RSS

Arsip Bulanan: Desember 2014

Pemerintahan yang Ramping dan Luwes (Bersih-bersih Bagian 2)


Presiden bubarkan lagi 40 LNS (lembaga non struktural).

Genap nanti 50 dari 88 LNS yang ada di pemerintahan negeri ini yang akan dilikuidasi. Fungsi-fungsi yang “overlapped, misplaced, duplicated, fragmented” dari LNS yang ada ini akan direstrukturisasi atau dilebur ke dalam kementerian dan lembaga (K/L) yang ada.

Saya tidak menyangka pemerintahan Jokowi-JK hari ini bergerak demikian cepat dan tegas untuk membenahi negara ini. Beberapa bulan lalu saya membuat kajian “kagak penting” tentang struktur organisasi sebuah pemerintahan yang berangkat dari dokumen PBB (Persatuan Bangsa-bangsa) atau United Nations, khususnya dokumen ISICĀ (The International Standard Industrial Classification of All Economic Activities – Revision 4). Berangkat dari data awal bagaimana kegiatan ekonomi global itu diberi nomor, saya kemudian mengaitkan (connecting the dots) dengan lembaga-lembaga pemerintah yang seharusnya menjadi katalisator berbagai aspek ekonomi di negeri ini. Lembaga pemerintah ini bahkan termasuk turunannya, yaitu perusahaan plat merah atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Klik di sini untuk Kajian Reformasi Birokrasi yang saya tulis sebelum pemilihan presiden-wapres 2014 berlangsung. Klik di sini untuk data kementerian, lembaga dan BUMN yang dapat dikaji apakah terjadi “overlap-misplace-duplicate-fragment” dalam merumuskan dan mengeksekusi kebijakan.

Upaya bersih-bersih dengan menyesuaikan pada kondisi dan data global merupakan pikir yang harus diterapkan di setiap pengambil dan pelaksana kebijakan negeri ini. Saya yakin kita yang terbiasa bekerja dengan data global bisa “survive” dan terus maju.

gao

Disclaimer: Dokumen kajian saya jauh dari sempurna, mengingat hanya mengutip satu dua kelembagaan, dan tidak semua. All credits for today’s institutional restructurization policy are due to today’s government, of course! Proficiat, Jokowi-JK!

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 14, 2014 in jk, jokowi

 

Tag: , , , , , , , , ,

Pemerintahan yang Ramping dan Luwes = Selamatkan Uang Pajak Rakyat


Hari ini diumumkan “penarikan fungsi” dari beberapa lembaga non-struktural (LNS), yaitu:

1. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional;
2. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
3. Dewan Buku Nasional;
4. Komisi Hukum Nasional;
5. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional.
6. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan;
7. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
8. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia;
10. Dewan Gula Indonesia.

Kesepuluh fungsi LNS ini ditarik kembali ke dalam kementerian dan lembaga pemerintah struktural yang terkait, seperti Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, ke Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Alasan utama tindakan pemerintahan Jokowi hari ini memang dari kesepuluh LNS ini adalah organisasi gemuk dengan fungsi dan wewenang yang “overlapped” dengan satu atau beberapa kementerian dan lembaga struktural. Total ada 88 LNS di dalam pemerintah tingkat pusat ini, yang terkadang bisa memiliki fungsi tumpang tindih (overlapped), salah tempat (misplaced), ganda (duplicated), atau 10 fungsi yang seharusnya bisa jadi satu dipisah percuma (fragmented).

Saya telah merunut keseluruhan kementerian, lembaga pemerintah struktural, dan lembaga pemerintah non struktural dalam dokumen ini, yang dilengkapi dengan (perkiraan) peraturan perundang-undangan yang membentuknya baik berupa undang-undang, peraturan presiden, keputusan presiden, atau bahkan hanya peraturan menteri saja. File Terlampir: “overlap-misplace-duplicate-fragment”.

OVERLOAD GRAPHS-2OVERLOAD GRAPHS-1

Saya juga berharap analisis kelembagaan yang dikaji (Bahan Paparan Rakor 31 OKTOBER) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini bisa mendapatkan masukan “Sebuah Pola Pikir Super Keren”. Salah satu adalah bagaimana menganalisis restrukturisasi kelembagaan pemerintah, seperti yang dikaji United States of America Government Accountability Office ini. Mari kritisi LPNS (bahkan BUMN) yang membuat langkah kerja Kabinet Jokowi-JK berjalan lambat karena “gembrot” dan “kagak penting”.

Terima kasih, Pemerintahan Jokowi-JK. Terima kasih telah menerapkan cara berpikir sederhana untuk sebuah pengelolaan pemerintahan yang (memang mau) maju….

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 12, 2014 in accountability, government reform, jokowi, jokowitodo

 

Tag: , , , , , , , , ,