RSS

Arsip Kategori: advertising

Jangan Salahkan Bioskop


Industri media global sedang terguncang beberapa tahun terakhir ini. Penjualan hiburan audio (musik) atau audio video (film layar lebar dan tayangan televisi) menurun drastis serentak di berbagai belahan dunia. Semua content  dengan segala macam judul, durasi dan kualitas bisa dicari, diunduh, dan dibagikan dengan mudah dan dengan biaya nyaris Rp 0,- (inipun sudah menghitung listrik dan langganan Speedy). Terima kasih internet, terima kasih digitalisasi segalanya.

Mengambil salah satu isu tak kunjung rampung, saya memfokuskan pada industri film impor  di negeri ini yang masih berkutat soal “tidak bayar pajak” dan “embargo perfilman Amerika Serikat karena pajak dan retribusi naik”. Menyelesaikan masalah bioskop negeri ini seperti menegakkan benang basah. Tindakan monopoli mulai dari distribusi hingga eksibisi yang dilakukan Bioskop 21 tak bisa diselesaikan bahkan terkesan didukung penuh oleh pemerintah (baca: Kementerian Budaya dan Pariwisata). Industri film nasional menjadi korban yang terjepit antara pajak tinggi dan monopoli distribusi-eksibisi ini.

Sesungguhnya memang industri content (maaf saya tak temukan padanan katanya dalam bahasa Indonesia) ini sedang di titik turun dalam kurva belajar, kurva S. Belajarlah film hingga ke negeri China. Produser film di China, Hengdian Group bisa menggaet Warner Bros (USA) untuk membuat film kolosal Warlords yang tak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Distribusinya jelas: hanya untuk penggemar film yang mengerti bahasa Mandarin, atau kalaupun tidak bisa berbahasa Mandarin setidaknya menggemari Andy Lau atau Jet Li. Tentu saja Hengdian tak sendirian, karena pemerintah China mendukung penuh dengan mematok segala persyaratan jika Warner Bros hendak berbisnis di China: produksi wajib berbahasa Mandarin, Warner harus bermitra dengan pengusaha China yang wajib punya peran mayoritas, distribusi serentak ke pelosok China bahkan hingga bioskop independen, dan seterusnya. Karena box office itu diukur di minggu pertama peluncuran film kerjasama ini,  Warner menghitung risiko pembajakan. DVD aseli film tersebut muncul di minggu kedua, dengan harga murah. Dampaknya tak hanya masalah ekonomi bisnis, tapi juga penyebaran nilai budaya dan sosial negeri China; propaganda Pemerintah China tanpa harus menguras APBN-nya.

Lain lagi dengan industri musik global yang telah merapatkan langkahnya menghadapi derasnya digitalisasi (baca: pembajakan musik) hari ini. Universal, Sony Music dan EMI bergabung dan membentuk kanal Vevo di Youtube. Youtube adalah situs content aggregator milik Google yang konon membebaskan semua orang mengunggah dan mengunduh klip video terbaru penyanyi kesayangannya. Sebelumnya memang semua orang bisa mengunggah video ini, tapi mungkin kualitas audio atau videonya buruk. “Presentation, presentation, presentation!” ini adalah gimmick industri media, tak terkecuali musik. Daripada merusak citra sang penyanyi andalannya, Vevo kemudian dibuat untuk mendekatkan penggemar dan idolanya. Model bisnisnya tak lagi penjualan cakram digital atau RBT (ring back tone) tapi pada sponsorship dan iklan terselubung (built-in/product placement ads).

