RSS

Arsip Kategori: bureaucracy

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Inilah kementerian paling “basah” karena menyedot 20% anggaran negara yang mencapai Rp 1200 T itu. Kementerian ini baru saja ditambahkan direktorat jenderal baru: Kebudayaan. Di era Kabinet Gotong Royong Jilid 1, kementerian ini hanya berjudul “Kementerian Pendidikan Nasional“. Di Jilid 2, Dirjen Kebudayaan digeser dari Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Kementerian Pariwisata pun sekarang berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bagian kreatif ini ada geseran dari Kementerian Perdagangan, yang memiliki program sempalan “ekonomi kreatif”.

Kementerian ini melayani publik dengan rentang pemangku kepentingan yang cukup luas: mulai dari kementerian dan lembaga lain yang menggunakan fasilitas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), hingga tenaga pendidik dan peserta didik dari jenjang pendidikan usia dini, dasar, menengah hingga pendidikan tinggi.Dirjen Kebudayaam sebagai entitas baru dalam kementerian ini masih dalam proses restrukturisasi konseptual, mengingat “Kebudayaan” yang dimaksud harus memilik dimensi “pendidikan”, dan bukan kebudayaan dalam pemikiran “pariwisata”

Lebih lanjut, salah satu program yang menjadi unggulan kementerian ini adalah Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas), yang merupakan jaringan intranet kementerian ini namun secara online dan realtime menghubungkan nyaris seluruh titik sekolah di Indonesia. Jardiknas ini memantau progres pembangunan atau renovasi sekolah hingga pelaksanaan satuan pendidikan.

jardiknaspkl.wordpress.com

Keunggulan lain dari kementerian ini adalah pelbagai layanan unit kerja mereka yang sudah berbasis web, apakah interaktif langsung (seperti Rumah Belajar dan Penyetaraan Ijazah), ataukah masih hanya murni html (seperti Badan Bahasa). Mengingat tugas pokok fungsi setiap unit kerja di kementerian ini adalah khusus, sistem layanan berbasis web ini memiliki keunggulan masing-masing. Saya melihat, setidaknya progres yang cukup menarik dari kementerian ini, terlepas dari segala macam gunjingan di media. Semoga program kerja berbasis web lainnya tak melambat atau bahkan terhenti, mengingat reformasi birokrasi adalah akselerasi perubahan yang konsisten untuk perbaikan. Dan saya pun tahu kemana larinya uang pajak saya…

—————————————————————

DISCLAIMER: Tulisan ini adalah pendapat pribadi yang tidak mencerminkan pendapat institusi apapun tempat saya mengabdi; dan tulisan ini adalah bagian keenam dari 23 kementerian dan lembaga yang saya kunjungi di tahun ini.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 5, 2012 in bureaucracy, pelayanan publik

 

Tag: ,

Kementerian Kelautan dan Perikanan


A public man must never forget that he loses his usefulness when he as an individual, rather than his policy, becomes the issue.  –Richard M. Nixon, Presiden Amerika Serikat ke-37

“Kepemimpinan” adalah satu kata yang bermain dua kolam sekaligus. Seorang pemimpin harus bertarung dengan kepentingan “invisible hand” para penggiat partai politik. Di lain kolam, ia harus bisa membersihkan dan memberdayakan institusinya. Yang terakhir ini, dia harus menjadi administrator yang andal untuk kepentingan rakyat, bukan petarung politik yang terkadang menjadi high cost bagi rakyat.

Dalam waktu singkat, Fadel Muhammad menjabat dan meninggalkan sisa kerapian administratif di institusi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Rencana Strategis 2010-2014 (Renstra) adalah satu contoh arahan saat Fadel menjabat menteri di kementerian ini. Sebagai titik awal kerja, Renstra ini adalah wajib dibuat oleh setiap kementerian dan lembaga pemerintah di negeri ini. Kementerian dan lembaga (K/L) juga wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja institusi pemerintah (LAKIP) karena K/L tak boleh bekerja setahun itu hanya menghabiskan anggaran (output) bukan dampak kerja atau kinerja (outcome). Institusi pemerintah yang bekerja atas uang rakyat (input) hari ini memang wajib memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan pajak rakyat.

Reformasi birokrasi di KKP sudah berjalan baik, walau memang masih belum maksimal. Beberapa program mikro telah dilaksanakan dengan beberapa catatan: masih perlu standardisasi atas SOP (standard operating procedures) untuk maksimisasi pelayanan publik. Saya menikmati diskusi dengan jajaran di kementerian ini. Yang pasti visi dan misi KKP sesuai dengan jati diri bangsa ini sejak dulu: bangsa bahari.

