RSS

Arsip Kategori: content

Jangan Salahkan Bioskop


Industri media global sedang terguncang beberapa tahun terakhir ini. Penjualan hiburan audio (musik) atau audio video (film layar lebar dan tayangan televisi) menurun drastis serentak di berbagai belahan dunia. Semua content  dengan segala macam judul, durasi dan kualitas bisa dicari, diunduh, dan dibagikan dengan mudah dan dengan biaya nyaris Rp 0,- (inipun sudah menghitung listrik dan langganan Speedy). Terima kasih internet, terima kasih digitalisasi segalanya.

Mengambil salah satu isu tak kunjung rampung, saya memfokuskan pada industri film impor  di negeri ini yang masih berkutat soal “tidak bayar pajak” dan “embargo perfilman Amerika Serikat karena pajak dan retribusi naik”. Menyelesaikan masalah bioskop negeri ini seperti menegakkan benang basah. Tindakan monopoli mulai dari distribusi hingga eksibisi yang dilakukan Bioskop 21 tak bisa diselesaikan bahkan terkesan didukung penuh oleh pemerintah (baca: Kementerian Budaya dan Pariwisata). Industri film nasional menjadi korban yang terjepit antara pajak tinggi dan monopoli distribusi-eksibisi ini.

Sesungguhnya memang industri content (maaf saya tak temukan padanan katanya dalam bahasa Indonesia) ini sedang di titik turun dalam kurva belajar, kurva S. Belajarlah film hingga ke negeri China. Produser film di China, Hengdian Group bisa menggaet Warner Bros (USA) untuk membuat film kolosal Warlords yang tak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Distribusinya jelas: hanya untuk penggemar film yang mengerti bahasa Mandarin, atau kalaupun tidak bisa berbahasa Mandarin setidaknya menggemari Andy Lau atau Jet Li. Tentu saja Hengdian tak sendirian, karena pemerintah China mendukung penuh dengan mematok segala persyaratan jika Warner Bros hendak berbisnis di China: produksi wajib berbahasa Mandarin, Warner harus bermitra dengan pengusaha China yang wajib punya peran mayoritas, distribusi serentak ke pelosok China bahkan hingga bioskop independen, dan seterusnya. Karena box office itu diukur di minggu pertama peluncuran film kerjasama ini,  Warner menghitung risiko pembajakan. DVD aseli film tersebut muncul di minggu kedua, dengan harga murah. Dampaknya tak hanya masalah ekonomi bisnis, tapi juga penyebaran nilai budaya dan sosial negeri China; propaganda Pemerintah China tanpa harus menguras APBN-nya.

Lain lagi dengan industri musik global yang telah merapatkan langkahnya menghadapi derasnya digitalisasi (baca: pembajakan musik) hari ini. Universal, Sony Music dan EMI bergabung dan membentuk kanal Vevo di Youtube. Youtube adalah situs content aggregator milik Google yang konon membebaskan semua orang mengunggah dan mengunduh klip video terbaru penyanyi kesayangannya. Sebelumnya memang semua orang bisa mengunggah video ini, tapi mungkin kualitas audio atau videonya buruk. “Presentation, presentation, presentation!” ini adalah gimmick industri media, tak terkecuali musik. Daripada merusak citra sang penyanyi andalannya, Vevo kemudian dibuat untuk mendekatkan penggemar dan idolanya. Model bisnisnya tak lagi penjualan cakram digital atau RBT (ring back tone) tapi pada sponsorship dan iklan terselubung (built-in/product placement ads).

Lesson learned from industri musik global atau Hengdian Group ini adalah: industri film di Indonesia tak boleh mati mengurus masalah pajak saja. Atas pengalaman ini, seharusnya jalur distribusi seperti jaringan bioskop kita bisa turut belajar (learning curve, S-Curve). Sebelum menukik bangkrut, Bioskop 21 atau Bliztmegaplex, bisa memanfaatkan Youtube dengan lebih bijak lagi. Industri perfilman kita–mulai dari produksi, distribusi hingga eksibisi–harus mendapatkan proteksi pemerintah seperti Hengdian. Atau mau meniru industri musik global? Di mana para produser bergabung untuk mempromosikan dengan sponsorship besar (seperti video J-Lo di Youtube yang selalu bertaburan Swarovski, BMW atau minuman ringan segala macam). Nilai jual J-Lo (dan Pittbull) tetap tinggi sehingga karcis konser penyanyi andalan sang label musik dunia ini pasti bernilai tinggi pula. Ringkasnya, teknologi baru terus datang, dan model bisnis harus berubah agar entitas bisnis bisa tetap hidup.

Sayangnya, sekali lagi, industri film di sini masih dibesut isu pajak, apakah itu pengemplang pajak film impor ataupun ketidakadilan pajak/retribusi bagi film nasional. Pajak? Bahkan J-Lo pun bercerai dari Marc Anthony karena urusan uang pajak yang ditilep sang suami AKA manajernya sendiri. Where’s Gayus when we need him, huh?

 

Tag: , , , , ,

Liga Inggris dan Kebijakan Publik


Loh kok ngomongin olahraga (dan hiburan) dengan kacamata kebijakan publik? Apa hubungannya?

Seorang kawan menanyakan, “Apa yang bisa dilakukan regulator jika siaran Liga Inggris itu berpindah dari satu operator TV berlangganan ke TV berlangganan lain?”

Saya jawab, “Di Indonesia? Tak ada.”

Kasus Liga Inggris di Astro Nusantara tempo hari ini memberikan catatan khusus tentang kepastian hukum di Indonesia. KPPU telah memutuskan sesuatu di luar kewenangannya, dan diamini oleh Mahkamah Agung (walau ada satu hakim yang dissenting opinion).

Hak konsumen seakan menjadi hal terakhir yang harus dipikirkan penyelenggara negara ini, sementara banyak cara bisa dipelajari untuk mencegah terjadinya “kesewenangan” pasar Liga Inggris. Belajar dari Komisi Uni Eropa, via Komisi Persaingan Usaha Uni Eropa, Microsoft yang berbasis di Amerika Serikat, tidak dikenakan sanksi aturan persaingan usaha. Microsoft kena penalti halangan perdagangan (trade barrier) dengan meniadakan Explorer dalam paket bundling piranti lunaknya, jika Microsoft ingin memasok ke pasar Uni Eropa (baca ulasannya di sini).

Sayangnya di Indonesia telah diputuskan final oleh MA, bahwa benar adanya putusan KPPU yang menyatakan ESS (Singapore-based, pemasok siaran Liga Inggris kawasan ASEAN) dan All Asia Media Networks (Malaysia-based, investor Astro Nusantara, pemegang lisensi Astro pay TV) “bersalah”. Atas keputusan sebuah lembaga regulator persaingan usaha yang melakukan tindakan mengatur extra-jurisdictional, atau mengatur entitas di luar wilayah yurisdiksinya, inilah yang disebut “ketidakpastian hukum”. Belum lagi ditambah dengan kasus korupsi M Iqbal (anggota KPPU aktif waktu itu) dan Billy Sindoro (manajemen First Media yang dimiliki juga oleh Lippo Group, investor Astro Nusantara).

Kesimpulan sementara saya,  siapapun yang memenangkan hak siar Liga Inggris musim 2009-2010 ini bisa melenggang nyaman dan menikmati penambahan pelanggan secara signifikan seperti halnya almarhum Astro Nusantara waktu itu (dari 30 ribu menjadi 130 ribu dalam waktu kurang dari 1 bulan). Market mechanism and government failure, a nice combination for chaos. Kita kembali setelah ini… ZAP!

 

Google Books Settlement for Indonesia’s Sake


Tak banyak orang [Indonesia] tahu Google membuka fasilitas pencarian buku itu sejak 2004. Tak banyak dari mereka juga yang tahu bahwa tanggal 10 Juni 2009 menjadi hari bersejarah bagi kelangsungan hidup penulis seluruh dunia saat Pengadilan Federal Amerika Serikat memutuskan. Tak banyak juga yang tahu hitung-hitungan 7 juta judul dikalikan USD 750 per judul = USD 4.5 milyar nilai dari Google Book Settlement/GBS ini.  Ini baru untuk jurisdiksi di Amerika Serikat. Asosiasi Penulis se-Uni Eropa sudah siap-siap menggugat Google juga.

