RSS

Arsip Kategori: decentralization

[Sekali Lagi] Merumuskan Indonesia


Sudah lama saya tak update blog ini. Satu hal yang kemudian mendorong saya menulis lagi pagi ini adalah ‘semangat kebangkitan nasional’ yang dicoba diracik lagi oleh beberapa kelompok masyarakat. Kemarin malam saya datang ke acara selamatan putra seorang kawan, yang dibuka oleh penggiat buku dan penggila sejarah dunia, Pak Taufik R. Dia merumuskan1908 – 1928 adalah era brahmana, kasta tertinggi dalam beberapa peradaban bangsa. Alasannya, karena Indonesia waktu itu dirumuskan oleh segelintir priyayi. Kemudian di era 1928 – 1968, Indonesia ‘dikelola’ oleh kaum di bawah brahmana: kaum ksatria.  Yang dimaksud adalah pasukan TNI dan pasukan perjuangan non-gelar.  Era 1968-1998, Indonesia dikuasai kaum pedagang, satu garis di bawah ksatria. Sejak itu hingga hari ini, Indonesia dikuasai rakyat, atau istilahnya, kaum sudra. Maaf kalau salah, tapi setahu saya sudra itu adalah kelompok paling miskin dalam tataran sosial ekonomi.  Sebuah analisis yang mungkin kebetulan saja.

dreamindonesia.wordpress.com

Tak berlama-lama di acara itu, saya langsung ‘loncat’ ke acara lain bertempat di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat. Acara berjudul “Dialog Pemuda Nasional: Menyoal Identitas Kebudayaan Indonesia” ini didukung oleh Kantor Menpora dan diselenggarakan mulai pukul 14.00, dan hingga 21.45 dialog belum selesai, padahal masih ada pertunjukan musik etnik-kontemporer dari Mahagenta. Sayangnya pula, sang menteri yang kantornya punya titel “pemuda” ini tidak hadir karena sedang sibuk peluncuran buku pribadinya dalam rangka pemilihan ketua partai politik. Hmm, mana yang lebih penting ya…?

Kembali ke dialog nasional yang cukup menarik karena panitia menghadirkan sepuluh pembicara dari pelbagai belahan nusantara, lengkap dengan naskah ilmiah tentang konsep Indonesia. Saat mengetik tulisan ini, di meja saya tergeletak buku “Cities, Chaos & Creativity” yang di sampulnya tertulis: politically participatory, socially just, economically productive, ecologically sustainable, dan culturally vibrant. Aspek yang dibahas dalam dialog nasional ini kebanyakan hanya soal kebudayaan yang seharusnya vibrant atau bersemangat. Yang terucap di sesi pertama dialog ini adalah keluhan Dewan Adat Papua tentang ‘aneksasi bukan integrasi’, dan pernyataan Dewan Pakar Kesultanan Ternate tentang federalisme. Federalisme dan disintegrasi, dua kata satu makna.

Paparan menarik datang dari Dr Purwadi M.Hum, staf pengajar Universitas Negeri Yogyakarta dan penulis beberapa buku di antaranya Javanologi: Asal Mula Tanah Jawa. Ia paparkan bahwa hanya ada 2 bangsa yang mampu menguasai dunia (karena mereka mampu menguasai 3 hal: perspektif epigrafis, historis dan kosmopolis) yaitu bangsa Tionghoa dan Israel. Di manapun mereka berada di dunia ini mereka mampu menulis, membaca dan mendokumentasikan tata cara hidup dan pencapaian hidup mereka (epigrafis). Mereka pun mampu menjelaskan dan menarik garis sejarah nenek moyang mereka (historis). Yang tak kalah pentingnya adalah bahwa mereka mampu mengelola kota di dunia ini dengan membangun pilar politik di kota-kota tersebut (kosmopolis). Polis berarti kota, dan politik adalah turunan kata dari polis. Tak ada keputusan penting berbangsa itu, argumen Purwadi, datang dari desa.

