RSS

Arsip Kategori: chaos

Pencerahan Budaya, Pencerahan Politik


Ada yang bilang Jokowi sekarang sudah neolib (menumpuk hutang). Ada juga yang bilang Jokowi sudah dijauhi pendukung globalnya semenjak kebijakan “hukum mati gembong narkoba” diterapkan. Ada yang bilang JK kurang greget kali ini. Ada yang bilang lainnya… ah, banyak sekali rumor itu yah?

Sejak pagi hingga malam saya dapat pencerahan yang cukup “padat”. Roller coaster.

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 20, 2015 in chaos

 

Tag: , ,

Infrastruktur


Setelah sekian lama tidak update blog ini, malam ini timbul kangen menulis tanpa dibayar ūüôā

Beberapa presentasi saya di Slideshare.net telah dilihat dan diunduh beberapa kali. Hanya satu yang hari ini saya buka untuk diunduh, yaitu tentang “Telco & Media in Indonesia“. Bahan presentasi saya di kelas “Bisnis dan Industri Televisi” ini banyak diunduh tak hanya kalangan mahasiswa, tapi juga pebisnis… bahkan pebisnis telekomunikasi dari Norwegia! (FYI: Slideshare membolehkan siapa saja mengunduh slide asal kita mendaftar sebagai anggota Slideshare, dan kebanyakan kita menggunakan nama asli untuk bahan *serius*).

Kembali ke pebisnis telekomunikasi. Saya takjub dengan presentasi Hans Rosling di Ted.com beberapa waktu lalu. Rosling mampu menyajikan presentasi tentang statistik yang mudah dicerna. Presentasi saya tentang Telco (telecommunications company) dan Media di Indonesia itu sesungguhnya terinspirasi dari Rosling; bagaimana saya bisa menjejerkan dua sektor berbeda di era 1990-an dan batasan keduanya menjadi sumir hari ini. Yang lebih terpenting lagi, bagaimana saya melihat buruknya infrastruktur berbanding dengan kapasitas kemampuan negara ini, dibanding negara tetangga, Malaysia.

Saya yakin pemerintah masih punya niat baik untuk meneruskan Proyek Palapa Ring dan jalur kabel serat optik bawah laut Australia – Indonesia – Jepang, daripada selalu bottleneck di Singapura. Kedua proyek multiyears, multiplatform ini seharusnya lebih prioritas dari gedung wakil rakyat atau proyek-proyek renovasi fasilitas ini itu yang tak terkait langsung dengan kemaslahatan rakyat. Jika rakyat makmur, yakinlah pemerintah bisa merevisi kantornya di Planet Mars sekalipun.

Terakhir, pebisnis Eropa pun tak punya data akurat tentang industri telekomunikasi dan media di Indonesia hingga harus percaya saja dengan presentasi saya ke mahasiswa… *just kidding, guys*

 

You cannot live without scholarship, and you cannot live with scholarship


Di luar jatah seleksi reguler, Universitas Indonesia (UI) memiliki program seleksi mahasiswa yang telah berjalan 3 tahun terakhir ini. Kerjasama Daerah Industri (KsDI) adalah program non-SIMAK atau seleksi masuk UI. Pemerintah daerah atau pun industri dapat memasukkan nama siswa berprestasi usulan mereka untuk masuk ke UI tanpa tes seleksi ketat: hanya selembar surat usulan plus kontrak-kontrak. Diharapkan memang banyak siswa SMA berprestasi di daerah yang bisa masuk lewat jalur khusus ini, dan disepakati bahwa mereka adalah siswa yang kurang mampu secara finansial melanjutkan ke sekolah lebih tinggi.

Noble huh? Sayangnya tidak begitu kenyataan tiga tahun terakhir. Banyak bolong dan bohong…

Adalah David Welkinson, salah satu siswa dari SMA di Bengkulu yang beruntung masuk ke jalur ini di awal program KsDI ini disepakati pihak kampus dan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Ia adalah satu dari mahasiswa berprestasi secara akademis ataupun organisasi kesiswaan (pernah menjabat menjadi ketua OSIS semasa SMA). Ia adalah anak petani yang terkesan sederhana namun tegas. Saya belum pernah melihatnya, tapi wajahnya tampil di layar TV beberapa saat lalu untuk mengungkap kebobrokan Pemprov Bengkulu, yang notabene kepala daerahnya pun sekarang pesakitan karena korupsi (beritanya di sini, ya).