KKP memiliki pemangku kepentingan yang terfokus: pemilik kapal nelayan kecil hingga besar serta perusahaan pengolahan hasil laut.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan adalah
penerimaan dari:
a. Pungutan perikanan;
b. Jasa pelabuhan perikanan;
c. Jasa pengujian mutu hasil perikanan;
d. Jasa pengembangan penangkapan ikan;
e. Jasa balai dan loka budidaya perikanan;
f. Jasa karantina ikan;
g. Jasa pendidikan dan latihan; dan
h. Jasa penyewaan fasilitas.

KKP adalah kementerian yang menerima pemasukan negara bukan pajak, dengan para “wajib bayar” sebagai berikut:

  1. Perusahaan perikanan Indonesia yang memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP), Surat Penangkapan Ikan (SPI), Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk melakukan kegiatan usaha perikanan.
  2. Perusahaan perikanan asing yang memperoleh Surat Penangkapan Ikan (SPI) untuk melakukan penangkapan ikan di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

KKP terdiri atas 5 (lima) direktorat jenderal dan 2 (dua) badan setingkat eselon satu. Satu catatan saya adalah Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil. Satu program kerjanya adalah mendata kekayaan biota laut, termasuk yang nyaris punah. Permasalahan muncul mengingat data ini masuk dalam data konservasi Kementerian Kehutanan.

Overlapping ini telah disepakati di tingkat menteri hingga ke pejabat eselon satunya. Sayangnya, data biota langka ini tak juga di-share ke KKP. Apapun pekerjaan untuk memajukan sebuah institusi, apalagi institusi yang mengurus kemaslahatan rakyat, data yang akurat menjadi bagian penting sebelum melaksanakan pekerjaannya.

Secara umum, KKP adalah kementerian yang siap memasuki era global fisheries yang memasuki krisis cukup memprihatinkan.

———————————

DISCLAIMER: Tulisan ini adalah pendapat pribadi yang tidak mencerminkan pendapat institusi apapun tempat saya mengabdi; dan tulisan ini adalah bagian kelima dari 23 kementerian dan lembaga yang saya kunjungi di tahun ini.

 
 

Tag: ,

Kementerian Pemuda dan Olahraga


Pemberitaan di media massa selama ini tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga selama ini sedikit bernada “miring”. Di hari saya datang ke kantor ini dan bertemu segenap jajarannya, saya baru yakin akan pemberitaan itu. Kekacauan memang terjadi di kantor Menteri Andi Mallarangeng (baca “e” pepet, bukan “e” jenis taling). Kepemimpinan adalah faktor utama dari sebuah organisasi sehat. Jika seorang pemimpin telah “disibukkan dengan urusan non-administratif” kementeriannya, yakinlah main chores tak akan terpenuhi.

Rudy Hartono

Ibarat sebuah mesin elektronik yang membutuhkan manual untuk mengoperasikannya, sebuah organisasi wajib memiliki rencana strategis (“renstra”) agar seluruh jajarannya dapat bekerja sesuai prosedur demi mencapai tujuan yang tertulis (baca: disepakati) di dalamnya. Apa yang terjadi di Kementerian Pemuda dan Olahraga ini adalah ketiadaan arahan dari pemimpinnya. Renstra yang ada di kementerian ini (klik sini, pdf) hanya menjadi patokan anggaran (baca: menghabiskan anggaran atau “hanya output”) tanpa sasaran lebih luas lagi (baca: “outcome”).

Program kerja yang sesungguhnya, seharusnya kembali ke masyarakat, baik profesional kegiatan pemuda dan olahraga ataupun masyarakat dalam arti luas (sebagai pemangku kepentingan kementerian ini), hanya menjadi program “menghabiskan anggaran”. Kalaupun ada (bahkan diharapkan bisa menjadi menjadi ikon program utama kementerian ini) proyek ini terkena imbas “bocor KKN”. Misalnya, ya seperti Proyek Hambalang itu.

Dari segelintir kementerian dan lembaga yang saya datangi, mungkin hanya satu kementerian ini yang hanya merasa seperti “event organizer” yang hip-hip hura-hura dari satu tempat olahraga ke tempat lainnya tanpa perlu memikirkan prestasi global. Pemimpinnya tak pernah melihat bahwa dirinya adalah pengemban tugas mulia membangun dunia pemuda dan olahraga, tentunya dengan memakai uang pajak saya. Sudah benar waktu itu Gus Dur melikuidasinya

———————————

DISCLAIMER: Tulisan ini adalah pendapat pribadi yang tidak mencerminkan pendapat institusi apapun tempat saya mengabdi; dan tulisan ini adalah bagian keempat dari 23 kementerian dan lembaga yang saya kunjungi di tahun ini.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 20, 2012 in bureaucracy

 

Tag: ,