Sesungguhnya apa sih dampak langsung atau tak langsung dari GBS ini? Sekali lagi, memang tak banyak orang Indonesia yang peduli. Saya bisa melihatnya dari sebuah kesempatan baru mempublikasikan buku (serta mendapatkan uang bagian dari pay-per-click yang diterima Google dari siapapun yang nge-klik buku itu). Saya juga bisa melihatnya dari terlibasnya hak penulis yang sudah meninggal dan tak punya ahli waris. Saya juga bisa melihatnya sebagai kemudahan banyak orang untuk mendapatkan informasi.

Dimensi apapun yang ingin dilihat, mari mengerucutkannya menjadi: apa yang bisa Indonesia dapatkan?

Sejak 2002 India telah memulai inisiatif memindai seluruh buku mereka untuk keperluan perpustakaan. Pemerintah India mendanai upaya ini, didukung donor-donor luar negeri. Jika Google berhasil melakukan hingga akhir tahun ini ia akan memindai 15 juta judul buku, dan bergerak terus, dengan atau tanpa ada gugatan dari asosiasi atau negara manapun. Jika ia berhasil, Pemerintah India harus dapat melindungi hak cipta dan hak turunan dari ciptaan (hak citra atau hak isi buku untuk ditransformasikan ke medium lain).

Bagaimana caranya? Belum ada informasi perihal ini dari Pemerintah India, tapi yang pasti di Indonesia sudah ada Perpustakaan Nasional dan Pusat Buku (Pusbuk) Nasional yang bisa memulai kajian (paling tidak kajian dulu) untuk menerapkan kebijakan terhadap industri buku di Indonesia yang hari ini mulai merangkak gembira.

Sangat normatif, tapi apakah memang manusia Indonesia telah berpikir sejauh itu. Hari ini?

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 21, 2009 in books, buku, content, cyberculture

 

Perlukah UU Penyiaran Dilebur dengan UU Telekomunikasi?


Jawabannya ada di pasal-pasal awal setiap undang-undang.

Secara normatif, mengatur penyiaran adalah mengatur perizinan yang terkait dengan kepemilikan dan isi siaran dari radio dan televisi tradisional. Secara normatif juga, undang-undang telekomunikasi mengatur alokasi frekuensi segala lapis hingga masalah teknologi telekomunikasi dan inovasinya yang bergerak sangat cepat. Saat membaca berita (klik sini) bahwa alasan peleburan kedua undang-undang ini adalah konvergensi digital, saya bergumam, “Kok naif amat ya?”

Jika alasan peleburan itu adalah banyaknya aturan di dalam kedua undang-undang itu tidak jalan, mungkin saya akan maklum. Karena:

  1. Aturan yang tidak jalan, atau ada aturan tapi tak ada “kelenjar keringat” (baca: “sanksi”) yang membuat jera para pelanggar aturan, bukankah lebih baik dibuat aturan baru yang lebih efisien? Untuk apa ada Perda 1 Tahun 1988 di DKI Jakarta kalau semua orang buang sampah di mana saja tak ada yang menindak?
  2. Isu-isu di seluruh pelosok negeri ini sejak Reformasi 1988 hingga hari ini masih sama:
    • tidak meratanya infrastruktur penyiaran atau telekomunikasi (hanya ada di daerah padat saja?)
    • isi siaran semakin tidak memperhatikan asas “kenyamanan semua orang menonton”
    • pengaturan perizinan belum satu atap, terkesan malah menjadi kian ruwet
    • regulator di daerah kian tak tahu bagaimana seharusnya mengatur daerahnya (karena banyak aturan yang saling tabrakan, seperti PP 38/2007 dengan UU 32/2004 dengan asas di atasnya lagi: otonomi daerah untuk kemaslahatan daerah)

Dengan segala keterbatasan saya tentang peraturan perundangan hingga tata negara, saya berandai-andai jika kedua undang-undang ini dilebur:

  1. Ada atau tak ada komisi baru yang mungkin bernama “Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Indonesia”, yang mungkin “melapor ke presiden via Departemen Kominfo”. Mungkin agak aneh, karena sebuah komisi bentukan undang-undang harus melapor ke sebuah departemen yang dibentuk oleh keppres? Untuk hierarki peraturan perundangan silakan baca Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.
  2. Regulasi semua akan tersentralisasi; semua dipantau lagi dari Jakarta dan semua pemain di industri ini harus melapor dan mengurus perizinan ke Jakarta lagi. A very high cost economy?
  3. Kalaupun ada badan tambahan untuk pengurusan di daerah, tentulah harus menunggu setahun dua untuk pengesahan lembaga dari Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (karena komisi ini ‘kan lapor ke Menteri Kominfo, bukan?)
  4. Jika lembaga yang mengatur tidak jelas bentuk dan fungsinya selama beberapa waktu, yang terjadi mungkin ada ketidakpastian hukum, atau lawlessness, atau masa vakuum lagi seperti saat UU Penyiaran 1997 direvisi menjadi UU Penyiaran 2002.
  5. Penyiaran yang punya dimensi teknis (frekuensi, kabel, satelit, teknologi HDTV, dst) dan dimensi non-teknis (isi siaran). Khusus non-teknis, tentu pengaturannya harus lepas dari kepentingan-kepentingan rejim yang ada. Kebebasan memperoleh dan mendistribusikan informasi dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, Pasal 28F. Kalau diatur oleh Pemerintah, apa kata dunia?

DE JA VU… kapan kita pernah belajar dari masa lalu sih?

 

Dragonball time, anyone? No, it’s Time Warner’s Time


Sudah lama saya tidak posting. Banyak hal kecil-kecil yang harus saya tuntaskan IRL – in real life. Yep, blogosphere hanya ‘my dust bin’. Mengetik di sini butuh isi. Kalau begitu, saya harus membaca. Membaca, saya perlu ketenangan. Di saat banyak hal terjadi dalam keseharian, termasuk menemani sahabat dari Kalimantan, tentu duduk tenang adalah kenikmatan tersendiri. Seperti sekarang ini. I am filling up my dust bin again.

OK.

Jepang telah mampu menghipnotis anak-anak dengan produk manga superhero mereka macam Ultraman, Power Rangers (yang ternyata bule semua), atau Dragon Ball. Sayangnya memang pesona manga ini diproduksi secara lepasan. Tidak dalam kerangka industri besar. Begini ya, jika berpikir industri content atau tayangan ataupun produk audio visual berbagai format (CD, DVD, streaming, dst.), haruslah berpikir seperti raksasa media macam Time Warner atau News Corporation atau Bertelsmann dan seterusnya.

Satu contoh adalah Time Warner. Fokus Time Warner tahun ini adalah content, bukan pipa distribusinya. Menjual sahamnya di Warner Cable, CEO Time Warner yang baru, Jeffrey Bewkes, akan memfokuskan produksi audio visualnya: film di dua raksasa studionya (New Line Cinema dan Warner Brothers) serta tayangan televisi (original programming) di saluran kabelnya (HBO, TNN, TBS, CNN).

Tidak memfokuskan lagi di saluran distribusi adalah strategi baru dari raksasa media macam Time Warner. Sementara Fox, salah satu anak perusahaan raksasa media lain, News Corporation, semakin ekspansif mencari saluran-saluran baru. News Corp bahkan kian menggeliat dengan media baru (baca: internet).

Ada apa ya?

Ya, Time Warner melihat ada copyright di situ. Hak atas kekayaan intelektual yang berlaku 90 tahun untuk bisa dilepas bebas ke publik. Sembilan puluh tahun ke depan, Bewkes juga sudah almarhum, yang berarti profit yang dinikmati adalah selamanya.

Kalau mau cari yang gratis-gratis (dalam bentuk karya cipta tertulis, bukan audio visual) saya bisa dengan mudah mencarinya di http://www.gutenberg.org, tapi kalau mau yang audio visual bayar murah, siapa tak kenal ITC Ambassador atau Glodok? Saya sempat berpikir waktu Pak Wapres kita singgung soal HaKI minggu lalu (Kompas halaman 15): ini hanya wacana atau memang tahu masalah sesungguhnya sih?

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 4, 2008 in broadcasting, business, content, HAKI, kekayaan, wapres