RSS

Arsip Kategori: business

Jangan Salahkan Bioskop


Industri media global sedang terguncang beberapa tahun terakhir ini. Penjualan hiburan audio (musik) atau audio video (film layar lebar dan tayangan televisi) menurun drastis serentak di berbagai belahan dunia. Semua content  dengan segala macam judul, durasi dan kualitas bisa dicari, diunduh, dan dibagikan dengan mudah dan dengan biaya nyaris Rp 0,- (inipun sudah menghitung listrik dan langganan Speedy). Terima kasih internet, terima kasih digitalisasi segalanya.

Mengambil salah satu isu tak kunjung rampung, saya memfokuskan pada industri film impor  di negeri ini yang masih berkutat soal “tidak bayar pajak” dan “embargo perfilman Amerika Serikat karena pajak dan retribusi naik”. Menyelesaikan masalah bioskop negeri ini seperti menegakkan benang basah. Tindakan monopoli mulai dari distribusi hingga eksibisi yang dilakukan Bioskop 21 tak bisa diselesaikan bahkan terkesan didukung penuh oleh pemerintah (baca: Kementerian Budaya dan Pariwisata). Industri film nasional menjadi korban yang terjepit antara pajak tinggi dan monopoli distribusi-eksibisi ini.

Sesungguhnya memang industri content (maaf saya tak temukan padanan katanya dalam bahasa Indonesia) ini sedang di titik turun dalam kurva belajar, kurva S. Belajarlah film hingga ke negeri China. Produser film di China, Hengdian Group bisa menggaet Warner Bros (USA) untuk membuat film kolosal Warlords yang tak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Distribusinya jelas: hanya untuk penggemar film yang mengerti bahasa Mandarin, atau kalaupun tidak bisa berbahasa Mandarin setidaknya menggemari Andy Lau atau Jet Li. Tentu saja Hengdian tak sendirian, karena pemerintah China mendukung penuh dengan mematok segala persyaratan jika Warner Bros hendak berbisnis di China: produksi wajib berbahasa Mandarin, Warner harus bermitra dengan pengusaha China yang wajib punya peran mayoritas, distribusi serentak ke pelosok China bahkan hingga bioskop independen, dan seterusnya. Karena box office itu diukur di minggu pertama peluncuran film kerjasama ini,  Warner menghitung risiko pembajakan. DVD aseli film tersebut muncul di minggu kedua, dengan harga murah. Dampaknya tak hanya masalah ekonomi bisnis, tapi juga penyebaran nilai budaya dan sosial negeri China; propaganda Pemerintah China tanpa harus menguras APBN-nya.

Lain lagi dengan industri musik global yang telah merapatkan langkahnya menghadapi derasnya digitalisasi (baca: pembajakan musik) hari ini. Universal, Sony Music dan EMI bergabung dan membentuk kanal Vevo di Youtube. Youtube adalah situs content aggregator milik Google yang konon membebaskan semua orang mengunggah dan mengunduh klip video terbaru penyanyi kesayangannya. Sebelumnya memang semua orang bisa mengunggah video ini, tapi mungkin kualitas audio atau videonya buruk. “Presentation, presentation, presentation!” ini adalah gimmick industri media, tak terkecuali musik. Daripada merusak citra sang penyanyi andalannya, Vevo kemudian dibuat untuk mendekatkan penggemar dan idolanya. Model bisnisnya tak lagi penjualan cakram digital atau RBT (ring back tone) tapi pada sponsorship dan iklan terselubung (built-in/product placement ads).

Lesson learned from industri musik global atau Hengdian Group ini adalah: industri film di Indonesia tak boleh mati mengurus masalah pajak saja. Atas pengalaman ini, seharusnya jalur distribusi seperti jaringan bioskop kita bisa turut belajar (learning curve, S-Curve). Sebelum menukik bangkrut, Bioskop 21 atau Bliztmegaplex, bisa memanfaatkan Youtube dengan lebih bijak lagi. Industri perfilman kita–mulai dari produksi, distribusi hingga eksibisi–harus mendapatkan proteksi pemerintah seperti Hengdian. Atau mau meniru industri musik global? Di mana para produser bergabung untuk mempromosikan dengan sponsorship besar (seperti video J-Lo di Youtube yang selalu bertaburan Swarovski, BMW atau minuman ringan segala macam). Nilai jual J-Lo (dan Pittbull) tetap tinggi sehingga karcis konser penyanyi andalan sang label musik dunia ini pasti bernilai tinggi pula. Ringkasnya, teknologi baru terus datang, dan model bisnis harus berubah agar entitas bisnis bisa tetap hidup.

