RSS

Arsip Kategori: efisiensi

Global Media Planning/Buying: Indonesia Next


 

The Internationalists are the new-age citizens who are populating today’s world. They are the decision-drivers, avid travellers, big spenders and conscientious consumers. They are global influencers, early adopters, and frequent travellers who are committed to global issues and life-long learning. They are BBC World’s viewers.

BBC World melakukan kampanye “The Internationalists” untuk merangkul iklan-iklan multinasional masuk ke koceknya. Kampanye ini menggunakan tokoh-tokoh seperti John Daguerre a “half-Basque, seven-sixteenths Celt Iberian, one-sixteenth Amerindian who speaks 10 languages.” Menarik, karena tak banyak orang seperti dia beredar di Indonesia, bukan? Sayangnya lagi, kebanyakan biro iklan (walaupun memiliki afiliasi seluruh dunia) masih berpikir bahwa berita itu masih lokal, jadi untuk apa beriklan di media pan-regional?

Sejalan dengan kampanye iklan global ini, BBC berusaha ekspansi ke seluruh dunia, di antaranya membangun saluran anak Cbeebies, rumah produksi dan radio di Mumbai, India.

BBC berharap meraih iklan antar-kawasan di dunia yang ternyata bukan pekerjaan mudah. Strategi media planning/buying dalam skala internasional adalah bisnis kompleks, dengan segala keterbatasan media yang ada di tiap negara, format harga iklan yang beragam, peraturan yang berbeda hingga masalah booking lead-times. Tentu diiringi dengan perhitungan khusus variabel media dan jangkauan (media mix & reach) yang membutuhkan riset media yang tidak murah.

Pertanyaan saya kemudian, apakah worth it BBC World atau jaringan media internasional bersusah-payah berkampanye untuk meraih iklan lintas-kawasan ini?

1. Pengiklan global sudah cukup banyak, sebutlah Coca Cola hingga Puma, atau Guess hingga Hewlett Packard. BBC beroperasi di India dengan pertimbangan bahwa selama ini adex (advertising expenditure) sejumlah 90 brand atau perusahaan, seperti institusi finansial, IT atau otomotif. Perusahaan seperti Samsung dan Nokia adalah pengiklan setia BBC India. Pricewaterhouse memproyeksikan tahun 2010 bahwa media dan hiburan global (global entertainment and media, E&M) akan meraup iklan hingga $1,8 trilyun.

2. Pertimbangan media buying house hari ini adalah fokus ke program-specific strategy. Jika mereka harus mempertimbangkan global media reach strategy untuk belanja iklan produk multinasional, BBC tentu telah mempertimbangkan porsi belanja iklan yang signifikan. Kampanye “internationalists” ini adalah satu upaya menggeser pertarungan program-specific ke global media reach strategy.

Pertanyaan saya kemudian adalah–dalam konteks persaingan usaha di Indonesia–apakah ada media di Indonesia yang sudah memiliki visi sejauh ini?

Jika ingin meraih keuntungan secara global, saya berpendapat bahwa polarisasi kepemilikan media menjadi satu hal lumrah; selain juga untuk mencapai titik efisiensi terbaik. Mengapa? Langkah kaki seperti MNC aka Global Mediacom (yang telah melakukan integrasi vertikal dengan cerdas) atau Trans Corp aka Para Group (yang mencoba melebarkan sayap ke media cetak) menjadi penting untuk melawan “gajah” media yang sudah berancang-ancang meraup uang global jauh-jauh hari. Local entity with significant market power is one weapon to defend against big, fat invader. Sebelum ada BBC ataupun Fox Media masuk, telah masuk Star TV Group dan Astro All Asia Networks ke dalam entitas media kita.

Jangan lupa juga, bahwa dari negara-negara berkembang di dunia, Indonesia adalah negara paling awal memiliki satelit komunikasi (communication satellite bird). Selain itu, populasi yang cukup besar serta infrastruktur media di Indonesia yang kian membaik merupakan atraksi sendiri bagi pemodal asing. Penting akhirnya negeri ini benar-benar membuat aturan main yang adil bagi investasi asing masuk tapi juga melindungi pemain lokal yang ingin main ke kolam global.

