RSS

Arsip Kategori: government failure

Masih perlukan “konsep” televisi digital di Indonesia?


Jawabannya: tidak.
Masalah dari dijalankan atau tidaknya infrastruktur televisi digital (baca: televisi terestrial digital) adalah ketersediaan frekuensi. Belajar dari “filosofi Jokowi”, menggusur berbeda dengan menggeser. Permasalahannya, penghuni frekuensi sekarang tidak rela digusur atau digeser. Alasan utamanya: tidak adanya kepastian hukum, siapa dapat apa di sektor komunikasi dan informasi ini. Mau digusur atau bahkan cuma digeser pun, mekanismenya konon terlalu ribet atau tidak transparan.

Saya cuma ingin mengingatkan saja, di saat kita semua terlena dengan konsep “televisi terestrial digital”, di saat itu pula dunia sudah memasuki era baru. Indonesia tidak berada di dalam peta global Hbb (hybrid broadcast broadband), yang perangkatnya hari ini sudah konvergensi (terpadu, atau interconnected).

Menunggu Godot? Ah… kok ya tetap pada ngotot!

Hybrid Broadcast Broadband

Baca di sini untuk konsepsi Hbb.
Baca di sini dan di sini untuk ekonomi dunia bergerak hari ini (mobile economy), and TV experience is just a small part of it… WAKE UP ALL Y’ALL!!!

 

Tag: , , , , , , ,

Askes, Jamkesmas, Jamkesda, Gakin… Negeri Para PNS


Teringat beberapa minggu silam sesorang kakek mengantar istrinya visum (periksa dokter) di RSCM jam 3 pagi. Saya kebetulan mengantar suami juga ke sana. Saat bersamaan saya dan si kakek berdiri jejer di kasir. Saya telah selesai membayar dan di dompet saya tersisa uang Rp 50 ribu. Saya mendengar percakapan kasir dan si kakek.
Kasir: “Bapak harus bayar penuh, Rp 110 ribu.”
Si kakek: “Saya hanya ada Rp 50 ribu, boleh dicicil minggu depan?”
Saya menangis dalam hati waktu itu. Ahhh… saya buka dompet dan saya genggam tangan kakek di samping saya. Saya hanya bisa bantu Rp 50 ribu dan saya berlari masuk ke dalam IGD tempat suami saya masih dirawat. Saya lari karena takut si kakek tersinggung… Saya menangis lagi sekarang saat mengingatnya.
Posting Facebook hari ini membuat saya berpikir lagi tentang “kesehatan untuk semua”. Saya mengomentari status seorang kawan tentang mahalnya biaya ambulan, bahwa lebih murah menggendong mayat anaknya naik kereta listrik dari Jakarta ke Bogor untuk dikubur di Bogor. Beritanya di sini http://goo.gl/1iCzu.
Ini posting saya di Facebook kawan saya itu:
“APBN kesehatan, sekali lagi, adalah melulu Askes (dibayar penuh hanya untuk PNS mau operasi bypass jantung puluhan juta pun), sedangkan rakyat pakai Jamkesmas Jamkesda atau Gakin itu negara hanya bayar sepersekian persen biaya kesehatan atau social security istilah amrikiyah… periksa dokter (visum) di IGD RSCM saja Rp 110 ribu, dan mau pulang tanpa bayar ya pasien ditahan (plus numpuk biaya admin inap IGD). “
Cuma di Indonesia… orang gajian lebih tajir dari majikannya…
 
3 Komentar

Ditulis oleh pada Januari 10, 2012 in government failure, hospital, RSCM

 

Jangan Salahkan Bioskop


Industri media global sedang terguncang beberapa tahun terakhir ini. Penjualan hiburan audio (musik) atau audio video (film layar lebar dan tayangan televisi) menurun drastis serentak di berbagai belahan dunia. Semua content  dengan segala macam judul, durasi dan kualitas bisa dicari, diunduh, dan dibagikan dengan mudah dan dengan biaya nyaris Rp 0,- (inipun sudah menghitung listrik dan langganan Speedy). Terima kasih internet, terima kasih digitalisasi segalanya.