Sayangnya, sekali lagi, industri film di sini masih dibesut isu pajak, apakah itu pengemplang pajak film impor ataupun ketidakadilan pajak/retribusi bagi film nasional. Pajak? Bahkan J-Lo pun bercerai dari Marc Anthony karena urusan uang pajak yang ditilep sang suami AKA manajernya sendiri. Where’s Gayus when we need him, huh?

Iklan
 

Tag: , , , , ,

Infrastruktur


Setelah sekian lama tidak update blog ini, malam ini timbul kangen menulis tanpa dibayar 🙂

Beberapa presentasi saya di Slideshare.net telah dilihat dan diunduh beberapa kali. Hanya satu yang hari ini saya buka untuk diunduh, yaitu tentang “Telco & Media in Indonesia“. Bahan presentasi saya di kelas “Bisnis dan Industri Televisi” ini banyak diunduh tak hanya kalangan mahasiswa, tapi juga pebisnis… bahkan pebisnis telekomunikasi dari Norwegia! (FYI: Slideshare membolehkan siapa saja mengunduh slide asal kita mendaftar sebagai anggota Slideshare, dan kebanyakan kita menggunakan nama asli untuk bahan *serius*).

Kembali ke pebisnis telekomunikasi. Saya takjub dengan presentasi Hans Rosling di Ted.com beberapa waktu lalu. Rosling mampu menyajikan presentasi tentang statistik yang mudah dicerna. Presentasi saya tentang Telco (telecommunications company) dan Media di Indonesia itu sesungguhnya terinspirasi dari Rosling; bagaimana saya bisa menjejerkan dua sektor berbeda di era 1990-an dan batasan keduanya menjadi sumir hari ini. Yang lebih terpenting lagi, bagaimana saya melihat buruknya infrastruktur berbanding dengan kapasitas kemampuan negara ini, dibanding negara tetangga, Malaysia.

Saya yakin pemerintah masih punya niat baik untuk meneruskan Proyek Palapa Ring dan jalur kabel serat optik bawah laut Australia – Indonesia – Jepang, daripada selalu bottleneck di Singapura. Kedua proyek multiyears, multiplatform ini seharusnya lebih prioritas dari gedung wakil rakyat atau proyek-proyek renovasi fasilitas ini itu yang tak terkait langsung dengan kemaslahatan rakyat. Jika rakyat makmur, yakinlah pemerintah bisa merevisi kantornya di Planet Mars sekalipun.

Terakhir, pebisnis Eropa pun tak punya data akurat tentang industri telekomunikasi dan media di Indonesia hingga harus percaya saja dengan presentasi saya ke mahasiswa… *just kidding, guys*

 

Distribusi Film Hollywood ke Indonesia Dihentikan


Selamat untuk para penggiat sinema dalam negeri. Selamat juga bagi distributor film Eropa dan film indie seluruh dunia. Dalam berita di Detikhot, baca di sini, alasan penghentian dinyatakan bahwa bukan karena “neverending story of Glodok piracy”. Kalau soal pembajakan, sungguh bukan kesalahan pemerintah yang tak mampu memberantas “pembajakan” kekayaan intelektual macam film layar lebar ini. Debat tentang ini terus terjadi di masa “abundant content” dan “open source” hari ini (klik sini untuk membaca salah satu perdebatan itu di Amerika Serikat sendiri). Impor film dari Hollywood yang terhenti bukan langkah pamungkas membasmi pembajakan, dan sayangnya penghentian ini akan menjadi salah satu faktor penyubur baru bagi bisnis DVD di Indonesia.

Yang menjadi “alasan Hollywood” kali ini adalah pajak berlapis, mulai pintu masuk di bandara (pajak barang mewah) hingga pintu keluar bioskop di daerah-daerah (atau pajak daerah, walau porsi penonton di Jakarta masih dominan). Di Detikhot, jelas sekali kok pihak 21 atau movie distributtion monopolist di Indonesia tak bisa menanggung pajak itu sendirian dan ingin dibebankan ke distributor film di Hollywood. Sayangnya, mungkin kalau saya benar, adalah ketetapan hati Hollywod untuk terima uang itu “bersih” dengan harga paket yang selama ini “naik-naik ke puncak gunung”.