Dalam rangka berusaha secara defensif ataupun ofensif, kasus BBC di India menjadi contoh yang baik untuk MNC (Media Citra Nusantara), Trans Corp, hingga KKG (Kelompok Kompas-Gramedia) mempersiapkan diri. Akan semakin banyak pemain asing dengan kekuatan kapital luar biasa berniat melebarkan “kuping gajahnya” ke mana-mana, dan satu hari nanti hingga ke Indonesia. Untuk itu, anak negeri yang lincah ibarat kancil diharapkan berkompetisi lebih cerdas lagi. And let the race begin…

 

Pemilu 2009, KPU minta Rp 47,9 trilyun?


oleh Amelia Day

Fantastis. Dengan angka yang sama, Indonesia sudah bisa memiliki 15 Airbus A380. Dengan angka yang sama, sudah terbangun jembatan Jawa-Sumatera. Demi sebuah “pengesahan”, angka ini adalah peningkatan sepuluh kali lipat dari bujet Pemilu 2004.*

Saya dan Pemilu 2004: Bagaimana Pemilu 2009?

Dengan rasa bangga bisa mengambil bagian dalam Pemilu 2004, waktu itu saya mengambil kartu pemilih saya di kelurahan. Sang petugas di kelurahan menyatakan “Ibu, nanti Pilkada Jakarta Ibu cukup berikan kartu pemilih ini.” Nyatanya, saya hampir tak bisa mencoblos di Pilkada DKI Jakarta karena tak terdaftar. Sosialisasi tak ada tentang perubahan kartu ini. Untungnya tindakan proaktif Ketua RT saya telah menyelamatkan hak saya sebagai warga Jakarta.

Hari ini terlintas pertanyaan di kepala saya, mengapa angka penyelenggaraan Pemilu ataupun Pilkada terus meningkat fantastis dari waktu ke waktu. Adakah komputer baru yang harus dibeli setiap 5 tahun? Tak bisakah membeli hard disk saja yang harganya kian murah? Ataukah memang komputer 5 tahun lalu itu sudah dilelang ke pihak luar, sebagai protap inventarisasi barang di birokrasi? Sesungguhnya memang biaya perjalanan ke 33 provinsi untuk 100 orang hanya merupakan satu persen dari biaya pengadaan barang.

Skala Prioritas KPU: Gunakan Metode Pengambilan Keputusan

Saya tak ingin mengutik masalah legal atau politis dari entitas KPU. Yang ingin saya kritisi di sini adalah skala prioritas kerja KPU. Program kerja beserta pos anggarannya bisa diurut, atau dipelajari dari anggota KPU periode sebelumnya.

Untuk membantu menentukan skala prioritas kerja, ada beberapa perangkat pengambilan keputusan yang telah digunakan secara umum di berbagai belahan dunia.

  • AHP (analytic hierarchy process) © Dr Thomas L. Saaty
  • Scenario-Based Decision Making – Technique
    © Dr. Terry J. van der Werff, CMC
  • Definition of Multi-Criteria Decision-Making (MCDM), yang juga meliputi Multi-Attribute Global Inference of Quality (MAGIQ), Goal Programming, ELECTRE (Outranking), PROMETHÉE (Outranking), Data Envelopment Analysis, dan The Evidential Reasoning Approach

Khusus untuk Scenario-based Decision Making – Technique, pertanyaan “what if” harus dijawab dengan membuat sebuah diagram alur kerja (flow chart) untuk memprediksi segala kemungkinan jika prioritas 1, 2, 3 dan seterusnya ditempatkan dalam matriks-matriks kemungkinan. Promethee (outranking) juga menggunakan langkah yang sama ditambah dengan pemberian kategori untuk setiap langkah. Satu waktu nanti saya akan melakukan simulasi pembuatan anggaran KPU ini dengan metode-metode lain. Hari ini saya hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa apapun program kerja atau biayanya, semua bisa disiapkan dengan skala prioritas.