Mengambil salah satu isu tak kunjung rampung, saya memfokuskan pada industri film impor  di negeri ini yang masih berkutat soal “tidak bayar pajak” dan “embargo perfilman Amerika Serikat karena pajak dan retribusi naik”. Menyelesaikan masalah bioskop negeri ini seperti menegakkan benang basah. Tindakan monopoli mulai dari distribusi hingga eksibisi yang dilakukan Bioskop 21 tak bisa diselesaikan bahkan terkesan didukung penuh oleh pemerintah (baca: Kementerian Budaya dan Pariwisata). Industri film nasional menjadi korban yang terjepit antara pajak tinggi dan monopoli distribusi-eksibisi ini.

Sesungguhnya memang industri content (maaf saya tak temukan padanan katanya dalam bahasa Indonesia) ini sedang di titik turun dalam kurva belajar, kurva S. Belajarlah film hingga ke negeri China. Produser film di China, Hengdian Group bisa menggaet Warner Bros (USA) untuk membuat film kolosal Warlords yang tak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Distribusinya jelas: hanya untuk penggemar film yang mengerti bahasa Mandarin, atau kalaupun tidak bisa berbahasa Mandarin setidaknya menggemari Andy Lau atau Jet Li. Tentu saja Hengdian tak sendirian, karena pemerintah China mendukung penuh dengan mematok segala persyaratan jika Warner Bros hendak berbisnis di China: produksi wajib berbahasa Mandarin, Warner harus bermitra dengan pengusaha China yang wajib punya peran mayoritas, distribusi serentak ke pelosok China bahkan hingga bioskop independen, dan seterusnya. Karena box office itu diukur di minggu pertama peluncuran film kerjasama ini,  Warner menghitung risiko pembajakan. DVD aseli film tersebut muncul di minggu kedua, dengan harga murah. Dampaknya tak hanya masalah ekonomi bisnis, tapi juga penyebaran nilai budaya dan sosial negeri China; propaganda Pemerintah China tanpa harus menguras APBN-nya.

Lain lagi dengan industri musik global yang telah merapatkan langkahnya menghadapi derasnya digitalisasi (baca: pembajakan musik) hari ini. Universal, Sony Music dan EMI bergabung dan membentuk kanal Vevo di Youtube. Youtube adalah situs content aggregator milik Google yang konon membebaskan semua orang mengunggah dan mengunduh klip video terbaru penyanyi kesayangannya. Sebelumnya memang semua orang bisa mengunggah video ini, tapi mungkin kualitas audio atau videonya buruk. “Presentation, presentation, presentation!” ini adalah gimmick industri media, tak terkecuali musik. Daripada merusak citra sang penyanyi andalannya, Vevo kemudian dibuat untuk mendekatkan penggemar dan idolanya. Model bisnisnya tak lagi penjualan cakram digital atau RBT (ring back tone) tapi pada sponsorship dan iklan terselubung (built-in/product placement ads).

Lesson learned from industri musik global atau Hengdian Group ini adalah: industri film di Indonesia tak boleh mati mengurus masalah pajak saja. Atas pengalaman ini, seharusnya jalur distribusi seperti jaringan bioskop kita bisa turut belajar (learning curve, S-Curve). Sebelum menukik bangkrut, Bioskop 21 atau Bliztmegaplex, bisa memanfaatkan Youtube dengan lebih bijak lagi. Industri perfilman kita–mulai dari produksi, distribusi hingga eksibisi–harus mendapatkan proteksi pemerintah seperti Hengdian. Atau mau meniru industri musik global? Di mana para produser bergabung untuk mempromosikan dengan sponsorship besar (seperti video J-Lo di Youtube yang selalu bertaburan Swarovski, BMW atau minuman ringan segala macam). Nilai jual J-Lo (dan Pittbull) tetap tinggi sehingga karcis konser penyanyi andalan sang label musik dunia ini pasti bernilai tinggi pula. Ringkasnya, teknologi baru terus datang, dan model bisnis harus berubah agar entitas bisnis bisa tetap hidup.

