RSS

Arsip Kategori: asymetric information

Perlukah UU Penyiaran Dilebur dengan UU Telekomunikasi?


Jawabannya ada di pasal-pasal awal setiap undang-undang.

Secara normatif, mengatur penyiaran adalah mengatur perizinan yang terkait dengan kepemilikan dan isi siaran dari radio dan televisi tradisional. Secara normatif juga, undang-undang telekomunikasi mengatur alokasi frekuensi segala lapis hingga masalah teknologi telekomunikasi dan inovasinya yang bergerak sangat cepat. Saat membaca berita (klik sini) bahwa alasan peleburan kedua undang-undang ini adalah konvergensi digital, saya bergumam, “Kok naif amat ya?”

Jika alasan peleburan itu adalah banyaknya aturan di dalam kedua undang-undang itu tidak jalan, mungkin saya akan maklum. Karena:

  1. Aturan yang tidak jalan, atau ada aturan tapi tak ada “kelenjar keringat” (baca: “sanksi”) yang membuat jera para pelanggar aturan, bukankah lebih baik dibuat aturan baru yang lebih efisien? Untuk apa ada Perda 1 Tahun 1988 di DKI Jakarta kalau semua orang buang sampah di mana saja tak ada yang menindak?
  2. Isu-isu di seluruh pelosok negeri ini sejak Reformasi 1988 hingga hari ini masih sama:
    • tidak meratanya infrastruktur penyiaran atau telekomunikasi (hanya ada di daerah padat saja?)
    • isi siaran semakin tidak memperhatikan asas “kenyamanan semua orang menonton”
    • pengaturan perizinan belum satu atap, terkesan malah menjadi kian ruwet
    • regulator di daerah kian tak tahu bagaimana seharusnya mengatur daerahnya (karena banyak aturan yang saling tabrakan, seperti PP 38/2007 dengan UU 32/2004 dengan asas di atasnya lagi: otonomi daerah untuk kemaslahatan daerah)

Dengan segala keterbatasan saya tentang peraturan perundangan hingga tata negara, saya berandai-andai jika kedua undang-undang ini dilebur:

  1. Ada atau tak ada komisi baru yang mungkin bernama “Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Indonesia”, yang mungkin “melapor ke presiden via Departemen Kominfo”. Mungkin agak aneh, karena sebuah komisi bentukan undang-undang harus melapor ke sebuah departemen yang dibentuk oleh keppres? Untuk hierarki peraturan perundangan silakan baca Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.
  2. Regulasi semua akan tersentralisasi; semua dipantau lagi dari Jakarta dan semua pemain di industri ini harus melapor dan mengurus perizinan ke Jakarta lagi. A very high cost economy?
  3. Kalaupun ada badan tambahan untuk pengurusan di daerah, tentulah harus menunggu setahun dua untuk pengesahan lembaga dari Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (karena komisi ini ‘kan lapor ke Menteri Kominfo, bukan?)
  4. Jika lembaga yang mengatur tidak jelas bentuk dan fungsinya selama beberapa waktu, yang terjadi mungkin ada ketidakpastian hukum, atau lawlessness, atau masa vakuum lagi seperti saat UU Penyiaran 1997 direvisi menjadi UU Penyiaran 2002.
  5. Penyiaran yang punya dimensi teknis (frekuensi, kabel, satelit, teknologi HDTV, dst) dan dimensi non-teknis (isi siaran). Khusus non-teknis, tentu pengaturannya harus lepas dari kepentingan-kepentingan rejim yang ada. Kebebasan memperoleh dan mendistribusikan informasi dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, Pasal 28F. Kalau diatur oleh Pemerintah, apa kata dunia?

DE JA VU… kapan kita pernah belajar dari masa lalu sih?

 

USO, Postel dan ACeS


Hari ini sebuah babak baru kasus lelang (tender) dana layanan universal (universal service obligations, USO) di Indonesia dimulai. Mari hormati proses hukum yang sedang berjalan, tapi apakah yang sesungguhnya terjadi?

USO: Konsepsi Global

Universal service obligations (USO) atau kewajiban layanan universal adalah kewajiban pemain industri telekomunikasi untuk menyediakan jasa telepon tetap bagi setiap orang dengan harga yang terjangkau. Dana layanan universal adalah satu bentuk kebijakan publik untuk pemerataan pembangunan infrastruktur. Dana atau funding ini biasanya dikutip dari semua operator telekomunikasi yang beroperasi di satu negara. Dana ini kemudian menjadi modal untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah yang tidak memiliki skala ekonomi tinggi. Untuk membiayai daerah yang tidak menarik bagi bisnis ini, biasanya Pemerintah menyertakan paket insentif bagi siapapun yang berani membangun dengan dana ini.

