. Telah seminggu ia dirawat inap hanya untuk mendengarkan putusan dokter bahwa  ususnya harus dipotong karena sudah tak buang air satu minggu!

Dari kejadian hiruk-pikuk seminggu terakhir di media massa, termasuk blog dan facebook, ada pelajaran penting bagi kita semua. Posting di internet telah menunjukkan people power yang harus diperhitungkan dalam bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, informasi perihal hak pasien dan pembelajaran tentang hukum mengalir tanpa pemaksaan ke dalam benak setiap warga negara. Kita menjadi lebih mawas diri jika harus bertemu dengan dokter dan berurusan dengan rumah sakit.

Beruntung saya ke RSCM, sebuah rumah sakit umum pusat nasional, yang dokter-dokternya menjelaskan hasil lab ke saya seperti dosen mengajari mahasiswanya. Oh ya, rumah sakit tempat saya dan ipar saya dioperasi itu juga memiliki titel ‘internasional’.