RSS

Badan Ekonomi Kreatif: The Year of Living Dangerously

28 Jun

Om Triawan Munaf bukan Mel Gibson. Ia juga tak sedang main film, tapi justru akan mengurus film dan segala aset intangible yang dibuat dan dimiliki bangsa ini. Perlindungan dan optimalisasi hak cipta dan hak distribusi dari produk-produk budaya populer kita itu memang masih acak-adut. Ada 14 subsektor kreatif lainnya selain film yang harus dipikirkan Om Triawan Munaf hari ini hingga akhir 2019. Catatan khusus, ini yang dimaksud adalah film yang diputar pertama kali di bioskop, sebuah model bisnis satu dekade lalu yang masih berlaku hari ini. #OOT, film adalah produk budaya populer berbentuk audio visual yang 1) diproduksi banyak orang, 2) memiliki hak cipta, 3) memilik hak distribusi, 4) diputar di bioskop sebelum ditayang di TV terestrial atau berbayar, 5) dan bisa diputar sampai seribu tahun lagi macam animasi hitam putih-nya “Mickey Mouse & The Steamboat”. Model bisnis film layar lebar berhenti di definisi “film adalah produk budaya populer berbentuk audio visual” saja; karena nomor 1) sampai 4) itu hari ini didobrak diacak-adut oleh digitalisasi dan “Youtube rules”. Diproduksi bisa satu orang saja, diciptakan dan didistribusikan suka-suka, serta bisa diputar ribuan kali di home theater dengan mega super duper surround sound blaster!

Belum masuk ke esensi kebijakan publik bagi 15 subsektor kreatif, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang dipimpin Om Triawan Munaf hari ini harus pusing membangun institusi Bekraf yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 6 Tahun 2015, dan kemudian direvisi dngan Perpres Nomor 72 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Nanti akan ada Keppres khusus untuk Hak Keuangan setiap pejabat Bekraf.

Selanjutnya akan ada Peraturan dan Keputusan Kepala Bekraf untuk menjangkau daerah-daerah yang SKPD-nya belum memiliki nomenklatur “Pariwisata” dan/atau “Ekonomi Kreatif”. Tricky, karena di dalam Perpres 72/2015 hanya disebutkan satu pasal koordinasi dengan pemerintah daerah: “f. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait…”. Hal ini dikaitkan dengan tugas Bekraf: “Badan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Presiden, dengan fungsi Bekraf adalah merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif.” Kenapa tricky? Karena belum pernah ada sejarahnya sebuah instansi setingkat “badan” itu memiliki kewenangan kebijakan di daerah.

Selain dipertimbangkan tugas fungsi sebuah “badan” dalam ketatanegaraan kita, wajib juga dikaji peran Bekraf yang unik. Pembentukan Bekraf diatur terpisah atau independen (bukan struktural kementerian) karena diasumsikan bisa lebih leluasa dalam melaksanakan kebijakan sektor ekonomi kreatif. Mari tarik lagi ke hal yang lebih mendasar. Bahwa Peran Bekraf sebagai sebuah badan regulasi (yang akan memberikan pedoman regulasi pada tingkat daerah) pada dasarnya adalah perlindungan dan promosi (to protect and promote) para pemangku kepentingan yaitu para pegiat kreatif di 15 subsektor itu. Dari peran dasar itulah, dilihat lagi bagaimana pernikahan antara “struktural” dan “fungsional” ini. Ada baiknya dibuatkan matriks untuk struktural yang terpisah dengan fungsional. Setiap pokok matriks memiliki indikator yang bisa diukur: input-process-output-outcome-fallout.

metrics03

Struktural adalah kaitannya dengan PNS dan non-PNS, dan fungsional adalah terkait substansi ekonomi kreatif. Jika Om Triawan Munaf bisa mengkaji struktur organisasi yang masih baru ini untuk “fungsi-fungsi ekraf” dengan berbagai skenario, termasuk kelak jika berhubungan dangan SKPD di daerah, yakinlah penulisan draft Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif akan dapat dituntaskan. Pelaksanaannya akan sangat membumi dan berdaya-dampak (outcome-impact) tinggi. Di era Otonomi Daerah sekarang, semuanya tergantung pimpinan daerah yang keren untuk jalankan program-program keren. Ya, macam Pak Anas Banyuwangi dan Kang Emil Bandung gitulah…

Content always follows structure, Sir. Birokrasi itu bekerja khas (dan terkesan lambat), sehingga dampak dari setiap kebijakan itu memang tak akan langsung dinikmati pemangku kepentingan hari ini. Saya belajar dari pembentukan institusi KPI versus KPK, dan bagaimana penting sekali membangun rumah yang nyaman sebelum seluruh isi rumah berkegiatan dengan lebih produktif. Semoga ya Bekraf…

loop

Iklan
 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Juni 28, 2015 in public policy

 

Tag: , , , ,

2 responses to “Badan Ekonomi Kreatif: The Year of Living Dangerously

  1. Ariani

    Oktober 27, 2015 at 6:58 pm

    Selamat hari blogger dan kamu keren!! Pengen ngobrol nih

     
    • Mila

      Oktober 29, 2015 at 6:08 pm

      Kita sudah berteman di fesbuk kan ya?

       

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: