RSS

Arsip Kategori: good governance

politicKING


Riuh rendah rupiah melorot itu bisa dilihat menakutkan di satu titik, bisa juga dilihat “fenomena alam” di titik ekstrem lainnya. Buat saya, selama bumi masih berputar, gravitasi masih ada, semua pasti akan terjadi. Mazhab kiri atau kanan itu adalah dinamika menjadi makhluk paling pintar di atas bumi.

Yang menjadi masalah sesungguhnya adalah orang-orang pintar itu suka “mlintir” satu isu demi mencapai tujuan, yang tentu saja berbeda-beda untuk setiap orangnya. Setiap orang itu punya pilihan rasional, yang cenderung terkesan serakah. Rational choice theory sampaikan bahwa manusia cenderung “”wanting more rather than less of a good”.  Niat pun bisa berubah dalam proses “one-shot zero sum game”. Nikung di pengkolan itu adalah risiko politik. Makanya para pemikir politik kelas wahid tak pernah berpikir “one shot” apalagi “zero sum game”. Alasannya? Ya, karena bumi masih berputar.

Naahh, tulisan saya kali ini bukan tulisan galau. Saya mau kerja. Saya tidak mau berisik “kagak penting”. Membangun negeri itu adalah fokus, tidak mudah teralihkan isu-isu kagak penting–apapun itu. Agar menjadi penting, sesungguhnya semua rencana harus menekan risiko politik ke titik terendah sejak awal.

Transparansi informasi adalah cara murah namun jitu untuk menekan risiko itu. Sampaikan saja sejujurnya niat baik. Membohongi rakyat itu sama juga menggali risiko lebih dalam. Tidak menyampaikan saja sudah berisiko. Atau menyampaikan dengan kata berbunga-bunga pun begitu. Be sincere. I know when you lie to me, so cut it out.

politics

PS. Oh tapi ini tetap di-trigger seseorang bilang “maaf” karena satu alasan padahal saya tahu bukan itu alasannya. Just dont lie if you leave all evidence so obvious digitally. See, I am a good stalker of yours!

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 12, 2015 in good governance, transparency

 

Tag:

[Sekali Lagi] Merumuskan Indonesia


Sudah lama saya tak update blog ini. Satu hal yang kemudian mendorong saya menulis lagi pagi ini adalah ‘semangat kebangkitan nasional’ yang dicoba diracik lagi oleh beberapa kelompok masyarakat. Kemarin malam saya datang ke acara selamatan putra seorang kawan, yang dibuka oleh penggiat buku dan penggila sejarah dunia, Pak Taufik R. Dia merumuskan1908 – 1928 adalah era brahmana, kasta tertinggi dalam beberapa peradaban bangsa. Alasannya, karena Indonesia waktu itu dirumuskan oleh segelintir priyayi. Kemudian di era 1928 – 1968, Indonesia ‘dikelola’ oleh kaum di bawah brahmana: kaum ksatria.  Yang dimaksud adalah pasukan TNI dan pasukan perjuangan non-gelar.  Era 1968-1998, Indonesia dikuasai kaum pedagang, satu garis di bawah ksatria. Sejak itu hingga hari ini, Indonesia dikuasai rakyat, atau istilahnya, kaum sudra. Maaf kalau salah, tapi setahu saya sudra itu adalah kelompok paling miskin dalam tataran sosial ekonomi.  Sebuah analisis yang mungkin kebetulan saja.

dreamindonesia.wordpress.com

Tak berlama-lama di acara itu, saya langsung ‘loncat’ ke acara lain bertempat di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat. Acara berjudul “Dialog Pemuda Nasional: Menyoal Identitas Kebudayaan Indonesia” ini didukung oleh Kantor Menpora dan diselenggarakan mulai pukul 14.00, dan hingga 21.45 dialog belum selesai, padahal masih ada pertunjukan musik etnik-kontemporer dari Mahagenta. Sayangnya pula, sang menteri yang kantornya punya titel “pemuda” ini tidak hadir karena sedang sibuk peluncuran buku pribadinya dalam rangka pemilihan ketua partai politik. Hmm, mana yang lebih penting ya…?

Kembali ke dialog nasional yang cukup menarik karena panitia menghadirkan sepuluh pembicara dari pelbagai belahan nusantara, lengkap dengan naskah ilmiah tentang konsep Indonesia. Saat mengetik tulisan ini, di meja saya tergeletak buku “Cities, Chaos & Creativity” yang di sampulnya tertulis: politically participatory, socially just, economically productive, ecologically sustainable, dan culturally vibrant. Aspek yang dibahas dalam dialog nasional ini kebanyakan hanya soal kebudayaan yang seharusnya vibrant atau bersemangat. Yang terucap di sesi pertama dialog ini adalah keluhan Dewan Adat Papua tentang ‘aneksasi bukan integrasi’, dan pernyataan Dewan Pakar Kesultanan Ternate tentang federalisme. Federalisme dan disintegrasi, dua kata satu makna.

