RSS

Arsip Kategori: government failure

Liga Inggris dan Kebijakan Publik


Loh kok ngomongin olahraga (dan hiburan) dengan kacamata kebijakan publik? Apa hubungannya?

Seorang kawan menanyakan, “Apa yang bisa dilakukan regulator jika siaran Liga Inggris itu berpindah dari satu operator TV berlangganan ke TV berlangganan lain?”

Saya jawab, “Di Indonesia? Tak ada.”

Kasus Liga Inggris di Astro Nusantara tempo hari ini memberikan catatan khusus tentang kepastian hukum di Indonesia. KPPU telah memutuskan sesuatu di luar kewenangannya, dan diamini oleh Mahkamah Agung (walau ada satu hakim yang dissenting opinion).

Hak konsumen seakan menjadi hal terakhir yang harus dipikirkan penyelenggara negara ini, sementara banyak cara bisa dipelajari untuk mencegah terjadinya “kesewenangan” pasar Liga Inggris. Belajar dari Komisi Uni Eropa, via Komisi Persaingan Usaha Uni Eropa, Microsoft yang berbasis di Amerika Serikat, tidak dikenakan sanksi aturan persaingan usaha. Microsoft kena penalti halangan perdagangan (trade barrier) dengan meniadakan Explorer dalam paket bundling piranti lunaknya, jika Microsoft ingin memasok ke pasar Uni Eropa (baca ulasannya di sini).

Sayangnya di Indonesia telah diputuskan final oleh MA, bahwa benar adanya putusan KPPU yang menyatakan ESS (Singapore-based, pemasok siaran Liga Inggris kawasan ASEAN) dan All Asia Media Networks (Malaysia-based, investor Astro Nusantara, pemegang lisensi Astro pay TV) “bersalah”. Atas keputusan sebuah lembaga regulator persaingan usaha yang melakukan tindakan mengatur extra-jurisdictional, atau mengatur entitas di luar wilayah yurisdiksinya, inilah yang disebut “ketidakpastian hukum”. Belum lagi ditambah dengan kasus korupsi M Iqbal (anggota KPPU aktif waktu itu) dan Billy Sindoro (manajemen First Media yang dimiliki juga oleh Lippo Group, investor Astro Nusantara).

Kesimpulan sementara saya,  siapapun yang memenangkan hak siar Liga Inggris musim 2009-2010 ini bisa melenggang nyaman dan menikmati penambahan pelanggan secara signifikan seperti halnya almarhum Astro Nusantara waktu itu (dari 30 ribu menjadi 130 ribu dalam waktu kurang dari 1 bulan). Market mechanism and government failure, a nice combination for chaos. Kita kembali setelah ini… ZAP!

 

Saya Bermimpi GKJ Menjadi Pusat Pentas Seni Budaya Indonesia


Sebulan terakhir ini, di Gedung Kesenian Jakarta diselenggarakan “Jakarta Arts Festival” dalam rangka ulang tahun Kota Jakarta. Saya mengajak anak saya (kelas 1 SD) melihat pentas drama romans tragis Soppeng-Luwu “We Sangiang I Mangkawani”. Drama ini hanya dipentaskan malam ini dan esok malam, Selasa, 23 Juni 2009.

Satu jam pertunjukan berjalan sang bocah sudah tertidur, tapi yang penting ia bertanya “Apa itu siri, Bu?” dan “Bajunya kayak yang pernah Ibu pakai ya…”. Ada antusiasme dari sang bocah melihat warna-warni nusantara yang tak bisa dilihat di buku pelajarannya.

Saya membayangkan acara seni budaya ini dibuat reguler tiap malam; yah, mirip Broadway. Bayangkan juga cerita-cerita klasik daerah seluruh Indonesia dipentaskan bergiliran di Gedung GKJ yang magis anggun itu. Mulai drama musikal hingga tragis pun. Sebagai fasilitas penunjang, banyak hotel di dekat situ disiapkan hanya untuk wisatawan yang khusus menonton. Ditambah lagi jika Pasar Baru yang berada di seberangnya diremajakan dengan standar internasional. Jika hari ini sekitar GKJ masih terlihat rusuh dan kotor, beruntung sebenarnya akses ke GKJ dari bandara itu lewat Kemayoran sangat nikmat: puluhan kilometer jalan hanya melalui satu lampu merah Gunung Sahari. Tak usah berbondong-bondong staf Depbudpar RI ke luar negeri untuk promosi. Lebih baik mengundang wisatawan asing ke Indonesia, devisa dapat, Indonesia makin terkenal dengan kekayaan budayanya.