Menarik juga ia mempertanyakan judul acara ini, “Menyoal” bukan “Memperkokoh” atau mungkin usulan saya, “Merumuskan Kembali”. Dari sisi kebudayaan, Indonesia itu sangat kaya. Salah satu pembicara dialog ini, Muhammad Zaini, dosen Sekolah Tinggi Seni Indonesia dan ITENAS Bandung, bahkan meneliti 250 permainan anak seluruh Indonesia. Ia sampaikan bahwa sesungguhnya ada ribuan permainan tradisional, yang baru dikajinya hanya segelintirnya saja. Kekaguman saya adalah bahwa beliau telah membuat arsip permainan daerah yang tak pernah terpikirkan oleh birokrat negeri ini.

Terakhir, acara sepenting ini selayaknya dihadiri oleh pengambil keputusan negeri ini. Seperti ucapan Buya Syafii Maarif di satu kuliah umum yang diselenggarakan harian Kompas, negeri ini tak punya pemimpin yang tahu jadi negarawan. Semuanya berpikir jangka pendek, sependek Pemilu 2014.

 

Bahasa Birokrat


09 Mei 2007 (klik sini untuk berita lengkap)

Ditjen Postel Mengucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Sofyan A. Djalil Serta Menyambut Selamat Datang dan Komited Sepenuhnya Dalam Mendukung Kepemimpinan Bapak Muhammad Nuh Sebagai Menteri Kominfo Yang Baru

04 September 2007 (klik sini untuk berita lengkap)

Penertiban Frekuensi Radio Bertujuan Meminimalisasi Kesimpang-siuran Penggunaan dan Kewenangan Pemberian Izin

Rabu, 23 Mei 2006, 11:51 WIB (klik sini untuk siaran pers lengkap)

Penyelenggaraan Lokakarya Nasional I
Pembinaan Ketahanan Masyarakat Pulau-pulau Terluar
Melalui
Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air
di KRI Tanjung Nusanive-973

Coba dikaji tiga judul berita tersebut di atas:

1. Penggantian menteri di sebuah cabang di dalam departemen pemerintahan; dengan penggunaan kata “komited” yang tak akan kita temui di kamus manapun di negeri ini (sebaiknya ditulis “committed”, yang berarti menetapkan diri atau terlibat)

2. Sebuah kalimat run-on atau tumpang-tindih kerap ditulis untuk mengaburkan makna, atau mungkin ditulis dengan tujuan yang tidak jelas subyek atau obyeknya. Jika ingin memutus menjadi dua frasa “Penggunaan” dan “Kewenangan Pemberian Izin”, jelas akan membingungkan banyak orang “menggunakan apa sehingga harus ditertibkan?”. Jika yang dimaksud adalah “Penggunanan Izin” dan “Kewenangan Pemberian Izin” seharusnya dituliskan “Penggunaan Izin dan Kewenangan Pemberian Izin”. Dua obyek yang berbeda:

– Penggunaan izin oleh pemain industri

– Kewenangan pemberian izin oleh regulator lain

Jadi yang mau ditertibkan adalah dua kelompok obyek berbeda. Pertanyaannya adalah, jika ingin menertibkan regulator, apakah mekanismenya hanya surat edaran instansi? Tidakkah ada semacam “badan arbitrase” atau koordinasi regulator yang lebih elegan?

3. Yang kerap terjadi dalam acara-acara resmi birokrasi, di pusat ataupun di daerah, adalah judul-judul seminar atau diskusi atau acara sosialisasi produk hukum/pemikiran eksekutif lainnya. Kembali terdapat run-on sentence di judul nomor 3 di atas. Asumsi saya, forum di atas tentu dihadiri para regulator yang terkait dengan urusan pulau terluar (bisa pemerintah daerah setempat, pemerintah pusat, tentara nasional, ataupun pemuka adat setempat). Topik untuk para regulator adalah “Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air” untuk meningkatkan ketahanan masyarakat di pulau terluar alias terpencil ini. Sekali lagi obyek dari acara seperti ini masih simpang-siur pula. Apakah regulatornya? Ataukah masyarakatnya? Mungkin jawabannya ada jika data acara seperti ini bisa dilihat lebih awal.

***

Bahasa mencerminkan bangsa. Jika Anda adalah regulator atau pemberi contoh ketertiban di segala lini, silakan beri contoh terbaik. Di saat seorang regulator menggunakan bahasa, terlihat juga strata pemahaman tentang bahasa dan budaya dirinya. Di saat seorang regulator membuat tulisan yang membingungkan, masyarakat dan pemain industri negeri ini juga turut pusing.

Minggu ini akan dibahas RUU Bahasa dan Politik Bahasa Nasional tanggal 11 September 2008 di Kampus Fakultas Ilmu Bahasa di Depok.

(klik sini untuk pengumuman acara diskusi ini)

 
 

Perlukah UU Penyiaran Dilebur dengan UU Telekomunikasi?


Jawabannya ada di pasal-pasal awal setiap undang-undang.

Secara normatif, mengatur penyiaran adalah mengatur perizinan yang terkait dengan kepemilikan dan isi siaran dari radio dan televisi tradisional. Secara normatif juga, undang-undang telekomunikasi mengatur alokasi frekuensi segala lapis hingga masalah teknologi telekomunikasi dan inovasinya yang bergerak sangat cepat. Saat membaca berita (klik sini) bahwa alasan peleburan kedua undang-undang ini adalah konvergensi digital, saya bergumam, “Kok naif amat ya?”

Jika alasan peleburan itu adalah banyaknya aturan di dalam kedua undang-undang itu tidak jalan, mungkin saya akan maklum. Karena:

  1. Aturan yang tidak jalan, atau ada aturan tapi tak ada “kelenjar keringat” (baca: “sanksi”) yang membuat jera para pelanggar aturan, bukankah lebih baik dibuat aturan baru yang lebih efisien? Untuk apa ada Perda 1 Tahun 1988 di DKI Jakarta kalau semua orang buang sampah di mana saja tak ada yang menindak?
  2. Isu-isu di seluruh pelosok negeri ini sejak Reformasi 1988 hingga hari ini masih sama:
    • tidak meratanya infrastruktur penyiaran atau telekomunikasi (hanya ada di daerah padat saja?)
    • isi siaran semakin tidak memperhatikan asas “kenyamanan semua orang menonton”
    • pengaturan perizinan belum satu atap, terkesan malah menjadi kian ruwet
    • regulator di daerah kian tak tahu bagaimana seharusnya mengatur daerahnya (karena banyak aturan yang saling tabrakan, seperti PP 38/2007 dengan UU 32/2004 dengan asas di atasnya lagi: otonomi daerah untuk kemaslahatan daerah)

Dengan segala keterbatasan saya tentang peraturan perundangan hingga tata negara, saya berandai-andai jika kedua undang-undang ini dilebur:

  1. Ada atau tak ada komisi baru yang mungkin bernama “Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Indonesia”, yang mungkin “melapor ke presiden via Departemen Kominfo”. Mungkin agak aneh, karena sebuah komisi bentukan undang-undang harus melapor ke sebuah departemen yang dibentuk oleh keppres? Untuk hierarki peraturan perundangan silakan baca Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.
  2. Regulasi semua akan tersentralisasi; semua dipantau lagi dari Jakarta dan semua pemain di industri ini harus melapor dan mengurus perizinan ke Jakarta lagi. A very high cost economy?
  3. Kalaupun ada badan tambahan untuk pengurusan di daerah, tentulah harus menunggu setahun dua untuk pengesahan lembaga dari Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (karena komisi ini ‘kan lapor ke Menteri Kominfo, bukan?)
  4. Jika lembaga yang mengatur tidak jelas bentuk dan fungsinya selama beberapa waktu, yang terjadi mungkin ada ketidakpastian hukum, atau lawlessness, atau masa vakuum lagi seperti saat UU Penyiaran 1997 direvisi menjadi UU Penyiaran 2002.
  5. Penyiaran yang punya dimensi teknis (frekuensi, kabel, satelit, teknologi HDTV, dst) dan dimensi non-teknis (isi siaran). Khusus non-teknis, tentu pengaturannya harus lepas dari kepentingan-kepentingan rejim yang ada. Kebebasan memperoleh dan mendistribusikan informasi dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, Pasal 28F. Kalau diatur oleh Pemerintah, apa kata dunia?