Sayangnya, sekali lagi, industri film di sini masih dibesut isu pajak, apakah itu pengemplang pajak film impor ataupun ketidakadilan pajak/retribusi bagi film nasional. Pajak? Bahkan J-Lo pun bercerai dari Marc Anthony karena urusan uang pajak yang ditilep sang suami AKA manajernya sendiri. Where’s Gayus when we need him, huh?

 

Tag: , , , , ,

Infrastruktur


Setelah sekian lama tidak update blog ini, malam ini timbul kangen menulis tanpa dibayar 🙂

Beberapa presentasi saya di Slideshare.net telah dilihat dan diunduh beberapa kali. Hanya satu yang hari ini saya buka untuk diunduh, yaitu tentang “Telco & Media in Indonesia“. Bahan presentasi saya di kelas “Bisnis dan Industri Televisi” ini banyak diunduh tak hanya kalangan mahasiswa, tapi juga pebisnis… bahkan pebisnis telekomunikasi dari Norwegia! (FYI: Slideshare membolehkan siapa saja mengunduh slide asal kita mendaftar sebagai anggota Slideshare, dan kebanyakan kita menggunakan nama asli untuk bahan *serius*).

Kembali ke pebisnis telekomunikasi. Saya takjub dengan presentasi Hans Rosling di Ted.com beberapa waktu lalu. Rosling mampu menyajikan presentasi tentang statistik yang mudah dicerna. Presentasi saya tentang Telco (telecommunications company) dan Media di Indonesia itu sesungguhnya terinspirasi dari Rosling; bagaimana saya bisa menjejerkan dua sektor berbeda di era 1990-an dan batasan keduanya menjadi sumir hari ini. Yang lebih terpenting lagi, bagaimana saya melihat buruknya infrastruktur berbanding dengan kapasitas kemampuan negara ini, dibanding negara tetangga, Malaysia.

Saya yakin pemerintah masih punya niat baik untuk meneruskan Proyek Palapa Ring dan jalur kabel serat optik bawah laut Australia – Indonesia – Jepang, daripada selalu bottleneck di Singapura. Kedua proyek multiyears, multiplatform ini seharusnya lebih prioritas dari gedung wakil rakyat atau proyek-proyek renovasi fasilitas ini itu yang tak terkait langsung dengan kemaslahatan rakyat. Jika rakyat makmur, yakinlah pemerintah bisa merevisi kantornya di Planet Mars sekalipun.

Terakhir, pebisnis Eropa pun tak punya data akurat tentang industri telekomunikasi dan media di Indonesia hingga harus percaya saja dengan presentasi saya ke mahasiswa… *just kidding, guys*

 

Film Nasional vs. Film Asing


Di bawah ini adalah posting komentar saya di dinding Facebook seorang kawan. Saya ingin berbagi secuil pengetahuan bisnis dan industri film global dengan khalayak yang mendukung dan menolak pernyataan jubir pihak 21, Mas Noorca Massardie yang terhormat.

