RSS

Arsip Kategori: global industry

Masih perlukan “konsep” televisi digital di Indonesia?


Jawabannya: tidak.
Masalah dari dijalankan atau tidaknya infrastruktur televisi digital (baca: televisi terestrial digital) adalah ketersediaan frekuensi. Belajar dari “filosofi Jokowi”, menggusur berbeda dengan menggeser. Permasalahannya, penghuni frekuensi sekarang tidak rela digusur atau digeser. Alasan utamanya: tidak adanya kepastian hukum, siapa dapat apa di sektor komunikasi dan informasi ini. Mau digusur atau bahkan cuma digeser pun, mekanismenya konon terlalu ribet atau tidak transparan.

Saya cuma ingin mengingatkan saja, di saat kita semua terlena dengan konsep “televisi terestrial digital”, di saat itu pula dunia sudah memasuki era baru. Indonesia tidak berada di dalam peta global Hbb (hybrid broadcast broadband), yang perangkatnya hari ini sudah konvergensi (terpadu, atau interconnected).

Menunggu Godot? Ah… kok ya tetap pada ngotot!

Hybrid Broadcast Broadband

Baca di sini untuk konsepsi Hbb.
Baca di sini dan di sini untuk ekonomi dunia bergerak hari ini (mobile economy), and TV experience is just a small part of it… WAKE UP ALL Y’ALL!!!

Iklan
 

Tag: , , , , , , ,

Gambar

Glocal Media


Saya baru saja menuntaskan satu karya tulis yang selama enam bulan terakhir saya ubah, dari sebuah buku teks menjadi buku berhipotesis tentang kebijakan publik dan media. Saya melakukan studi banding atas sektor M&E (media and entertainment) di China dan di Indonesia, dan khususnya tentang isi media atau lebih dikenal dengan istilah “content”. Saya tak harus pergi ke China untuk mendapatkan berbagai informasi, karena saya hanya duduk membaca seluruh sumber (pdf atau books.google.com) lalu menulis dan membaca lagi. Saya juga hanya berkirim email ke Prof. Anthonyy YH Fung dari School of Journalism and Communication, CUHK, Hong Kong dan Dr Umair Haque dari Havas Media Lab, Amerika Serikat.

Ini buku kedua tentang media, dan buku ketiga kalau dihitung dari buku dwibahasa cerita anak yang saya tulis semasa kuliah dulu.

Silakan klik sini untuk membaca lebih lanjut, dan klik sini untuk lampiran pdf atau video.

GlocalMedia

 

Mempelajari Media Hari Ini


Tahun 1997 adalah tahun saya bergabung dengan salah satu kanal JV milik Malicak dan Star TV Hongkong. Sebelum wawancara dengan CEO-nya, saya harus menyiapkan sebundel materi cetak yang saya peroleh dari internet. Belum ada Google waktu itu, hanya Yahoo. Saya ingat mencari dengan mesin Yahoo itu menyebalkan; suka tersesat. Materi cetak itu untuk memberikan saya amunisi jika bertemu dengan Pak CEO yang bule itu. Tentu saja saya tak ingin gagap saat menjawab “What is pay-TV?”. Tentu saja, dengan amunisi sebanyak itu saya mampu menjawab tanpa gagap.

Hari ini saya masih membaca terus unlimited material yang ada di dunia maya ini tanpa harus mengeluarkan tiket pesawat atau kertas printout secarikpun. Saya masih ingin mengunyah dan mencerna fenomena media hari ini. Satu hal pasti, teknologi yang begitu pesat di luar sana, masuk ke sini hanya seujung kuku. Sampai hari ini tak banyak anak bangsa ini yang mampu mencari jalan bagaimana membuat alat dan infrastruktur yang memudahkan “sebuah media” bergulir mengikuti teknologinya. Silicon Valley di Amerika Serikat adalah surga bagi mereka, dan mereka yang bekerja di sana sekarang bukan lagi dikenal sebagai IT Nerds tapi Media Tycoons. Go figure…!