Pemilihan diktum ‘layanan universal’ (bukan layanan general/umum ataupun layanan publik) mungkin dimaksud untuk konsepsi lebih luas. Ada standardisasi dan parameter yang terukur yang menyertai layanan ini. Yang terpenting, konsepsi universal ini telah disepakati oleh regulator telekomunikasi dunia melalui ITU. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi adalah leading sector yang mewakili Indonesia di ITU.

ITU atau International Telecommunications Union sebagai wadah regulator dunia bekerja sama dengan satu badan di bawah Worldbank, Infodev, menyusun ICT Regulation Toolkit. Salah satu modul utamanya adalah untuk mengatur sektor telekomunikasi khususnya tentang Universal Access dan Universal Service Funding.

Kasus USO di Indonesia

Berbekal dana trilyunan rupiah ini yang dikutip sebagai kewajiban seluruh operator telekomunikasi di Indonesia, Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi operator lokal untuk membangun infrastruktur di pedesaan atau daerah terpencil.

Indonesia raya adalah negara dengan 17 ribu pulau dengan kepadatan penduduk yang beragam serta kesulitan lansekap untuk menancapkan tiang atau menggali kabel yang berbeda pula. Tidak semua operator telepon komersial berani membangun di daerah terpencil. Untuk itu, sebagai satu “barang” yang sulit dijual tapi HARUS dijual, Pemerintah harus menyelenggarakan sebuah lelang terbuka untuk pemain lokal. Dari sekian banyak peminat lelang, tahun lalu akhirnya tersaring dua operator yang berani membangun infrastruktur ini dengan nilai Rp 5 trilyun (Telkom) dan Rp 1,5 trilyun (ACeS). Di tengah proses lelang, Postel memutuskan pembatalan lelang karena ada persyaratan baru yang tidak dipenuhi oleh kedua peserta lelang ini (klik sini untuk berita pembatalan lelang atau tender USO ini oleh Postel). Atas putusan Postel ini, ACeS menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.

Hari ini gugatan ACeS terhadap Pemerintah cq Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) atas proses lelang telah mendapat putusan dari PTUN yaitu: pembatalan putusan Postel tahun lalu yang telah menggagalkan proses lelang di tengah jalan (klik sini untuk berita tentang putusan PTUN). Selanjutnya, Postel akan melakukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

Sesungguhnya, pengujian di tingkat PTUN terhadap putusan Postel ini adalah mekanisme untuk menguji peraturan atau putusan pemerintah apakah ia “taat asas, maksud, dan tujuan dari peraturan/putusan itu”. Jika kemudian Postel melakukan banding terhadap putusan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), ada hal kedua (setelah asas/maksud/tujuan tersebut) yang harus dikaji di tingkat PT TUN ini yaitu prosedur. Untuk desain lelang yang diterapkan sebuah lembaga pemerintahan, tentunya prosedur lelang atau mekanisme lelang memiliki asas-asas penyelenggaraan yang baik: good governance.

Desain Lelang: Antara Teori dan Kenyataan

Desain lelang adalah unik, terkadang malah ‘menjebak’ jika tidak bisa membaca dalam kerangka pemikiran yang luas. Pasar lelang sama seperti bentuk pasar lain: ada pembeli dan ada penjual. Bedanya, diperlukan sebuah proses dialog antara desainer lelang (seller) dan peminat desain itu (buyer) untuk merancang sebuah mekanisme dan hasil lelang yang diinginkan. Ada aturan main khusus yang harus disepakati, yang mungkin berubah dari waktu ke waktu untuk tujuan lelang yang optimal.

Desain lelang ini biasanya menekankan pada pengaturan khusus karena terbentur pada, misalnya, ketersediaan barang terbatas atau barang tidak terlalu menarik dijual tapi harus dijual untuk kepentingan publik. Untuk itu, sang penjual harus merancang sebuah desain lelang yang memiliki insentif besar bagi pembelinya. Satu hal yang harus diingat adalah keterbatasan barang biasanya urusan desainer lelang komersial, dan barang tidak menarik dijual adalah urusan desainer lelang publik. Rumah Lelang Christie’s atau e-bay memiliki konsep komersial tinggi, sedangkan lelang USO (universal service obligations) adalah kewajiban pemerintah.