… di dunia ini cuma di Indonesia kelak kalau produksi film nasional 0% tapi sekolah SD ke SMA tetap bayar; cuma di Indonesia senang-senang gratis tapi mau pintar dipungut biaya…

1. bedakan dahulu …pajak (dibayar oleh perusahaan Indonesia) dan bea cukai (dibayar oleh perusahaan asing atau counterpart-nya yg mau berusaha di Indonesia)
2. bedakan juga tahapan film: produksi, distribusi hingga eksibisi (penayangan)
3. bedakan juga produksi dan distribusi film nasional (dibuat oleh perusahaan Indonesia) dan hanya distribusi film asing (dilakukan oleh distributor perusahaan Indonesia kerjasama dengan pihak asing, di sini MPA)
4. bedakan juga antara produk “film” dan produk “mie instan”, yang satu barangnya cuma satu tapi bisa diputar ulang sampai berbulan-bulan tak habis, dan yang satu lagi sekali kunyah habis

Dari pembedaan di atas, harus juga dilihat bahwa di Kanada itu tak ada pajak 0% atas produksi, distribusi (impor atau ekspor) dan eksibisi. Yang ada tax credit atas income si pekerja film, atau refund di akhir tahun atas penghasilannya di satu/beberapa flm setahunnya. (klik sini untuk industri perfilman di Kanada)

Di Malaysia juga berlaku 20% entertainment tax rebate jika film yang dibuat HANYA berbahasa Melayu, Tamil dan China… kalau lebih dari 50% bahasa yg dipakai di film itu bahasa Inggris pajak gak balik tuh 20%. Beritanya di sini.

Yang terjadi di Indonesia itu ada dua hal: pertama adalah bea cukai (yg tidak dipermasalahkan MPA). Yang kedua, pajak usaha yang harus dibayarkan oleh pihak 21, yang produknya bukan indomie itu. Nah, kalau soal aturan bea cukai dan pajak yang dimaksud artikel Mas Hikmat Darmawan ini, silakan cek berita ini.

Sebagai info tambahan lagi, perusahaan distributor rekanan bioskop 21/eksibisi yang juga masih sister company bioskop 21, adalah milik Agus Sudwikatmono dkk. Selain itu Blitz, yang dimiliki putra Arifiin Siregar (ex gubernur BI) ini membeli film juga via perusahaan distribusi 21 karena dia tak bisa langsung ke MPA. MPA cuma mau lihat jaringan 21 yang lebih banyak (volume kontrak yg lebih gemuk) daripada kavling Blitz yang cuma segelintir itu.

Berita pemilik Blitz di sini.

Di artikel ini, pajak film nasional itu memang tetap ada. Dibuat 0% adalah naif. Semua entitas komersial di belahan dunia manapun harus mengembalikan sedikit keuntungannya untuk pemberdayaan industrinya. Permasalahannya kemudian:
1) mungkin seperti “gw bikin tapi gak ada yang mau beli” karena slot masuk ke jaringan 21 itu amat sangat TERBATAS. Lebih baik menekan risiko: daripada membayar royalti ke pengusaha film nasional yang porsinya besar, lebih jelas memperhitungkan retained profit di awal kontrak film box office dan budget movie (satu kontrak tuh paket box office dan budget sekaligus, bukan ketengan eceran membelinya).
2) belum ada perhitungan tax credit bagi pekerja film nasional
3) belum ada kebijakan quota film asing seperti di China
4) belum ada kebijakan ketat “wajib kerjasama anggota MPA” dan produser film nasional (terkait kebijakan kuota)

Dengan pernyataan seorang presiden agar pajak film 0%, beritanya di sini, saya jadi miris mengingat implementasi dan dampak pernyataan pemimpin bangsa ini bakal super duper ribet dan tidak menguntungkan bagi industri itu. No incentives, brur? Industri paling pintar cari jalan bulus loh…

 

Tag: , ,

Distribusi Film Hollywood ke Indonesia Dihentikan


Selamat untuk para penggiat sinema dalam negeri. Selamat juga bagi distributor film Eropa dan film indie seluruh dunia. Dalam berita di Detikhot, baca di sini, alasan penghentian dinyatakan bahwa bukan karena “neverending story of Glodok piracy”. Kalau soal pembajakan, sungguh bukan kesalahan pemerintah yang tak mampu memberantas “pembajakan” kekayaan intelektual macam film layar lebar ini. Debat tentang ini terus terjadi di masa “abundant content” dan “open source” hari ini (klik sini untuk membaca salah satu perdebatan itu di Amerika Serikat sendiri). Impor film dari Hollywood yang terhenti bukan langkah pamungkas membasmi pembajakan, dan sayangnya penghentian ini akan menjadi salah satu faktor penyubur baru bagi bisnis DVD di Indonesia.