Saya masih membaca di sini dan di sini, bagaimana sekian banyak saluran audiovisual yang bisa ditonton kemudian menjadi seperti sekarang dan bagaimana model bisnis mereka mulai mencari jalan ke titik paling menguntungkan. Bayangkan Youtube adalah fenomena yang tak bisa diprediksi oleh orang kebanyakan 5 tahun lalu, namun hari ini bukan main pemasukannya. Jalur kabel serat optik bawah laut yang masih jadi perdebatan di negeri ini sudah digelar puluhan tahun lalu oleh mereka yang memiliki visi, seperti Singapura, Malaysia dan Jepang. Singapura telah memasang Wimax di seantero daerah bahkan hingga ke sepanjang pesisir negeri pulau itu. Tak ada sinyal internet raib di sana sepanjang kita duduk di atas mobil yang berjalan. Di sini? Haha, nanti banyak operator telko gulung tikar dan tak ada lagi pemasukan bagi negara.

Right on, selain IT Nerds dan Media Tycoons… saya singgung Telco Moguls. Ini adalah media hari ini. Konvergensi. Apakah kita siap dengan model bisnis dan segala perkembangan yang akan terjadi? Go figure…

 

Tag:

Infrastruktur


Setelah sekian lama tidak update blog ini, malam ini timbul kangen menulis tanpa dibayar 🙂

Beberapa presentasi saya di Slideshare.net telah dilihat dan diunduh beberapa kali. Hanya satu yang hari ini saya buka untuk diunduh, yaitu tentang “Telco & Media in Indonesia“. Bahan presentasi saya di kelas “Bisnis dan Industri Televisi” ini banyak diunduh tak hanya kalangan mahasiswa, tapi juga pebisnis… bahkan pebisnis telekomunikasi dari Norwegia! (FYI: Slideshare membolehkan siapa saja mengunduh slide asal kita mendaftar sebagai anggota Slideshare, dan kebanyakan kita menggunakan nama asli untuk bahan *serius*).

Kembali ke pebisnis telekomunikasi. Saya takjub dengan presentasi Hans Rosling di Ted.com beberapa waktu lalu. Rosling mampu menyajikan presentasi tentang statistik yang mudah dicerna. Presentasi saya tentang Telco (telecommunications company) dan Media di Indonesia itu sesungguhnya terinspirasi dari Rosling; bagaimana saya bisa menjejerkan dua sektor berbeda di era 1990-an dan batasan keduanya menjadi sumir hari ini. Yang lebih terpenting lagi, bagaimana saya melihat buruknya infrastruktur berbanding dengan kapasitas kemampuan negara ini, dibanding negara tetangga, Malaysia.

Saya yakin pemerintah masih punya niat baik untuk meneruskan Proyek Palapa Ring dan jalur kabel serat optik bawah laut Australia – Indonesia – Jepang, daripada selalu bottleneck di Singapura. Kedua proyek multiyears, multiplatform ini seharusnya lebih prioritas dari gedung wakil rakyat atau proyek-proyek renovasi fasilitas ini itu yang tak terkait langsung dengan kemaslahatan rakyat. Jika rakyat makmur, yakinlah pemerintah bisa merevisi kantornya di Planet Mars sekalipun.

Terakhir, pebisnis Eropa pun tak punya data akurat tentang industri telekomunikasi dan media di Indonesia hingga harus percaya saja dengan presentasi saya ke mahasiswa… *just kidding, guys*

 

Film Nasional vs. Film Asing


Di bawah ini adalah posting komentar saya di dinding Facebook seorang kawan. Saya ingin berbagi secuil pengetahuan bisnis dan industri film global dengan khalayak yang mendukung dan menolak pernyataan jubir pihak 21, Mas Noorca Massardie yang terhormat.