DE JA VU… kapan kita pernah belajar dari masa lalu sih?

 

Dicari: Pemimpin Daerah yang Canggih


Saya agak takjub dengan banyak orang di dunia ini yang mengkaji Indonesia luar dalam (secara akademis-alamiah, tentunya). Salah satunya adalah Center for Global Development (www.cgdev.org) yang khusus mengkaji proses desentralisasi di Indonesia lima tahun terakhir.

Adalah Christian von Luebke yang telah melakukan field experiment ke Jawa Tengah, Sumatera Barat, Bali dan NTB. Kajian untuk memperkukuh gelar doktornya di School of Economics and Governance, The Australian National University memfokuskan pada Akunting untuk Pemerintah Daerah di Indonesia (Accounting for Local Governance, silakan klik di sini untuk presentasinya dalam pdf, besar file 1 Mb).

Yang paling menarik dari kajian ini adalah bagaimana investor asing melihat desentralisasi di Indonesia sebagai “harga mahal” yang ditinjau dari empat sudut: institusi (peraturan perundangan), kepemimpinan (bupati atau gubernur), kebebasan bersuara (publik), dan iklim berinvestasi.

Luebke mencatat bahwa hambatan berusaha dan berinvestasi pasca-desentralisasi adalah bervariasinya pajak (retribusi) dan proses perizinan dari daerah ke daerah. Bahkan “bribe payment” masih masuk sebagai salah satu faktor hambatan berbisnis dan berinvestasi ini. Ada empat hal yang menjadi indikator (2005) menilai empat daerah yang dipantau: perizinan (pemahaman akan prosedur), perizinan (waktu adminstrasi), penyimpangan pajak, dan kualitas layanan. Dua daerah yang mendapatkan nilai baik adalah Solok, Sumatera Barat dan Kebumen, Jawa Tengah. Solok menerapkan kualitas layanan dengan sistem adminstrasi satu atap (samsat) dan Kebumen menjadikan media ajang transparansi kebijakan yang diambil pemimpin daerah.

Salah satu kesimpulan akhir Luebke adalah “Decentralization: Voice of Private-Decentralization : still uncertain; yet Leadership has become contestable across districts…” Dalam jangka pendek, pemimpin yang baik akan menjadi kompensasi bagi suara publik yang tak tersalurkan, penegakan hukum yang rendah, dan pemantauan perkembangan nasional yang kurang kuat.

Saya tak hendak mengkomentari panjang lebar penelitian Luebke ini, tapi secara empiris daerah-daerah yang terpantau di media (situs internet dan media cetak) seperti Kebumen, Sragen, Solok dan daerah-daerah lain menjadi bukti bahwa “kecanggihan” pemimpin daerah pastinya akan mengarahkan rakyatnya untuk meraih hidup lebih baik. Apalagi jika seluruh Indonesia terjadi concerted quality leadership, tentulah kita akan keluar dari natural resources curse yang ditudingkan Stiglitz (2004).

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 28, 2007 in decentralization, leadership, otonomi daerah, stiglitz

 

Mengelola Investasi Daerah Seperti Apa?


Saya acungkan jempol untuk duet Menteri Hukum dan HAM dan Menteri/Sekretaris Negara hari ini yang mampu berpacu dengan waktu dan teknologi. Jika dulu membuka situs www.indonesia.go.id untuk mendapatkan peraturan perundangan termutakhir, saya harus menunggu sebulan hingga tiga bulan untuk bisa mendapatkan berkas resminya. Hari ini, tertanggal 16 November 2007, saya telah menemukan sebuah peraturan pemerintah (PP) yang ditandatangani Presiden tertanggal 5 November 2007, yaitu PP Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi.

Karena hanya sekilas saya membaca, terlalu awal jika saya memahami PP terakhir ini “mendukung penuh” atau “agak lari” dari konteks kebijakan publik dan semangat otonomi daerah. Tulisan ini hanya untuk berbagi pengalaman bagaimana membaca sekian banyak peraturan perundangan yang terkait dan harus dibaca dalam satu nafas.

