RSS

Arsip Kategori: election

Drama Drama! Forever Love of Drama…


This afternoon SBY visited Cempaka Baru slum area, had a five minute talk, and back to poco-poco? Today’s Panji Koming hit it off so hilariously! JK had it more subtle. Wiranto? Didn’t read the exact news of the last two leaders, but that just stays crispy (read: garing!) for not being honest.

The magnet of 2009 is getting stronger everyday, and I get more worried by seconds. General election shall be considered a fair & balanced event for every candidate. KPU (Komisi Pemilihan Umum or General Election Commission) has promised to update the voters’ data and verify all contestants (read: political parties). New names appear as old faces are peeking and booing the system. Some threshold winners are probably wait till deadline. Click here for those names.

I am not being cynical towards 2009. I just feel uncertain. Not enough people I met, discussed with, and confirmed me about the election candidacies. One thing for sure, there are old sins (of the orba ppl) and new sins (the so-called reformists); and all are not thinking any forward effects for the people. That’s right there are “biofuel attacks” that influenced much or less a resession, a long run process. That’s right there are corruption still hard to extinct. Many reasons are supposedly calculated and managed. At any possible risks. Where are the visions, y’all?

My point is, I think SBY shall need more than image of singing and a little bit of “for the poor” one chapter drama. JK shall not laugh on how Golkar won in the past. Repeat, don’t start bleeding the old wound. New parties, step aside. There are enough Goliaths to fight, not to mention these old chunks and hunks that have the most tactics ever practiced. I was a bit surprised knowing Pak Adisurya Abdy as one among many “new” names. He probably knows that this is not a promo tour of “Buku Harian” sinetron. I am hoping he has the most strategies before he signed in. But then again, “Buku Harian” back then was the one and only drama played on prime time.

Tell you a secret, Pak Adi. Just be honest to any soccer moms, can you? I vote for you if you are selling more than a drama.

 
 

Pilkada Conundrum by Nadhlatul Ulama


Lama tidak membahas otonomi daerah. Lama tidak diskusi di kelas. Lama tidak bergosip di kantin (sekali lagi gosip berat, orang uzur seperti saya sebaiknya bahas paper kuliah daripada habiskan waktu bicara tentang Mayangsari yang satu SMA dengan tetangga saya).

Hari ini mungkin hari perenungan “otonomi daerah” (otoda) yang telah saya pelajari dari banyak orang, termasuk “guru” online Pak Dadang Solihin. Tak pernah bertemu muka, tak pernah kenal sebelumnya IRL, tapi saya kagum dengan riset detail Pak Dadang. Tulisan-tulisan beliau bisa ditemui di http://www.slideshare.net atau bisa lewat situsnya http://www.dadangsolihin.com.

***

Itu tadi tentang Pak Dadang yang memang ahlinya otoda.

Sekarang soal otoda itu sendiri. Lebih spesifik lagi, langkah terawal mewujudkan otoda untuk kemaslahatan daerah: Pilkada (pemilihan langsung kepala daerah). Hari ini saya berpikir otoda dan pilkada sedang berada di persimpangan jalan antara “diminishing return” dan “take-off”. Tak harus terjadi konsepsi yang menjadi aus atau melepuh di tengah jalan. Tak juga harus dihentikan sebelum evaluasi. Tak juga harus diarahkan untuk dihentikan…

***

Minggu lalu ada pernyataan dari Pak Hasyim Muzadi atas nama NU, sebuah instansi yang saya kagumi, bahkan sekali saya terlibat diskusi sebagai pembicara atau sesekali juga sebagai pendengar “selundupan”. Inti pernyataan Pak Hasyim pasca-pertemuan dengan Presiden SBY, secara singkat begini: “Pilkada mengkotak-kotakkan warga NU!”

Yang terjadi di beberapa media massa kita adalah berita yang diplintir (spin) seperti ini: “NU tolak Pilkada yang memboroskan uang negara.”

