RSS

Arsip Bulanan: Agustus 2012

Kementerian Kelautan dan Perikanan


A public man must never forget that he loses his usefulness when he as an individual, rather than his policy, becomes the issue.  –Richard M. Nixon, Presiden Amerika Serikat ke-37

“Kepemimpinan” adalah satu kata yang bermain dua kolam sekaligus. Seorang pemimpin harus bertarung dengan kepentingan “invisible hand” para penggiat partai politik. Di lain kolam, ia harus bisa membersihkan dan memberdayakan institusinya. Yang terakhir ini, dia harus menjadi administrator yang andal untuk kepentingan rakyat, bukan petarung politik yang terkadang menjadi high cost bagi rakyat.

Dalam waktu singkat, Fadel Muhammad menjabat dan meninggalkan sisa kerapian administratif di institusi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Rencana Strategis 2010-2014 (Renstra) adalah satu contoh arahan saat Fadel menjabat menteri di kementerian ini. Sebagai titik awal kerja, Renstra ini adalah wajib dibuat oleh setiap kementerian dan lembaga pemerintah di negeri ini. Kementerian dan lembaga (K/L) juga wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja institusi pemerintah (LAKIP) karena K/L tak boleh bekerja setahun itu hanya menghabiskan anggaran (output) bukan dampak kerja atau kinerja (outcome). Institusi pemerintah yang bekerja atas uang rakyat (input) hari ini memang wajib memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan pajak rakyat.

Reformasi birokrasi di KKP sudah berjalan baik, walau memang masih belum maksimal. Beberapa program mikro telah dilaksanakan dengan beberapa catatan: masih perlu standardisasi atas SOP (standard operating procedures) untuk maksimisasi pelayanan publik. Saya menikmati diskusi dengan jajaran di kementerian ini. Yang pasti visi dan misi KKP sesuai dengan jati diri bangsa ini sejak dulu: bangsa bahari.

KKP memiliki pemangku kepentingan yang terfokus: pemilik kapal nelayan kecil hingga besar serta perusahaan pengolahan hasil laut.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan adalah
penerimaan dari:
a. Pungutan perikanan;
b. Jasa pelabuhan perikanan;
c. Jasa pengujian mutu hasil perikanan;
d. Jasa pengembangan penangkapan ikan;
e. Jasa balai dan loka budidaya perikanan;
f. Jasa karantina ikan;
g. Jasa pendidikan dan latihan; dan
h. Jasa penyewaan fasilitas.

KKP adalah kementerian yang menerima pemasukan negara bukan pajak, dengan para “wajib bayar” sebagai berikut:

  1. Perusahaan perikanan Indonesia yang memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP), Surat Penangkapan Ikan (SPI), Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk melakukan kegiatan usaha perikanan.
  2. Perusahaan perikanan asing yang memperoleh Surat Penangkapan Ikan (SPI) untuk melakukan penangkapan ikan di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

KKP terdiri atas 5 (lima) direktorat jenderal dan 2 (dua) badan setingkat eselon satu. Satu catatan saya adalah Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil. Satu program kerjanya adalah mendata kekayaan biota laut, termasuk yang nyaris punah. Permasalahan muncul mengingat data ini masuk dalam data konservasi Kementerian Kehutanan.

Overlapping ini telah disepakati di tingkat menteri hingga ke pejabat eselon satunya. Sayangnya, data biota langka ini tak juga di-share ke KKP. Apapun pekerjaan untuk memajukan sebuah institusi, apalagi institusi yang mengurus kemaslahatan rakyat, data yang akurat menjadi bagian penting sebelum melaksanakan pekerjaannya.

Secara umum, KKP adalah kementerian yang siap memasuki era global fisheries yang memasuki krisis cukup memprihatinkan.

———————————

DISCLAIMER: Tulisan ini adalah pendapat pribadi yang tidak mencerminkan pendapat institusi apapun tempat saya mengabdi; dan tulisan ini adalah bagian kelima dari 23 kementerian dan lembaga yang saya kunjungi di tahun ini.

 
 

Tag: ,

Kementerian Pemuda dan Olahraga


Pemberitaan di media massa selama ini tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga selama ini sedikit bernada “miring”. Di hari saya datang ke kantor ini dan bertemu segenap jajarannya, saya baru yakin akan pemberitaan itu. Kekacauan memang terjadi di kantor Menteri Andi Mallarangeng (baca “e” pepet, bukan “e” jenis taling). Kepemimpinan adalah faktor utama dari sebuah organisasi sehat. Jika seorang pemimpin telah “disibukkan dengan urusan non-administratif” kementeriannya, yakinlah main chores tak akan terpenuhi.