Lesson learned from industri musik global atau Hengdian Group ini adalah: industri film di Indonesia tak boleh mati mengurus masalah pajak saja. Atas pengalaman ini, seharusnya jalur distribusi seperti jaringan bioskop kita bisa turut belajar (learning curve, S-Curve). Sebelum menukik bangkrut, Bioskop 21 atau Bliztmegaplex, bisa memanfaatkan Youtube dengan lebih bijak lagi. Industri perfilman kita–mulai dari produksi, distribusi hingga eksibisi–harus mendapatkan proteksi pemerintah seperti Hengdian. Atau mau meniru industri musik global? Di mana para produser bergabung untuk mempromosikan dengan sponsorship besar (seperti video J-Lo di Youtube yang selalu bertaburan Swarovski, BMW atau minuman ringan segala macam). Nilai jual J-Lo (dan Pittbull) tetap tinggi sehingga karcis konser penyanyi andalan sang label musik dunia ini pasti bernilai tinggi pula. Ringkasnya, teknologi baru terus datang, dan model bisnis harus berubah agar entitas bisnis bisa tetap hidup.

Sayangnya, sekali lagi, industri film di sini masih dibesut isu pajak, apakah itu pengemplang pajak film impor ataupun ketidakadilan pajak/retribusi bagi film nasional. Pajak? Bahkan J-Lo pun bercerai dari Marc Anthony karena urusan uang pajak yang ditilep sang suami AKA manajernya sendiri. Where’s Gayus when we need him, huh?

 

Tag: , , , , ,

When in doubt, challenge the strategy, not the tactics


Malam ini saya belajar lagi dari blog Seth Godin (klik sini). Kalimat ini berlaku saat sebuah korporasi bingung menetapkan format iklan untuk sebuah kampanye. Skala mengkritisi brosur seperti yang disampaikan Seth Godin ini berlaku antara “great!” lalu “cuma ganti ukuran font…” hingga “untuk apa membuat brosur?”. Sejenak memang Seth Godin bisa memberikan pencerahan atas tindakan korporasi ini. Saya malah melihat “beyond advertising strategy” yang bernilai komersial. It is beyond that.

Terkadang kita melihat sebuah kampanye iklan itu dalam kerangka detail, hingga satu eksekutif bisa bertengkar hebat dengan eksekutif lain tanpa akhir. Saya pernah duduk di satu rapat yang cukup produktif menghasilkan detail kampanye iklan (waktu itu kami mau merumuskan tagline bagi Liputan 6 yang baru lahir).  Mbak Indrit, waktu itu direktur operasional, dengan cantik dan renyah mengarahkan kami memikirkan tagline itu. “Ayo kita urutkan bahasa Inggrisnya dulu, nanti kita cari bahasa Indonesia-nya”, keluar dari bibir Mbak Indrit yang lulusan Boston University itu. Dari arahan yang sangat sederhana itu, kami bisa menghasilkan tagline “Aktual, Tajam, Terpercaya” yang masih digunakan hingga hari ini, sudah lebih dari 16 tahun lamanya.

Disalib oleh Metro TV yang melulu menayang program berita, lalu hari ini oleh TVOne, SCTV kemudian harus berpikir ulang untuk mempertahankan program beritanya. Tak sekadar memindah jam tayang lebih awal atau mengganti setting studionya. Secara sederhana saya melihat persaingan news source dalam sebuah manajemen stasiun televisi (terutama yang memiliki tiang pemancar di banyak provinsi) ada dalam kajian kompetisi yang sehat:

1. Metro TV tak lagi memonopoli berita, walau telah mendominasi dengan berbagai format dan kerjasama. Satu rumor internal menyatakan program “Kick Andy” adalah program filantropis sang pemilik TV, karena terbukti setiap tayang program ini bleeding, tak bisa menghasilkan profit. Program pencitraan ini menjadi penting dipertahankan Metro TV agar tetap berdiri dengan tegak melawan head to head dengan TVOne.

2. Sejak berubah nama karena berubah kepemilikan (heck, another point to discuss later!), TVOne juga tak lagi berniat menjadi TV olahraga. Satu hal pasti, membeli hak siar Liga Inggris atau liga-liga terbaik dunia adalah mahal. Memproduksi berita, dengan kesiapan infrastruktur di setiap daerah, tentu lebih menguntungkan. Jika telah membuat format yang menarik perhatian, seperti Tina Talissa yang mengingatkan saya dengan gaya Ira Koesno waktu itu, TVOne kemudian mencuri porsi pemangsa berita di malam hari dari Metro TV.

