RSS

Arsip Kategori: bahasa

Bahasa Birokrat


09 Mei 2007 (klik sini untuk berita lengkap)

Ditjen Postel Mengucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Sofyan A. Djalil Serta Menyambut Selamat Datang dan Komited Sepenuhnya Dalam Mendukung Kepemimpinan Bapak Muhammad Nuh Sebagai Menteri Kominfo Yang Baru

04 September 2007 (klik sini untuk berita lengkap)

Penertiban Frekuensi Radio Bertujuan Meminimalisasi Kesimpang-siuran Penggunaan dan Kewenangan Pemberian Izin

Rabu, 23 Mei 2006, 11:51 WIB (klik sini untuk siaran pers lengkap)

Penyelenggaraan Lokakarya Nasional I
Pembinaan Ketahanan Masyarakat Pulau-pulau Terluar
Melalui
Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air
di KRI Tanjung Nusanive-973

Coba dikaji tiga judul berita tersebut di atas:

1. Penggantian menteri di sebuah cabang di dalam departemen pemerintahan; dengan penggunaan kata “komited” yang tak akan kita temui di kamus manapun di negeri ini (sebaiknya ditulis “committed”, yang berarti menetapkan diri atau terlibat)

2. Sebuah kalimat run-on atau tumpang-tindih kerap ditulis untuk mengaburkan makna, atau mungkin ditulis dengan tujuan yang tidak jelas subyek atau obyeknya. Jika ingin memutus menjadi dua frasa “Penggunaan” dan “Kewenangan Pemberian Izin”, jelas akan membingungkan banyak orang “menggunakan apa sehingga harus ditertibkan?”. Jika yang dimaksud adalah “Penggunanan Izin” dan “Kewenangan Pemberian Izin” seharusnya dituliskan “Penggunaan Izin dan Kewenangan Pemberian Izin”. Dua obyek yang berbeda:

– Penggunaan izin oleh pemain industri

– Kewenangan pemberian izin oleh regulator lain

Jadi yang mau ditertibkan adalah dua kelompok obyek berbeda. Pertanyaannya adalah, jika ingin menertibkan regulator, apakah mekanismenya hanya surat edaran instansi? Tidakkah ada semacam “badan arbitrase” atau koordinasi regulator yang lebih elegan?

3. Yang kerap terjadi dalam acara-acara resmi birokrasi, di pusat ataupun di daerah, adalah judul-judul seminar atau diskusi atau acara sosialisasi produk hukum/pemikiran eksekutif lainnya. Kembali terdapat run-on sentence di judul nomor 3 di atas. Asumsi saya, forum di atas tentu dihadiri para regulator yang terkait dengan urusan pulau terluar (bisa pemerintah daerah setempat, pemerintah pusat, tentara nasional, ataupun pemuka adat setempat). Topik untuk para regulator adalah “Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air” untuk meningkatkan ketahanan masyarakat di pulau terluar alias terpencil ini. Sekali lagi obyek dari acara seperti ini masih simpang-siur pula. Apakah regulatornya? Ataukah masyarakatnya? Mungkin jawabannya ada jika data acara seperti ini bisa dilihat lebih awal.

***

Bahasa mencerminkan bangsa. Jika Anda adalah regulator atau pemberi contoh ketertiban di segala lini, silakan beri contoh terbaik. Di saat seorang regulator menggunakan bahasa, terlihat juga strata pemahaman tentang bahasa dan budaya dirinya. Di saat seorang regulator membuat tulisan yang membingungkan, masyarakat dan pemain industri negeri ini juga turut pusing.

Minggu ini akan dibahas RUU Bahasa dan Politik Bahasa Nasional tanggal 11 September 2008 di Kampus Fakultas Ilmu Bahasa di Depok.

(klik sini untuk pengumuman acara diskusi ini)

 
 

Produk Iklan Langgar Etika?


Hari ini di halaman 14 Kompas diberitakan promosi doktor di Jurusan Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Disimpulkan oleh sang doktor baru Thomas Noach Peea itu begini, “Asosiasi [P3I] inilah yang nantinya memonitor praktik bisnis iklan dan memberi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkannya.”