Rudy Hartono

Ibarat sebuah mesin elektronik yang membutuhkan manual untuk mengoperasikannya, sebuah organisasi wajib memiliki rencana strategis (“renstra”) agar seluruh jajarannya dapat bekerja sesuai prosedur demi mencapai tujuan yang tertulis (baca: disepakati) di dalamnya. Apa yang terjadi di Kementerian Pemuda dan Olahraga ini adalah ketiadaan arahan dari pemimpinnya. Renstra yang ada di kementerian ini (klik sini, pdf) hanya menjadi patokan anggaran (baca: menghabiskan anggaran atau “hanya output”) tanpa sasaran lebih luas lagi (baca: “outcome”).

Program kerja yang sesungguhnya, seharusnya kembali ke masyarakat, baik profesional kegiatan pemuda dan olahraga ataupun masyarakat dalam arti luas (sebagai pemangku kepentingan kementerian ini), hanya menjadi program “menghabiskan anggaran”. Kalaupun ada (bahkan diharapkan bisa menjadi menjadi ikon program utama kementerian ini) proyek ini terkena imbas “bocor KKN”. Misalnya, ya seperti Proyek Hambalang itu.

Dari segelintir kementerian dan lembaga yang saya datangi, mungkin hanya satu kementerian ini yang hanya merasa seperti “event organizer” yang hip-hip hura-hura dari satu tempat olahraga ke tempat lainnya tanpa perlu memikirkan prestasi global. Pemimpinnya tak pernah melihat bahwa dirinya adalah pengemban tugas mulia membangun dunia pemuda dan olahraga, tentunya dengan memakai uang pajak saya. Sudah benar waktu itu Gus Dur melikuidasinya

———————————

DISCLAIMER: Tulisan ini adalah pendapat pribadi yang tidak mencerminkan pendapat institusi apapun tempat saya mengabdi; dan tulisan ini adalah bagian keempat dari 23 kementerian dan lembaga yang saya kunjungi di tahun ini.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 20, 2012 in bureaucracy

 

Tag: ,

Kementerian Pekerjaan Umum


Salah satu kementerian yang juga “panik” menjelang dan pada saat Hari Raya Idul Fitri adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Secara a kasat mata, walau keduanya berhubungan dengan inftrastruktur, perbedaan Kementerian Perhubungan (Kemhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemPU) adalah alat transportasi (bus, kapal, kereta api, kapal terbang) dengan fasilitas terkait (seperti jalan raya, jalan tol, dan jembatan). KemPU juga wajib membangun infrastruktur lain terkait sumber daya air (irigasi) dan permukiman.. Kementerian ini jug mendukung pembangtang unan infrastruktur ekonomi kreatif, seperti yang yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (klik sini, pdf). Satu-satunya perizinan yang dikeluarkan kementerian ini adalah untuk jasa konstruksi asing, karena selebihnya KemPU hanya membangun infrastruktur. Perizinan ini  didasari atas Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (klik sini, pdf).

Terkait dengan pembangunan infrastruktur terkait fasilitas masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini, KemU telah menerapkan quickwins, atau pelaksanaan perbaikan sistem dan mekanisme kerja atau produk utama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan peran, tupoksi dan karakteristik  masing-masing. Nilai tambah perbaikan sistem dan mekanisme kerja KemPU adalah penerapan layanan preservasi jalan terukur, dengan target kinerja layanan penambalan lubang jalan paling lama 5 (lima) hari di ruas jalan nasional non-tol Cikampek hingga Semarang, khususnya jalur Pantura Jawa.

koran-jakarta.com

Kenyamanan para pemudik ke arah timur Pulau Jawa terasa menyenangkan, sampai pada saat rush atau pemberangkatan banyak kendaraan pada waktu bersamaan di H-2 dan H-1. Jalanan tak ada yang berlubang, namun kendaraan yang lewat di satu periode itu melampaui kapasitas jalan. Kemacetan terutama terjadi di loket tol atau di persimpangan jalan.