3. Bagaimana dengan SCTV yang masih berkutat dengan “all-you-can-watch TV station”? Percayalah bahwa “Liputan 6” sudah menjadi merek sama kuatnya dengan “Headline News”, namun saya pribadi lebih menunggu update berita setiap jam dari Metro TV daripada sekadar duduk di sore hari menonton Liputan 6 secara penuh. Apakah SCTV akan mengubah strateginya, mengikuti dua TV berita di atas, ataukah akan membuat terobosan lain sebagai televisi dengan tayangan segala rupa?

Not so fast, kita lihat dulu beberapa latar belakang sebuah stasiun TV.

Kembali ke Seth Godin dan frasa yang dituturkan di artikelnya (lihat judul di atas), saya kemudian melihat bahwa ada beberapa hal jika ingin menilai stasiun televisi berita yang baik:

1. Skala ekonomi dan cakupan ekonomi dari pengumpulan dan pendistribusian berita yang bisa menekan biaya produksi di daerah-daerah hingga meningkatkan akses ke berita internasional;

2. Akses untuk manajemen berita yang lebih baik (dari luar negeri dan media lain) serta talenta terbaik (seperti jurnalis dan presenter andal);

3. Peningkatan akses ke modal asing untuk membantu alat perangkat pemberitaan tanpa mengganggu akses editorial;

4. Peningkatan akses ke teknologi pengumpulan, pendistribusian serta penyuntingan berita akurat dan cepat.

Dari sini, dan dari analisis kompetisi terhadap 2 stasiun televisi berita (lapis pertama untuk dikaji) dan ratusan televisi lokal-nasional lain (sebagai lapisan kedua yang dikaji) yang harus dilihat SCTV akan memberikan satu pandangan baru.

1. Jika ingin menjadi stasiun berita penuh nomor 3, SCTV harus berani menjadi nomor 3 dari televisi berita yang tak banyak dapat kue iklan gado-gado. Kelak stasiun TV akan mendapatkan banyak cipratan iklan kampanye partai atau kandidat presiden, tapi jika dibagi 3, akankah cukup untuk operasional sehari-hari?

2. Jika tetap ingin menjadi “all-you-can-watch TV station”, sepertinya SCTV juga harus mengembangkan merek “Liputan 6” dengan langkah lebih strategis lainnya. Sekarang program ini memang sudah masuk ke internet dan handphone masyarakat kita, yang saya pikir masih terbatas secara format dan akses. Apakah sudah dipikirkan pengembangan platform lain? Give you a hint: transmitted via satellite, dedicated 24 hours like Astro Awani, and free-to-air or placed in basic package… another platform, another resources for undecided voters?

Yeah right…

 

Iklan Ngawur


Satu catatan penting buat siapapun yang mau terjun ke dunia iklan: DETAIL. Pencitraan dalam sebuah tayangan iklan adalah segalanya. Konsep liar sekalipun kalau tak ditunjang dengan detail yang pas, tentunya akan membuat penonton TV di rumah mengernyitkan dahi, “Lah, wong bikin begini saja ngaco apalagi produknya!”. Contoh…

Citra lotion yang menampilan wanita bule menari-nari di depan pengemis dengan alat musik (Erhu, Banhu,  atau Gorhu tak ada di Indonesia karena khas milik etnis China), lalu banyak orang kemudian meletakkan mata uang Hongkong di wadah sang pengemis semberi si pengemis berkata, “Terima kasih.” Perlu dicatat juga: “Citra” adalah merek asli Indonesia yang sekarang sedang ekspansi ke “rasa China’ dan “rasa Jepang” (lihat Maudy sekarang memperkenalkan rumah cantik Citra dengan rasa baru ini. Ada yang kurang pas, baik iklannya bahkan konsepsi baru berbau oriental ini.

