Pemerintahan yang Ramping dan Luwes (Bersih-bersih Bagian 2)

Presiden bubarkan lagi 40 LNS (lembaga non struktural).

Genap nanti 50 dari 88 LNS yang ada di pemerintahan negeri ini yang akan dilikuidasi. Fungsi-fungsi yang “overlapped, misplaced, duplicated, fragmented” dari LNS yang ada ini akan direstrukturisasi atau dilebur ke dalam kementerian dan lembaga (K/L) yang ada.

Saya tidak menyangka pemerintahan Jokowi-JK hari ini bergerak demikian cepat dan tegas untuk membenahi negara ini. Beberapa bulan lalu saya membuat kajian “kagak penting” tentang struktur organisasi sebuah pemerintahan yang berangkat dari dokumen PBB (Persatuan Bangsa-bangsa) atau United Nations, khususnya dokumen ISIC (The International Standard Industrial Classification of All Economic Activities – Revision 4). Berangkat dari data awal bagaimana kegiatan ekonomi global itu diberi nomor, saya kemudian mengaitkan (connecting the dots) dengan lembaga-lembaga pemerintah yang seharusnya menjadi katalisator berbagai aspek ekonomi di negeri ini. Lembaga pemerintah ini bahkan termasuk turunannya, yaitu perusahaan plat merah atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Klik di sini untuk Kajian Reformasi Birokrasi yang saya tulis sebelum pemilihan presiden-wapres 2014 berlangsung. Klik di sini untuk data kementerian, lembaga dan BUMN yang dapat dikaji apakah terjadi “overlap-misplace-duplicate-fragment” dalam merumuskan dan mengeksekusi kebijakan.

Upaya bersih-bersih dengan menyesuaikan pada kondisi dan data global merupakan pikir yang harus diterapkan di setiap pengambil dan pelaksana kebijakan negeri ini. Saya yakin kita yang terbiasa bekerja dengan data global bisa “survive” dan terus maju.

Disclaimer: Dokumen kajian saya jauh dari sempurna, mengingat hanya mengutip satu dua kelembagaan, dan tidak semua. All credits for today’s institutional restructurization policy are due to today’s government, of course! Proficiat, Jokowi-JK!