Kemententerian ini juga memiliki situs internet yang informatif, walau terkadang ada beberapa hal yang tak mudah diakses, seperti “peta tematik” untuk menggambarkan jenis dan lokasi infrastruktur, baik yang telah ada ataupun yang masih rencana (klik sini, html). “Kenikmatan” melihat infrastruktur yang ada di seluruh Indonesia tak terlalu terasa mengingat masih terbatasnya informasi yang ada di situs KemPU ini.

Untuk bagian Biro Hukum kementerian ini, terdapat informasi arsip mulai dari  produk hukum hingga monograf dan makalah. Sayangnya file pdf yang datanya ada di situs (secara terbuka) itu tak disampaikan, sehingga saya harus mencarinya via Google, misalnya dengan kata kunci “RTR Kementerian Pekerjaan Umum pdf” dan barulah keluar Rencana Tata Ruang kementerian ini (klik sinipdf).

Baiklah, secara umum pemangku kepentingan kementerian ini adalah masyarakat pengguna jalan, jembatan, permukiman dan seterusnya. Secara khusus, pemangku kepentingannya adalah orang seperti saya, yang ingin mengetahui perkembangan pembangunan di seluruh Indonesia. Tujuan saya lebih ke perihal khusus, seperti pengajaran dan penelitian di kampus. Untuk itu, pembangunan yang menjadi prioritas adalah untuk masyarakat umum, sehingga KemPU wajib mendapatkan masukan kepuasan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur ini, mulai dari Sabang hingga Merauke. KemPU juga wajib memberikan informasi secara mudah untuk hal-hal terkait penelitian pelayanan publik atau kebijakan publik.

Mekanisme pencatatan kepuasan pemangku kepentingan sepertinya belum diterapkan secara sistematis oleh kementerian ini. Survei kepuasan pemangku kepentingan menjadi penting agar kementerian ini dapat mengerti apakah quickwins seperti “Perbaikan 5 Hari” itu benar-benar yang dibutuhkan masyarakat. Mengetahui “nilai masyarakat” atau public value yang dinamis di era tanpa batas ruang dan waktu ini menjadi penting bagi pejabat publik. Satu hal penting terkait dengan mekanisme pencatatan kepuasan pemangku kepentingan ini adalah bagaimana adaptasi mind set & culture set bagi sang pejabat publik bahwa mereka hari ini adalah birokrasi yang melayani.

———————————

DISCLAIMER: Tulisan ini adalah pendapat pribadi yang tidak mencerminkan pendapat institusi apapun tempat saya mengabdi; dan tulisan ini adalah bagian ketiga dari 23 kementerian dan lembaga yang saya kunjungi di tahun ini.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 19, 2012 in reform

 

Tag: , , ,

Kementerian Perhubungan


Menjadi ujung tombak sektor transportasi di dalam negeri setiap saat, terutama di saat hari raya atau libur panjang, Kementerian Perhubungan tak serta-merta belajar efisien melayani publik. Memang ada satu dokumen publik yang saya sukai dari kantor kementerian ini: Informasi Geospasial Transportasi yang termutakhir, namun dalam struktur organisasi tak ada unit kerja khusus untuk penanganan layanan publik (baca: pengguna transportasi). Secara makro, salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) kantor Pak Menteri E.E. Mangindaan ini adalah masyarakat dalam arti luas. Pada saat saya dan kawan-kawan dari Universitas Indonesia melaksanakan verifikasi lapangan minggu lalu, kementerian ini sedang membuka loket sementara “Mudik Sepeda Motor Gratis” di lobi kantornya. Yang dilayani adalah masyarakat luas, siapapun yang ingin pulang kampung di Hari Raya dengan menitipkan sepeda motornya karena motor diangkut dengan kapal laut milik TNI AL. Pemilik motor bisa naik kereta atau kapal laut atas tanggungan pemerintah, alias gratis.

Pemangku kepentingan lainnya adalah industri dan asosiasinya. Pemangku kepentingan ketiga adalah profesional di sektor ini, seperti masinis kereta api dan nakhoda kapal laut, yang wajib mendaftar untuk mendapatkan Sertifikat Awak Kereta Api atau Buku Pelaut. Contoh konkret dari dua tipe pemangku kepentingan ini adalah mulai awak kerja sektor transportasi (supir bus, masinis, atau mualim) hingga pemilik alat transportasinya (industri atau asosiasi terkait seperti pemilik bus dan Kopaja).