Ada beberapa iklan lain yang saya lihat beberapa hari terakhir ini agak ceroboh dengan detail. Bolehlah pengiklannya berargumen, “Loh, ini’kan iklan regional, kita dubbing saja karena produksinya di Thailand.” atau mungkin juga pengiklannya ceroboh dan tak peduli. Atau memang tenggat waktu yang kian mepet di jaman yang kian kompetitif ini. Apapun…

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 15, 2008 in advertising, business, kompetisi

 

Produk Iklan Langgar Etika?


Hari ini di halaman 14 Kompas diberitakan promosi doktor di Jurusan Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Disimpulkan oleh sang doktor baru Thomas Noach Peea itu begini, “Asosiasi [P3I] inilah yang nantinya memonitor praktik bisnis iklan dan memberi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkannya.”

Sebelumnya saya membaca tulisan Pak Budiarto Shambazy “Geleng dan Angguk Kepala” di halaman sebelumnya. Saya terbiasa membuka koran halaman 1, lalu halaman terakhir soal tokoh, kemudian membuka halaman dari belakang. Tidak penting tapi ini ritual saya setiap pagi membaca koran yang seharusnya disurvei sebuah media massa untuk penentuan prioritas isi. Penempatan isi media kemudian yang bisa mengarahkan para pengiklan membuat strategi pemasaran produk dan jasanya. Ini adalah proses satu nafas sejak saya membaca halaman 1 sebuah koran di pagi hari.

Membaca kolom Pak Baz itu saya ikut menggangguk dan menggeleng. Kembali saya bertanya, demokratisasi apa yang Indonesia anut? Demokratisasi asal cangkem saja? Lalu saya meloncat (quantum leap?), apakah memang program glontor S2 dan S3 di UI ini juga tidak menganut pakem “riset benar hingga ke titik permasalahan”?

ad-ethics4.jpg

Saya kemudian mengangguk. P3I sudah memiliki kode etik yang diperbaharui hampir tiga tahun lalu. Kebetulan saya bersama Bang Ade Armando dan Pak Victor Menayang pernah ikut urun rembug dalam proses revisi itu bersama P3I di era Pak RTS Masli. Permasalahan sesungguhnya bukanlah “tak ada penegakan sanksi” bagi pengiklan yang nakal. Permasalahannya adalah tak semua biro iklan di negeri ini adalah anggota P3I, dan tak semua yang beriklan itu melalui biro iklan (alias dari produsen kripik, misalnya, langsung ke rumah produksi untuk membuat materi iklan TV dan ke stasiun televisi untuk proses media buying). Jika anggota P3I diberi sanksi, mengapa yang bukan anggota tidak diberi sanksi? Di mana peran KPI dan Depkominfo? Riuh rendah ini membentuk kegagalan pasar yang kronis (baca: government failure).

Hal kedua membuat saya menggeleng kepala, yaitu masalah “melanggar etika” secara mendasar. Pak Peea menekankan masalah kejahatan simbolik. Secara pribadi malah berpikir etika media adalah given process in a society. Mau media panggung, koran ataupun internet (seperti blog saya ini), semua memiliki etika yang berproses. Nilai-nilai kebaikan universal tetap ada, dan nilai-nilai kejahatan (seperti korupsi yang membuat tulisan Pak Baz kian menggigit) juga tetap hidup. Keduanya tak bisa dilihat dalam dua nafas berbeda.

Selain itu, jika Pak Peea berpikir media dan produk turunannya sebagai sebuah proses kejahatan, lucunya Gereja Vatikan malah melihat “[viewing] the media as ‘gifts of God’ which, in accordance with his providential design, bring people together and ‘help them to cooperate with his plan for their salvation’.”

Sanksi terhadap iklan tak beretika sudah dijalankan bagi anggota P3I. Bahkan telah ada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang diwajibkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Telah lama ada tapi tak efisien atau tak terdengar fungsinya karena banyak hal. Masalahnya–mengutip gerutu Pak Baz pagi ini–penegak hukum negeri ini hanya mampu bilang, “Sabar saja dulu, besok saya berikan sanksi.” Besok itu berarti “hingga waktu tak terhingga”?