Ah, itu cuma mimpi. Semoga KPU menganggap penting pernyataan para capres terhadap perkembangan dan pelestarian seni budaya di Indonesia. Mudah-mudahan debat capres yang akan datang juga menyentuh hal paling mendasar dari kita berbangsa, yang membedakan kita dengan negara lain di dunia. Semoga…

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Juni 23, 2009 in arts, Bugis, business, culture, drama, government failure, Luwu, Soppeng, tragic

 

Produk Iklan Langgar Etika?


Hari ini di halaman 14 Kompas diberitakan promosi doktor di Jurusan Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Disimpulkan oleh sang doktor baru Thomas Noach Peea itu begini, “Asosiasi [P3I] inilah yang nantinya memonitor praktik bisnis iklan dan memberi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkannya.”

Sebelumnya saya membaca tulisan Pak Budiarto Shambazy “Geleng dan Angguk Kepala” di halaman sebelumnya. Saya terbiasa membuka koran halaman 1, lalu halaman terakhir soal tokoh, kemudian membuka halaman dari belakang. Tidak penting tapi ini ritual saya setiap pagi membaca koran yang seharusnya disurvei sebuah media massa untuk penentuan prioritas isi. Penempatan isi media kemudian yang bisa mengarahkan para pengiklan membuat strategi pemasaran produk dan jasanya. Ini adalah proses satu nafas sejak saya membaca halaman 1 sebuah koran di pagi hari.

Membaca kolom Pak Baz itu saya ikut menggangguk dan menggeleng. Kembali saya bertanya, demokratisasi apa yang Indonesia anut? Demokratisasi asal cangkem saja? Lalu saya meloncat (quantum leap?), apakah memang program glontor S2 dan S3 di UI ini juga tidak menganut pakem “riset benar hingga ke titik permasalahan”?

ad-ethics4.jpg

Saya kemudian mengangguk. P3I sudah memiliki kode etik yang diperbaharui hampir tiga tahun lalu. Kebetulan saya bersama Bang Ade Armando dan Pak Victor Menayang pernah ikut urun rembug dalam proses revisi itu bersama P3I di era Pak RTS Masli. Permasalahan sesungguhnya bukanlah “tak ada penegakan sanksi” bagi pengiklan yang nakal. Permasalahannya adalah tak semua biro iklan di negeri ini adalah anggota P3I, dan tak semua yang beriklan itu melalui biro iklan (alias dari produsen kripik, misalnya, langsung ke rumah produksi untuk membuat materi iklan TV dan ke stasiun televisi untuk proses media buying). Jika anggota P3I diberi sanksi, mengapa yang bukan anggota tidak diberi sanksi? Di mana peran KPI dan Depkominfo? Riuh rendah ini membentuk kegagalan pasar yang kronis (baca: government failure).

Hal kedua membuat saya menggeleng kepala, yaitu masalah “melanggar etika” secara mendasar. Pak Peea menekankan masalah kejahatan simbolik. Secara pribadi malah berpikir etika media adalah given process in a society. Mau media panggung, koran ataupun internet (seperti blog saya ini), semua memiliki etika yang berproses. Nilai-nilai kebaikan universal tetap ada, dan nilai-nilai kejahatan (seperti korupsi yang membuat tulisan Pak Baz kian menggigit) juga tetap hidup. Keduanya tak bisa dilihat dalam dua nafas berbeda.

Selain itu, jika Pak Peea berpikir media dan produk turunannya sebagai sebuah proses kejahatan, lucunya Gereja Vatikan malah melihat “[viewing] the media as ‘gifts of God’ which, in accordance with his providential design, bring people together and ‘help them to cooperate with his plan for their salvation’.”