Saat membaca PP 59/2007, saya kemudian membuka lagi PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pusat dan Daerah. Secara khusus, saya membuka Lampiran PP untuk Bidang ESDM. Hal paling krusial dan kontroversial dari pengaturan pusat versus daerah adalah terkait “izin”, untuk itu saya langsung mencari kata kunci “izin” dari kedua berkas ini.

Memang di lampiran PP 38/2007, setiap daerah (tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota) bisa mengeluarkan izin untuk penanaman modal ataupun survei awal eksplorasi “lintas daerah di satu provinsi”. Khusus survei awal di PP 59/2007, Kepala Pemerintah Provinsi harus mengusulkan dulu ke Menteri (dalam hal ini adalah Menteri ESDM). Mahalnya dan besarnya risiko pelaksanaan survei eksplorasi awal di suatu area mungkin menjadi pertimbangan utamanya.

Saya kemudian membuka berkas ketiga: PP 50/2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Kerja sama daerah yang dimaksud adalah berupa kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Secara tegas, ketentuan umum PP 50/2007 ini menegaskan bahwa Pihak Ketiga adalah “Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.” Sedangkan pengaturannya sungguh amat normatif: jika sudah terikat dalam pos anggaran di dalam APBD, maka Gubernur/Bupati/Walikota tak perlu konsultasi lagi ke DPRD. Dan sebaliknya, jika tak ada dalam APBD tapi terkait pemungutan uang rakyat lagi, maka DPRD harus diberitahu dan dimintakan persetujuan.

Menarik benang merah dari semua PP di atas, seharusnya juga saya membuka UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, UU 22/2001 tentang Minyak & Gas Bumi, serta peraturan perundangan yang memiliki hierarki lebih tinggi di atas semua PP ini.

Saya juga harus membuka peraturan terkait sumber daya alam lainnya (sector specific regulations), di antaranya:

  • PP 33/1969 tentang Dewan Pertambangan
  • PP 27 /1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian
  • PP 79/1992 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan UU Pertambangan
  • Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Perjanjian Karya Pertambangan Batubara
  • Keputusan Menteri 180/1996 Penerimaan Pungutan Pertambangan Pemerintah Daerah
  • Keputusan Presiden 31/1997 Kilang Minyak & Gas Swasta

Ada juga peraturan perundangan yang secara umum mengatur investasi (penanaman modal dalam negeri dan modal asing). Silakan membuka berkas:

  1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, serta
  2. Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal,

tanpa perlu mempertanyakan “mengapa kriteria, persyaratan dan daftar ini diatur melalui Peraturan Presiden”.

Yang pasti, peraturan ini menjadi pegangan untuk bidang-bidang yang tertutup ataupun terbuka untuk investasi asing, dan peraturan presiden ini tetap berlaku sampai dibatalkan secara hukum.

Ada juga yang terkait investasi pemerintah: PP 8/2007 tentang Investasi Pemerintah, yaitu penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah pusat dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Untuk membaca semua dalam satu nafas adalah tak mudah. Ternyata pekerjaan rumah saya banyak. Saya tutup tulisan ini di sini dulu, saya hendak membaca semua lebih teliti dalam beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan ada waktu untuk menuliskan beberapa komentar kelak.

Silakan mencari semua di www.indonesia.go.id sebuah situs terpercaya dan kian terpercaya (the most most trusted website) untuk mendapatkan peraturan perundangan termutakhir.

Selamat dan terima kasih untuk perbaikan sistem pemerintahan yang tak henti, Pak Menkumham dan Pak Mensesneg.