Yang menjadi “alasan Hollywood” kali ini adalah pajak berlapis, mulai pintu masuk di bandara (pajak barang mewah) hingga pintu keluar bioskop di daerah-daerah (atau pajak daerah, walau porsi penonton di Jakarta masih dominan). Di Detikhot, jelas sekali kok pihak 21 atau movie distributtion monopolist di Indonesia tak bisa menanggung pajak itu sendirian dan ingin dibebankan ke distributor film di Hollywood. Sayangnya, mungkin kalau saya benar, adalah ketetapan hati Hollywod untuk terima uang itu “bersih” dengan harga paket yang selama ini “naik-naik ke puncak gunung”.

Pihak 21 pastinya sudah mencari alternatif film layar lebar atau bioskopnya akan kosong melompong. Tak terkecuali yang baru direnovasi besar-besaran di beberapa titik. Pihak distributor film lain di Indonesia, atau mungkin bisa disebut sebagai fringe competitors, seperti Blitz atau siapapun, bisa menjadi pihak yang bernegosiasi dengan Hollywood. Sepertinya hanya penjudi sejati yang mampu bernegosiasi di saat semua serba mahal. Jangan lupa, menonton film adalah kebutuhan tertier… masih kalah dengan pamor cabe yang pernah menjadi faktor dominan atas pergerakan harga 9 bahan pokok (sembako).

howstuffworks.com

PS. di bawah ini saya berdialog dengan seorang sahabat, dan kutipannya adalah sebagai berikut:

“Mbak Mitra, pajak itu adalah bentuk proteksi terhadap industri lokal. Pajak di China lebih besar daripada kita kok, tapi pasar di China jauuuh lebih besar dari kita. China itu lebih ketat bahkan soal content film. Warner Bros bahkan tetap keukeuh produksi film di China, yang tak boleh diterjemahkan ke bahasa lain di pasar luar China. Warner Bros mengeruk keuntungan dari milyaran orang yang nonton dengan sejublak aturan main pemerintah China.

Btw, selama ini, walau sudah ada Blitz, tetap pintu distribusi ada di 21. MPA itu asosiasi yang selalu kumandangkan Indonesia “red hot” untuk pembajakan (padahal materi filmnya atau kepingan plastik DVD-nya dari Malaysia atau China). Ini bisa jadi momentum buat MPA mendeklarasikan sikap kepada pemerintah kita yang tak mampu negosiasi setinggi China.”

 

Tag: , , ,

[Sekali Lagi] Merumuskan Indonesia


Sudah lama saya tak update blog ini. Satu hal yang kemudian mendorong saya menulis lagi pagi ini adalah ‘semangat kebangkitan nasional’ yang dicoba diracik lagi oleh beberapa kelompok masyarakat. Kemarin malam saya datang ke acara selamatan putra seorang kawan, yang dibuka oleh penggiat buku dan penggila sejarah dunia, Pak Taufik R. Dia merumuskan1908 – 1928 adalah era brahmana, kasta tertinggi dalam beberapa peradaban bangsa. Alasannya, karena Indonesia waktu itu dirumuskan oleh segelintir priyayi. Kemudian di era 1928 – 1968, Indonesia ‘dikelola’ oleh kaum di bawah brahmana: kaum ksatria.  Yang dimaksud adalah pasukan TNI dan pasukan perjuangan non-gelar.  Era 1968-1998, Indonesia dikuasai kaum pedagang, satu garis di bawah ksatria. Sejak itu hingga hari ini, Indonesia dikuasai rakyat, atau istilahnya, kaum sudra. Maaf kalau salah, tapi setahu saya sudra itu adalah kelompok paling miskin dalam tataran sosial ekonomi.  Sebuah analisis yang mungkin kebetulan saja.