Sebelumnya saya membaca tulisan Pak Budiarto Shambazy “Geleng dan Angguk Kepala” di halaman sebelumnya. Saya terbiasa membuka koran halaman 1, lalu halaman terakhir soal tokoh, kemudian membuka halaman dari belakang. Tidak penting tapi ini ritual saya setiap pagi membaca koran yang seharusnya disurvei sebuah media massa untuk penentuan prioritas isi. Penempatan isi media kemudian yang bisa mengarahkan para pengiklan membuat strategi pemasaran produk dan jasanya. Ini adalah proses satu nafas sejak saya membaca halaman 1 sebuah koran di pagi hari.

Membaca kolom Pak Baz itu saya ikut menggangguk dan menggeleng. Kembali saya bertanya, demokratisasi apa yang Indonesia anut? Demokratisasi asal cangkem saja? Lalu saya meloncat (quantum leap?), apakah memang program glontor S2 dan S3 di UI ini juga tidak menganut pakem “riset benar hingga ke titik permasalahan”?

ad-ethics4.jpg

Saya kemudian mengangguk. P3I sudah memiliki kode etik yang diperbaharui hampir tiga tahun lalu. Kebetulan saya bersama Bang Ade Armando dan Pak Victor Menayang pernah ikut urun rembug dalam proses revisi itu bersama P3I di era Pak RTS Masli. Permasalahan sesungguhnya bukanlah “tak ada penegakan sanksi” bagi pengiklan yang nakal. Permasalahannya adalah tak semua biro iklan di negeri ini adalah anggota P3I, dan tak semua yang beriklan itu melalui biro iklan (alias dari produsen kripik, misalnya, langsung ke rumah produksi untuk membuat materi iklan TV dan ke stasiun televisi untuk proses media buying). Jika anggota P3I diberi sanksi, mengapa yang bukan anggota tidak diberi sanksi? Di mana peran KPI dan Depkominfo? Riuh rendah ini membentuk kegagalan pasar yang kronis (baca: government failure).

Hal kedua membuat saya menggeleng kepala, yaitu masalah “melanggar etika” secara mendasar. Pak Peea menekankan masalah kejahatan simbolik. Secara pribadi malah berpikir etika media adalah given process in a society. Mau media panggung, koran ataupun internet (seperti blog saya ini), semua memiliki etika yang berproses. Nilai-nilai kebaikan universal tetap ada, dan nilai-nilai kejahatan (seperti korupsi yang membuat tulisan Pak Baz kian menggigit) juga tetap hidup. Keduanya tak bisa dilihat dalam dua nafas berbeda.

Selain itu, jika Pak Peea berpikir media dan produk turunannya sebagai sebuah proses kejahatan, lucunya Gereja Vatikan malah melihat “[viewing] the media as ‘gifts of God’ which, in accordance with his providential design, bring people together and ‘help them to cooperate with his plan for their salvation’.”

Sanksi terhadap iklan tak beretika sudah dijalankan bagi anggota P3I. Bahkan telah ada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang diwajibkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Telah lama ada tapi tak efisien atau tak terdengar fungsinya karena banyak hal. Masalahnya–mengutip gerutu Pak Baz pagi ini–penegak hukum negeri ini hanya mampu bilang, “Sabar saja dulu, besok saya berikan sanksi.” Besok itu berarti “hingga waktu tak terhingga”?

 

Business Incubation


Istilah “inkubasi bisnis” ini dipakai di beberapa badan penelitian khusus bisnis startup yang terkait erat dengan bidang teknologi. Menarik, karena yang berinkubasi itu kalau tidak bakteri, burung, ya bisnis. Bisnis bisa menjadi penyakit? Atau bisnis bisa terbang jauh? Bakteri penyakit adalah entitas terkecil yang bisa “terinkubasi” yang kemudian bisa membantu mengelola sampah (waste management). Telur burung yang”diinkubasi” adalah telur yang ingin ditetaskan lebih cepat. Bagaimana dengan sebuah entitas bisnis?

Secara khusus inkubasi atau penetasan atau pengeraman adalah proses mendukung sebuah bisnis awal (startup business) yang diakselerasi agar bisa menuntaskan segenap masalah sumber daya dan layanan. Harapannya adalah entitas bisnis ini kemudian bisa mandiri juga kuat mengatur masalah finansial. Manajemen inkubator biasanya juga telah memiliki jaringan yang luas untuk membantu merancang dan mengembangkan layanan entitas bisnis ini. Biasanya entitas yang telah selesai diinkubasi adalah entitas yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, merevitalisasi kehidupan lingkungan, mengkomersialisasikan teknologi baru, dan memperkuat ekonomi lokal hingga nasional.