* tercenung *

Saya selalu berpikir bahwa bacaan setiap orang tidak sama. Selain bacaan, pengalaman empiris juga memberi porsi tersendiri bagi setiap orang; sehingga yakinlah argumen akan selalu muncul saat seseorang berdialog dengan orang lain. Istilah keren untuk payung semua ini adalah “asymmetric information”. Media massa di Jakarta, mari kita sikapi perihal pilkada ini lebih arif. Ada hal lebih besar daripada sekadar “menggoreng isu.”
***

Soal pengalaman keliling Indonesia, mungkin saya hanya 0,001% dibanding guru saya yang paling santun sedunia, Pak Bondan Winarno (selamat malam, Pak, watch out for carb and kecap). Saya memang tidak ekstensif keliling Indonesia, namun di setiap sudut kota yang saya kunjungi terasa sekali geliat demokrasi. Termasuk pula geliat pembangunan fisik yang positif pasca-1998.

Saya merasakan nikmatnya keliling Indonesia, bahkan ada rasa bangga bercampur sedih saat menjejakkan kaki di satu daerah. Bangga saat melihat indahnya langit, hijaunya hutan, beningnya air pantai. Sedih saat mendapatkan air minum susah dan listrik byar-pet di luar Pulau Jawa. Tak mudah menemui Kentucky Fried Chicken di setiap pojok pasar, mimpi saja jika mau mencari Macanudo Cigar Club. Isu “sentimentil” ini buat media massa di Jakarta adalah isu kurang seksi dibanding “tolak Pilkada karena boros!”

***

Pernahkah ada kajian berapa banyak sesungguhnya non-voters di negeri ini? Sensus penduduk yang hukumnya wajib bagi setiap sektor di negara ini saja masih tertatih-tatih. Salah satu penyebabnya memang biaya yang sangat besar jika ingin komprehensif.

Lalu apa kabar data non-voters yang cuma satu sektor saja (“sektor” demokratisasi?).

Jika pilkada di seluruh Indonesia adalah sebuah proses mahal, salah satu penyebabnya adalah laggard informasi yang cukup signifikan antar-daerah, karena usia, dan banyak alasan lain.

Saya ingat betul waktu itu Nenek saya jatuh cinta pada Amien Rais dan bahkan jauh-jauh hari mengurus kepindahan kartu pemilih dari Surabaya ke Jakarta; sayangnya beliau harus gigit jari saat hari-H ditolak mencoblos karena belum pernah mendaftar ulang ke TPS di rumah Jakarta. Informasi adalah segalanya.

Golput juga meraja di Amerika Serikat, sebesar 16% antara tahun 1997 hingga 2000. Masalahnya bukan “tidak terinformasikan”, tapi sebaliknya, mereka lebih paham dan matang untuk menentukan pilihan. “This year, the candidates sux.”

Lalu berapa banyak non-voters di Indonesia? Seberapa jauh information gap antara voters dan non-voters yang tercatat di setiap KPUD? Apa penyebab mereka tak memberikan suaranya?

Jika telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas secara akurat, bagaimana solusi untuk merekatkan jurang informasi ini?

Pertanyaan selanjutnya, jika telah sukses memilih langsung kepala daerahnya, seberapa besar pertumbuhan satu daerah karena pemimpin baru ini? Sudahkah ditabulasi semua ini? Sudahkah diberitakan proses dan hasil ini?

***

Yap, awalnya adalah information gap atau asymmetric information. Di sini justru peran media massa mendapat porsi dan fungsi signifikan. Informasi asimetris antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa harus dituntaskan.

Saya kerap berdialog dengan kawan-kawan di daerah. Silaturrahim saya adalah, salah satunya, mengirim materi salah satu draf RUU, yang baru saya lakukan seminggu lalu. Tak semua daerah bisa mengakses http://www.indonesia.go.id untuk mendapatkan dokumen akurat. Kalaupun kawan-kawan saya terkoneksi dengan internet, mereka harus memiliki “seni tersendiri untuk meng-google” (meminjam istilah suami saya) untuk mendapatkan naskah atau berita yang diinginkan.

Di lain sisi, geliat demokratisasi di segala bidang melahirkan jiwa-jiwa baru untuk membangun daerahnya. Di saat Pak Hasyim menyatakan “jangan mengkotak-kotakkan NU dengan Pilkada”, beberapa media massa memlintir (spin) berita ini dengan judul “tolak Pilkada”.