Pertanyaan klasik tentang sebuah pembuatan desain lelang adalah:

  • Apakah desain lelang yang dibuat itu merupakan desain lelang yang transparan?
  • Adakah konspirasi antar-pemain? Atau konspirasi pemain dan pembuat desain lelang?

Desain lelang adalah sebuah desain dengan dasar pemikiran kompetisi antar-pemain. Desain dibuat untuk mencegah perilaku yang kolusif, predatorial ataupun menghambat pemain lain masuk (Klemperer, 2006). Dari pemikiran ini, dan dengan mencermati dari teori permainan, sebuah desain lelang bisa dijelaskan, dihitung dan dibedakan antara desain yang kolusif atau tidak (klik sini untuk membaca tulisan Paul Klemperer, pdf file, 88 Kb).

Ada beberapa mekanisme lelang: seperti English auction, Chinese auction, Dutch auction, sealed-bid first-price auction, sealed-bid second-price auction, dan all-pay auction (sumber: Wikipedia). Sealed bid adalah mekanisme lelang Postel untuk kasus ini. Sealed bid (atau lelang dengan nilai tertutup dalam amplop) diawali dengan pembukaan lelang oleh Postel tanpa memberitahu angka atau nilai atas pembangunan infrastruktur. Postel hanya memberikan informasi titik-titik daerah tujuan dengan disertai insentif untuk peminat lelang (frekuensi WiMax dan seterusnya). Untuk itu setiap proposal (dan amplop nilai) harus memenuhi standar dan persyaratan teknis yang dibuat oleh Postel. Dengan standar teknis yang diwajibkan di daerah yang dimaksud, sang peminat lelang lalu menghitung semua untuk diajukan ke Postel. Saat amplop semua peminat lelang dibuka, seharusnya nilai terendah satu pihak menjadi pemikiran utama untuk memenangkan lelang. Yang terjadi tahun lalu setelah semua amplop dibuka adalah: pembatalan karena ada persyaratan baru yang tak dipenuhi oleh Telkom ataupun ACeS. Sayangnya detail ini tidak terungkap dalam pemberitaan di media massa kita.

Di saat dunia hari ini dipusingkan oleh kecepatan tingkat inovasi, atau konsepsi network neutrality, atau perlu tidaknya mengatur paket (bundling) high-speed internet dengan layanan teleponi standar, pemerintah kita terjebak pada benang kusut yang dibuatnya sendiri.

 
 

Tragedy of the Commons 2009: Expecting the Unexpected


Dasar dari teori permainan (game theory) adalah teori pengambilan keputusan dan pengukuran ‘balik modal’, permainan dan format strategis atau runut, pemolesan dalam skala Nash equilibrium versus hasil yang ada sekarang, informasi sempurna dan tidak sempurna, strategi gabungan, permainan berulang, permainan koperatif, dan permainan dengan informasi tidak sempurna. Aplikasi politis [yang mungkin bisa diterapkan dalam Pemilu 2009] adalah terkait model ruang dan waktu:

  • masalah barang publik (frekuensi penyiaran dan jalanan untuk menancapkan tiang kampanye)
  • gerakan kolektif (banyaknya partai bermain dalam waktu bersamaan)

Atau model revolusi dan transisi dengan:

  • desain institusional khusus
  • permainan pemilihan (voting)
  • penetapan agenda
  • aturan main untuk memilih secara strategis
  • koalisi parlemen
  • teori formasi kabinet

Satu hal yang mungkin juga harus dikalkulasi sejak awal adalah “the element of surprise” yang akan dibuat dalam bagan-bagan teori permainan dan desain kolusi.

Dalam sebuah sistem permainan, riak-riak kecil akan mendorong para pemain melakukan perubahan substantif yang bisa menjadi faktor kejutan dan bisa meyakinkan permainan diulang kembali. Masih ingat bagaimana proses Gus Dur ‘diangkat’ kemudian setelah terjadi riak-riak yang tak bisa dikendalikan Gus Dur lalu legislatif dengan mudahnya melakukan pengocokan ulang? Hitung-hitungan kekuatan ini harus dipetakan secara sistematis dengan menambahkan skenario-skenario yang menempatkan faktor kejutan yang bisa dikendalikan. Tanpa kejutan yang membangkitkan rasa waspada setiap pemain, sebuah permainan akan menjadi membosankan dan bisa diprediksi. Seperti menonton drama cengeng.

