RSS

Arsip Kategori: corruption

Infrastruktur


Setelah sekian lama tidak update blog ini, malam ini timbul kangen menulis tanpa dibayar ūüôā

Beberapa presentasi saya di Slideshare.net telah dilihat dan diunduh beberapa kali. Hanya satu yang hari ini saya buka untuk diunduh, yaitu tentang “Telco & Media in Indonesia“. Bahan presentasi saya di kelas “Bisnis dan Industri Televisi” ini banyak diunduh tak hanya kalangan mahasiswa, tapi juga pebisnis… bahkan pebisnis telekomunikasi dari Norwegia! (FYI: Slideshare membolehkan siapa saja mengunduh slide asal kita mendaftar sebagai anggota Slideshare, dan kebanyakan kita menggunakan nama asli untuk bahan *serius*).

Kembali ke pebisnis telekomunikasi. Saya takjub dengan presentasi Hans Rosling di Ted.com beberapa waktu lalu. Rosling mampu menyajikan presentasi tentang statistik yang mudah dicerna. Presentasi saya tentang Telco (telecommunications company) dan Media di Indonesia itu sesungguhnya terinspirasi dari Rosling; bagaimana saya bisa menjejerkan dua sektor berbeda di era 1990-an dan batasan keduanya menjadi sumir hari ini. Yang lebih terpenting lagi, bagaimana saya melihat buruknya infrastruktur berbanding dengan kapasitas kemampuan negara ini, dibanding negara tetangga, Malaysia.

Saya yakin pemerintah masih punya niat baik untuk meneruskan Proyek Palapa Ring dan jalur kabel serat optik bawah laut Australia – Indonesia – Jepang, daripada selalu bottleneck di Singapura. Kedua proyek multiyears, multiplatform ini seharusnya lebih prioritas dari gedung wakil rakyat atau proyek-proyek renovasi fasilitas ini itu yang tak terkait langsung dengan kemaslahatan rakyat. Jika rakyat makmur, yakinlah pemerintah bisa merevisi kantornya di Planet Mars sekalipun.

Terakhir, pebisnis Eropa pun tak punya data akurat tentang industri telekomunikasi dan media di Indonesia hingga harus percaya saja dengan presentasi saya ke mahasiswa… *just kidding, guys*

 

‘Preman’ was here


A leader is best when people barely know he exists...
not so good when people obey and acclaim him, worse when they despise him...
(Lao Tzu)


This country is, again, hopeless. Law is made, here, to be broken. As long as everything is procedural, stealing money is allowed in this country. I had a little time to check what’s wrong, but they surely have had fun for decades on behalf of the people. I cannot tell the details in such small space, but I surely know what is weird about this article (click here for the news). One guy¬† in the news, the so-called clean man from West Sumatra, is definitely successful with his anti-corruption campaign (again, click here for another news). The other guy is waiting for his sentence on corruption case, dana bansos they call it,¬† (click here again) for a tour & travel package of his stupid family gathering plus to-and-fro-dunno-where gifts of flower arrangements.¬† Oh, by the way, Tomohon is located in North Sumatra, the highland cool-breeze area, with beautiful scenery of flowers and many other plant species. Beautiful, beautiful place to meditate. I could write a book or two if I stay there in a week.

OK, back to the first guy from West Sumatra and the other guy from North Sulawesi. Why the people need a leader? A true leader, that is. In today’s corruptive system, I am still waiting for a true leader to bend the existing system or even fight for a new. I don’t need Gamawan Fauzi to bend rules for adjusting “a potential corruptor” that is already behind bars. I don’t need a Jefferson Rumajar who has traveled first class with a whole package of his socialite family. Public servants are serving the public, not playing tricks with the public. The latter is usually called ‘preman’. Make no mistakes, it is not superman’s half brother.

Considered these preman leaders would say: “bend any rules that are on the way to halt our money”. They are living in fancy glamorous lives whilst the people are starving and watching those prices skyrocketting fast. What went wrong with this picture? Nothing. I am just living in a wrong country, for sure. I don’t need any leaders who bend rules not for the people. We don’t need corruptive government.

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Januari 9, 2011 in corruption, country, leader, leadership

 

Tag: ,

Liga Inggris dan Kebijakan Publik


Loh kok ngomongin olahraga (dan hiburan) dengan kacamata kebijakan publik? Apa hubungannya?