Pihak 21 pastinya sudah mencari alternatif film layar lebar atau bioskopnya akan kosong melompong. Tak terkecuali yang baru direnovasi besar-besaran di beberapa titik. Pihak distributor film lain di Indonesia, atau mungkin bisa disebut sebagai fringe competitors, seperti Blitz atau siapapun, bisa menjadi pihak yang bernegosiasi dengan Hollywood. Sepertinya hanya penjudi sejati yang mampu bernegosiasi di saat semua serba mahal. Jangan lupa, menonton film adalah kebutuhan tertier… masih kalah dengan pamor cabe yang pernah menjadi faktor dominan atas pergerakan harga 9 bahan pokok (sembako).

howstuffworks.com

PS. di bawah ini saya berdialog dengan seorang sahabat, dan kutipannya adalah sebagai berikut:

“Mbak Mitra, pajak itu adalah bentuk proteksi terhadap industri lokal. Pajak di China lebih besar daripada kita kok, tapi pasar di China jauuuh lebih besar dari kita. China itu lebih ketat bahkan soal content film. Warner Bros bahkan tetap keukeuh produksi film di China, yang tak boleh diterjemahkan ke bahasa lain di pasar luar China. Warner Bros mengeruk keuntungan dari milyaran orang yang nonton dengan sejublak aturan main pemerintah China.

Btw, selama ini, walau sudah ada Blitz, tetap pintu distribusi ada di 21. MPA itu asosiasi yang selalu kumandangkan Indonesia “red hot” untuk pembajakan (padahal materi filmnya atau kepingan plastik DVD-nya dari Malaysia atau China). Ini bisa jadi momentum buat MPA mendeklarasikan sikap kepada pemerintah kita yang tak mampu negosiasi setinggi China.”

 

Tag: , , ,

Saya Bermimpi GKJ Menjadi Pusat Pentas Seni Budaya Indonesia


Sebulan terakhir ini, di Gedung Kesenian Jakarta diselenggarakan “Jakarta Arts Festival” dalam rangka ulang tahun Kota Jakarta. Saya mengajak anak saya (kelas 1 SD) melihat pentas drama romans tragis Soppeng-Luwu “We Sangiang I Mangkawani”. Drama ini hanya dipentaskan malam ini dan esok malam, Selasa, 23 Juni 2009.

Satu jam pertunjukan berjalan sang bocah sudah tertidur, tapi yang penting ia bertanya “Apa itu siri, Bu?” dan “Bajunya kayak yang pernah Ibu pakai ya…”. Ada antusiasme dari sang bocah melihat warna-warni nusantara yang tak bisa dilihat di buku pelajarannya.

Saya membayangkan acara seni budaya ini dibuat reguler tiap malam; yah, mirip Broadway. Bayangkan juga cerita-cerita klasik daerah seluruh Indonesia dipentaskan bergiliran di Gedung GKJ yang magis anggun itu. Mulai drama musikal hingga tragis pun. Sebagai fasilitas penunjang, banyak hotel di dekat situ disiapkan hanya untuk wisatawan yang khusus menonton. Ditambah lagi jika Pasar Baru yang berada di seberangnya diremajakan dengan standar internasional. Jika hari ini sekitar GKJ masih terlihat rusuh dan kotor, beruntung sebenarnya akses ke GKJ dari bandara itu lewat Kemayoran sangat nikmat: puluhan kilometer jalan hanya melalui satu lampu merah Gunung Sahari. Tak usah berbondong-bondong staf Depbudpar RI ke luar negeri untuk promosi. Lebih baik mengundang wisatawan asing ke Indonesia, devisa dapat, Indonesia makin terkenal dengan kekayaan budayanya.

Ah, itu cuma mimpi. Semoga KPU menganggap penting pernyataan para capres terhadap perkembangan dan pelestarian seni budaya di Indonesia. Mudah-mudahan debat capres yang akan datang juga menyentuh hal paling mendasar dari kita berbangsa, yang membedakan kita dengan negara lain di dunia. Semoga…

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Juni 23, 2009 in arts, Bugis, business, culture, drama, government failure, Luwu, Soppeng, tragic

 

Copynorms v. Copyright Law: Profit Dispute, Locally and Universally


catatan: Mbak Ria Pascucci mendorong saya menulis ini untuk gobble up and down… your wish is my command *bow*

: – )))

… for a brief moment in the early 1990s, the entertainment industry expressed optimism that it could beat the copyright piracy problem of piracy as several countries known for piracy agreed to enforce intellectual property laws more strictly in exchange for trade concessions. Of course, those hopes were quickly dashed … Virtually overnight, a vast group of people—hundreds of millions—acquired the means to violate copyright law easily and conveniently. Just as important, they wanted to do so. Manifestly, people desire entertainment; presumably, they desire free entertainment even more. There was little in the experience of the average person to dissuade her from using file-sharing to fulfill this desire. (Copynorms, Schultz, 2006).

