RSS

Arsip Kategori: broadcasting

Masih perlukan “konsep” televisi digital di Indonesia?


Jawabannya: tidak.
Masalah dari dijalankan atau tidaknya infrastruktur televisi digital (baca: televisi terestrial digital) adalah ketersediaan frekuensi. Belajar dari “filosofi Jokowi”, menggusur berbeda dengan menggeser. Permasalahannya, penghuni frekuensi sekarang tidak rela digusur atau digeser. Alasan utamanya: tidak adanya kepastian hukum, siapa dapat apa di sektor komunikasi dan informasi ini. Mau digusur atau bahkan cuma digeser pun, mekanismenya konon terlalu ribet atau tidak transparan.

Saya cuma ingin mengingatkan saja, di saat kita semua terlena dengan konsep “televisi terestrial digital”, di saat itu pula dunia sudah memasuki era baru. Indonesia tidak berada di dalam peta global Hbb (hybrid broadcast broadband), yang perangkatnya hari ini sudah konvergensi (terpadu, atau interconnected).

Menunggu Godot? Ah… kok ya tetap pada ngotot!

Hybrid Broadcast Broadband

Baca di sini untuk konsepsi Hbb.
Baca di sini dan di sini untuk ekonomi dunia bergerak hari ini (mobile economy), and TV experience is just a small part of it… WAKE UP ALL Y’ALL!!!

 

Tag: , , , , , , ,

Gambar

Glocal Media


Saya baru saja menuntaskan satu karya tulis yang selama enam bulan terakhir saya ubah, dari sebuah buku teks menjadi buku berhipotesis tentang kebijakan publik dan media. Saya melakukan studi banding atas sektor M&E (media and entertainment) di China dan di Indonesia, dan khususnya tentang isi media atau lebih dikenal dengan istilah “content”. Saya tak harus pergi ke China untuk mendapatkan berbagai informasi, karena saya hanya duduk membaca seluruh sumber (pdf atau books.google.com) lalu menulis dan membaca lagi. Saya juga hanya berkirim email ke Prof. Anthonyy YH Fung dari School of Journalism and Communication, CUHK, Hong Kong dan Dr Umair Haque dari Havas Media Lab, Amerika Serikat.

Ini buku kedua tentang media, dan buku ketiga kalau dihitung dari buku dwibahasa cerita anak yang saya tulis semasa kuliah dulu.

Silakan klik sini untuk membaca lebih lanjut, dan klik sini untuk lampiran pdf atau video.

GlocalMedia

 

Infrastruktur


Setelah sekian lama tidak update blog ini, malam ini timbul kangen menulis tanpa dibayar 🙂

Beberapa presentasi saya di Slideshare.net telah dilihat dan diunduh beberapa kali. Hanya satu yang hari ini saya buka untuk diunduh, yaitu tentang “Telco & Media in Indonesia“. Bahan presentasi saya di kelas “Bisnis dan Industri Televisi” ini banyak diunduh tak hanya kalangan mahasiswa, tapi juga pebisnis… bahkan pebisnis telekomunikasi dari Norwegia! (FYI: Slideshare membolehkan siapa saja mengunduh slide asal kita mendaftar sebagai anggota Slideshare, dan kebanyakan kita menggunakan nama asli untuk bahan *serius*).

Kembali ke pebisnis telekomunikasi. Saya takjub dengan presentasi Hans Rosling di Ted.com beberapa waktu lalu. Rosling mampu menyajikan presentasi tentang statistik yang mudah dicerna. Presentasi saya tentang Telco (telecommunications company) dan Media di Indonesia itu sesungguhnya terinspirasi dari Rosling; bagaimana saya bisa menjejerkan dua sektor berbeda di era 1990-an dan batasan keduanya menjadi sumir hari ini. Yang lebih terpenting lagi, bagaimana saya melihat buruknya infrastruktur berbanding dengan kapasitas kemampuan negara ini, dibanding negara tetangga, Malaysia.

