RSS

Arsip Kategori: HAKI

Gambar

Glocal Media


Saya baru saja menuntaskan satu karya tulis yang selama enam bulan terakhir saya ubah, dari sebuah buku teks menjadi buku berhipotesis tentang kebijakan publik dan media. Saya melakukan studi banding atas sektor M&E (media and entertainment) di China dan di Indonesia, dan khususnya tentang isi media atau lebih dikenal dengan istilah “content”. Saya tak harus pergi ke China untuk mendapatkan berbagai informasi, karena saya hanya duduk membaca seluruh sumber (pdf atau books.google.com) lalu menulis dan membaca lagi. Saya juga hanya berkirim email ke Prof. Anthonyy YH Fung dari School of Journalism and Communication, CUHK, Hong Kong dan Dr Umair Haque dari Havas Media Lab, Amerika Serikat.

Ini buku kedua tentang media, dan buku ketiga kalau dihitung dari buku dwibahasa cerita anak yang saya tulis semasa kuliah dulu.

Silakan klik sini untuk membaca lebih lanjut, dan klik sini untuk lampiran pdf atau video.

GlocalMedia

 

Jangan Salahkan Bioskop


Industri media global sedang terguncang beberapa tahun terakhir ini. Penjualan hiburan audio (musik) atau audio video (film layar lebar dan tayangan televisi) menurun drastis serentak di berbagai belahan dunia. Semua content  dengan segala macam judul, durasi dan kualitas bisa dicari, diunduh, dan dibagikan dengan mudah dan dengan biaya nyaris Rp 0,- (inipun sudah menghitung listrik dan langganan Speedy). Terima kasih internet, terima kasih digitalisasi segalanya.

Mengambil salah satu isu tak kunjung rampung, saya memfokuskan pada industri film impor  di negeri ini yang masih berkutat soal “tidak bayar pajak” dan “embargo perfilman Amerika Serikat karena pajak dan retribusi naik”. Menyelesaikan masalah bioskop negeri ini seperti menegakkan benang basah. Tindakan monopoli mulai dari distribusi hingga eksibisi yang dilakukan Bioskop 21 tak bisa diselesaikan bahkan terkesan didukung penuh oleh pemerintah (baca: Kementerian Budaya dan Pariwisata). Industri film nasional menjadi korban yang terjepit antara pajak tinggi dan monopoli distribusi-eksibisi ini.

Sesungguhnya memang industri content (maaf saya tak temukan padanan katanya dalam bahasa Indonesia) ini sedang di titik turun dalam kurva belajar, kurva S. Belajarlah film hingga ke negeri China. Produser film di China, Hengdian Group bisa menggaet Warner Bros (USA) untuk membuat film kolosal Warlords yang tak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Distribusinya jelas: hanya untuk penggemar film yang mengerti bahasa Mandarin, atau kalaupun tidak bisa berbahasa Mandarin setidaknya menggemari Andy Lau atau Jet Li. Tentu saja Hengdian tak sendirian, karena pemerintah China mendukung penuh dengan mematok segala persyaratan jika Warner Bros hendak berbisnis di China: produksi wajib berbahasa Mandarin, Warner harus bermitra dengan pengusaha China yang wajib punya peran mayoritas, distribusi serentak ke pelosok China bahkan hingga bioskop independen, dan seterusnya. Karena box office itu diukur di minggu pertama peluncuran film kerjasama ini,  Warner menghitung risiko pembajakan. DVD aseli film tersebut muncul di minggu kedua, dengan harga murah. Dampaknya tak hanya masalah ekonomi bisnis, tapi juga penyebaran nilai budaya dan sosial negeri China; propaganda Pemerintah China tanpa harus menguras APBN-nya.

Lain lagi dengan industri musik global yang telah merapatkan langkahnya menghadapi derasnya digitalisasi (baca: pembajakan musik) hari ini. Universal, Sony Music dan EMI bergabung dan membentuk kanal Vevo di Youtube. Youtube adalah situs content aggregator milik Google yang konon membebaskan semua orang mengunggah dan mengunduh klip video terbaru penyanyi kesayangannya. Sebelumnya memang semua orang bisa mengunggah video ini, tapi mungkin kualitas audio atau videonya buruk. “Presentation, presentation, presentation!” ini adalah gimmick industri media, tak terkecuali musik. Daripada merusak citra sang penyanyi andalannya, Vevo kemudian dibuat untuk mendekatkan penggemar dan idolanya. Model bisnisnya tak lagi penjualan cakram digital atau RBT (ring back tone) tapi pada sponsorship dan iklan terselubung (built-in/product placement ads).