Uang kuliah yang dijanjikan Pemprov Bengkulu tak kunjung turun, bahkan dinyatakan bahwa program ini ditutup di provinsi itu sejak tahun 2010. Lalu bagaimana kontrak awalnya? Inilah pangkal kisruh beasiswa dan jalur khusus masuk UI ini. Ditengarai bahwa pihak Pemprov Bengkulu tidak menjalankan kewajibannya sesuai kontrak. Ditengarai pula bahwa kontrak yang ada memang tidak “menjanjikan” pembayaran, hanya memberikan usulan nama siswa berprestasi. Douglas North (1991) menegaskan bahwa “There are some cases where contracts are self-enforcing; i.e., when all parties to a contract have an economic incentive to comply with the terms of the contract.” Sayangnya, compliance atas kedua pihak yang menandatangani kontrak ini terkadang tidak terjadi.

Apapun alasan yang telah diberikan Pemprov Bengkulu, jelas saja ada ingkar janji sepihak. Terbukti kok provinsi lain mampu membiayai dan sepertinya tidak bermasalah hingga hari ini. Apa yang terjadi sesungguhnya di meja bendahara pemerintah Bengkulu, wallahualam.

Lambsdorff (2007) menegaskan bahwa “corrupt actors are more influenced by other factors such as the opportunism of their criminal counterparts and the danger of acquiring an unreliable reputation.” Bengkulu adalah provinsi miskin karena letak geografis yang tidak menguntungkan, dikelilingi pengunungan tinggi dan pantai berkarang. Hal ini diperparah lagi dengan seringnya gempa terjadi di sepanjang pantai barat Sumatera. Untuk itu, jalur distribusi ke dan dari Bengkulu adalah mustahil kalaupun tidak mau dinyatakan “mahal”.

Hal ini bukan alasan jika memang “aktor” yang dimaksud Lambsdorff adalah aktor yang tidak oportunistik. Tak ada niat baik dari pihak pemprov sana untuk berbenah diri. Bengkulu puluhan tahun silam adalah potret Bengkulu sekarang. Tak banyak kemajuan berarti dibanding provinsi tetangganya. Sayangnya pemerintah di salah satu provinsi dari 5 nomor buncit (dalam hal pemasukan dan belanja daerah) di Indonesia ini tak memiliki niat baik memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Rakyat cerdas akan keluar dari terbatasnya sumber daya alam–lihat Singapura. Rakyat cerdas pun akan keluar dari terbatasnya jalur transportasi–lihat Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan Laskar Pelangi.

Di lain pihak, UI sebagai institusi besar, sesungguhnya bisa bertindak lebih arif dan taktis untuk membantu masalah per kasus atau bahkan masalah KsDI ini secara umum. Tak usah ditutup jalur ini, hanya kedua pihak harus menandatangani kontrak yang lebih tegas. Selain itu, seleksi masuk sepenuhnya milik UI agar standar mahasiswa “cerdas” yang diloloskan dari program ini bukanlah mereka yang “cuma punya uang bayar pemda” atau “cuma kebetulan anak Pak Bupati Anu”… dan seterusnya.

Semoga David Welkinson adalah anak terakhir yang harus menderita karena mendapat beasiswa bodong pemdanya.

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Januari 14, 2011 in chaos, economy, education, institutionalism

 

Tag: , , ,

A Smile at Prices of Hot Spices


Indonesia is a unique country, for I cannot say it is impossible to live in. I still have to use a positive sentence to start the year.¬† We are still celebrating new year, and we passed Idul Fitri and Idul Adha, two most sacred days for moslems. Over the two latter, prices of hot spices–you might call it chillis and we called it “cabe”–was hotter than mercurius. We usually cook special food to celebrate Idul Fitri (hot “ketupat rendang” or “ketupat opor” added with ground chillis and onions). We also cook “kare kambing” or “lamb curry” after we sacrifice the lamb in the morning. Curry, as we know it, needs spices mostly chillis.

So what happened when it’s Christmas time? Do we cook spicey food? Not too many. New year’s eve? We cook spaghetti with is tomato sauce, and chillis if required–not a must. We serve pudding and other sweeties to close the year. Why on earth the price of chillis per kilogram went from IDR 50,000 to IDR 100,000 overnight on the first week of¬† 2011? This is amazingly outrageous or outrageously amazing…!