Tak elok rasanya membuat sensasi dari apapun; apalagi jika bisa bergulir tak terkendali. Reformasi segala bidang memang sudah waktunya tutup buku? Ataukah media massa kita tak pernah merasakan “bangga dan sedih” bercampur jadi satu saat berkunjung ke daerah-daerah…

***

George W. Bush is seen crossing the Potomac river on foot.
The Washington Post : “President Bush crosses the Potomac River”.
The Washington Time : “Bush’s conservative approach saves taxpayers a boat”.
Mother Jones : “Bush can’t swim”.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 30, 2008 in election, politics

 

Pemilu 2009: Expecting Bloopers & Blunders


Sambil ngopi sore, di hadapan saya ada Lagak Jakarta edisi Huru-Hara [Hura-hura] Pemilu ’99 karya adorable duo Benny & Mice. Ufh, sepuluh tahun ya? Satu coretan yang langsung membuat saya tertawa ada di halaman 59: Sebel Tapi Rindu. Di sana digambarkan seorang pemuda gondrong duduk merokok dan memikirkan “kayaknya ada yang kurang [di Pemilu 1999 kali ini].” Terus si pemuda berpikir keras dan jawabannya adalah “Harmoko!”.

Secara sumir saya mengingat sosok Pak Harmoko saat tampil di televisi dan koran; dan pastinya satu hal yang paling dikuasainya: most controlled public speaking. Susah memang menguasai audiens secara langsung atau tak langsung. Latihan adalah guru terbaik untuk menangani masalah jika tampil di depan umum. Penguasaan gesture tubuh dan mimik, kendali intonasi dan kecepatan berbicara hingga cara berpakaian harus dilatih. Bung Karno berlatih di depan ombak pantai, sahabat saya Lula Kamal selalu berlatih di depan cermin, tapi banyak yang melakukannya dalam hati saja.

Yang terakhir adalah mereka yang biasanya mendapatkan hasil that stupid look on your face. Kalau sudah begini, terjadi bloopers & blunders yang akan direkam media massa seumur hidup hingga anak cucu. Lebih buruk lagi, penampilan yang tidak meyakinkan audiens berarti hilangnya potensi orang yang akan memilih mereka ataupun partai mereka. The most fatal bloopers & blunders would be when they are unprepared; might as well they are not showing up at all! Anyhow, learn from the best.

Here’s some I could recollect: there were clothing blunders by Ibu Megawati before she became president; and there went mocking of “R” pronunciation difficulty by Pak Akbar Tanjung. Their appearances were perfected eventually, thus became minor attention in respect to total quality performance.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 29, 2008 in 2009, bloopers, blunders, election, politics

 

Anggaran KPU 2009 jadi Rp 10,4 trilyun?


Disiplin anggaran sebuah komisi yang dibentuk Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen) hari ini harus dipandu oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung. Detikcom kemarin memberitakan bahwa anggaran ini turun mencapai Rp 10,4 trilyun untuk tahun anggaran 2009 saja. Artinya terpangkas dua pertiga dari usulan KPU. Artinya lagi, belum apa-apa dibanding pagu anggaran Menkeu yang “hanya” sebesar Rp 25,7 trilyun untuk masa kerja 2008-2010!

… Abdul Hafiz [Ketua KPU], total anggaran KPU 2008 dan pemilu 2009 dibutuhkan dana total Rp 47,9 trilyun, terdiri dari KPU dan proses pemilu untuk tahun 2008: Rp 18,6 trilyun, dan proses pemilu 2009: Rp 29,3 trilyun.

Pra-audit KPU

Jika angka ini belum ke titik paling beradab, saya mengusulkan agar dilakukan pra-audit khusus untuk penetapan anggaran pemilu yang penuh kontroversi dan kosong hati nurani ini. Jika pra-audit anggaran dilaksanakan, niscaya KPU bisa mengembalikan kepercayaannya sebagai lembaga negara yang diberi mandat oleh rakyat. Audit ini selain untuk aset dan anggaran, juga kesiapan sistem dan sumber daya manusia.