Di saat seperti sekarang ini, situasinya adalah banyak kandidat partai (exceeding supply) yang akan bertarung memperebutkan suara pemilih yang tak berkembang (stagnant to decreasing demand), ditambah dengan pemain-pemain besar mulai kekurangan suara; atau mungkin juga membengkaknya jumlah undecided voters karena banyak alasan (ketidakpastian kondisi perekonomian hingga kesalahan administratif di KPU). Di tengah situasi seperti ini, terjadilah tragedy of commons, atau kesulitan mengakses hak publik. Informasi asimetris adalah salah satu penyebab terjadinya masyarakat yang masuk dalam golongan undecided voters, atau bahkan mungkin pemilih yang salah pilih karena tak mendapatkan informasi selayaknya tentang seluruh kandidat secara berimbang. Siapa yang kuat membeli jam siaran di TV dan radio, silakan berhitung dengan lebih strategis.

 

Desain Lelang & Informasi Asimetris


Dari http://www.bisnis.com: “Kami sangat kaget terhadap penetapan Bakrie Telecom sebagai pemenang SLI, mengingat jaringan kami telah sangat siap untuk menyelenggarakannya,” ujar Presdir Excelcomindo Pratama Hasnul Suhaimi kepada Bisnis melalui layanan pesan singkat, kemarin. Dia menyayangkan jaringan dan infrastruktur yang sudah dibangun dan siap beroperasi dalam waktu tiga bulan ke depan untuk memberikan layanan sambungan langsung internasional (SLI) berkualitas tinggi dan dengan harga yang lebih murah tidak bisa bermanfaat secara optimum bagi masyarakat.

Filosofi lelang di antaranya adalah bahwa barang atau jasa yang ditawarkan menyangkut kepentingan publik luas. Selain itu barang atau jasa yang dilelang ditawar untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Klemperer (2004) menegaskan bahwa alasan utama penyelenggaraan lelang adalah “poor information about the right price, in which the winner of the first contract learns valuable information about how to bid in future, which makes entering to compete with him very dangerous”.

Informasi asimetris terjadi jika ada kolusi antar-penjual (bidder), atau antara penjual dan pembeli (bid-taker). Lelang, seperti prisoner’s dilemma, adalah “pertarungan mendapatkan informasi akurat” sebelum bertanding. Jika pencuri A mengetahui pencuri B akan mengaku mereka sama-sama mencuri, maka A sebaiknya tidak mengaku. Untuk itu hukuman hanya diberikan ke B. Jika dua-dua mengaku, keduanya akan kena hukuman. Jika dua-dua berkolusi untuk tidak mengaku, sebaliknya hukuman keduanya menjadi lebih ringan.

Kolusi, ataupun hingga keinginan untuk predatori (membunuh bid-taker lain) bahkan bisa terjadi antar-bid taker (A-B-C) untuk mematikan bid taker D. Bahkan kolusi juga bisa terjadi melalui sinyal komunikasi yang diberikan dengan melihat desain lelang (auction design) yang dibuat oleh bidder. Klemperer (2002) menunjuk bahwa kasus US West vs McLeod (desain lelang spektrum frekuensi di Minnesota dibuat sama di Iowa) adalah perilaku kolusi antar-bid taker yang difasilitasi desain lelang yang dibuat FCC.

Bagaimana jika kolusi terjadi antara bid taker dan bidder, dengan maksud membunuh kompetisi bid taker lain? Dengan melihat desain lelang yang dibuat, dimulai dari jumlah bid taker, “budget & time constraints”, kategori dan bobot dari setiap persyaratan, sebaiknya memang semua proyeksi dan proposal yang dibuat setiap bidder bisa dibuka dan diteliti untuk kepentingan usaha yang sehat. Dalam kasus XL vs Bakrie Telecom vs Dirjen Postel, otoritas pengawas persaingan usaha, dalam hal ini KPPU, selayaknya memutuskan dengan selalu memperhatikan filosofi, asas dan manfaat dari penyelenggaraan lelang ini sebelum mengupas desain lelang yang dianggap bermasalah. Jika ditemui masalah informasi asimetris yang disengaja oleh Postel, maka otoritas yang berwenang bukan lagi KPPU, tapi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk keputusan yang salah, atau KPK untuk tindakan yang berindikasi korupsi.