Seorang kawan menanyakan, “Apa yang bisa dilakukan regulator jika siaran Liga Inggris itu berpindah dari satu operator TV berlangganan ke TV berlangganan lain?”

Saya jawab, “Di Indonesia? Tak ada.”

Kasus Liga Inggris di Astro Nusantara tempo hari ini memberikan catatan khusus tentang kepastian hukum di Indonesia. KPPU telah memutuskan sesuatu di luar kewenangannya, dan diamini oleh Mahkamah Agung (walau ada satu hakim yang dissenting opinion).

Hak konsumen seakan menjadi hal terakhir yang harus dipikirkan penyelenggara negara ini, sementara banyak cara bisa dipelajari untuk mencegah terjadinya “kesewenangan” pasar Liga Inggris. Belajar dari Komisi Uni Eropa, via Komisi Persaingan Usaha Uni Eropa, Microsoft yang berbasis di Amerika Serikat, tidak dikenakan sanksi aturan persaingan usaha. Microsoft kena penalti halangan perdagangan (trade barrier) dengan meniadakan Explorer dalam paket bundling piranti lunaknya, jika Microsoft ingin memasok ke pasar Uni Eropa (baca ulasannya di sini).

Sayangnya di Indonesia telah diputuskan final oleh MA, bahwa benar adanya putusan KPPU yang menyatakan ESS (Singapore-based, pemasok siaran Liga Inggris kawasan ASEAN) dan All Asia Media Networks (Malaysia-based, investor Astro Nusantara, pemegang lisensi Astro pay TV) “bersalah”. Atas keputusan sebuah lembaga regulator persaingan usaha yang melakukan tindakan mengatur extra-jurisdictional, atau mengatur entitas di luar wilayah yurisdiksinya, inilah yang disebut “ketidakpastian hukum”. Belum lagi ditambah dengan kasus korupsi M Iqbal (anggota KPPU aktif waktu itu) dan Billy Sindoro (manajemen First Media yang dimiliki juga oleh Lippo Group, investor Astro Nusantara).

Kesimpulan sementara saya,¬† siapapun yang memenangkan hak siar Liga Inggris musim 2009-2010 ini bisa melenggang nyaman dan menikmati penambahan pelanggan secara signifikan seperti halnya almarhum Astro Nusantara waktu itu (dari 30 ribu menjadi 130 ribu dalam waktu kurang dari 1 bulan). Market mechanism and government failure, a nice combination for chaos. Kita kembali setelah ini… ZAP!

 

Sekali Lagi, Microsoft Kena ‘Priiit!’ di Jepang


Mungkin saya naif, mungkin juga membaca dalam bahasa Inggris masih tertatih-tatih. Satu hal pasti yang dapat disimpulkan saat saya membaca putusan FTC Jepang terhadap Microsoft (klik sini untuk beritanya, tentu dalam Bahasa Inggris) adalah perihal exclusive dealings. Tentu saya harus membacanya ekstra-konsentrasi. Ditemani lagu Simply Red lama, Star, saya menikmati membaca putusan FTC ini.

“…[T]he Microsoft clause barred the companies from taking legal action against the software maker even if they found that parts of its Windows product violated their technology¬†patents.”

Nah, siapa bisa membantu saya menerjemahkan kasus ini dalam bahasa sehari-hari yang lebih akrab?

Hmm… kalau saya membacanya singkat: spyware. Ada yang tidak setuju?

Mungkin ada blogwalker yang bersedia membantu menerangkan, sekali lagi, dalam bahasa Indonesia yang fasih.

Inilah waktunya kita sebagai bangsa Indonesia belajar betul bagaimana mengapresiasi hak paten atau hak kekayaan intelektual. Dirjen Paten kita selama ini hanya berkutat di masalah hak paten barang dan jasa kreatif dasar (maksudnya batik, tokoh sinetron, dll.). Ada baiknya sekarang kita belajar lebih lanjut lagi perihal inovasi teknologi, yang membawa dampak berlipat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pertanyaan OOT (out of topic), mengapa KPK belum merambah sistem korupsi di birokrasi. Kalau cuma tertangkap tangan, mudah. Bisakah KPK sampai memutus sistem bobrok dana kickback setiap ada proyek di birokrasi, karena jika tidak bisa tentu akan ada high cost economy kronis bagi negeri ini. Bagaimana mau berinovasi dan berkreasi, jika sedikit-sedikit uangnya untuk Pak Dirjen hingga penerima surat permohonan masuk. Masih ingat ‘kan cerita saya waktu di kantor Pak Dirjen di Tangerang? Klik sini kalau mau baca cerita basi itu.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 19, 2008 in business, competition, corruption