Saya yakin pemerintah masih punya niat baik untuk meneruskan Proyek Palapa Ring dan jalur kabel serat optik bawah laut Australia – Indonesia – Jepang, daripada selalu bottleneck di Singapura. Kedua proyek multiyears, multiplatform ini seharusnya lebih prioritas dari gedung wakil rakyat atau proyek-proyek renovasi fasilitas ini itu yang tak terkait langsung dengan kemaslahatan rakyat. Jika rakyat makmur, yakinlah pemerintah bisa merevisi kantornya di Planet Mars sekalipun.

Terakhir, pebisnis Eropa pun tak punya data akurat tentang industri telekomunikasi dan media di Indonesia hingga harus percaya saja dengan presentasi saya ke mahasiswa… *just kidding, guys*

 

Belanja Iklan: Homo Erectus Toiletricus, sp


Hari ini kepemilikan pesawat TV di Amerika Serikat mulai menurun, belanja iklan untuk televisi di Indonesia tetap tinggi. Pertumbuhan iklan menurut sektor yang tertinggi adalah telekomunikasi, susu dan otomotif. Produk kecantikan (toiletries) yang saya pikir tetap tumbuh tinggi tak masuk 3 besar. Saya, sebagai warga urban Jakarta, adalah pengguna belasan macam merek dan jenis toiletri saat mandi hingga sebelum tidur. Sabun cuci tangan, sabun mandi cair, sampo, odol, obat kumur, tonik rambut, obat mata, pembersih muka dan kapas kecantikan, lotion badan, lotion tumit, pelembab malam, hingga vitamin malam. Ini hanya terhitung 3 jam sebelum tidur… bayangkan sepanjang hari sejak bangun!

Iklan membuat saya terlalu konsumtif untuk mempercantik diri (baca: menyamankan diri). Mencium wangi badan sendiri setelah seharian penat bekerja membuat pikiran sebelum tidur tenang. Iklan masuk ke pikiran kita secara kasar hingga halus, bahkan saat kita menonton film blockbuster atau klip video musik J-Lo terbaru: ada Swarovski dan BMW di situs Youtube. Produk-produk global masuk ke tayangan audio visual lingkup global. Bagaimana produk lokal seperti nasi gudeg Mbok Yam beriklan? Tentu ada pertimbangan khusus.

Pertanyaan kemudian, di tengah maraknya media sosial dunia: apakah iklan satu arah (push advertising) masih relevan hari ini? Dengan ulang tahun Telkomsel 100 juta pelanggan, yang bisa jadi sebagian kecil sudah berlangganan sambungan internet langsung, memudahkan si pelanggan mencari iklan yang ia inginkan (pull advertising). Ya, mungkin 100 juta telepon genggam bukan berarti 100 juta telepon genggam. Siapa tahu ada beberapa orang yang memiliki kartu prabayar setiap minggu atau bulan mengganti nomornya. Whatever…

Belanja iklan tak berubah banyak dari tahun ke tahun, sementara ratusan saluran TV di negeri beberapa mulai sekarat atau bahkan telah tumbang. Produk-produk konsumsi (bukan produksi) seperti toiletri telah banyak merambah jejaring sosial seperti Facebook. Berbagai permainan pun telah disertakan… mungkin satu hari nanti biaya beriklan produk-produk konsumsi tak akan memakan biaya mahal untuk “media placement” tapi lebih kepada “produksi yang lebih kreatif, gila, norak, lain dari yang lain”… it’s people matter, no more peoplemeter!

 

Tag: , , , , , ,

When in doubt, challenge the strategy, not the tactics


Malam ini saya belajar lagi dari blog Seth Godin (klik sini). Kalimat ini berlaku saat sebuah korporasi bingung menetapkan format iklan untuk sebuah kampanye. Skala mengkritisi brosur seperti yang disampaikan Seth Godin ini berlaku antara “great!” lalu “cuma ganti ukuran font…” hingga “untuk apa membuat brosur?”. Sejenak memang Seth Godin bisa memberikan pencerahan atas tindakan korporasi ini. Saya malah melihat “beyond advertising strategy” yang bernilai komersial. It is beyond that.