Ada dua catatan khusus untuk inkubasi bisnis ini. Keduanya diawali dari ruang sekolah dari SD hingga kuliah. Yang pertama adalah tingkat inovasi teknologi tidak tinggi. Selanjutnya adalah masalah kewirausahaan di tingkat perguruan tinggi yang hanya sebatas teori.

Khusus hal pertama, kurikulum sekolah masih mengutamakan “anak sebagai operator alat” bukan “anak sebagai inovator alat”. Contohnya adalah buku wajib anak SD hingga SMP tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). TIK adalah terjemahan langsung dari Information and Communication Technology. Dua buah teknologi yang hari ini berkonvergensi. Di saat matematika memiliki sifat statis (1 + 1 = 2 atau 2 – 1 = 1), maka perkembangan kurikulum TIK haruslah dinamis. TIK mengenal 2 + 1 bisa menjadi 1.000 karena “kawan” dari 1 di sebelah sana adalah 997 karena mereka berjaringan secara virtual. TIK juga mengenal siklus hidup yang cepat; bagaimana telepon genggam sepuluh tahun lalu bukanlah telepon seukuran sekarang dengan fasilitas kian beragam. TIK juga mengenal sejarah platform yang kaya: mulai dari komunikasi asap, menghitung dengan sempoa hingga komunikas satelit dan menghitung hitungan rumit dengan rumus template.

convergence.jpg

Pengertian mendasar tidak diajarkan untuk anak-anak negeri ini. Silakan simak buku wajib anak SD kelas 1 hingga 6. Betapa buku-buku TIK ini berisi “bagaimana mengenal Microsoft Paint” seperti manual penggunaan satu piranti lunak yang harus dimengerti selama 6 tahun! Memasuki SMP, yang diajarkan adalah internet secara kaku: mengenal fasilitas email dari Yahoo. Tak diajarkan konsep Web 2.0 secara mendasar.

Sehingga terbayang di kepala saya, memang anak-anak kita diajarkan untuk menjadi “tukang” bukan “inovator“. Buku tentang praktek mengenal kekayaan alam di segala topik (struktur tanah, sejarah Mesir dan Cina, energi, dan masih banyak lagi) hanya bisa didapat di toko buku Borders, Singapura atau yang lebih tipis berbahasa Indonesia hanya di Gunung Agung Kwitang terbitan Mandira Jaya Abadi (Semarang).

Jika sebuah usaha startup adalah sebuah makhluk hidup yang disamakan dengan bakteri atau telur, atau bahwa usaha Anda itu masih kecil dan rentan terhadap segala masalah, saya sebagai orangtua harus mampu melakukan inkubasi terhadap anak sendiri agar bisa menetas dan mentas (naik pentas) dengan baik.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 19, 2008 in bahasa, business, education, language

 

Pilih Mana: “Peningkatan Produktivitas” atau “Penanggulangan Kemiskinan”


Negeri ini paling suka menggunakan bahasa yang terlampau muluk (amelioratif) atau yang buruk sekalian (peyoratif). Tidak pernah bermain di diktum yang “sedang-sedang saja”. Satu contoh, birokrasi kita paling suka menggunakan kata “miskin” yang kian membawa rakyat muram durja. Bahkan ada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang bertugas dalam 3 fokus program kerja: pendataan, pendanaan, dan kelembagaan.

Soal nama tim itu sendiri, saya melihat beberapa hal yang unik.

  • Penanggulangan:
    • JS Badudu menyamakan “tanggulang” atau “menanggulangi” dengan”mengatasi”.
    • Selanjutnya, “mengatasi” bisa berarti: 1) melebihi, 2) menanggulangi, 3) ada di atas, 4) mengalahkan.
  • Kemiskinan:
    • Cap miskin menjadi semacam propaganda yang diberikan negara maju kepada negara berkembang (baca: bukan negara miskin). Tak akan pernah ada yang menempatkan kata “menanggulangi” di depan “negara berkembang”.
    • Bayangkan juga begini: seorang konglomerat terlibat BLBI pun bisa dibilang miskin karena utangnya lebih banyak dari aset, tapi ia masih mampu dinner di Hotel Mulia seminggu tujuh kali.
    • Artinya: kata “kemiskinan” adalah kata yang absurd untuk menjadi obyek sebuah program kerja.
  • Mari kita rangkaikan:
    • Jika “penanggulangan” berarti “ada di atas” bisa membuat frasa lucu: “ada di atas kemiskinan”.
    • Jika kata “penanggulangan” berarti “melebihi”, kita akan semakin tertawa: apa yang lebih enak dari kemiskinan yang berlebih?
    • Apalagi jika kita pakai “mengalahkan” sehingga menjadi “mengalahkan kemiskinan”. Mengapa memperlakukan suatu yang abstrak sebagai musuh?