Ketiga tipe pemangku kepentingan ini belum teridentifikasi oleh Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi. Pusat Kajian ini merupakan unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, dengan alasan bahwa “identifikasi pemangku kepentingan” belum dilakukan. Sayang sekali. Jika tidak mengenal siapa yang harus dilayani, bagaimana menangani pelayanannya? Apalagi jika ingin melayani secara total? Alasan kedua, tugas kementerian ini tak hanya “melayani” tapi juga “membangun infrastruktur”.

Catatan lain tentang kantor kementerian ini adalah perihal tata laksana untuk melayani publik yang juga belum selesai dirancang. Kalaupun ada, format alur proses bisnis belum sesuai pakem yang telah ditentukan.

Secara umum Kementerian Perhubungan telah berbenah diri sampai sejauh “mengenal reformasi birokrasi”. Tak terlihat kekompakan seluruh jajaran untuk menjalankannya secara serius. “Birokrasi yang melayani”, siapapun pemangku kepentingannya, harus menjadi motto kementerian atau lembaga pemerintahan di negeri ini, dan harus juga menjadi motto Kementerian Perhubungan.

———————————

DISCLAIMER: Tulisan ini adalah pendapat pribadi yang tidak mencerminkan pendapat institusi apapun tempat saya mengabdi; dan tulisan ini adalah bagian kedua dari 23 kementerian dan lembaga yang saya kunjungi di tahun ini.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 17, 2012 in public policy

 

Tag: ,

Kementerian Lingkungan Hidup


Mitos pemerintah yang efisien hari ini terjawab sudah. Masuk ke dalam satu sistem yang tak dibangun baru tentu berbeda dengan sistem yang muncul tiba-tiba karena keputusan politik. Menulis ulang tugas pokok fungsi (tupoksi) yang menyesuaikan tuntutan jaman adalah menulis di atas kertas penuh coretan.

Image

Pemangku kepentingan (stakeholder) Kementerian Lingkungan Hidup adalah sektor industri yang memerlukan dipantau pembuangan limbahnya atau dijaga kelestarian alam tempat pemain sektor industri itu berusaha. Masyarakat secara luas adalah mereka yang bisa terkena dampak pencemaran lingkungan jika tidak dipantau kegiatannya oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Kementerian ini lahir dari “desakan” dunia internasional. Indonesia adalah negara dengan hutan tropis terbesar kedua dunia, sehingga banyak negara di dunia khawatir jika hutan ini gundul atau tercemar. Perdagangan internasional yang tumbuh positif di akhir 1970-an membuat negara-negara tetangga pun mendesak Indonesia mengawasi lingkungannya. Kementerian yang mengawasi ini pun lahir tahun 1978 dengan nama “Departemen Lingkungan Hidup dan Pengawasan Pembangunan” yang dipimpin Emil Salim. Sejarah ringkas berdirinya kementerian ini bisa diuunduh di sini.

Industri pertambangan dan pabrik segala sektor memerlukan ijin usaha hingga ijin AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan). Sebelum mendapatkan ijin, sebuah perusahaan harus memasukkan berbagai persyaratan serta wajib menjalani analisis teknis oleh pakar lingkungan hidup. Klik sini untuk layanan terpadu di kantor Kementerian Lingkungan Hidup.

Banyak hal yang kemudian bisa dipelajari dari kunjungan verifikasi lapangan ke Kementerian Lingkungan Hidup kemarin, Senin, 6 Agustus 2012. I’ve really learned so much about the system, once I got into the system. 

———————————

DISCLAIMER: Tulisan ini adalah pendapat pribadi yang tidak mencerminkan pendapat institusi apapun tempat saya mengabdi; dan tulisan ini adalah bagian pertama dari 23 kementerian dan lembaga yang saya kunjungi di tahun ini.

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 7, 2012 in public policy

 

Tag: , ,

Masih dapat kelas Bisnis dan Industri TV


Hmmm… harus ada terobosan. Ada usulan?

klik sini ke Slideshare

<div style=”margin-bottom:5px”> <strong> <a href=”http://www.slideshare.net/AHD/intro-kelas-bimtv-2011&#8243; title=”Intro Kelas BIMTV 2011″ target=”_blank”>Intro Kelas BIMTV 2011</a> </strong> from <strong><a href=”http://www.slideshare.net/AHD&#8221; target=”_blank”>Amelia Day</a></strong> </div>

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 1, 2012 in public policy