 

MS Kaban: Saat Itu Ada Standarnya Sendiri


Ucapan beliau malam ini di Today’s Dialogue Metro TV ada pada konteks, tentunya, penerimaan uang diseminasi bla bla bla dari Bank Indonesia. Kalau waktu itu menjadi standar dan sekarang terbukti telah membuat susah rakyat, tentunya hari ini dengan legowo seorang menteri yang kerap kena isu korupsi harus mundur. Hari ini ya hari ini, kemarin sudah lewat, Bang.

Korupsi hari ini telah melembaga (baca: membatu atau mengakar-urat, ingat arti lembaga awalnya adalah “benih” atau “permulaan” kalau baca KBBI-Kamus Besar Bahasa Indonesia). Jika korupsi kemudian terbukti secara empiris menyusahkan 99,999% penghuni di lembaga itu — seberapapun nilai uangnya — pastinya aksi korupsi harus dibasmi. Kalau masih keukeuh merasa “saya merasa tak pernah menerima uang” atau apapun bahasa elitisnya, ucapannya akan terasa garing dan tak baik bagi citra SBY yang mau maju lagi. Selain itu, walau sekarang bola panas ada di Pemerintah harus diakui bahwa akarnya ada di DPR. Untuk selanjutnya, mungkin harus ada kewajiban baca buku ini dulu (klik sini) sebelum jadi caleg 2009 ya?

***

Saya yakin bahwa kita harus berterima kasih ke Tante Lyta. Kalau saja Tante Lyta tak tertangkap dan terekam segala daya upayanya, tentulah korupsi tingkat khayangan ini tak akan jadi bola panas seperti hari ini. Thanx loh Tante! Ganti pengacara bukan berarti Tante tak bisa ganti tas Prada, Gucci atau Ecolax sekalipun… halah Ecolax?!?!?!! Ya itu dia, saat itu Ecolax paling keren kok…

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Agustus 5, 2008 in corruption, institutionalism, metro tv, politics, today's dialogue

 

Ibu-ibu Pasar Mau Geledah Ruang Kerja DPR, Boleh?


FENOMENA MEDIA KITA

Setiap hari selain asupan berita serius via Detikcom atau Harian Kompas, saya masih memantau iklan dan berita gosip. Nah, kalau gabungan berita serious-dash-gossipy, mungkin saya baru temukan di berita, misalnya, ada seleb yang naik daun karena menikah dengan penyanyi dangdut lalu mau cerai, tak jadi cerai tapi tertangkap KPK. Atau ada penyanyi dangdut mau jadi calon walikota Serang, Banten; juga mau cerai, tidak jadi, tapi akhirnya cerai juga lalu jadi politisi karbitan. Setiap babak memberikan kejutan baru, dan sepertinya ada sutradara yang mengatur agar dramaturginya terjaga betul.

Tidak, saya tak hendak membahas dagelan serius-gosip ini. Pertanyaan saya pagi ini adalah “Mengapa Pak Ketua DPR tak izinkan KPK geledah ruangan Al Amin?” Ada apa dengan “geledah”, Pak?

FENOMENA ALAM DAN BIG BANG THEORY

Bayangkan sebuah puncak gunung es yang rontok akan menggulirkan bola salju (avalanche) yang besar dan tak terkendalikan. Kalau rontok di atas, jika memang dudukan es itu rapuh, tentulah seluruh gundukan es itu akan bergulir atau mencair-mengalir hingga ke laut. Habis.

Fenomena alam karena pemanasan global tak harus ditakuti. “Big Bang Theory” juga hanya teori, karena belum ada manuskrip mencatat mengapa dinosaurus dan keluarganya punah. Masalah utamanya, waktu itu manusianya belum bisa menulis membaca. Hari ini kalau mau berteori (atau mengharapkan ada pergerakan evolusioner) tentang pemanasan global (atau negara), mudah saja. Ada banyak data, lalu dikira-kira teori yang pas seperti apa.

FENOMENA RUANGAN DIGELEDAH

Nah, bagaimana melihat data-data ruangan birokrat kita digeledah KPK? Bandingkan berapa banyak ruangan birokrat seluruh Indonesia? Memang tak seberapa, tapi tercatat: siapa yang korupsi, di mana ia melakukan korupsi, apakah ada bukti.