Paparan menarik datang dari Dr Purwadi M.Hum, staf pengajar Universitas Negeri Yogyakarta dan penulis beberapa buku di antaranya Javanologi: Asal Mula Tanah Jawa. Ia paparkan bahwa hanya ada 2 bangsa yang mampu menguasai dunia (karena mereka mampu menguasai 3 hal: perspektif epigrafis, historis dan kosmopolis) yaitu bangsa Tionghoa dan Israel. Di manapun mereka berada di dunia ini mereka mampu menulis, membaca dan mendokumentasikan tata cara hidup dan pencapaian hidup mereka (epigrafis). Mereka pun mampu menjelaskan dan menarik garis sejarah nenek moyang mereka (historis). Yang tak kalah pentingnya adalah bahwa mereka mampu mengelola kota di dunia ini dengan membangun pilar politik di kota-kota tersebut (kosmopolis). Polis berarti kota, dan politik adalah turunan kata dari polis. Tak ada keputusan penting berbangsa itu, argumen Purwadi, datang dari desa.

Menarik juga ia mempertanyakan judul acara ini, “Menyoal” bukan “Memperkokoh” atau mungkin usulan saya, “Merumuskan Kembali”. Dari sisi kebudayaan, Indonesia itu sangat kaya. Salah satu pembicara dialog ini, Muhammad Zaini, dosen Sekolah Tinggi Seni Indonesia dan ITENAS Bandung, bahkan meneliti 250 permainan anak seluruh Indonesia. Ia sampaikan bahwa sesungguhnya ada ribuan permainan tradisional, yang baru dikajinya hanya segelintirnya saja. Kekaguman saya adalah bahwa beliau telah membuat arsip permainan daerah yang tak pernah terpikirkan oleh birokrat negeri ini.

Terakhir, acara sepenting ini selayaknya dihadiri oleh pengambil keputusan negeri ini. Seperti ucapan Buya Syafii Maarif di satu kuliah umum yang diselenggarakan harian Kompas, negeri ini tak punya pemimpin yang tahu jadi negarawan. Semuanya berpikir jangka pendek, sependek Pemilu 2014.

 

Put your D – WDP – WTP [read: MONEY] Where Your Mouth Is


What the *$%@?

State budget is pretty much a headache in this country. Last year’s report of 80% departments (or better yet, secretariats) has been questioned and even unmarked as D or probably is close to “State Audit ‘s rejection of approval”. The reason for this D opinion shall result from either the auditor is facing pressure from the department that is undergoing the audit or the internal control system is weak.

There are 3 types of audit result: financial spending, performance quality, and special purpose. In terms of financial spending, there are 4 marks or opinions for every report:

  • Disclaimer Opinion (D) or Tidak Memberikan Pendapat (TMP)
  • Unqualified Opinion or Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) or Wajar Tanpa Syarat (WTS)
  • Qualified Opinion or Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
  • Adverse Opinion or Tidak Wajar (TW)

This is just a part of state audit mechanisms. There are 3 audit pillars that must be comprehended as good governance and law enforcement processes.

audit-chart.jpg

For the 4 types of opinions I mentioned above, please find the explanation I’ve quoted from BPK and Men-PAN (in Bahasa Indonesia, please click here).

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Tanpa Syarat (WTS) atau Unqualified Opinion

WTP artinya Laporan Keuangan (LK) telah menyajikan secara wajar dlm semua hal yg material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum. Penjelasan laporan kauangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan.

Wajar di sini dimaksudkan bahwa LK bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya. Pengertian wajar tdk hanya terbatas pada jumlah-jumlah dan pengungkapan yg tercantum dalam LK, namun meliputi pula ketepatan pengklasifikasian aktiva dan kewajiban.

Pendapat WTP diberikan oleh pemeriksa, apabila : (1) tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan sehingga pemeriksa dapat menerapkan semua prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk meyakini kewajaran LK; atau ada pembatasan lingkup pemeriksaan tetapi tidak material dan dapat diatasi dengan prosesur pemeriksaan alternatif; (2) tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa, (3) tidak ada penyimpangan terhadap standar akuntansi, atau ada penyimpangan dari standar akuntansi tetapi tidak material.

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Qualified Opinion

WDP artinya laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dlm semua hal yg material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Pendapat WDP diberikan oleh pemeriksa, apabila : (1) tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan; sehingga pemeriksa dapat menerapkan semua prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk meyakini kewajaran laporan keuangan; atau ada pembatasan lingkup pemeriksaan tetapi tidak material dan dapat diatasi dengan prosesur pemeriksaan alternatif; (2) tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa, (3) ada penyimpangan terhadap standar akuntansi, yang menurut pendapat pemeriksa dampaknya cukup material; atau ada ketidakkonsistenan dlm penerapan prinsip akuntansi.

Pendapat WDP diberikan jika secara keseluruhan LK telah menyajikan informasi keuangan secara wajar, tetapi ada bbrp unsur yg dikecualikan, namun pengecualian tersebut tdk mempengaruhi kewajaran LK secara keseluruhan.

