RSS

Arsip Kategori: ethics

Prita, People Power & International Title of Bullshit


Apa yang terjadi terhadap Mbak Prita kita mungkin akan mengalaminya. Saya pernah mengalaminya, dalam stadium yang masih rendah. Ditakuti-takuti air ketuban kering, anak pertama saya harus lahir dengan jalan saya harus dioperasi sectio; dan kedua, dan ketiga. Melahirkan dalam jarak yang dekat serta kelahiran pertama sudah melalui cesar meninggalkan risiko bagi saya jika anak kedua dan ketiga lahir normal.

Saya masih beruntung memiliki kerabat dokter spesialis yang mampu saya jadikan second opinion. Saat tahu saya telah ditakut-takuti agar saya mau menjalani bedah cesar, dan kemudian anak saya waktu bayi harus bolak-balik rawat inap di rumah sakit yang sama, saya pindah ke rumah sakit lain yang lebih bisa dipercaya: RSCM. Dengan gejala sakit yang sama, saya hanya membayar obat Rp 11 ribu, dan saya diusir pulang oleh Prof Agus Firman saat saya meminta anak saya dirawat inap karena panas tinggi.

a well informed 050609

Sejak menjadi ‘langganan’ RSCM, saya tak perlu lagi takut dibohongi. Saya tak perlu lagi mengeluarkan uang ekstra untuk hal tak penting. Saya adalah bagian dari piramida di tengah. Bagian paling atas, mereka sudah terbang ke Singapura atau Australia. Bagian paling bawah tentu tak punya uang untuk kesehatan. “Sudah bagus bisa makan hari ini, mau pakai dokter yang mahal? Minum jamu atau kerokan juga sembuh,” mungkin ini yang ada di dalam benak mereka.

Saya juga beruntung bisa mendapatkan informasi sebelum mendatangi dokter. Thanx to internet, banyak hal bisa saya print sebelum bertemu dan bertanya ini-itu ke sang dokter. Hanya saja, banyak dari lapisan piramida tengah ini yang tak tahu hal paling mendasar saat menghadapi dokter: mereka punya hak sebagai pasien untuk bertanya. Banyak dari kerabat saya yang pasrah harus membayar puluhan juta untuk alat dan obat yang sebetulnya tak mereka perlukan. Adik ipar saya bahkan harus merelakan kehilangan jabang bayinya setelah 11 tahun tak memiliki anak. Telah seminggu ia dirawat inap hanya untuk mendengarkan putusan dokter bahwa  ususnya harus dipotong karena sudah tak buang air satu minggu!

Dari kejadian hiruk-pikuk seminggu terakhir di media massa, termasuk blog dan facebook, ada pelajaran penting bagi kita semua. Posting di internet telah menunjukkan people power yang harus diperhitungkan dalam bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, informasi perihal hak pasien dan pembelajaran tentang hukum mengalir tanpa pemaksaan ke dalam benak setiap warga negara. Kita menjadi lebih mawas diri jika harus bertemu dengan dokter dan berurusan dengan rumah sakit.

Beruntung saya ke RSCM, sebuah rumah sakit umum pusat nasional, yang dokter-dokternya menjelaskan hasil lab ke saya seperti dosen mengajari mahasiswanya. Oh ya, rumah sakit tempat saya dan ipar saya dioperasi itu juga memiliki titel ‘internasional’.

 

Manajemen Sakit dari Sebuah Rumah Sakit


Sehat adalah murah. Antidot-nya adalah sakit. Sakit itu berarti bayar dokter Rp 120 ribu, rontgen Rp 150 ribu, cek darah-dahak-feses Rp 400 ribu dan obat antibiotik dkk sebesar Rp 450 ribu. Mahal.

Harga itu masih terbilang masuk akal dibanding jika harus ke Singapura atau ke rumah sakit swasta, mengingat harga itu adalah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Cipto Mangunkusumo. Sebagai gantinya, saya harus menyusuri koridor labirin di sana. Saya bisa bertanya tujuh kali sejak tempat parkir untuk menemui ruangan praktek atau loket radiologi. Saya juga harus bertengkar dengan penyerobot antrean atau sabar menanti petugas administrasi tunggal di loket pendaftaran. Atau bahkan harus menutup telinga mendengar bisingnya orang lalu lalang, atau pasien bawel yang merasa datanya hilang.

