Moratorium CPNS? Yaelah Bro…

(sila klik di sini untuk beritanya)

Pegawai negeri sipil (PNS) pensiun itu tidak dimoratorium, alias mau pensiun ya silakan saja. Pegawai baru yang dihentikan penerimaannya selama 5 tahun. Dampaknya apa? Ya ada beberapa kursi “jabatan” kosong. Dampak lainnya? Mungkin ada yang mencari jalan keluar dengan merekrut pegawai non struktural saja.

Tapi lihatlah bagaimana sehari setelah dilantik dan sertijab (serah terima jabatan), beberapa menteri membuat gebrakan langsung. Bu Menteri Susi mencanangkan jam masuk kantor 7 pagi agar pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa pulang cepat dan tidak terkena macet. Pak Menteri Jonan melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke pelosok gedung kantor Kementerian Perhubungan. Menteri Yuddy juga kemudian menyampaikan pesan Pak Wapres soal moratorium.

Sejujurnya, gebrakan-gebrakan ini cuma terjadi di segelintir kementerian. Beberapa lainnya entah tidak terliput media, mungkin juga karena sertijab langsung orientasi gamang dulu. Jika hanya 10% menteri Kabinet Kerja kita ini yang punya gebrakan yang membuat para pegawai kementerian kebat-kebit hatinya, bersyukurlah 90% kementerian lainnya. Persentase 10% ini mungkin juga mencerminkan pelaksanaan moratorium pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian. Beberapa menteri akan gerak cepat mengaudit organisasinya, dan sebagian santai-santai, bahkan “nyasar” macam menteri koordinator kita yang ini.

Di luar masalah kompetensi dan kemauan sang menteri, mari kita telisik juga skenario seperti apa yang akan terjadi di lapangan. Pastinya akan ada kekosongan jabatan, dan pastinya juga ada yang pekerjaan khusus dijalankan selama moratorium ini berlangsung: Audit Organisasi. Khusus audit organisasi ini, di Amerika Serikat ada badan khusus menanganinya, yaitu GAO, Government Accountability Office. GAO setiap periode melaporkan usulan baru atau progres usulan sebelumnya, terhadap organisasi setiap lembaga eksekutif di negeri itu.

Jika hari ini Kabinet Kerja akan melakukan audit organisasi, janganlah hanya urusan prosedural. Sesungguhnya setahun terakhir ini di jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan kajian-kajian terkait pelaksanaan audit organisasi ini. Pelaksanaannya? Mari kita tunggu..

Lihat laporan GAO atas performa setiap lembaga eksekutif di Amerika Serikat di sini. Mudah dimengerti dan dilaksanakan secara reguler… karena perubahan itu pasti datang, tapi progres adalah pilihan.