Sebagai satu awal pra-audit yang terbuka untuk publik, saya telah melihat niat baik KPU (klik di sini untuk keterangan pers seputar anggaran KPU)

Jumat 2 November 2007 15:35 WIB
Keterangan Pers Mengenai Rencana Anggaran Pemilihan Umum 2009

1. Disinggung dalam keterangan pers ini bahwa terlampir matriks. Tidak bisa di-klik, apakah hanya dibagikan ke pers dalam bentuk hard copy?

2. Keterangan pers ini tentu belum menjelaskan lebih detail angka yang terkait program kerja:

  • distribusi logistik Pemilu 2009
  • sosialisasi
  • kampanye
  • pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2009 untuk legislatif
  • advokasi hukum
  • verifikasi calon Presiden dan Wakil Presiden
  • pemutakhiran data pemilih calon Presiden dan Wakil Presiden
  • pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD dan DPRD
  • kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden
  • logistik dan distribusi Pemilu 2009 untuk Presiden dan Wakil Presiden
  • pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2009 untuk Presiden dan Wakil Presiden
  • penetapan calon terpilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta
  • advokasi hukum dan pengambilan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden

Yang ada di keterangan pers via situs http://www.kpu.go.id itu hanya “isu” honor petugas penyelenggaraan pemilu yang harus ditanggung APBN 2009 seluruhnya sebesar Rp 14.110.083.760.954.

Audit pasca-penyelenggaraan Pemilu 2009

Audit tak hanya seputar hasil suara yang diperoleh, tapi juga proses “bersih-bersih” pesta pemilu itu sendiri. Anggaran yang terpakai serta kesesuaian penggunaan anggaran itu harus juga disampaikan ke publik.

Untuk transparansi anggaran, ada baiknya KPU belajar dari komisi serupa di Amerika Serikat atau negara lain. (silakan klik sini untuk lihat pdf file milik Federal Election Commission)

Pemutakhiran sistem dan pembelajaran bangsa

Selain itu, usulan perbaikan sistem juga perlu dikaji. Belajar dari kesalahan dan keuntungan penyelenggaraan pemilu sebelumnya, ataupun penyelenggaraan pilkada selama ini, seharusnya sudah ada perbaikan sistem, pemotongan birokrasi administratif hingga pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik lagi. Birokrasi administratif meliputi sistem koordinasi pusat-daerah hingga secara internal KPU juga secara bertahap membuat rancangan untuk perbaikan sistem Pemilu 2009 hingga Pemilu 2014 dan seterusnya (semacam Rencana Perbaikan Sistem Jangka Menengah). Penggunaan teknologi informasi ini juga bisa dikoordinasikan dengan program kerja departemen lain, yang anggarannya khusus untuk membangun jaringan terpadu komunikasi dan informasi. Maksimisasi penggunaan semua kemampuan dan keuangan negara tetap di dalam lingkaran koordinasi.

Perbaikan sistem ini dimulai dengan matriks sistem lama yang di-upgrade dengan sistem baru dengan segala keuntungannya. Detail dari sistem baru kemudian bisa diturunkan menjadi anggaran.

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada November 9, 2007 in election, KPU, state budget

 

Menyamakan persepsi “Infrastruktur” di negeri ini


Kategori infrastruktur secara kasat mata:

  1. Penerbangan dan alat transportasi
  2. Jembatan dan jalan arteri
  3. Jalan tol dan jalan kereta
  4. Waduk
  5. Air minum
  6. Pembuangan kotoran
  7. Sekolah
  8. Rumah sakit
  9. Fasilitas umum (taman dan area rekreasi)
  10. Energi
  11. Keamanan
  12. Hal lain: hazardous waste, gas pipeline, information sources, and other intangible items.

Perkiraan biaya

Perkiraan biaya untuk investasi selama 5 tahun: US$ ? trilyun atau RP ? zilyun… ada yang bisa membantu saya menghitung angka ini secara awam?

Mari kita mulai dari yang paling mendasar: apa itu “infrastruktur”.


Jalur Pipa Gas Sumatera-Jabar (sumber: http://www.bpmigas.com )

Menyamakan persepsi “infrastruktur” di negeri ini

Menonton rerun “Kick Andy” minggu lalu yang mengangkat Sri Sultan Hamengkubuwono X dan visi misi beliau memimpin negeri ini kelak, akhirnya saya mengenal lebih dekat sosok “raja yang cerdas dan bijak”. Kompas juga kemarin (5/11/07) mengangkat sosok pemimpin daerah (Sutiyoso, Sri Sultan, Fadel hingga Teras Narang) yang hendak maju ke kancah nasional. Sayangnya, survei popularitas beberapa nama itu masih menempatkan Sutiyoso lebih tinggi dari Sri Sultan.