“Pak Sodap, Pak Sodap…?”

Panggilan nama ini sungguh sedap didengar. Saya terkikik dalam hati saat mendengar percakapan yang dipanggil Pak Sodap ini dengan petugas administrasi pendaftaran.

“Kenapa nama saya tak ada lagi di data Anda, heh…”, tanyanya dengan logat kental sambil memberikan secarik kertas berisi namanya: Mr Sodap, Jalan Mencong sekian sekian.

Sang petugas administrasi memanggil Pak Sodap ke dalam loket untuk mengecek sendiri ejaan namanya di komputer. Pak Sodap menghampirinya.

“Jangan pakai ‘mister’, ketik saja Sodap, begitu…”

“Lah, ini em-er di depan nama Bapak apa dong?”

Saya nyaris terbahak kalau tidak mengingat etika kesopanan terhadap orang yang tak saya kenal.

Saya kembali termenung menunggu panggilan dokter. Mencoret sesuatu atau membaca koran di kala menunggu buat saya adalah tindakan yang lebih berarti selain melamun. Ah, kali ini saya mau melamun saja. Membayangkan sebuah rumah sakit umum pusat yang tertata rapi dan terintegrasi. Tak perlu ada beberapa apotek sekaligus dalam satu gedung. Tak perlu ada berbagai loket. Tak ada jam istirahat yang molor sehingga pasien yang sudah sekarat harus menunggu petugas loket yang sedang istirahat makan siang.

Terkesan memang area RSUP Cipto ini dibuat seperti rumah tumbuh; sayangnya, tidak direncanakan dengan matang. Sejak awal ditunjuknya Dr Cipto Mangunkusumo sebagai ikon kedokteran dan kesehatan Indonesia, rumah sakit ini sudah salah kelola (bahasa kerennya: mismanagement). Membaca Kompas pagi ini tentang sejarah kedokteran di Indonesia, Sabtu 23/5/2009, saya ingin mencerna lagi apakah ribet-nya tata ruang RSUP Cipto ini terkait dengan sejarah berdirinya sebuah kampus kedokteran di negeri ini.

Dinyatakan dr Kartono Mohamad bahwa bahwa kedokteran adalah sekolah pertama yang dibuat untuk menangani penyakit wabah sebelum Indonesia merdeka. Ditambahkan Prof S Somadikarta bahwa universitas di negara-negara maju didirikan sebagai tempat eksklusif, berawal dari tempat kongkow pemikir dan pendakwah.

Ah, itu dia!

Karena bersifat darurat sejak awal — tidak sebagai tempat tenang berpikir dan mengobati rasa ingin tahu yang tinggi terhadap segala sesuatu — lahirlah sebuah rumah sakit yang selalu darurat. Darurat adalah krisis! Darurat adalah gunakan yang ada saja dahulu sebelum ditemukan yang terbaik. Perencanaan untuk memprediksi segala sesuatu adalah hal terakhir yang harus dilakukan. “Nanti keburu orangnya meninggal…”

Seharusnya krisis itu baik. Prof Yohannes Surya malah menekankan manusia survive atau berevolusi untuk bertindakan lebih baik jika berada di bawah tekanan krisis. Seharusnya krisis bisa menjadi pegangan hari ini untuk terus berproses yang lebih baik ke depan. Tentu, saya melihat pembangunan gedung mewah baru bertitel “internasional” di sebelah barat area RSUP Cipto. Saya hari ini juga melihat warung tenda di dalam halaman rumah sakit telah digusur untuk tempat parkir yang lebih nyaman. Saya juga melihat lantai baru mengkilat di beberapa titik.

Melihat RSUP Cipto seperti melihat Indonesia Raya ukuran mini. Berantakan, chaos. Saya terhenyak saat nama saya dipanggil. Lebih dari sepuluh menit saya diperiksa, sekaligus saya bertanya ini-itu tentang penyakit saya. Bertanya adalah hak pasien, dan hanya bisa saya temui di RSUP Cipto ini. Pengalaman saya ke beberapa rumah sakit swasta yang bertitel internasional sekaligus, dokter-dokter spelialisnya banyak yang sakit sariawan; jarang menjawab tuntas pertanyaan remeh-temeh pasiennya.