Blame it on the extreme weather? Awww, come on… the sun is still there at certain times of the day. We have reached the highest level of bioengineering for food production for the last decades. Why don’t we do something out of it? In Indonesia, again as a unique country, priority of doing the right things is upside down, inside out of whatsoever. Our president was best seen sitting graciously near a soccer field instead of chopping the grass in the middle of paddy field. Our local government is too busy doing knick-knacks instead of encouraging the people to produce and distribute more efficient farming or fishery goods. Public officers concern more on renovating their official houses and buying more expensive official sedans to suit their ranking of bureaucratic system. (click here for one of the news)

We, the Indonesians, are likely to face a very hotter year in the future if the prices of 9 staff and staple (“sembilan bahan pokok” or “sembako”) are crazily skyrocketting.¬† There were no significant government’s actions last year, and we are not hoping more this year. However, we are the still the kindest and the most forgiving species on earth. We Indonesians always handle things with smile, for better or worse.

 

Tag:

Just Another Year


A certain day, Friday maybe, could mean something sacred while it could mean a lay-low sign of long weekend. I could never consider a certain day is different from others. I don’t celebrate my own birthday by blowing candles and other party hocus-pocus. I don’t even pray just for my birthday. I don’t meditate just for that.

At my age, time flies so fast. Ah yes, been there, done that. It’s fun to see my children laughing chasing running going cuckoo, or my students writing their ass off to get good grades eventhough I’ve already marked their forehead with straight A’s. I enjoy every second of it. And I wish time just stand still to scan every pixel of a nice picture…

Happy New Year, everybody!

 
 

Tag:

[Sekali Lagi] Merumuskan Indonesia


Sudah lama saya tak update blog ini. Satu hal yang kemudian mendorong saya menulis lagi pagi ini adalah ‘semangat kebangkitan nasional’ yang dicoba diracik lagi oleh beberapa kelompok masyarakat. Kemarin malam saya datang ke acara selamatan putra seorang kawan, yang dibuka oleh penggiat buku dan penggila sejarah dunia, Pak Taufik R. Dia merumuskan1908 – 1928 adalah era brahmana, kasta tertinggi dalam beberapa peradaban bangsa. Alasannya, karena Indonesia waktu itu dirumuskan oleh segelintir priyayi. Kemudian di era 1928 – 1968, Indonesia ‘dikelola’ oleh kaum di bawah brahmana: kaum ksatria.¬† Yang dimaksud adalah pasukan TNI dan pasukan perjuangan non-gelar.¬† Era 1968-1998, Indonesia dikuasai kaum pedagang, satu garis di bawah ksatria. Sejak itu hingga hari ini, Indonesia dikuasai rakyat, atau istilahnya, kaum sudra. Maaf kalau salah, tapi setahu saya sudra itu adalah kelompok paling miskin dalam tataran sosial ekonomi.¬† Sebuah analisis yang mungkin kebetulan saja.

dreamindonesia.wordpress.com

Tak berlama-lama di acara itu, saya langsung ‘loncat’ ke acara lain bertempat di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat. Acara berjudul “Dialog Pemuda Nasional: Menyoal Identitas Kebudayaan Indonesia” ini didukung oleh Kantor Menpora dan diselenggarakan mulai pukul 14.00, dan hingga 21.45 dialog belum selesai, padahal masih ada pertunjukan musik etnik-kontemporer dari Mahagenta. Sayangnya pula, sang menteri yang kantornya punya titel “pemuda” ini tidak hadir karena sedang sibuk peluncuran buku pribadinya dalam rangka pemilihan ketua partai politik. Hmm, mana yang lebih penting ya…?

Kembali ke dialog nasional yang cukup menarik karena panitia menghadirkan sepuluh pembicara dari pelbagai belahan nusantara, lengkap dengan naskah ilmiah tentang konsep Indonesia. Saat mengetik tulisan ini, di meja saya tergeletak buku “Cities, Chaos & Creativity” yang di sampulnya tertulis: politically participatory, socially just, economically productive, ecologically sustainable, dan culturally vibrant. Aspek yang dibahas dalam dialog nasional ini kebanyakan hanya soal kebudayaan yang seharusnya vibrant atau bersemangat. Yang terucap di sesi pertama dialog ini adalah keluhan Dewan Adat Papua tentang ‘aneksasi bukan integrasi’, dan pernyataan Dewan Pakar Kesultanan Ternate tentang federalisme. Federalisme dan disintegrasi, dua kata satu makna.