Kisah sukses infrastruktur daerah

Apa hubungannya dengan nama-nama pemimpin daerah ini dengan kata seberat “infrastruktur”? Buat saya, sosok Sutiyoso identik dengan “busway controversy”. Nyaman buat saya tapi bikin macet orang lain. Di mata saya pula, sosok Fadel dan Teras Narang masih lekat dengan Jakarta yang tahu bagaimana mengundang investasi masuk lebih deras dari periode sebelumnya. Sri Sultan, sebaliknya, bukan orang Jakarta dan tak banyak menggali lubang kontroversi, setidaknya yang berskala nasional.

Keempat nama ini memang telah membangun daerah dengan gaya masing-masing, dan strategi berbeda. “Investor” menjadi kata kunci bagi pengusaha dari Jakarta. Hasilnya adalah pemberdayaan perkebunan dan pertanian di Gorontalo. Keseimbangan alam dan manusia menjadi kata kunci Sri Sultan dan Teras Narang. Hasilnya adalah geliat industri pariwisata Yogyakarta dan konservasi alam berpusat di Palangkaraya. Saya juga pernah merasakan halusnya jalan-jalan di antero Sumatera Barat, sebagian kecil Kalimantan Timur, hingga nol koma sekian persen jalan aspal di kota Sorong. Pemerataan infrastruktur adalah satu kendala negeri ini. Tentunya ada kiat dan kajian untuk setiap daerah agar mampu mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.

Sepakat, pembangunan infrastruktur harus menyesuaikan diri dengan struktur unik dan kelebihan di daerah tersebut. Ada lebih dari 4 nama pemimpin daerah yang memiliki kualitas dan visi seperti nama-nama tersebut di atas, bahkan untuk tingkat kabupaten dan kota. Tapi tak sedikit pula yang tak mampu mensinkronisasi nilai unik daerahnya dengan “infrastruktur” yang harus dibangun di daerah mereka.

Pembangunan jaringan pipa gas interkoneksi Jawa-Sumatera oleh Perusahaan Gas Negara, misalnya, belum dikoordinasikan (atau sudah, tapi kurang maksimal) dengan pimpinan di setiap daerah yang dilalui pipa ini. Untuk itu, pembangunan sub-jaringan gas alam ini belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat daerah.

Anggaran daerah dan prioritas pembangunan

Saya berandai, jika anggaran daerah untuk membiayai pesta Pekan Olahraga Nasional 2004 di Palembang, misalnya, direlokasi untuk membangun infrastruktur pipa gas ini, mungkin pembangunan pipa akan lebih cepat terwujud. Bayangkan saja betapa besar anggaran dan sumbangan masyarakat Sumsel sehingga Palembang bisa membangun stadion olahraga megah khusus PON 2004, yang sekarang dikunjungi masyarakat di akhir pekan saja.

Kembali ke sub-jaringan pipa gas alam ini. Sebagai informasi tambahan, jalur pipa ini bisa “ditumpangi” kabel serat optikal yang bisa menyalurkan sinyal audio-video-data dalam kecepatan tinggi. Saya rasa kita bisa berhitung lebih teliti lagi berapa potensi pariwisata yang dikeruk dari PON 2004 versus backward-forward effect dari pembangunan sub-jaringan pipa gas plus serat optikal ini. Harap diingat, PON 2004 hanya terjadi di satu periode itu saja, bandingkan dengan panjangnya durasi waktu jika sub-jaringan pipa gas/serat optik ini bisa menjangkau masyarakat se-Sumatera Selatan.

Sebagai ilustrasi, yang pasti masyarakat Sumsel tak perlu repot ikut konversi minyak tanah. Selain itu, harga gas alam jauh di bawah gas elpiji, dan uang dapur bisa ditabung untuk kebutuhan lain. Tambahan lagi, arus informasi melalui radio, televisi, ataupun jaringan internet yang disalurkan jaringan serat optikal ke pelosok Sumsel dapat membantu pemberdayaan masyarakat secara swadaya.