Keluar dari ruangan mungil sang dokter yang baik itu, saya kembali bingung saat diberitahu ongkos rontgen, cek darah-dahak-feses serta harga obat. Saya melihat sekeliling saya… ada yang bersandal jepit, ada yang bolak-balik memfotokopi berkas jaminan kesehatan. Walau saya tak perlu mengurus dokumen Gakin dan kawan-kawannya, saya tetap merasa sebagai wong cilik yang sesungguhnya. Apakah saya korban dari manajemen negara yang sakit? Dari tiga capres yang akan datang itu, siapa yang peduli sih…? Platform kampanye semuanya terfokus di masalah ekonomi ini, ekonomi itu.

Saya rakyat kecil, dan saya perlu dicerahkan soal rencana tunjangan kesehatan yang nyaman buat saya.

I do need your assurance on HEALTH CARE PLAN, Bapak dan Ibu Capres!

manajemen RS

Click here for info on some-heart-throbbing USA health care plan.

 

Etika


Aristotle: Virtue lies at the mean between two extremes.

Kant: Technologies often served in the process of drive-control the training of human faculties overcoming immaturity.

Hegel: Norms followed in everyday behavior.

(klik sini untuk bagan dilema etika)

***

“Johntw” seorang pewarta warga (istilah detikcom) melaporkan rumor Steve Jobs terkena serangan jantung, sehingga saham Apple Inc. (AAPL) di bursa turun drastis 10% Jumat lalu (klik sini untuk beritanya).

Sarah Palin dicurigai menggunakan alat pembisik mutakhir saat debat cawapres, seperti dianalisis blogger kritis saat melihat video di CNN (klik sini).

Memberitakan seorang Mayangsari pun menjadi penting untuk melihat manfaatnya bagi kemaslahatan publik. Apakah penting membela first wives’ club ataukah tak ada materi lain yang bisa mencerdaskan ibu-ibu di rumah?

Memberitakan dengan hati nurani adalah pekerjaan tidak mudah, pada akhirnya. Sissela Bok pernah membuat model simplifikasi dengan tiga pertanyaan. Tanyakan ketiga pertanyaan ini pada diri sendiri sebelum membuat sebuah tulisan (yang membohongi diri dan orang banyak atau tidak).

1. Apa yang saya rasakan jika saya menulis tentang perilaku Steve Jobs, Sarah Palin, atau Mayangsari? Jika amarah yang menjadi porsi terbesarnya, tulisan saya tentu bukan menjadi tulisan yang mencerahkan banyak orang. Apa rasanya menyebarkan kebencian atau panik?

2. Adakah cara lain untuk melihat angle perilaku setiap obyek tulisan saya? Adakah sumber terpercaya lain yang bisa dimintakan pendapat dan pandangannya?

3. Apakah tulisan saya ini akan mengganggu atau mencerahkan pembaca tulisan saya?

Dialog-dialog dalam diri saya sebelum menulis terjadi setiap saat saya melihat satu kejadian yang menggelitik. Etika ada dalam proses (means) juga hasil akhir tulisan-tulisan saya (ends). Bahkan John Stuart Mill menekankan bahwa akibat dari sebuah tindakan menjadi satu hal terpenting untuk menentukan apakah saya etis atau tidak.

Saat saya membaca tulisan Oom Bas di Kompas, yang sepertinya pro-Obama, saya tidak tergerak untuk menulis tentang Sarah Palin, walau sama-sama perempuan. Heck, saya tak tahu (dan tak mau tahu) latar belakang dirinya. Selain tergelitik dengan nucular dan new-clear (klik sini) saya juga tergerak menulis saat membaca tulisan tentang (kecurigaan) pemasangan perangkat halus saat debat cawapres yang menaikkan rating Sarah Palin sedikit (walau tetap pasangan Obama-Biden masih di atas 50%). Saya juga tak peduli Steve Jobs, kecuali cara berpakaiannya yang tak berubah dari hari ke hari (turtle neck hitam dan jeans biru). Saya melihat fenomena Mayangsari adalah fenomena CUK (istilah Mas Arswendo) yaitu Cinta, Uang, Kekuasaan, yang selalu menarik diangkat dalam bentuk media apapun (panggung, radio, TV, hingga forum diskusi internet).

veracreative.com

Apapun tulisan saya, saya berharap setiap pembaca tulisan saya bisa mendapat pencerahan, mulai sekadar informasi hingga ide yang membuat hal lain yang mencerahkan komunitasnya.