… di dunia ini cuma di Indonesia kelak kalau produksi film nasional 0% tapi sekolah SD ke SMA tetap bayar; cuma di Indonesia senang-senang gratis tapi mau pintar dipungut biaya…

1. bedakan dahulu …pajak (dibayar oleh perusahaan Indonesia) dan bea cukai (dibayar oleh perusahaan asing atau counterpart-nya yg mau berusaha di Indonesia)
2. bedakan juga tahapan film: produksi, distribusi hingga eksibisi (penayangan)
3. bedakan juga produksi dan distribusi film nasional (dibuat oleh perusahaan Indonesia) dan hanya distribusi film asing (dilakukan oleh distributor perusahaan Indonesia kerjasama dengan pihak asing, di sini MPA)
4. bedakan juga antara produk “film” dan produk “mie instan”, yang satu barangnya cuma satu tapi bisa diputar ulang sampai berbulan-bulan tak habis, dan yang satu lagi sekali kunyah habis

Dari pembedaan di atas, harus juga dilihat bahwa di Kanada itu tak ada pajak 0% atas produksi, distribusi (impor atau ekspor) dan eksibisi. Yang ada tax credit atas income si pekerja film, atau refund di akhir tahun atas penghasilannya di satu/beberapa flm setahunnya. (klik sini untuk industri perfilman di Kanada)

Di Malaysia juga berlaku 20% entertainment tax rebate jika film yang dibuat HANYA berbahasa Melayu, Tamil dan China… kalau lebih dari 50% bahasa yg dipakai di film itu bahasa Inggris pajak gak balik tuh 20%. Beritanya di sini.

Yang terjadi di Indonesia itu ada dua hal: pertama adalah bea cukai (yg tidak dipermasalahkan MPA). Yang kedua, pajak usaha yang harus dibayarkan oleh pihak 21, yang produknya bukan indomie itu. Nah, kalau soal aturan bea cukai dan pajak yang dimaksud artikel Mas Hikmat Darmawan ini, silakan cek berita ini.

Sebagai info tambahan lagi, perusahaan distributor rekanan bioskop 21/eksibisi yang juga masih sister company bioskop 21, adalah milik Agus Sudwikatmono dkk. Selain itu Blitz, yang dimiliki putra Arifiin Siregar (ex gubernur BI) ini membeli film juga via perusahaan distribusi 21 karena dia tak bisa langsung ke MPA. MPA cuma mau lihat jaringan 21 yang lebih banyak (volume kontrak yg lebih gemuk) daripada kavling Blitz yang cuma segelintir itu.

Berita pemilik Blitz di sini.

Di artikel ini, pajak film nasional itu memang tetap ada. Dibuat 0% adalah naif. Semua entitas komersial di belahan dunia manapun harus mengembalikan sedikit keuntungannya untuk pemberdayaan industrinya. Permasalahannya kemudian:
1) mungkin seperti “gw bikin tapi gak ada yang mau beli” karena slot masuk ke jaringan 21 itu amat sangat TERBATAS. Lebih baik menekan risiko: daripada membayar royalti ke pengusaha film nasional yang porsinya besar, lebih jelas memperhitungkan retained profit di awal kontrak film box office dan budget movie (satu kontrak tuh paket box office dan budget sekaligus, bukan ketengan eceran membelinya).
2) belum ada perhitungan tax credit bagi pekerja film nasional
3) belum ada kebijakan quota film asing seperti di China
4) belum ada kebijakan ketat “wajib kerjasama anggota MPA” dan produser film nasional (terkait kebijakan kuota)

Dengan pernyataan seorang presiden agar pajak film 0%, beritanya di sini, saya jadi miris mengingat implementasi dan dampak pernyataan pemimpin bangsa ini bakal super duper ribet dan tidak menguntungkan bagi industri itu. No incentives, brur? Industri paling pintar cari jalan bulus loh…

 

Tag: , ,

Liga Inggris dan Kebijakan Publik


Loh kok ngomongin olahraga (dan hiburan) dengan kacamata kebijakan publik? Apa hubungannya?

Seorang kawan menanyakan, “Apa yang bisa dilakukan regulator jika siaran Liga Inggris itu berpindah dari satu operator TV berlangganan ke TV berlangganan lain?”

Saya jawab, “Di Indonesia? Tak ada.”

Kasus Liga Inggris di Astro Nusantara tempo hari ini memberikan catatan khusus tentang kepastian hukum di Indonesia. KPPU telah memutuskan sesuatu di luar kewenangannya, dan diamini oleh Mahkamah Agung (walau ada satu hakim yang dissenting opinion).