Semua metode-metode pengambilan keputusan ini mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Membuat matriks kerja dan melakukan penghitungan skala prioritas secara sistematis membantu semua pemangku kepentingan di negeri ini mengerti mengapa proposal anggaran KPU membengkak seperti itu. Disiplin anggaran dengan mekanisme pertanggungjawabannya tidaklah cukup. KPU, baik anggota ataupun sekretariat, harus mengkaji “pesta demokrasi” dalam skala prioritas (tentu kategori “efisiensi” menempati bobot tertinggi).

Salut kepada Pak Wapres sebagai “manajer” uang rakyat yang mengingatkan arti pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan Pemilu yang akan datang.

Measuring performance of the public sector-problems and appraoches 

 

Social Policy Analysis:

Political Economy of Welfare 

—————————————–

* Klarifikasi anggota KPU hari ini (1 November 2007, sumber: detikcom) yang menekankan “penurunan” anggaran dari penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 tak bisa dijadikan satu alasan besarnya bujet tahun 2009. Saya tak ingin terjebak dalam komodifikasi elit dalam melihat angka fantastis ini. Yang pasti, pencoretan mata anggaran “pencetakan dan distribusi kartu pemilih”, misalnya, tidak akan berpengaruh besar mengurangi angka fantastis.

Mari masuk ke situs KPU (http://www.kpu.go.id). Untuk halaman depannya saja dibutuhkan waktu lebih dari 5 menit. Di saat nyaris bersamaan, membuka situs go.id lain bahkan kurang dari 1 menit!

Dari hasil pencarian di situs KPU tersebut, dengan kata kunci “anggaran” tak ada satupun menjelaskan secara detail mata-mata anggaran 2009. Saya tadinya mengharapkan situs ini menjadi ajang transparansi anggaran bagi publik (sesuai dengan harapan anggota KPU I Gusti Putu Artha di detikcom hari ini). Sayangnya, anggota KPU lain Andi Nurpati hanya menyebutkan hal-hal kecil seperti pencoretan “kartu pemilih” tadi.

Apakah ada pengadaan alat berat, renovasi gedung, dan seterusnya (di luar anggaran mobil yang dicoret tahun ini). Adakah di tahun 2009 pengadaan mobil untuk pembaruan inventarisasi kendaraan, yang tentunya berasal dari uang rakyat itu?

Masalah ini tak kurang tak lebih adalah masalah transparansi anggaran. Ada beberapa pemikiran yang harus menjadi pertimbangan tim kecil pengkajian anggaran 2009 hingga anggota KPU itu sendiri. Konsep Good Corporate Governance di setiap aspek dan lapisan pekerjaan harus menjadi pegangan tetap KPU. Membuat skala prioritas yang terpercaya, lalu kemudian melaksanakan program kerja ini, serta terakhir memberikan laporan akuntabilitas menjadi satu paket transparansi anggaran. Laporan akuntabilitas ini sedang digarap di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, yang lengkap dengan kriteria dan bobot setiap program kerja.

Selain menyempurnakan metode pengambilan keputusan yang tersebut di atas, konsep “balance scorecard” juga digunakan dalam laporan akuntabilitas tersebut. Balance scorecard adalah “the activities of a company are meeting its objectives in terms of vision and strategy.”

Tidak sulit menciptakan keharmonisan antara permintaan anggaran, program kerja terskala, dengan laporan akuntabilitas kelak. Mari ciptakan arena demokrasi ini secara bijak, toh orang bijak juga taat anggaran.

