Bulan ini juga kantor pemerintah punya tenggat waktu untuk mengusulkan anggaran tahun depan. Lepas reses Lebaran, DPR wajib menyetujui total APBN 2016. Mau program multi-years atau cuma sekali, ya itu wajib dibuatkan semua kelengkapan, mulai kerangka acuan (pola berpikir) hingga detail pos anggarannya. Apa yang terjadi jika terlambat? Ya masih ada revisi.
Permasalahan yang muncul kemudian adalah keterlambatan penggunaannya di lapangan. Untuk beberapa daerah yang tanggap tentu beberapa programnya di semester pertama tahun ini ya aman-aman saja. Untuk beberapa daerah, terutama yang kepala daerahnya sedang atau pernah tersangkut masalah dengan KPK atau Kejaksaan Agung, tentu kehati-hatian kuasa pengguna anggarannya menjadi bumerang bagi pembangunan di daerah. Faktor G (government spending) dalam rumus makro ekonomi itu penting.
Yang harus jadi pertimbangannya kemudian adalah: bagaimana perencanaan program itu sudah sesuai, mulai dari RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Periode 2014-2019, hingga dokumen rencana strategis setiap kementerian dan lembaga. Siklus perencanaan ini sesungguhnya bukan sekonyong-konyong terjadi, tapi sudah merupakan hasil pemikiran dan pertimbangan pelaksanaan program tahun-tahun sebelumnya. Wajib lihat hasil LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), sebagai catatan pokok apa saja yang perlu diperhatikan dan diperbaiki. Hal ini juga terkait dengan target kinerja ke depan. Penting semua ini untuk meningkatkan peringkat Indonesia di mata dunia. Silakan tentukan prioritas program ya… spending to boost economy, that’s the spirit of contemporary public policies!
4l3h
public policy, media & me 