Tidak Wajar (TW) atau Adverse Opinion

Pendapat TW artinya LK tdk menyajikan secara wajar posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

Pendapat Tidak Wajar diberikan oleh pemeriksa, apabila tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan, tidak ada tekanan kepada pemeriksa, tetapi ada penyimpangan terhadap standar akuntansi, yang sangat material atau LK tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

Tidak Memberikan Pendapat atau Disclaimer Opinion

Artinya pemeriksa tidak dapat memberikan pendapat atas LK, karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan atau ada tekanan kepada pemeriksa, sehingga pemeriksa tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu, prosedur pemeriksaan alternatif juga tidak dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi pemeriksa.

Pendapat disclaimer juga bisa diberikan apabila sistem pengendalian intern sangat lemah, sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh kayakinan yang memadai; atau apabila pemeriksa menghadapi keraguan tentang kelangsungan hidup entitas.

 

Governing the New Private-Turned-to-Public Sphere


The president is a hot celeb? I found pic of Susilo Bambang Yudhoyono amongst other worldwide celebrities at http://www.riya.com, a picture search engine. From Hu Jintao to Kelly Hu (not related to the president) to Pamela Anderson, I found their nice, print-quality pictures. A digital picture has signatures (be found at properties). Riya search engine will look at the same signature the time any digital picture is saved, digitized and uploaded on the Net. I take pictures of me from my camera, and other pictures that have my signature or similar typography could be searched easily.

Crazy huh? I am living in a world that anyone could no longer hide, unless I am living in remote island Pulau Wetar or something. No electricity nor satellite phone.

In this crazy kind of world, I assume everyone is nice and reasonable. A nice blogstalker like me would not follow the virtual link to IRL. I send emails only to by beloved, real-life friends or colleagues. Never reply an email with “Assalamualekum” or “My Client Died and Left Some Inheritance to Noone” subjects.

I still wonder how on earth anyone could do such work, and noone got arrested for intruding with such emails. No governing bodies ever officially declared such thing as a crime. There is Internet Engineering Task Force and Social Media (from Wikipedia to Facebook, from Cyworld to Gawker Stalker) to consider as new institutions that govern the virtual world.

For me, whatever they are and do, I am going to be strict: draw a definite line of IRL and the virtual world. Or else I cannot explore other parts of beautiful beaches and mountains and heritage of Indonesia. I am just sitting here with my coffee and pajamas. Get a life?

 

Situs Direktori Pemerintahan


Ada satu hal paling mendasar dalam frasa “kebijakan publik”, bahwa kebijakan dibuat untuk kemaslahatan publik. Pengambil kebijakan adalah orang yang diberi amanat [oleh publik]. Banyak penjabaran alamiah dan termutakhir yang bisa dipaparkan, tapi yang ingin dibahas kali ini adalah situs direktori pemerintahan sebagai bagian dari pemerintahan yang bertanggungjawab terhadap rakyatnya.

Silakan membuka www.direct.gov.uk dan bandingan dengan www.indonesia.go.id, dan bila diperhatikan kedua situs direktori pemerintahan ini memiliki “nyawa” yang berbeda. Situs direktori Inggris melulu mengangkat pelayanan publik di segala sektor dan memudahkan proses administrasi rakyatnya. Dibagi dalam kategori:

* Crime, justice and the law
* Education and learning
* Employment
* Environment and greener living
* Health and well-being
* Home and community
* Money, tax and benefits
* Motoring
* Rights and responsibilities
* Travel and transport

Bandingkan dengan http://www.indonesia.go.id:

* Profil Indonesia
* Visi Misi Dan Strategi
* Departemen/Kementerian
* Perwakilan Negara
* Pemerintah Daerah
* LPND
* BUMN/BUMD

“Aku adalah pengambil keputusan negeri ini” dan “aku adalah pelayan publik negeri ini” adalah dua hal yang berbeda.  Saya menemukan situs Sragen (www.sragen.go.id) sebagai situs sederhana yang memakan waktu lama dibuka, dan situs www.kebumen.go.id sebagai ajang kampanye Pilkada 2008. Sragen mencantumkan “Pelayanan Publik” namun hanya nomor telepon dan alamat kantor polisi dan lain-lain. Kebumen lebih banyak lagi daftar direktori alamat dan nomor telepon, namun memiliki banyak ghost link atau bagian yang tercantum namun tak bisa diakses.

Yang sama dari situs-situs pemerintahan Indonesia adalah: tak ada informasi detail “how to” yang menjelaskan kepada publik tentang segala peraturan perundangan. Situs adalah salah satu bentuk good governance dalam rangka menjalankan amanat dan semangat reformasi di negeri ini. Situs pemerintahan daerah adalah cara untuk mengkomunikasikan kesepakatan atas aturan main di daerah tersebut. Satu yang mungkin bisa membantu di waktu dekat adalah apabila situs-situs pemerintahan juga mencantumkan Q&A (questions & answers) bagaimana menjadi rakyat Indonesia yang baik. Bagaimana?

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 19, 2007 in good governance