Mungkin juga pemanfaatan gas alam ini tak hanya untuk rumah tangga, tapi juga memajukan industri di Sumsel. Biaya operasional industri lebih rendah, kualitas produksi terjaga, bahkan jika kian cerdas manusianya, pemanfaatan dan inovasi teknologi industri dapat diterapkan untuk peningkatan efisiensi produksi. Sekali lagi, pemanfaatan teknologi (ataupun sekadar “memelintir” inovasi yang telah ada) bisa dipicu dari sekutip informasi yang bisa didapat gratis melalui televisi, radio ataupun internet.

Sekali lagi, infrastruktur di setiap daerah tetap harus menjadi prioritas utama dibanding pesta hura-hura yang mendapatkan nikmat sesaat. Pesta bukan hal yang haram dilakukan, tapi ada pepatah: bersakit dahulu, berpesta kemudian, bukan?

Akhirul kalam, saya hanya akan memilih calon presiden dari daerah yang membuat daftar prioritas infrastruktur pelosok Indonesia dengan pemahaman seperti di atas. Sutiyoso? Sri Sultan? Ah, Pemilu ‘kan masih lama. Toh, selama anggaran KPU belum jejak ke tanah, enggan rasanya mencoblos kertas seharga jembatan.

 

Pemilu 2009, KPU minta Rp 47,9 trilyun?


oleh Amelia Day

Fantastis. Dengan angka yang sama, Indonesia sudah bisa memiliki 15 Airbus A380. Dengan angka yang sama, sudah terbangun jembatan Jawa-Sumatera. Demi sebuah “pengesahan”, angka ini adalah peningkatan sepuluh kali lipat dari bujet Pemilu 2004.*

Saya dan Pemilu 2004: Bagaimana Pemilu 2009?

Dengan rasa bangga bisa mengambil bagian dalam Pemilu 2004, waktu itu saya mengambil kartu pemilih saya di kelurahan. Sang petugas di kelurahan menyatakan “Ibu, nanti Pilkada Jakarta Ibu cukup berikan kartu pemilih ini.” Nyatanya, saya hampir tak bisa mencoblos di Pilkada DKI Jakarta karena tak terdaftar. Sosialisasi tak ada tentang perubahan kartu ini. Untungnya tindakan proaktif Ketua RT saya telah menyelamatkan hak saya sebagai warga Jakarta.

Hari ini terlintas pertanyaan di kepala saya, mengapa angka penyelenggaraan Pemilu ataupun Pilkada terus meningkat fantastis dari waktu ke waktu. Adakah komputer baru yang harus dibeli setiap 5 tahun? Tak bisakah membeli hard disk saja yang harganya kian murah? Ataukah memang komputer 5 tahun lalu itu sudah dilelang ke pihak luar, sebagai protap inventarisasi barang di birokrasi? Sesungguhnya memang biaya perjalanan ke 33 provinsi untuk 100 orang hanya merupakan satu persen dari biaya pengadaan barang.

Skala Prioritas KPU: Gunakan Metode Pengambilan Keputusan

Saya tak ingin mengutik masalah legal atau politis dari entitas KPU. Yang ingin saya kritisi di sini adalah skala prioritas kerja KPU. Program kerja beserta pos anggarannya bisa diurut, atau dipelajari dari anggota KPU periode sebelumnya.

Untuk membantu menentukan skala prioritas kerja, ada beberapa perangkat pengambilan keputusan yang telah digunakan secara umum di berbagai belahan dunia.