Paparan menarik datang dari Dr Purwadi M.Hum, staf pengajar Universitas Negeri Yogyakarta dan penulis beberapa buku di antaranya Javanologi: Asal Mula Tanah Jawa. Ia paparkan bahwa hanya ada 2 bangsa yang mampu menguasai dunia (karena mereka mampu menguasai 3 hal: perspektif epigrafis, historis dan kosmopolis) yaitu bangsa Tionghoa dan Israel. Di manapun mereka berada di dunia ini mereka mampu menulis, membaca dan mendokumentasikan tata cara hidup dan pencapaian hidup mereka (epigrafis). Mereka pun mampu menjelaskan dan menarik garis sejarah nenek moyang mereka (historis). Yang tak kalah pentingnya adalah bahwa mereka mampu mengelola kota di dunia ini dengan membangun pilar politik di kota-kota tersebut (kosmopolis). Polis berarti kota, dan politik adalah turunan kata dari polis. Tak ada keputusan penting berbangsa itu, argumen Purwadi, datang dari desa.

Menarik juga ia mempertanyakan judul acara ini, “Menyoal” bukan “Memperkokoh” atau mungkin usulan saya, “Merumuskan Kembali”. Dari sisi kebudayaan, Indonesia itu sangat kaya. Salah satu pembicara dialog ini, Muhammad Zaini, dosen Sekolah Tinggi Seni Indonesia dan ITENAS¬†Bandung, bahkan meneliti 250 permainan anak seluruh Indonesia. Ia sampaikan bahwa sesungguhnya ada ribuan permainan tradisional, yang baru dikajinya hanya segelintirnya saja. Kekaguman saya adalah bahwa beliau telah membuat arsip permainan daerah yang tak pernah terpikirkan oleh birokrat negeri ini.

Terakhir, acara sepenting ini selayaknya dihadiri oleh pengambil keputusan negeri ini. Seperti ucapan Buya Syafii Maarif di satu kuliah umum yang diselenggarakan harian Kompas, negeri ini tak punya pemimpin yang tahu jadi negarawan. Semuanya berpikir jangka pendek, sependek Pemilu 2014.

 

Manajemen Sakit dari Sebuah Rumah Sakit


Sehat adalah murah. Antidot-nya adalah sakit. Sakit itu berarti bayar dokter Rp 120 ribu, rontgen Rp 150 ribu, cek darah-dahak-feses Rp 400 ribu dan obat antibiotik dkk sebesar Rp 450 ribu. Mahal.

Harga itu masih terbilang masuk akal dibanding jika harus ke Singapura atau ke rumah sakit swasta, mengingat harga itu adalah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Cipto Mangunkusumo. Sebagai gantinya, saya harus menyusuri koridor labirin di sana. Saya bisa bertanya tujuh kali sejak tempat parkir untuk menemui ruangan praktek atau loket radiologi. Saya juga harus bertengkar dengan penyerobot antrean atau sabar menanti petugas administrasi tunggal di loket pendaftaran. Atau bahkan harus menutup telinga mendengar bisingnya orang lalu lalang, atau pasien bawel yang merasa datanya hilang.

“Pak Sodap, Pak Sodap…?”

Panggilan nama ini sungguh sedap didengar. Saya terkikik dalam hati saat mendengar percakapan yang dipanggil Pak Sodap ini dengan petugas administrasi pendaftaran.

“Kenapa nama saya tak ada lagi di data Anda, heh…”, tanyanya dengan logat kental sambil memberikan secarik kertas berisi namanya: Mr Sodap, Jalan Mencong sekian sekian.

Sang petugas administrasi memanggil Pak Sodap ke dalam loket untuk mengecek sendiri ejaan namanya di komputer. Pak Sodap menghampirinya.

“Jangan pakai ‘mister’, ketik saja Sodap, begitu…”

“Lah, ini em-er di depan nama Bapak apa dong?”

Saya nyaris terbahak kalau tidak mengingat etika kesopanan terhadap orang yang tak saya kenal.