Selain frasa “penanggulangan kemiskinan” itu adalah satu hal yang absurd dan tidak fokus, marilah kita melihat sesungguhnya soal fokus kerja tim ini:

  • Urutan pertama adalah “pendataan” (yang berarti pengumpulan informasi siapa saja yang layak diberdayakan atau diberi dana);
  • Selanjutnya “pendanaan” (sesungguhnya berarti “mengatur arus dana” atau istilah tim “pengarusutamaan” ke daerah atau pihak-pihak yang membutuhkan);
  • Terakhir adalah “kelembagaan” (yang berarti pemberdayaan lembaga).

Proses manajemen modern mengenal detail “pendanaan” sebagai pokok bahasan terakhir. Istilah “pengarusutamaan” dana juga apakah berasal dari frasa “arus utama” atau “main stream”. Sesungguhnya kamus umum JS Badudu tidak mengenal satu frasa khusus “arus utama”, karena “arus utama” merupakan dua kata terpisah. Repot ya?

Usul saya, daripada membuat sebuah tim koordinasi yang terdiri dari berbagai departemen yang menghabiskan anggaran rakyat (catatan: pembentukan tim ini berarti ada keputusan presiden, yang berarti juga kompensasi dana tambahan untuk operasional kerja), lebih baik membentuk badan yang:

1. Langsing dan fokus agar anggaran negara pun tidak terbuang percuma.

2. Berpikir positif: gunakan kata “produktivitas”, karena seperti mengajarkan anak akan kebaikan, “Ayo makan yang banyak, mari kita cari makan lebih banyak juga.” lebih baik daripada mencekoki dengan celaan “Oi, kamu ‘kan miskin, jadi mau makan apa?”

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 16, 2008 in bahasa, language, poverty, productivity, public policy

 

Chincha Lawrah Tak Lulus Sertifikasi A La RUU Kebahasaan


Mas Dibyo dkk tadi pagi mengkaji beberapa RUU (rancangan undang-undang) dari kacamata kebebasan pers. Ada Revisi UU Pers, revisi KUHP, RUU Kerahasiaan Negara, RUU Pornografi, RUU Intelijen, RUU Pelayanan Publik, dan RUU Kebahasaan. Saya ingin mengutip sedikit RUU Kebahasaan yang kelak akan menjadi dasar bagi penggunaan, pengembangan, dan perlindungan Bahasa Indonesia.

Jika Pak Daniel Dhakidae membahas totalitarianisme dan beberapa definisi dalam RUU Kebahasaan ini, ada satu pasal yang terlewat dibahas di peluncuran buku Mas Dibyo tadi pagi adalah Pasal 22:

  1. Kemampuan berbahasa Indonesia mengacu pada standar kemampuan berbahasa Indonesia.
  2. Standar kemampuan berbahasa Indonesia ditetapkan oleh lembaga Pemerintah.
  3. Standar kemampuan berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan berbahasa Indonesia bagi para pejabat negara, pejabat publik, serta warga negara asing yang akan bekerja dan/atau mengikuti pendidikan di Indonesia
  4. Alat pengukur kemampuan berbahasa Indonesia dikembangkan oleh lembaga Pemerintah yang membidangi kebahasaan Indonesia.
  5. Tingkat kemampuan berbahasa Indonesia dinyatakan dalam bentuk sertifikat kemampuan berbahasa Indonesia.

Grrreeat. No more blogging in English; Just Endonesian? So sue that adorable 13-year-old, half-this-half-that, cannot-speak-English-without-Indonesian-or-the-other-way round idol (klik sini untuk baca tentang tulisan Abe Poetra dan Facebook Page of Cinta Laura.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 6, 2008 in bahasa, draft, law, legislative, RUU