Hak konsumen seakan menjadi hal terakhir yang harus dipikirkan penyelenggara negara ini, sementara banyak cara bisa dipelajari untuk mencegah terjadinya “kesewenangan” pasar Liga Inggris. Belajar dari Komisi Uni Eropa, via Komisi Persaingan Usaha Uni Eropa, Microsoft yang berbasis di Amerika Serikat, tidak dikenakan sanksi aturan persaingan usaha. Microsoft kena penalti halangan perdagangan (trade barrier) dengan meniadakan Explorer dalam paket bundling piranti lunaknya, jika Microsoft ingin memasok ke pasar Uni Eropa (baca ulasannya di sini).

Sayangnya di Indonesia telah diputuskan final oleh MA, bahwa benar adanya putusan KPPU yang menyatakan ESS (Singapore-based, pemasok siaran Liga Inggris kawasan ASEAN) dan All Asia Media Networks (Malaysia-based, investor Astro Nusantara, pemegang lisensi Astro pay TV) “bersalah”. Atas keputusan sebuah lembaga regulator persaingan usaha yang melakukan tindakan mengatur extra-jurisdictional, atau mengatur entitas di luar wilayah yurisdiksinya, inilah yang disebut “ketidakpastian hukum”. Belum lagi ditambah dengan kasus korupsi M Iqbal (anggota KPPU aktif waktu itu) dan Billy Sindoro (manajemen First Media yang dimiliki juga oleh Lippo Group, investor Astro Nusantara).

Kesimpulan sementara saya,  siapapun yang memenangkan hak siar Liga Inggris musim 2009-2010 ini bisa melenggang nyaman dan menikmati penambahan pelanggan secara signifikan seperti halnya almarhum Astro Nusantara waktu itu (dari 30 ribu menjadi 130 ribu dalam waktu kurang dari 1 bulan). Market mechanism and government failure, a nice combination for chaos. Kita kembali setelah ini… ZAP!

 

Copynorms v. Copyright Law: Profit Dispute, Locally and Universally


catatan: Mbak Ria Pascucci mendorong saya menulis ini untuk gobble up and down… your wish is my command *bow*

: – )))

… for a brief moment in the early 1990s, the entertainment industry expressed optimism that it could beat the copyright piracy problem of piracy as several countries known for piracy agreed to enforce intellectual property laws more strictly in exchange for trade concessions. Of course, those hopes were quickly dashed … Virtually overnight, a vast group of people—hundreds of millions—acquired the means to violate copyright law easily and conveniently. Just as important, they wanted to do so. Manifestly, people desire entertainment; presumably, they desire free entertainment even more. There was little in the experience of the average person to dissuade her from using file-sharing to fulfill this desire. (Copynorms, Schultz, 2006).

Hingga akhir tahun 2006 USPTO, lembaga negara di Amerika Serikat yang bertanggung-jawab atas domain kerja “patent – trademark”, masih berupaya menggalang upaya persuasi ke sekretariat ASEAN. Waktu itu, dikumpulkan seluruh regulator negara-negara ASEAN untuk sebuah diskusi anti-pembajakan sinyal televisi satelit. Mungkin seperti acara di PBB, peserta dan pembicara sama-sama gagap dalam berbahasa Inggris, apalagi tak ada penerjemah disiapkan panitia untuk diskusi satu hari di Bangkok ini. Mulai dari ESPN hingga pengacara hak cipta dan perdagangan dari negeri industri kreatif ditampilkan. Sepulang dari sana, mungkin yang terjadi hingga detik ini adalah “business as usual”, alias bajak ya bajak saja.

Bulan lalu, masih seputar pembajakan sinyal TV yang disalurkan via satelit, ada tekanan lagi dari industri TV Asia Pasifik ke negara-negara yang belum kuat penegakan hukum di bidang hak cipta seperti Indonesia ini. Tekanan itu disampaikan ke pemain industri besar yang berkedudukan di Jakarta kemudian juga tiba di kantor birokrat Depkominfo. Keluarlah ancaman “sweeping” operator TV berlangganan di daerah (baca beritanya lengkap dengan data “pembajak” itu di sini).