Semoga.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 5, 2008 in ethics, media, media ethics, palin-biden debate

 

Produk Iklan Langgar Etika?


Hari ini di halaman 14 Kompas diberitakan promosi doktor di Jurusan Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Disimpulkan oleh sang doktor baru Thomas Noach Peea itu begini, “Asosiasi [P3I] inilah yang nantinya memonitor praktik bisnis iklan dan memberi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkannya.”

Sebelumnya saya membaca tulisan Pak Budiarto Shambazy “Geleng dan Angguk Kepala” di halaman sebelumnya. Saya terbiasa membuka koran halaman 1, lalu halaman terakhir soal tokoh, kemudian membuka halaman dari belakang. Tidak penting tapi ini ritual saya setiap pagi membaca koran yang seharusnya disurvei sebuah media massa untuk penentuan prioritas isi. Penempatan isi media kemudian yang bisa mengarahkan para pengiklan membuat strategi pemasaran produk dan jasanya. Ini adalah proses satu nafas sejak saya membaca halaman 1 sebuah koran di pagi hari.

Membaca kolom Pak Baz itu saya ikut menggangguk dan menggeleng. Kembali saya bertanya, demokratisasi apa yang Indonesia anut? Demokratisasi asal cangkem saja? Lalu saya meloncat (quantum leap?), apakah memang program glontor S2 dan S3 di UI ini juga tidak menganut pakem “riset benar hingga ke titik permasalahan”?

ad-ethics4.jpg

Saya kemudian mengangguk. P3I sudah memiliki kode etik yang diperbaharui hampir tiga tahun lalu. Kebetulan saya bersama Bang Ade Armando dan Pak Victor Menayang pernah ikut urun rembug dalam proses revisi itu bersama P3I di era Pak RTS Masli. Permasalahan sesungguhnya bukanlah “tak ada penegakan sanksi” bagi pengiklan yang nakal. Permasalahannya adalah tak semua biro iklan di negeri ini adalah anggota P3I, dan tak semua yang beriklan itu melalui biro iklan (alias dari produsen kripik, misalnya, langsung ke rumah produksi untuk membuat materi iklan TV dan ke stasiun televisi untuk proses media buying). Jika anggota P3I diberi sanksi, mengapa yang bukan anggota tidak diberi sanksi? Di mana peran KPI dan Depkominfo? Riuh rendah ini membentuk kegagalan pasar yang kronis (baca: government failure).

Hal kedua membuat saya menggeleng kepala, yaitu masalah “melanggar etika” secara mendasar. Pak Peea menekankan masalah kejahatan simbolik. Secara pribadi malah berpikir etika media adalah given process in a society. Mau media panggung, koran ataupun internet (seperti blog saya ini), semua memiliki etika yang berproses. Nilai-nilai kebaikan universal tetap ada, dan nilai-nilai kejahatan (seperti korupsi yang membuat tulisan Pak Baz kian menggigit) juga tetap hidup. Keduanya tak bisa dilihat dalam dua nafas berbeda.

Selain itu, jika Pak Peea berpikir media dan produk turunannya sebagai sebuah proses kejahatan, lucunya Gereja Vatikan malah melihat “[viewing] the media as ‘gifts of God’ which, in accordance with his providential design, bring people together and ‘help them to cooperate with his plan for their salvation’.”

Sanksi terhadap iklan tak beretika sudah dijalankan bagi anggota P3I. Bahkan telah ada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang diwajibkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Telah lama ada tapi tak efisien atau tak terdengar fungsinya karena banyak hal. Masalahnya–mengutip gerutu Pak Baz pagi ini–penegak hukum negeri ini hanya mampu bilang, “Sabar saja dulu, besok saya berikan sanksi.” Besok itu berarti “hingga waktu tak terhingga”?