Hingga akhir tahun 2006 USPTO, lembaga negara di Amerika Serikat yang bertanggung-jawab atas domain kerja “patent – trademark”, masih berupaya menggalang upaya persuasi ke sekretariat ASEAN. Waktu itu, dikumpulkan seluruh regulator negara-negara ASEAN untuk sebuah diskusi anti-pembajakan sinyal televisi satelit. Mungkin seperti acara di PBB, peserta dan pembicara sama-sama gagap dalam berbahasa Inggris, apalagi tak ada penerjemah disiapkan panitia untuk diskusi satu hari di Bangkok ini. Mulai dari ESPN hingga pengacara hak cipta dan perdagangan dari negeri industri kreatif ditampilkan. Sepulang dari sana, mungkin yang terjadi hingga detik ini adalah “business as usual”, alias bajak ya bajak saja.

Bulan lalu, masih seputar pembajakan sinyal TV yang disalurkan via satelit, ada tekanan lagi dari industri TV Asia Pasifik ke negara-negara yang belum kuat penegakan hukum di bidang hak cipta seperti Indonesia ini. Tekanan itu disampaikan ke pemain industri besar yang berkedudukan di Jakarta kemudian juga tiba di kantor birokrat Depkominfo. Keluarlah ancaman “sweeping” operator TV berlangganan di daerah (baca beritanya lengkap dengan data “pembajak” itu di sini).

Yang dilakukan oleh operator di luar Jakarta ini, sebagian besar terpusat di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi yang notabene ‘blankspot’, ditengarai sebagai pelanggaran hukum. Mereka menikmati uang dari penayangan ESPN, HBO dan saluran TV lain yang hanya bisa disaksikan jika kita membayar sejumlah uang berlangganan. Yang dilakukan oleh operator ini awalnya adalah tindakan menyelamatkan diri dari ‘blank spot’ (survivor of blank spot) untuk rumahnya sendiri yang kemudian meluas ke lingkungan sekitar.

Apa kemudian yang membedakan operator TV lokal ini dengan Youtube atau Napster? Operator TV lokal ini melakukannya untuk menghasilkan uang. Ada seribu pelanggan membayar Rp 30 ribu per bulan untuk menonton 40 saluran TV (free to air atau berlangganan). Sang operator mendapatkan (gross) Rp 30.000.000,- dengan hanya membayar berlangganan salah satu operator berlisensi resmi (Telkomvision, Indovision, Astro Malaysia, dll.) dan berlangganan sebagai individu, bukan korporasi. Jika korporasi ia harus menjadi ‘downline’ dari salah satu operator berlisensi itu.

Sedangkan Youtube (dan sesungguhnya Napster, sebelum ia dibeli oleh UMI/Universal Music International) adalah ‘operator’ tayangan klip audio visual bajakan juga. Hanya Youtube tidak mengambil profit dari tayangan ini, tapi dari iklan (product placement) yang menyusup di video itu, atau dengan cara ‘tradisional’ Google AdSense (Youtube adalah milik Google sejak 2006). Profit tidak dihasilkan dari “penjualan” tayangan, tapi penjualan iklan yang ada di setiap halaman posting video tertentu. Masalahnya tayangannya hanya klip (potongan) dan terkadang telah di-remix. Sehingga yang terjadi adalah audio X digunakan untuk visual Y dari sebuah tayangan auvi Y, misalnya, yang kemudian dianggap sebagai bentuk kreativitas. Pencipta video remix ini, atau siapapun yang mengunggah/upload video itu, tidak mendapatkan profit. Google tidak bisa digugat, karena ia bukan operator yang mengunggah atau menggubah video itu. Ia hanya berperan ibarat pemberi lapak kosong yang telah ditempeli merek Coca Cola hingga Warung Tegal Sudimampir (saking localised-nya Google AdSense itu). Google memberikan lapak itu secara gratis!

Itu logika yang dibangun, dan kian banyak situs seperti Youtube yang tak hanya video-base, tapi juga text-base (DocStoc) dan audio-base (Imeem). Semua bisa diunduh/download lewat pintu belakang. Pintu belakang atau back door ini bukan ciptaan Youtube, DocStoc atau Imeem. Semakin banyak pula anggota jejaring sosial seperti Facebook atau komunitas mailing list tertentu yang saling bertukar file pdf, MP3 dan MPEG4. Atau hanya pranala/link dari situs yang memiliki file ini.  Di saat operator TV berlangganan lokal yang mendapatkan margin profit dari berlangganan sebagai individu, masyarakat dunia yang sudah terhubung via internet telah mencapai 1,3 milyar! Dengan operator TV berlangganan sejumlah 695 (bahkan lebih) tersebar di titik-titik yang tak memiliki infrastruktur transportasi yang baik, pemerintah pusat tentu tak memiliki dana dan aparat cukup dalam menindak ini secara sistematis.

