Capres Peduli Reformasi Birokrasi

“Reformasi birokrasi adalah Jokowi.” Kalimat ini diucapkan seorang sahabat di salah satu rapat kementerian, setahun lalu. Hari ini, Jokowi maju untuk calon presiden Republik Indonesia. Hitung cepat (quick count) menunjukkan PDI-P yang mengusung Jokowi melesat meninggalkan partai politik lain. Selain PDI-P, yang masuk peringkat 3 besar adalah Partai Golkar dan Partai Gerindra. Menarik…

Kira-kira nanti ada 3 (tiga) pasang capres-cawapres, kalau melihat konstelasi pemenang suara pemilu legislatif hari ini. Siapapun, saya tak ingin berspekulasi di sini, karena sesungguhnya siapapun itu sudah wajib menjalankan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dengan kabinet yang bersih dan bekerja.

Wajib hukumnya psangan capres–cawapres ini bersih dan bekerja. Karena siapapun capres-cawapresnya, kalau masih punya agenda utang perusahaannya atau menggelembungkan parpolnya, rakyat Indonesia akan memasuki 5 tahun yang suram lagi.

Baiklah, ada RPJP.

Baiklah, harus bersih.

Lalu, bagaimana profil birokrasi hari ini? Sudah siap? HARUS SIAP! Karena Jokowi, salah satu contoh yang disebut ‘reformis’ tadi, mempunyai prioritas kerja di detik pertama ia menjadi Gubernur DKI Jakarta: mereformasi jajaran birokrasi DKI Jakarta.

SBY sebenarnya telah menandatangani Perpres 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.Ada tahapan untuk mereformasi jajaran birokrasi ini, dengan 3 indikator utama keberhasilannya: 1) pemerintah bersih bebas & KKN, 2) kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, 2) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dari ketiga indikator keberhasilan reformasi birokrasi ini ada beberapa hal yang perlu dipahami lebih mendalam:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan dua indikator utama: IPK (Indeks Persepsi Korupsi) yang disurvei Transparency International, dan Opini BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dengan indikator: Integritas Pelayanan Publik yang disurvei KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan Peningkatan Kemudahan Berusaha atau Doing Business Index yang disurvei oleh The World Bank.
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator: Indeks Efektivitas Pemerintahan atau World Governance Index yang diselenggarakan The World Bank,serta jumlah instansi pemerintah yang akuntabel berdasarkan hasil LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan) yang dinilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Apa yang telah dihasilkan sepanjang 2010-2014? Mungkin baru output (dokumen hasil kegiatan birokrasi), namun belum sepenuhnya mencapai outcome & impact (umpan balik atas hasil dan dampak) atas kegiatan birokrasi, apapun sektornya. Penguatan pengawasan juga belum terselenggara dengan ideal di beberapa kementerian dan lembaga (catatan pribadi selama menjadi anggota evaluator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di beberapa K/L selama periode 2012-2013).

Jadi, apa yang harus dilakukan capres dan cawapres yang akan datang? Harapannya memang seperti apa yang dilakukan Jokowi: melakukan gebrakan sistem terkait rekrutmen dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan. Ya, chicken or egg? Mau SDM aparaturnya bersih dulu baru diawasi, atau SDM diawasi dulu baru direkrut yang bersih?

Saya berharap, Jokowi effect itu harusnya ada di tingkat nasional. Amin…

*Catatan tambahan: TULISAN INI TIDAK DIBAYAR OLEH TIM SUKSES MANAPUN, paham?