dreamindonesia.wordpress.com

Tak berlama-lama di acara itu, saya langsung ‘loncat’ ke acara lain bertempat di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat. Acara berjudul “Dialog Pemuda Nasional: Menyoal Identitas Kebudayaan Indonesia” ini didukung oleh Kantor Menpora dan diselenggarakan mulai pukul 14.00, dan hingga 21.45 dialog belum selesai, padahal masih ada pertunjukan musik etnik-kontemporer dari Mahagenta. Sayangnya pula, sang menteri yang kantornya punya titel “pemuda” ini tidak hadir karena sedang sibuk peluncuran buku pribadinya dalam rangka pemilihan ketua partai politik. Hmm, mana yang lebih penting ya…?

Kembali ke dialog nasional yang cukup menarik karena panitia menghadirkan sepuluh pembicara dari pelbagai belahan nusantara, lengkap dengan naskah ilmiah tentang konsep Indonesia. Saat mengetik tulisan ini, di meja saya tergeletak buku “Cities, Chaos & Creativity” yang di sampulnya tertulis: politically participatory, socially just, economically productive, ecologically sustainable, dan culturally vibrant. Aspek yang dibahas dalam dialog nasional ini kebanyakan hanya soal kebudayaan yang seharusnya vibrant atau bersemangat. Yang terucap di sesi pertama dialog ini adalah keluhan Dewan Adat Papua tentang ‘aneksasi bukan integrasi’, dan pernyataan Dewan Pakar Kesultanan Ternate tentang federalisme. Federalisme dan disintegrasi, dua kata satu makna.

Paparan menarik datang dari Dr Purwadi M.Hum, staf pengajar Universitas Negeri Yogyakarta dan penulis beberapa buku di antaranya Javanologi: Asal Mula Tanah Jawa. Ia paparkan bahwa hanya ada 2 bangsa yang mampu menguasai dunia (karena mereka mampu menguasai 3 hal: perspektif epigrafis, historis dan kosmopolis) yaitu bangsa Tionghoa dan Israel. Di manapun mereka berada di dunia ini mereka mampu menulis, membaca dan mendokumentasikan tata cara hidup dan pencapaian hidup mereka (epigrafis). Mereka pun mampu menjelaskan dan menarik garis sejarah nenek moyang mereka (historis). Yang tak kalah pentingnya adalah bahwa mereka mampu mengelola kota di dunia ini dengan membangun pilar politik di kota-kota tersebut (kosmopolis). Polis berarti kota, dan politik adalah turunan kata dari polis. Tak ada keputusan penting berbangsa itu, argumen Purwadi, datang dari desa.

Menarik juga ia mempertanyakan judul acara ini, “Menyoal” bukan “Memperkokoh” atau mungkin usulan saya, “Merumuskan Kembali”. Dari sisi kebudayaan, Indonesia itu sangat kaya. Salah satu pembicara dialog ini, Muhammad Zaini, dosen Sekolah Tinggi Seni Indonesia dan ITENAS Bandung, bahkan meneliti 250 permainan anak seluruh Indonesia. Ia sampaikan bahwa sesungguhnya ada ribuan permainan tradisional, yang baru dikajinya hanya segelintirnya saja. Kekaguman saya adalah bahwa beliau telah membuat arsip permainan daerah yang tak pernah terpikirkan oleh birokrat negeri ini.

Terakhir, acara sepenting ini selayaknya dihadiri oleh pengambil keputusan negeri ini. Seperti ucapan Buya Syafii Maarif di satu kuliah umum yang diselenggarakan harian Kompas, negeri ini tak punya pemimpin yang tahu jadi negarawan. Semuanya berpikir jangka pendek, sependek Pemilu 2014.