 

Supporting Indonesia’s International Investment Summit 2007, JCC 5-7 November, Jakarta


 

Indonesia’s International Investment Summit 2007

Revitalizing The Energy and Mining Sectors

(click here for list of all speakers and agenda)

A big applaud and a wish for success for the committee who initiated another international event–and more likely on specific sectors like energy and mining. And here are some facts I quoted from Geographical World Reference, published by Periplus Editions (HK) Limited: “Coal, petroleum, and natural gas provide energy supplies, and in recent decades, uranium has provided the basis for nuclear energy… [T]he greatly increased use of minerals by the developed countries, and the increasing use by newly industrialized countries, has led to concerns about there being adequate mineral supplies for the future. Substitution of new materials for metals and the search for new or renewable energy sources–such as solar power or wind generation–are amongst the developments aimed at conserving our mineral resources.”

uranium is there

Two things I would like to hightlight beforehand: uranium and solar- or wind-generated energies. Global controversies around uranium (its waste and nuclear war weaponry issues arisen in North Korea or Afghanistan or Iran) has held up the potential alternative energy in Indonesia. On the other hand, solar- or wind-generated production is hurdled by lack of technology or innovation strategy–even if importing the technology is considered as one strategy. It is the unquestionable price that would make Indonesia pushed aside.

waste/dumped truck

Solar generator

T.J. Rodgers of SunPower aimed to develop large-scales solar farms in remote, sunny locations to compete with big fossil-fuel generators that sell electricity to utilities (Fortune, October 15, 2007). Unfortunately, Indonesia with always sun-powered areas and cheap labour would not pass the candidacy of areas Rodgers were looking for. Manila became one place to provide this.

What went wrong with this picture?

Brief analyze it, another institutional approach is considered. In summit or conference like the upcoming International Investment Summit 2007, policy makers in Jakarta sometimes leave the so-called “public utilities’ managers” in provinces or regencies. Local autonomy shall not be crossed out and left as jargon only. The overall success is about coordination of Jakarta and local authorities. A package of new laws, be it sector-specific or local autonomy, shall be enforced and implemented with good political will of both national or local authorities. Amending the old working contracts with third parties must also insert obligations for social and institutional welfare of overall Indonesia. The contracts’ transformation process shall be burdensome, yet in a transparent and reliable way, any investor would be more than happy to further the negotiations.

In addition to that, this summit and other investors’ events that highlight alternative energy must also give ways for local authorities to take a more active part. Great committee preparation shall include well arrangement of the related stakeholders from Aceh to Papua.

One last thought, just don’t leave Sulsel Summit, Jabar Summit, North Sumatera Summit or other local events go their own separate ways, leaving a chaotic room that would scare investors instantly. Inform the investors promptly, make them smile, and get them to know the field better. Yet, they must know that we are not selling a piece of land. It’s the richness above and below the land.

Jakarta, 30 October 2007

World Nuclear Reactors ( www.cameco.com)

2015

Operating 2006

New

Shutdown

Total Operating

GWe Change

Nuclear Electricity 2004* (%)

Argentina

2

1

0

3

0.7

8

Brazil

2

1

0

3

1.4

3

Canada

18

2

0

20

1.7

15

Mexico

2

0

0

2

0

5

US

103

4

0

107

4.7

20

China

9

18

0

27

17.4

2

India

15

15

0

30

9.0

3

Iran

0

2

0

2

2.0

0

Japan

54

10

1

63

13.3

29

Korea

20

8

0

28

9.6

38

Pakistan

2

2

0

4

0.6

2

Taiwan

6

2

0

8

2.7

21

Belgium

7

0

0

7

0

55

Czech Republic

6

0

0

6

0

31

Finland

4

1

0

5

1.6

27

France

59

1

1

59

1.4

78

Germany

17

0

0

17

0

32

Hungary

4

0

0

4

0

34

Lithuania

1

0

1

0

(1.3)

72

The Netherlands

1

0

0

1

0

4

Romania

1

2

0

3

1.4

10

Slovakia

6

2

2

6

0

55

Slovenia

1

0

0

1

0

38

Spain

9

0

1

8

(0.2)

23

Sweden

10

0

0

10

0

52

Switzerland

5

0

0

5

0

40

UK

23

0

8

15

(2.5)

19

Russia

31

6

0

37

5.8

16

Armenia

1

0

0

1

0

39

Bulgaria

4

2

2

4

1.1

42

Ukraine

15

1

0

16

1.0

51

South Africa

2

2

0

4

0.3

7

*Source: World Nuclear Association