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Oktober 31, 2007 in economy, efisiensi, election, Indonesia, Jakarta, KPU, Pemilu 2009, public policy

 

Desain Lelang & Informasi Asimetris


Dari http://www.bisnis.com: “Kami sangat kaget terhadap penetapan Bakrie Telecom sebagai pemenang SLI, mengingat jaringan kami telah sangat siap untuk menyelenggarakannya,” ujar Presdir Excelcomindo Pratama Hasnul Suhaimi kepada Bisnis melalui layanan pesan singkat, kemarin. Dia menyayangkan jaringan dan infrastruktur yang sudah dibangun dan siap beroperasi dalam waktu tiga bulan ke depan untuk memberikan layanan sambungan langsung internasional (SLI) berkualitas tinggi dan dengan harga yang lebih murah tidak bisa bermanfaat secara optimum bagi masyarakat.

Filosofi lelang di antaranya adalah bahwa barang atau jasa yang ditawarkan menyangkut kepentingan publik luas. Selain itu barang atau jasa yang dilelang ditawar untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Klemperer (2004) menegaskan bahwa alasan utama penyelenggaraan lelang adalah “poor information about the right price, in which the winner of the first contract learns valuable information about how to bid in future, which makes entering to compete with him very dangerous”.

Informasi asimetris terjadi jika ada kolusi antar-penjual (bidder), atau antara penjual dan pembeli (bid-taker). Lelang, seperti prisoner’s dilemma, adalah “pertarungan mendapatkan informasi akurat” sebelum bertanding. Jika pencuri A mengetahui pencuri B akan mengaku mereka sama-sama mencuri, maka A sebaiknya tidak mengaku. Untuk itu hukuman hanya diberikan ke B. Jika dua-dua mengaku, keduanya akan kena hukuman. Jika dua-dua berkolusi untuk tidak mengaku, sebaliknya hukuman keduanya menjadi lebih ringan.

Kolusi, ataupun hingga keinginan untuk predatori (membunuh bid-taker lain) bahkan bisa terjadi antar-bid taker (A-B-C) untuk mematikan bid taker D. Bahkan kolusi juga bisa terjadi melalui sinyal komunikasi yang diberikan dengan melihat desain lelang (auction design) yang dibuat oleh bidder. Klemperer (2002) menunjuk bahwa kasus US West vs McLeod (desain lelang spektrum frekuensi di Minnesota dibuat sama di Iowa) adalah perilaku kolusi antar-bid taker yang difasilitasi desain lelang yang dibuat FCC.

Bagaimana jika kolusi terjadi antara bid taker dan bidder, dengan maksud membunuh kompetisi bid taker lain? Dengan melihat desain lelang yang dibuat, dimulai dari jumlah bid taker, “budget & time constraints”, kategori dan bobot dari setiap persyaratan, sebaiknya memang semua proyeksi dan proposal yang dibuat setiap bidder bisa dibuka dan diteliti untuk kepentingan usaha yang sehat. Dalam kasus XL vs Bakrie Telecom vs Dirjen Postel, otoritas pengawas persaingan usaha, dalam hal ini KPPU, selayaknya memutuskan dengan selalu memperhatikan filosofi, asas dan manfaat dari penyelenggaraan lelang ini sebelum mengupas desain lelang yang dianggap bermasalah. Jika ditemui masalah informasi asimetris yang disengaja oleh Postel, maka otoritas yang berwenang bukan lagi KPPU, tapi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk keputusan yang salah, atau KPK untuk tindakan yang berindikasi korupsi.

 

Kebijakan Kompetisi Tingkat Daerah


oleh Amelia Day

Aspek ekonomi dan sosial adalah tujuan utama dari sebuah kebijakan kompetisi. Dari aspek ekonomi, kendali atas kekuatan pasar menjadi hal terutama. Pendekatan aspek ekonomi ini terbagi dua, yaitu (1) pengaturan struktur pasar, terutama pasar monopoli, serta (2) pengaturan ‘antitrust’ untuk pembangunan ekonomi yang seimbang dalam sektor-sektor yang kian kompleks (Kluwer, 2003:11). Pendekatan sosial adalah untuk keadilan peluang berusaha dan atas pemerataan kesejahteraan.