Sanksi terhadap iklan tak beretika sudah dijalankan bagi anggota P3I. Bahkan telah ada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang diwajibkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Telah lama ada tapi tak efisien atau tak terdengar fungsinya karena banyak hal. Masalahnya–mengutip gerutu Pak Baz pagi ini–penegak hukum negeri ini hanya mampu bilang, “Sabar saja dulu, besok saya berikan sanksi.” Besok itu berarti “hingga waktu tak terhingga”?

 

Put your D – WDP – WTP [read: MONEY] Where Your Mouth Is


What the *$%@?

State budget is pretty much a headache in this country. Last year’s report of 80% departments (or better yet, secretariats) has been questioned and even unmarked as D or probably is close to “State Audit ‘s rejection of approval”. The reason for this D opinion shall result from either the auditor is facing pressure from the department that is undergoing the audit or the internal control system is weak.

There are 3 types of audit result: financial spending, performance quality, and special purpose. In terms of financial spending, there are 4 marks or opinions for every report:

  • Disclaimer Opinion (D) or Tidak Memberikan Pendapat (TMP)
  • Unqualified Opinion or Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) or Wajar Tanpa Syarat (WTS)
  • Qualified Opinion or Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
  • Adverse Opinion or Tidak Wajar (TW)

This is just a part of state audit mechanisms. There are 3 audit pillars that must be comprehended as good governance and law enforcement processes.

audit-chart.jpg

For the 4 types of opinions I mentioned above, please find the explanation I’ve quoted from BPK and Men-PAN (in Bahasa Indonesia, please click here).

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Tanpa Syarat (WTS) atau Unqualified Opinion

WTP artinya Laporan Keuangan (LK) telah menyajikan secara wajar dlm semua hal yg material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum. Penjelasan laporan kauangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan.

Wajar di sini dimaksudkan bahwa LK bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya. Pengertian wajar tdk hanya terbatas pada jumlah-jumlah dan pengungkapan yg tercantum dalam LK, namun meliputi pula ketepatan pengklasifikasian aktiva dan kewajiban.

Pendapat WTP diberikan oleh pemeriksa, apabila : (1) tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan sehingga pemeriksa dapat menerapkan semua prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk meyakini kewajaran LK; atau ada pembatasan lingkup pemeriksaan tetapi tidak material dan dapat diatasi dengan prosesur pemeriksaan alternatif; (2) tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa, (3) tidak ada penyimpangan terhadap standar akuntansi, atau ada penyimpangan dari standar akuntansi tetapi tidak material.

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Qualified Opinion

WDP artinya laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dlm semua hal yg material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Pendapat WDP diberikan oleh pemeriksa, apabila : (1) tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan; sehingga pemeriksa dapat menerapkan semua prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk meyakini kewajaran laporan keuangan; atau ada pembatasan lingkup pemeriksaan tetapi tidak material dan dapat diatasi dengan prosesur pemeriksaan alternatif; (2) tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa, (3) ada penyimpangan terhadap standar akuntansi, yang menurut pendapat pemeriksa dampaknya cukup material; atau ada ketidakkonsistenan dlm penerapan prinsip akuntansi.

Pendapat WDP diberikan jika secara keseluruhan LK telah menyajikan informasi keuangan secara wajar, tetapi ada bbrp unsur yg dikecualikan, namun pengecualian tersebut tdk mempengaruhi kewajaran LK secara keseluruhan.

Tidak Wajar (TW) atau Adverse Opinion

Pendapat TW artinya LK tdk menyajikan secara wajar posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

Pendapat Tidak Wajar diberikan oleh pemeriksa, apabila tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan, tidak ada tekanan kepada pemeriksa, tetapi ada penyimpangan terhadap standar akuntansi, yang sangat material atau LK tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

Tidak Memberikan Pendapat atau Disclaimer Opinion

Artinya pemeriksa tidak dapat memberikan pendapat atas LK, karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan atau ada tekanan kepada pemeriksa, sehingga pemeriksa tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu, prosedur pemeriksaan alternatif juga tidak dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi pemeriksa.

Pendapat disclaimer juga bisa diberikan apabila sistem pengendalian intern sangat lemah, sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh kayakinan yang memadai; atau apabila pemeriksa menghadapi keraguan tentang kelangsungan hidup entitas.

 

Balai Penelitian Padi: A Chorus of Failures


Hari ini adalah hari “karya wisata” buat ketiga anak saya. Kami sekeluarga mengunjungi Mbah Bibi (tante dari suami saya) di Desa Sukamandi, tepatnya di kompleks para peneliti padi.