Terkadang kita melihat sebuah kampanye iklan itu dalam kerangka detail, hingga satu eksekutif bisa bertengkar hebat dengan eksekutif lain tanpa akhir. Saya pernah duduk di satu rapat yang cukup produktif menghasilkan detail kampanye iklan (waktu itu kami mau merumuskan tagline bagi Liputan 6 yang baru lahir).  Mbak Indrit, waktu itu direktur operasional, dengan cantik dan renyah mengarahkan kami memikirkan tagline itu. “Ayo kita urutkan bahasa Inggrisnya dulu, nanti kita cari bahasa Indonesia-nya”, keluar dari bibir Mbak Indrit yang lulusan Boston University itu. Dari arahan yang sangat sederhana itu, kami bisa menghasilkan tagline “Aktual, Tajam, Terpercaya” yang masih digunakan hingga hari ini, sudah lebih dari 16 tahun lamanya.

Disalib oleh Metro TV yang melulu menayang program berita, lalu hari ini oleh TVOne, SCTV kemudian harus berpikir ulang untuk mempertahankan program beritanya. Tak sekadar memindah jam tayang lebih awal atau mengganti setting studionya. Secara sederhana saya melihat persaingan news source dalam sebuah manajemen stasiun televisi (terutama yang memiliki tiang pemancar di banyak provinsi) ada dalam kajian kompetisi yang sehat:

1. Metro TV tak lagi memonopoli berita, walau telah mendominasi dengan berbagai format dan kerjasama. Satu rumor internal menyatakan program “Kick Andy” adalah program filantropis sang pemilik TV, karena terbukti setiap tayang program ini bleeding, tak bisa menghasilkan profit. Program pencitraan ini menjadi penting dipertahankan Metro TV agar tetap berdiri dengan tegak melawan head to head dengan TVOne.

2. Sejak berubah nama karena berubah kepemilikan (heck, another point to discuss later!), TVOne juga tak lagi berniat menjadi TV olahraga. Satu hal pasti, membeli hak siar Liga Inggris atau liga-liga terbaik dunia adalah mahal. Memproduksi berita, dengan kesiapan infrastruktur di setiap daerah, tentu lebih menguntungkan. Jika telah membuat format yang menarik perhatian, seperti Tina Talissa yang mengingatkan saya dengan gaya Ira Koesno waktu itu, TVOne kemudian mencuri porsi pemangsa berita di malam hari dari Metro TV.

3. Bagaimana dengan SCTV yang masih berkutat dengan “all-you-can-watch TV station”? Percayalah bahwa “Liputan 6” sudah menjadi merek sama kuatnya dengan “Headline News”, namun saya pribadi lebih menunggu update berita setiap jam dari Metro TV daripada sekadar duduk di sore hari menonton Liputan 6 secara penuh. Apakah SCTV akan mengubah strateginya, mengikuti dua TV berita di atas, ataukah akan membuat terobosan lain sebagai televisi dengan tayangan segala rupa?

Not so fast, kita lihat dulu beberapa latar belakang sebuah stasiun TV.

Kembali ke Seth Godin dan frasa yang dituturkan di artikelnya (lihat judul di atas), saya kemudian melihat bahwa ada beberapa hal jika ingin menilai stasiun televisi berita yang baik:

1. Skala ekonomi dan cakupan ekonomi dari pengumpulan dan pendistribusian berita yang bisa menekan biaya produksi di daerah-daerah hingga meningkatkan akses ke berita internasional;

2. Akses untuk manajemen berita yang lebih baik (dari luar negeri dan media lain) serta talenta terbaik (seperti jurnalis dan presenter andal);

3. Peningkatan akses ke modal asing untuk membantu alat perangkat pemberitaan tanpa mengganggu akses editorial;

4. Peningkatan akses ke teknologi pengumpulan, pendistribusian serta penyuntingan berita akurat dan cepat.

Dari sini, dan dari analisis kompetisi terhadap 2 stasiun televisi berita (lapis pertama untuk dikaji) dan ratusan televisi lokal-nasional lain (sebagai lapisan kedua yang dikaji) yang harus dilihat SCTV akan memberikan satu pandangan baru.