Saya akan memfokuskan pada pendekatan pertama. Secara umum, kendali atas kekuatan pasar terutama dilakukan terhadap pemain pasar monopoli, karena kecenderungan pemain ini adalah ‘memainkan harga’ atau price maker sehingga publik terpaksa membeli barang yang lebih mahal (karena tidak ada barang pengganti/substitusi). Selain berpengaruh terhadap harga, pemain ini akan cenderung mengurangi kualitas pelayanan untuk publik agar mendapatkan margin profit maksimum.

Ada sebuah jurang saat mengkaji antara pengaturan ‘melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat’ dengan peraturan untuk ‘menjaga efisiensi dunia usaha dan produktivitas setiap pemain usaha’. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) hari ini sedang dikaji dan diperbaiki. Terhadap proses revisi ini, saya ingin melihatnya dalam pendekatan ‘untuk mengantisipasi arus masuk dan derap langkah kapital global ke Indonesia’, daripada semata-mata memperbaiki problematika prosedural yang terjadi selama ini.

Meskipun begitu, saya ingin mengkritisi judul UU 5/1999; bahwa kata ‘melarang’ cenderung ‘menyesatkan’. Pengaturan yang ‘melarang’, tentu berbeda dengan pengaturan yang ‘mewajibkan’. Pilihan melarang seorang anak bermain kotor tentu berbeda dengan pilihan mewajibkan ia membereskan mainan dan dirinya setelah bermain. Dennis Fox (2001) mengkaji aspek psikologis dari ‘false consciousness about law’s legitimacy’ dengan catatan khusus: Primary components of false consciousness about law are the belief that procedural justice is more important than substantive justice, the acceptance of legal doctrines that support corporate capitalism, and the belief that the rule of law is superior to individualized justice.

Di luar itu, sesungguhnya isi dan struktur pengaturan UU 5/1999 masih dalam kerangka yang sama dengan peraturan perundangan lain di dunia. UU ini dibagi dalam 7 bagian utama:

1. Perjanjian yang dilarang (oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri)

2. Kegiatan yang dilarang (monopoli, monopsoni, penguasaan pangsa pasar, persekongkolan)

3. Penyalahgunaan posisi dominan

4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

5. Tata cara penanganan perkara

6. Sanksi-sanksi

7. Perkecualian-perkecualian

Selanjutnya, kontekstualitas pengaturan ini, sekali lagi, masih dalam lingkup nasional. Semangat dan konsepsi pengaturan persaingan usaha dalam UU 5/1999 ini belumlah mengadopsi sepenuhnya semangat otonomi daerah. Hal ini tercermin dengan adanya KPPU yang hanya berkedudukan di Jakarta. Diasumsikan bahwa pemain pasar yang dominan–dan memainkan kekuatannya secara semena-mena itu–hanya terpusat di Jakarta.

Pasar Indonesia adalah pasar besar yang terdiri atas banyak pasar-pasar kecil. Batas yurisdiksi antar-pasar kecil-kecil ini bisa geografis, bahasa hingga politis. Terutamanya perihal geografis, jalur transportasi dan komunikasi merupakan faktor paling menentukan pembatasan ini. Michael S. Gal (2003:2) menegaskan bahwa penyebaran populasi dalam sebuah area geografi yang luas mengharuskan terciptanya pasar yang tidak sentralistis. Untuk itu diperlukan sebuah peraturan perundangan yang ’specially tailored’ (Gal, 2003:4-5): “The need for different rules arises from the existence of one-size-fits-all formulations that are based on genereal presumptions about market conduct, which are informed, in turn, by the natural conditions of the market. Small size affects competition laws from their goals to their rules of thumb.”

Sebaliknya, Gal juga mengingatkan bahwa menerapkan kebijakan kompetisi di pasar kecil adalah mahal dan bisa menjadi beban anggaran daerah yang berujung pada pajak masyarakat daerah tersebut yang melambung tinggi.