  • AHP (analytic hierarchy process) © Dr Thomas L. Saaty
  • Scenario-Based Decision Making – Technique
    © Dr. Terry J. van der Werff, CMC
  • Definition of Multi-Criteria Decision-Making (MCDM), yang juga meliputi Multi-Attribute Global Inference of Quality (MAGIQ), Goal Programming, ELECTRE (Outranking), PROMETHÉE (Outranking), Data Envelopment Analysis, dan The Evidential Reasoning Approach

Khusus untuk Scenario-based Decision Making – Technique, pertanyaan “what if” harus dijawab dengan membuat sebuah diagram alur kerja (flow chart) untuk memprediksi segala kemungkinan jika prioritas 1, 2, 3 dan seterusnya ditempatkan dalam matriks-matriks kemungkinan. Promethee (outranking) juga menggunakan langkah yang sama ditambah dengan pemberian kategori untuk setiap langkah. Satu waktu nanti saya akan melakukan simulasi pembuatan anggaran KPU ini dengan metode-metode lain. Hari ini saya hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa apapun program kerja atau biayanya, semua bisa disiapkan dengan skala prioritas.

Semua metode-metode pengambilan keputusan ini mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Membuat matriks kerja dan melakukan penghitungan skala prioritas secara sistematis membantu semua pemangku kepentingan di negeri ini mengerti mengapa proposal anggaran KPU membengkak seperti itu. Disiplin anggaran dengan mekanisme pertanggungjawabannya tidaklah cukup. KPU, baik anggota ataupun sekretariat, harus mengkaji “pesta demokrasi” dalam skala prioritas (tentu kategori “efisiensi” menempati bobot tertinggi).

Salut kepada Pak Wapres sebagai “manajer” uang rakyat yang mengingatkan arti pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan Pemilu yang akan datang.

Measuring performance of the public sector-problems and appraoches 

 

Social Policy Analysis:

Political Economy of Welfare 

—————————————–

* Klarifikasi anggota KPU hari ini (1 November 2007, sumber: detikcom) yang menekankan “penurunan” anggaran dari penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 tak bisa dijadikan satu alasan besarnya bujet tahun 2009. Saya tak ingin terjebak dalam komodifikasi elit dalam melihat angka fantastis ini. Yang pasti, pencoretan mata anggaran “pencetakan dan distribusi kartu pemilih”, misalnya, tidak akan berpengaruh besar mengurangi angka fantastis.

Mari masuk ke situs KPU (http://www.kpu.go.id). Untuk halaman depannya saja dibutuhkan waktu lebih dari 5 menit. Di saat nyaris bersamaan, membuka situs go.id lain bahkan kurang dari 1 menit!

Dari hasil pencarian di situs KPU tersebut, dengan kata kunci “anggaran” tak ada satupun menjelaskan secara detail mata-mata anggaran 2009. Saya tadinya mengharapkan situs ini menjadi ajang transparansi anggaran bagi publik (sesuai dengan harapan anggota KPU I Gusti Putu Artha di detikcom hari ini). Sayangnya, anggota KPU lain Andi Nurpati hanya menyebutkan hal-hal kecil seperti pencoretan “kartu pemilih” tadi.

Apakah ada pengadaan alat berat, renovasi gedung, dan seterusnya (di luar anggaran mobil yang dicoret tahun ini). Adakah di tahun 2009 pengadaan mobil untuk pembaruan inventarisasi kendaraan, yang tentunya berasal dari uang rakyat itu?

Masalah ini tak kurang tak lebih adalah masalah transparansi anggaran. Ada beberapa pemikiran yang harus menjadi pertimbangan tim kecil pengkajian anggaran 2009 hingga anggota KPU itu sendiri. Konsep Good Corporate Governance di setiap aspek dan lapisan pekerjaan harus menjadi pegangan tetap KPU. Membuat skala prioritas yang terpercaya, lalu kemudian melaksanakan program kerja ini, serta terakhir memberikan laporan akuntabilitas menjadi satu paket transparansi anggaran. Laporan akuntabilitas ini sedang digarap di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, yang lengkap dengan kriteria dan bobot setiap program kerja.

Selain menyempurnakan metode pengambilan keputusan yang tersebut di atas, konsep “balance scorecard” juga digunakan dalam laporan akuntabilitas tersebut. Balance scorecard adalah “the activities of a company are meeting its objectives in terms of vision and strategy.”

Tidak sulit menciptakan keharmonisan antara permintaan anggaran, program kerja terskala, dengan laporan akuntabilitas kelak. Mari ciptakan arena demokrasi ini secara bijak, toh orang bijak juga taat anggaran.

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Oktober 31, 2007 in economy, efisiensi, election, Indonesia, Jakarta, KPU, Pemilu 2009, public policy