Akan menjadi mahal juga bagi Amerika Serikat atau Uni Eropa membuat standar hukum hak cipta tanpa memperhatikan norma setempat; apalagi tayangan utuh sebuah film yang baru main di bioskop bisa didapat secara gratis melalui back door tadi. Saatnya korporasi besar dunia — dan perangkat hukum di dua polar industri kreatif dunia — memikirkan model bisnis yang lebih fleksibel, dengan tentunya memperhatikan norma-norma yang berlaku di tiap negara. There is always room to squeeze “this” in, try the Google way.

ASEAN-USPTO2

 

Hullabaloo & Wired Bulla, Whazzdat?


Iklan radio di Amerika Serikat turun 10% sejak Oktober 2007; membuat pasar melemah 18 bulan berturut-turut. Radio CBS bahkan turun 12%, Citadel 10.9%, CC Media Holdings, pemilik Clear Channel Communications, menyatakan bahwa penghasilan dari radio menurun 7%. COx 6.2%. Emmis Communications turun 1.5% dan Radio One 2%.

Di Indonesia, ada segelintir pemilik radio besar, seperti beberapa konglomerasi media Elshinta, MNC, Suara Surabaya, OZ Bandung, 99ers Bandung, dan beberapa lain kelompok usaha kecil lainnya. Dari segelintir ini, beberapa inovasi (teknis dan nonteknis) telah dijalani. Mulai megubah programming hingga mencari pipa distribusi baru seperti streaming via internet. Masalahnya kemudian, terjadi pergeseran pola pembaca, pendengar dan pemirsa di banyak belahan dunia. Salah satu indikatornya di Indonesia adalah tingginya hit Detikcom (berita online), Kaskus Radio (streaming radio) atau Binus Watch (audio-visual). Social networks adalah sebuah jargon yang terdengar gaungnya dua tahun terakhir. Jejaring sosial yang dimaksud ini adalah wired bulla, memberikan informasi sekaligus mendulang uang. Bulla adalah tabung untuk menuliskan transaksi barter ribuan tahun silam.

Sekarang, setelah semua transaksi kian canggih, nilainya tak perlu lagi digoreskan ke tabung tanah bernama bulla. Hari ini segala bentuk jual beli pun bisa ditemui secara online. Dengan demikian banyak kegiatan IRL (in real life) kemudian digeser. Kita pun berinteraksi secara online: membaca e-koran hingga menulis agenda. Menonton acara audio visual, mendengar lagu juga bisa dunikmati di situs-situs online. Tak lagi orang dengan sengaja memutar radio, kecuali berada di tengah kemacetan kota Jakarta dan sekitarnya. Tak lagi orang menunggu acara televisi malam seantusias sepuluh tahun silam.

Pola interaktivitas manusia yang kian dinamis ini mewajibkan pemikiran-pemikiran out of the box sebagai sekoci bisnis radio yang mulai kolaps.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 1, 2008 in business

 

Reputation Management


Agak lucu rasanya temuan saya malam ini. Ternyata apa yang saya pikirkan tentang manajemen reputasi, terutama perihal istilah yang saya kenal kemarin, yang berbeda dengan istilah ‘online’. Selama ini yang saya tahu memang reputasi itu dibangun bertahun-tahun dan bisa dihancurkan dalam satu kali kejadian krisis. Ibaratnya, rusak susu sebelanga karena nila (racun) setitik.

Ternyata di dunia maya, istilah manajemen reputasi ini adalah bagaimana Anda membangun [reputasi] bisnis agar dikenal oleh mesin pencari Google, misalnya. SEO, search engine optimization, istilah kerennya. Jadi kalau yang di atas itu bagaimana menghindari hal buruk, nah kalau dunia maya hanya “mengenal yang baik-baik” agar dapurnya ngebul terus.

Saya tak suka dengan gambar klip video di bawah ini, seperti ada tombak muncul dari ubun-ubunnya; tapi ucapannya cukup membantu saya belajar lebih jauh tentang dunia maya ini. Selamat belajar, teman.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 27, 2008 in business, media