1. Jika ingin menjadi stasiun berita penuh nomor 3, SCTV harus berani menjadi nomor 3 dari televisi berita yang tak banyak dapat kue iklan gado-gado. Kelak stasiun TV akan mendapatkan banyak cipratan iklan kampanye partai atau kandidat presiden, tapi jika dibagi 3, akankah cukup untuk operasional sehari-hari?

2. Jika tetap ingin menjadi “all-you-can-watch TV station”, sepertinya SCTV juga harus mengembangkan merek “Liputan 6” dengan langkah lebih strategis lainnya. Sekarang program ini memang sudah masuk ke internet dan handphone masyarakat kita, yang saya pikir masih terbatas secara format dan akses. Apakah sudah dipikirkan pengembangan platform lain? Give you a hint: transmitted via satellite, dedicated 24 hours like Astro Awani, and free-to-air or placed in basic package… another platform, another resources for undecided voters?

Yeah right…

 

Perlukah UU Penyiaran Dilebur dengan UU Telekomunikasi?


Jawabannya ada di pasal-pasal awal setiap undang-undang.

Secara normatif, mengatur penyiaran adalah mengatur perizinan yang terkait dengan kepemilikan dan isi siaran dari radio dan televisi tradisional. Secara normatif juga, undang-undang telekomunikasi mengatur alokasi frekuensi segala lapis hingga masalah teknologi telekomunikasi dan inovasinya yang bergerak sangat cepat. Saat membaca berita (klik sini) bahwa alasan peleburan kedua undang-undang ini adalah konvergensi digital, saya bergumam, “Kok naif amat ya?”

Jika alasan peleburan itu adalah banyaknya aturan di dalam kedua undang-undang itu tidak jalan, mungkin saya akan maklum. Karena:

  1. Aturan yang tidak jalan, atau ada aturan tapi tak ada “kelenjar keringat” (baca: “sanksi”) yang membuat jera para pelanggar aturan, bukankah lebih baik dibuat aturan baru yang lebih efisien? Untuk apa ada Perda 1 Tahun 1988 di DKI Jakarta kalau semua orang buang sampah di mana saja tak ada yang menindak?
  2. Isu-isu di seluruh pelosok negeri ini sejak Reformasi 1988 hingga hari ini masih sama:
    • tidak meratanya infrastruktur penyiaran atau telekomunikasi (hanya ada di daerah padat saja?)
    • isi siaran semakin tidak memperhatikan asas “kenyamanan semua orang menonton”
    • pengaturan perizinan belum satu atap, terkesan malah menjadi kian ruwet
    • regulator di daerah kian tak tahu bagaimana seharusnya mengatur daerahnya (karena banyak aturan yang saling tabrakan, seperti PP 38/2007 dengan UU 32/2004 dengan asas di atasnya lagi: otonomi daerah untuk kemaslahatan daerah)

Dengan segala keterbatasan saya tentang peraturan perundangan hingga tata negara, saya berandai-andai jika kedua undang-undang ini dilebur:

  1. Ada atau tak ada komisi baru yang mungkin bernama “Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Indonesia”, yang mungkin “melapor ke presiden via Departemen Kominfo”. Mungkin agak aneh, karena sebuah komisi bentukan undang-undang harus melapor ke sebuah departemen yang dibentuk oleh keppres? Untuk hierarki peraturan perundangan silakan baca Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.
  2. Regulasi semua akan tersentralisasi; semua dipantau lagi dari Jakarta dan semua pemain di industri ini harus melapor dan mengurus perizinan ke Jakarta lagi. A very high cost economy?
  3. Kalaupun ada badan tambahan untuk pengurusan di daerah, tentulah harus menunggu setahun dua untuk pengesahan lembaga dari Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (karena komisi ini ‘kan lapor ke Menteri Kominfo, bukan?)
  4. Jika lembaga yang mengatur tidak jelas bentuk dan fungsinya selama beberapa waktu, yang terjadi mungkin ada ketidakpastian hukum, atau lawlessness, atau masa vakuum lagi seperti saat UU Penyiaran 1997 direvisi menjadi UU Penyiaran 2002.
  5. Penyiaran yang punya dimensi teknis (frekuensi, kabel, satelit, teknologi HDTV, dst) dan dimensi non-teknis (isi siaran). Khusus non-teknis, tentu pengaturannya harus lepas dari kepentingan-kepentingan rejim yang ada. Kebebasan memperoleh dan mendistribusikan informasi dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, Pasal 28F. Kalau diatur oleh Pemerintah, apa kata dunia?

DE JA VU… kapan kita pernah belajar dari masa lalu sih?

 

Dragonball time, anyone? No, it’s Time Warner’s Time


Sudah lama saya tidak posting. Banyak hal kecil-kecil yang harus saya tuntaskan IRL – in real life. Yep, blogosphere hanya ‘my dust bin’. Mengetik di sini butuh isi. Kalau begitu, saya harus membaca. Membaca, saya perlu ketenangan. Di saat banyak hal terjadi dalam keseharian, termasuk menemani sahabat dari Kalimantan, tentu duduk tenang adalah kenikmatan tersendiri. Seperti sekarang ini. I am filling up my dust bin again.

OK.

Jepang telah mampu menghipnotis anak-anak dengan produk manga superhero mereka macam Ultraman, Power Rangers (yang ternyata bule semua), atau Dragon Ball. Sayangnya memang pesona manga ini diproduksi secara lepasan. Tidak dalam kerangka industri besar. Begini ya, jika berpikir industri content atau tayangan ataupun produk audio visual berbagai format (CD, DVD, streaming, dst.), haruslah berpikir seperti raksasa media macam Time Warner atau News Corporation atau Bertelsmann dan seterusnya.

Satu contoh adalah Time Warner. Fokus Time Warner tahun ini adalah content, bukan pipa distribusinya. Menjual sahamnya di Warner Cable, CEO Time Warner yang baru, Jeffrey Bewkes, akan memfokuskan produksi audio visualnya: film di dua raksasa studionya (New Line Cinema dan Warner Brothers) serta tayangan televisi (original programming) di saluran kabelnya (HBO, TNN, TBS, CNN).

Tidak memfokuskan lagi di saluran distribusi adalah strategi baru dari raksasa media macam Time Warner. Sementara Fox, salah satu anak perusahaan raksasa media lain, News Corporation, semakin ekspansif mencari saluran-saluran baru. News Corp bahkan kian menggeliat dengan media baru (baca: internet).

Ada apa ya?

Ya, Time Warner melihat ada copyright di situ. Hak atas kekayaan intelektual yang berlaku 90 tahun untuk bisa dilepas bebas ke publik. Sembilan puluh tahun ke depan, Bewkes juga sudah almarhum, yang berarti profit yang dinikmati adalah selamanya.

Kalau mau cari yang gratis-gratis (dalam bentuk karya cipta tertulis, bukan audio visual) saya bisa dengan mudah mencarinya di http://www.gutenberg.org, tapi kalau mau yang audio visual bayar murah, siapa tak kenal ITC Ambassador atau Glodok? Saya sempat berpikir waktu Pak Wapres kita singgung soal HaKI minggu lalu (Kompas halaman 15): ini hanya wacana atau memang tahu masalah sesungguhnya sih?

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 4, 2008 in broadcasting, business, content, HAKI, kekayaan, wapres