Pengecualiannya adalah beban anggaran menjadi nomor dua di saat terjadi konsentrasi jenuh para pemain di satu pasar kecil itu. Misalnya, kompetisi angkutan kota Bogor sudah sangat tajam sehingga perilaku setiap pemain sudah tidak sehat dan telah banyak merugikan masyarakat pengguna angkutan tersebut. Tindakan pemerintah setempat adalah mengevaluasi semua pemain atau perusahaan angkutan ini. Beban anggaran hanya di awal evaluasi dan penerapan aturan baru. Untuk selanjutnya, titik ekuilibrium akan terjadi dan masalah angkutan di Bogor itu teratasi dalam jangka waktu lama (sustainable).

Evaluasi angkutan Bogor ini, misalnya, harus menjadi sebuah ‘assessment study’ yang menyangkut perilaku pemain di saat pemerintah daerah harus mengambil tindakan alternatif, seperti mengalihkan jalur beberapa pemain, mengurangi jumlah pemain, atau menetapkan harga tertinggi tarif angkutan. Prinsip memaksimasi ‘invisible hands of the market’ untuk efisiensi usaha dan berusaha merupakan prinsip utama dalam kebijakan dan pengaturan kompetisi ’small market economies’ ini.

Selanjutnya, Indonesia masih belum memiliki peraturan perundangan yang secara tegas menganut prinsip utama ‘untuk efisiensi dan produktivitas berusaha di Indonesia’ ini. UU 5/1999 memberikan penekanan bahwa seakan-akan ‘monopoli’ itu adalah per se illegal dan menjadi sebuah antitesis dari persaingan usaha yang sehat atau bahkan tidak menjamin kesejahteraan masyarakat. Monopoli alamiah bisa terjadi, sehingga dibutuhkan pengaturan khusus di saat satu pasar ternyata hanya mampu disuplai oleh satu pemain saja. Selain itu, di satu pasar oligopoli bisa saja terjadi dominansi satu pemain (single-firm dominance). Pengaturannya pun harus mewajibkan pemain ini berperilaku sehat (tidak mematikan usaha pemain-pemain kecil secara ilegal).

Selain mengatur sebuah pasar monopoli alamiah atau pasar dengan satu pemain dominan, pengambil kebijakan kompetisi di daerah harus juga memperhatikan kendali merger yang akan merugikan daerah. Hal ini bisa terjadi di saat, pemain di pasar yang sama namun berada di daerah yurisdiksi berbeda merger dengan pemain di daerahnya. Apakah kemudian akan mempengaruhi kondisi perekonomian di daerah tersebut, evaluasi dan penanganan di daerah tidak bisa dilakukan sendiri. Untuk itu diperlukan tata cara penyelesaian dengan ‘inter-departmental approach’.

Walau UU 5/1999 belum mengatur semua ini, ada peraturan perundangan lain yang merupakan payung hukum terhadap semua pengaturan baik di pusat maupun di daerah. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (the law of lawmaking) telah memberikan panduan: bahwa di atas peraturan pemerintah daerah (perda) adalah peraturan pemerintah (di tingkat pusat, atau disingkat PP). Untuk itu menjadi penting koordinasi dan sinkronisasi antar-daerah di tingkat pusat, terutama tentang prinsip-prinsip kompetisi yang sehat dan efisien. Salah satunya terkait dengan kendali merger dan akuisisi para pemain pasar antar-daerah.

Pengaturan pasar majemuk seperti Indonesia ini selalu memerlukan koordinasi dan sinkronisasi pusat-daerah serta antar-daerah. Di atas semua ini, saya ingin menempatkan bahwa kebijakan kompetisi sebagai sebuah payung hukum untuk melindungi seluruh bagian masyarakat, dengan selalu melihat pada asas, tujuan, fungsi dan arah, terlepas bahwa ada celah hukum yang tidak bisa dijalankan atau tidak efektif saat dijalankan. Prinsip-prinsip utama dari kebijakan publik selalu tertera di pasal-pasal pertama setiap peraturan perundangan kita.

Jakarta, 27 Juni 2007

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 27, 2007 in efisiensi, kompetisi