Hijau royo-royo, mendung, angin cukup sepoi-sepoi (walau sedikit lembab dibanding Jakarta seminggu terakhir ini), membuat suasana desa kian nyaman. Burung bangau di danau menyambut kedatangan kami, dan empat anak desa mencungkil-cungkil selokan tertawa-tawa saat kami mengayuh sepeda keliling kompleks.

Fajar, Abi, Dedeh dan Uki sedang mencari keong mas, yang telurnya berwarna merah jambu keren menempel di banyak bebatuan dan ranting di sekitar danau. Keong itu untuk dimakan sebagai kemilan mereka. Menjelang siang, anak muda-mudi berpasang-pasangan duduk-duduk di pinggir danau. Kian banyak menjelang sore.

Anak saya yang terkecil menemukan anak kucing di tengah jalan menuju kantor Balitpa (Balai Penelitian Padi) dan memberi makan hingga menyiapkan kardus untuk tidur. Yang lain mencoba memancing, melihat peternakan sapi yang becek, mengangon kambing dan banyak hal yang tak mungkin dilakukan di Jakarta.

paddy.jpg

Yang lebih banyak belajar dari karya wisata hari ini sesungguhnya adalah saya. Bagaimana padi, apa saja jenisnya, dan segala kesulitan struktural yang tak akan habis diceritakan sehari. Mbah cerita, “Untung dulu kita bisa disekolahkan ke Amerika hingga PhD, sekarang mah peneliti mudah kita hanya mentereng berpakaian. Mereka tak dapat kesempatan bagus seperti dulu, bahkan program kerja riset anggarannya tak memadai.” Government failure number one.

Belum lagi cerita “calo” yang membeli padi dari petani dengan harga sangat rendah, dengan cara memarkir truk-truk di sepanjang sawah; memaksa petani menaikkan semua hasil panennya. Ada lagi soal “mark up” jumlah panen demi kepentingan atasan atau partisan (ini cerita agak panjang sendiri, nantilah). Padi dalam pot juga merupakan satu hal yang hiperbolistik, karena liputan Tabloid Nova terakhir tidak menghitung pot yang kena hama, yang mandul, dan seterusnya. Kalau ini memang market failure yang harus segera diatasi dengan penertiban agar tak ada tambahan government failure.

Yang paling menarik adalah masalah informasi asimetris. Satu hal tentang reformasi segala bidang, adalah hilangnya relai wajib RRI pukul 8 malam tentang harga bahan pokok termutakhir. Saya ingat dahulu laporan cabe dan bawang di semua radio ini bisa menjadi bahan ledekan di sekolah: “Ade kriting seribu, Danang merah dua ribu.” Bagaimana informasi asimetris antara petani dengan pembeli beras (atau bahan pokok lain) bisa dimanfaatkan oleh “calo” hari ini. Government failure number two?

Perjalanan pulang, lubang menganga dalam sepanjang Jalan Raya Sukamandi bisa merontokkan mobil jika tidak hati-hati. Sudah sebulan ini jalan tersebut rusak, walau belum separah yang ada di halam satu Kompas pagi ini. Another government failure?

Anak-anak muda hampir setiap hari duduk-duduk di pinggir danau. Mereka menjadi sangat konsumtif akhir-akhir ini. Orang tua mereka pekerja tani atau pedagang pasar yang rela makan sekali sehari demi membayar kredit motor. Anak dibelikan telepon genggam untuk menghabiskan pulsa mengetik SMS berisi “reg spasi hadiah bayar sendiri”. Bensin dan pulsa menjadi makanan wajib anak muda di sana. Saya meledek, “Kurang banyak PR dari sekolahnya, ya?” Banyak anak muda ini akhirnya tak lagi rela bertani atau berdagang. Ada dari mereka (bahkan cukup besar jumlahnya) akhirnya terjun ke dunia asusila. Jika memang pendidikan masih nomor sekian setelah biaya gedung dan beli mobil dinas baru, tentulah ini government and legislative failures altogether!

Ternyata karya wisata kali ini bukan hanya anak saya yang mendapatkan pelajaran tentang dunia.