Saya kembali termenung menunggu panggilan dokter. Mencoret sesuatu atau membaca koran di kala menunggu buat saya adalah tindakan yang lebih berarti selain melamun. Ah, kali ini saya mau melamun saja. Membayangkan sebuah rumah sakit umum pusat yang tertata rapi dan terintegrasi. Tak perlu ada beberapa apotek sekaligus dalam satu gedung. Tak perlu ada berbagai loket. Tak ada jam istirahat yang molor sehingga pasien yang sudah sekarat harus menunggu petugas loket yang sedang istirahat makan siang.

Terkesan memang area RSUP Cipto ini dibuat seperti rumah tumbuh; sayangnya, tidak direncanakan dengan matang. Sejak awal ditunjuknya Dr Cipto Mangunkusumo sebagai ikon kedokteran dan kesehatan Indonesia, rumah sakit ini sudah salah kelola (bahasa kerennya: mismanagement). Membaca Kompas pagi ini tentang sejarah kedokteran di Indonesia, Sabtu 23/5/2009, saya ingin mencerna lagi apakah ribet-nya tata ruang RSUP Cipto ini terkait dengan sejarah berdirinya sebuah kampus kedokteran di negeri ini.

Dinyatakan dr Kartono Mohamad bahwa bahwa kedokteran adalah sekolah pertama yang dibuat untuk menangani penyakit wabah sebelum Indonesia merdeka. Ditambahkan Prof S Somadikarta bahwa universitas di negara-negara maju didirikan sebagai tempat eksklusif, berawal dari tempat kongkow pemikir dan pendakwah.

Ah, itu dia!

Karena bersifat darurat sejak awal — tidak sebagai tempat tenang berpikir dan mengobati rasa ingin tahu yang tinggi terhadap segala sesuatu — lahirlah sebuah rumah sakit yang selalu darurat. Darurat adalah krisis! Darurat adalah gunakan yang ada saja dahulu sebelum ditemukan yang terbaik. Perencanaan untuk memprediksi segala sesuatu adalah hal terakhir yang harus dilakukan. “Nanti keburu orangnya meninggal…”

Seharusnya krisis itu baik. Prof Yohannes Surya malah menekankan manusia survive atau berevolusi untuk bertindakan lebih baik jika berada di bawah tekanan krisis. Seharusnya krisis bisa menjadi pegangan hari ini untuk terus berproses yang lebih baik ke depan. Tentu, saya melihat pembangunan gedung mewah baru bertitel “internasional” di sebelah barat area RSUP Cipto. Saya hari ini juga melihat warung tenda di dalam halaman rumah sakit telah digusur untuk tempat parkir yang lebih nyaman. Saya juga melihat lantai baru mengkilat di beberapa titik.

Melihat RSUP Cipto seperti melihat Indonesia Raya ukuran mini. Berantakan, chaos. Saya terhenyak saat nama saya dipanggil. Lebih dari sepuluh menit saya diperiksa, sekaligus saya bertanya ini-itu tentang penyakit saya. Bertanya adalah hak pasien, dan hanya bisa saya temui di RSUP Cipto ini. Pengalaman saya ke beberapa rumah sakit swasta yang bertitel internasional sekaligus, dokter-dokter spelialisnya banyak yang sakit sariawan; jarang menjawab tuntas pertanyaan remeh-temeh pasiennya.

Keluar dari ruangan mungil sang dokter yang baik itu, saya kembali bingung saat diberitahu ongkos rontgen, cek darah-dahak-feses serta harga obat. Saya melihat sekeliling saya… ada yang bersandal jepit, ada yang bolak-balik memfotokopi berkas jaminan kesehatan. Walau saya tak perlu mengurus dokumen Gakin dan kawan-kawannya, saya tetap merasa sebagai wong cilik yang sesungguhnya. Apakah saya korban dari manajemen negara yang sakit? Dari tiga capres yang akan datang itu, siapa yang peduli sih…? Platform kampanye semuanya terfokus di masalah ekonomi ini, ekonomi itu.

Saya rakyat kecil, dan saya perlu dicerahkan soal rencana tunjangan kesehatan yang nyaman buat saya.

I do need your assurance on HEALTH CARE PLAN, Bapak dan Ibu Capres!

manajemen RS

Click here for info on some-heart-throbbing USA health care plan.