Kemudian ada gangguan terjadi di tengah proses pencatatan ini. Dari titik terjadinya gangguan, pertanyaannya kemudian adalah: akankah meningkat angka ruangan birokrat yang digeledah, ataukah akan menurun? Dari sini, sepuluh tahun dari sekarang, akan keluar sebuah teori baru tentang negeri ini.

ADAKAH TEORI YANG PAS?

Saya pernah bertanya di kelas, “Bu, karena susah diberantas, korupsi dilegalisir saja ya?”, dan dijawab setelah Ibu Dosen menunduk sebentar, “Nilai-nilai kebaikan itu universal.”

Negeri yang nol koma nol nol nol nol nol sekiannya adalah koruptor kelas top hingga kelas teri ini memang sedang sakit kronis. Dicatat denyutnya, dilihat jeroannya. Jika memberantas korupsi hanya menjadi jargon dan senyum para elit di kala kampanye saja, saya akhirnya gemes. Satu kalimat: “Cabut saja selang infusnya!” Let tip of the iceberg fall. Kalau satu ruangan bisa digeledah, ruangan lain di gedung itu mungkin harus steril dari “amplop-amplop melayang”. Mantap ‘kan? Bersih negeri ini dari koruptor. Kalau perlu kita semua ibu-ibu di pasar yang geledah ruang kerjanya wakil-wakil rakyat ini. Toh, kita juga yang coblos partai mereka. Gitu aja repot… (eh ini kata Jupe juga loh soal kondom di CD terbarunya!)

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada April 24, 2008 in corruption, institutionalism, KPK

 

Corruption of Economics, or Economics of Corruption?


corruption.jpgcorruption2.jpgcorruption3.jpg

Heal The World
Make It A Better Place
For You And For Me
And The Entire Human Race
There Are People Dying
If You Care Enough
For The Living
Make A Better Place

Tak bosan saya membaca berita korupsi. Setidaknya ada harapan buat rakyat kecil seperti saya ini. Lirik lagu Michael Jackson “Heal the World” saat ini bermain di kepala saya. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah instansi yang berani mengambil langkah maju di tengah derasnya tiupan angin 2009. Prof Iwan Jaya Azis pernah tekankan ini di kelas, bahwa setiap hari di koran ada berita korupsi di-highlight. Itu pertanda baik. Institusi negara ini mulai memberi tanda-tanda membaik.

Institusionalisme mewajibkan pilar kepastian hukum dan manusia penegak hukum yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang baik. Beberapa tahun lalu, apapun bisa terjadi di Negeri Sim Salabim seperti Indonesia ini. Pernah ada harapan besar dari rakyat saat terompet reformasi ditiup; untuk itu janganlah pemimpin negeri ini membuatnya melorot dengan membangun pilar-pilar institusi negara yang tak kuat.

Hodgson & Jiang (2007) menekankan bahwa korupsi itu retorika yang harus didefinisikan lebih luas lagi karena “organizational corruption, rather than corruption in a broader sense, such as the corruption of language or a single individual… [we] criticized the idea that organizational corruption is confined to the public sector only. A much shorter subsequent section briefly establishes that corruption need not always be for private gain. Another section criticizes utilitarian treatments of corruption and establishes its immoral character, leading to a specific definition of organizational corruption involving the violation of established, normative rules. From this perspective it is argued in the penultimate section that organizational corruption incurs social costs that cannot fully be internalized.”

Yeah, it takes two to tango. One to dangdut (sambil merem melek, keliling lantai joget sendirian!). Mau korupsi tentu ada dua pihak. Ada Urip, ada juga Artalyta-nya dong. Tango bisa juga berlaku di pemberantasan korupsinya: harus ada yang tertangkap tangan dan ada yang menangkap tangannya.

Masalahnya memang korupsi kecil-kecil (seperti uang posyandu yang dikutip petugas kelurahan, ataupun dana-dana perbaikan jalan di Sorong dikutip staf bupatinya) tak terjangkau KPK. SMS terakhir soal korupsi posyandu ke satu kawan yang anggota KPK tak ditanggapi. Saya mau curhat soal dana otsus yang dikutip dengan berbagai “gaya renang” sepertinya harus menunggu BLBI tuntas dulu.

Posyandu? Dua ratus ribu? Kurang seksi…

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 17, 2008 in corruption, curhat, KPK, law, poverty