Yang dilakukan oleh operator di luar Jakarta ini, sebagian besar terpusat di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi yang notabene ‘blankspot’, ditengarai sebagai pelanggaran hukum. Mereka menikmati uang dari penayangan ESPN, HBO dan saluran TV lain yang hanya bisa disaksikan jika kita membayar sejumlah uang berlangganan. Yang dilakukan oleh operator ini awalnya adalah tindakan menyelamatkan diri dari ‘blank spot’ (survivor of blank spot) untuk rumahnya sendiri yang kemudian meluas ke lingkungan sekitar.

Apa kemudian yang membedakan operator TV lokal ini dengan Youtube atau Napster? Operator TV lokal ini melakukannya untuk menghasilkan uang. Ada seribu pelanggan membayar Rp 30 ribu per bulan untuk menonton 40 saluran TV (free to air atau berlangganan). Sang operator mendapatkan (gross) Rp 30.000.000,- dengan hanya membayar berlangganan salah satu operator berlisensi resmi (Telkomvision, Indovision, Astro Malaysia, dll.) dan berlangganan sebagai individu, bukan korporasi. Jika korporasi ia harus menjadi ‘downline’ dari salah satu operator berlisensi itu.

Sedangkan Youtube (dan sesungguhnya Napster, sebelum ia dibeli oleh UMI/Universal Music International) adalah ‘operator’ tayangan klip audio visual bajakan juga. Hanya Youtube tidak mengambil profit dari tayangan ini, tapi dari iklan (product placement) yang menyusup di video itu, atau dengan cara ‘tradisional’ Google AdSense (Youtube adalah milik Google sejak 2006). Profit tidak dihasilkan dari “penjualan” tayangan, tapi penjualan iklan yang ada di setiap halaman posting video tertentu. Masalahnya tayangannya hanya klip (potongan) dan terkadang telah di-remix. Sehingga yang terjadi adalah audio X digunakan untuk visual Y dari sebuah tayangan auvi Y, misalnya, yang kemudian dianggap sebagai bentuk kreativitas. Pencipta video remix ini, atau siapapun yang mengunggah/upload video itu, tidak mendapatkan profit. Google tidak bisa digugat, karena ia bukan operator yang mengunggah atau menggubah video itu. Ia hanya berperan ibarat pemberi lapak kosong yang telah ditempeli merek Coca Cola hingga Warung Tegal Sudimampir (saking localised-nya Google AdSense itu). Google memberikan lapak itu secara gratis!

Itu logika yang dibangun, dan kian banyak situs seperti Youtube yang tak hanya video-base, tapi juga text-base (DocStoc) dan audio-base (Imeem). Semua bisa diunduh/download lewat pintu belakang. Pintu belakang atau back door ini bukan ciptaan Youtube, DocStoc atau Imeem. Semakin banyak pula anggota jejaring sosial seperti Facebook atau komunitas mailing list tertentu yang saling bertukar file pdf, MP3 dan MPEG4. Atau hanya pranala/link dari situs yang memiliki file ini.  Di saat operator TV berlangganan lokal yang mendapatkan margin profit dari berlangganan sebagai individu, masyarakat dunia yang sudah terhubung via internet telah mencapai 1,3 milyar! Dengan operator TV berlangganan sejumlah 695 (bahkan lebih) tersebar di titik-titik yang tak memiliki infrastruktur transportasi yang baik, pemerintah pusat tentu tak memiliki dana dan aparat cukup dalam menindak ini secara sistematis.

Akan menjadi mahal juga bagi Amerika Serikat atau Uni Eropa membuat standar hukum hak cipta tanpa memperhatikan norma setempat; apalagi tayangan utuh sebuah film yang baru main di bioskop bisa didapat secara gratis melalui back door tadi. Saatnya korporasi besar dunia — dan perangkat hukum di dua polar industri kreatif dunia — memikirkan model bisnis yang lebih fleksibel, dengan tentunya memperhatikan norma-norma yang berlaku di tiap negara. There is always room to squeeze “this” in, try the Google way.

ASEAN-USPTO2