Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Inilah kementerian paling “basah” karena menyedot 20% anggaran negara yang mencapai Rp 1200 T itu. Kementerian ini baru saja ditambahkan direktorat jenderal baru: Kebudayaan. Di era Kabinet Gotong Royong Jilid 1, kementerian ini hanya berjudul “Kementerian Pendidikan Nasional“. Di Jilid 2, Dirjen Kebudayaan digeser dari Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Kementerian Pariwisata pun sekarang berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bagian kreatif ini ada geseran dari Kementerian Perdagangan, yang memiliki program sempalan “ekonomi kreatif”.

Kementerian ini melayani publik dengan rentang pemangku kepentingan yang cukup luas: mulai dari kementerian dan lembaga lain yang menggunakan fasilitas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), hingga tenaga pendidik dan peserta didik dari jenjang pendidikan usia dini, dasar, menengah hingga pendidikan tinggi.Dirjen Kebudayaam sebagai entitas baru dalam kementerian ini masih dalam proses restrukturisasi konseptual, mengingat “Kebudayaan” yang dimaksud harus memilik dimensi “pendidikan”, dan bukan kebudayaan dalam pemikiran “pariwisata”

Lebih lanjut, salah satu program yang menjadi unggulan kementerian ini adalah Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas), yang merupakan jaringan intranet kementerian ini namun secara online dan realtime menghubungkan nyaris seluruh titik sekolah di Indonesia. Jardiknas ini memantau progres pembangunan atau renovasi sekolah hingga pelaksanaan satuan pendidikan.

jardiknaspkl.wordpress.com

Keunggulan lain dari kementerian ini adalah pelbagai layanan unit kerja mereka yang sudah berbasis web, apakah interaktif langsung (seperti Rumah Belajar dan Penyetaraan Ijazah), ataukah masih hanya murni html (seperti Badan Bahasa). Mengingat tugas pokok fungsi setiap unit kerja di kementerian ini adalah khusus, sistem layanan berbasis web ini memiliki keunggulan masing-masing. Saya melihat, setidaknya progres yang cukup menarik dari kementerian ini, terlepas dari segala macam gunjingan di media. Semoga program kerja berbasis web lainnya tak melambat atau bahkan terhenti, mengingat reformasi birokrasi adalah akselerasi perubahan yang konsisten untuk perbaikan. Dan saya pun tahu kemana larinya uang pajak saya…

—————————————————————

DISCLAIMER: Tulisan ini adalah pendapat pribadi yang tidak mencerminkan pendapat institusi apapun tempat saya mengabdi; dan tulisan ini adalah bagian keenam dari 23 kementerian dan lembaga yang saya kunjungi di tahun ini.