Lesson learned from industri musik global atau Hengdian Group ini adalah: industri film di Indonesia tak boleh mati mengurus masalah pajak saja. Atas pengalaman ini, seharusnya jalur distribusi seperti jaringan bioskop kita bisa turut belajar (learning curve, S-Curve). Sebelum menukik bangkrut, Bioskop 21 atau Bliztmegaplex, bisa memanfaatkan Youtube dengan lebih bijak lagi. Industri perfilman kita–mulai dari produksi, distribusi hingga eksibisi–harus mendapatkan proteksi pemerintah seperti Hengdian. Atau mau meniru industri musik global? Di mana para produser bergabung untuk mempromosikan dengan sponsorship besar (seperti video J-Lo di Youtube yang selalu bertaburan Swarovski, BMW atau minuman ringan segala macam). Nilai jual J-Lo (dan Pittbull) tetap tinggi sehingga karcis konser penyanyi andalan sang label musik dunia ini pasti bernilai tinggi pula. Ringkasnya, teknologi baru terus datang, dan model bisnis harus berubah agar entitas bisnis bisa tetap hidup.

Sayangnya, sekali lagi, industri film di sini masih dibesut isu pajak, apakah itu pengemplang pajak film impor ataupun ketidakadilan pajak/retribusi bagi film nasional. Pajak? Bahkan J-Lo pun bercerai dari Marc Anthony karena urusan uang pajak yang ditilep sang suami AKA manajernya sendiri. Where’s Gayus when we need him, huh?

 

Tag: , , , , ,

Film Nasional vs. Film Asing


Di bawah ini adalah posting komentar saya di dinding Facebook seorang kawan. Saya ingin berbagi secuil pengetahuan bisnis dan industri film global dengan khalayak yang mendukung dan menolak pernyataan jubir pihak 21, Mas Noorca Massardie yang terhormat.

… di dunia ini cuma di Indonesia kelak kalau produksi film nasional 0% tapi sekolah SD ke SMA tetap bayar; cuma di Indonesia senang-senang gratis tapi mau pintar dipungut biaya…

1. bedakan dahulu …pajak (dibayar oleh perusahaan Indonesia) dan bea cukai (dibayar oleh perusahaan asing atau counterpart-nya yg mau berusaha di Indonesia)
2. bedakan juga tahapan film: produksi, distribusi hingga eksibisi (penayangan)
3. bedakan juga produksi dan distribusi film nasional (dibuat oleh perusahaan Indonesia) dan hanya distribusi film asing (dilakukan oleh distributor perusahaan Indonesia kerjasama dengan pihak asing, di sini MPA)
4. bedakan juga antara produk “film” dan produk “mie instan”, yang satu barangnya cuma satu tapi bisa diputar ulang sampai berbulan-bulan tak habis, dan yang satu lagi sekali kunyah habis

Dari pembedaan di atas, harus juga dilihat bahwa di Kanada itu tak ada pajak 0% atas produksi, distribusi (impor atau ekspor) dan eksibisi. Yang ada tax credit atas income si pekerja film, atau refund di akhir tahun atas penghasilannya di satu/beberapa flm setahunnya. (klik sini untuk industri perfilman di Kanada)

Di Malaysia juga berlaku 20% entertainment tax rebate jika film yang dibuat HANYA berbahasa Melayu, Tamil dan China… kalau lebih dari 50% bahasa yg dipakai di film itu bahasa Inggris pajak gak balik tuh 20%. Beritanya di sini.

Yang terjadi di Indonesia itu ada dua hal: pertama adalah bea cukai (yg tidak dipermasalahkan MPA). Yang kedua, pajak usaha yang harus dibayarkan oleh pihak 21, yang produknya bukan indomie itu. Nah, kalau soal aturan bea cukai dan pajak yang dimaksud artikel Mas Hikmat Darmawan ini, silakan cek berita ini.

Sebagai info tambahan lagi, perusahaan distributor rekanan bioskop 21/eksibisi yang juga masih sister company bioskop 21, adalah milik Agus Sudwikatmono dkk. Selain itu Blitz, yang dimiliki putra Arifiin Siregar (ex gubernur BI) ini membeli film juga via perusahaan distribusi 21 karena dia tak bisa langsung ke MPA. MPA cuma mau lihat jaringan 21 yang lebih banyak (volume kontrak yg lebih gemuk) daripada kavling Blitz yang cuma segelintir itu.

Berita pemilik Blitz di sini.

Di artikel ini, pajak film nasional itu memang tetap ada. Dibuat 0% adalah naif. Semua entitas komersial di belahan dunia manapun harus mengembalikan sedikit keuntungannya untuk pemberdayaan industrinya. Permasalahannya kemudian:
1) mungkin seperti “gw bikin tapi gak ada yang mau beli” karena slot masuk ke jaringan 21 itu amat sangat TERBATAS. Lebih baik menekan risiko: daripada membayar royalti ke pengusaha film nasional yang porsinya besar, lebih jelas memperhitungkan retained profit di awal kontrak film box office dan budget movie (satu kontrak tuh paket box office dan budget sekaligus, bukan ketengan eceran membelinya).
2) belum ada perhitungan tax credit bagi pekerja film nasional
3) belum ada kebijakan quota film asing seperti di China
4) belum ada kebijakan ketat “wajib kerjasama anggota MPA” dan produser film nasional (terkait kebijakan kuota)

Dengan pernyataan seorang presiden agar pajak film 0%, beritanya di sini, saya jadi miris mengingat implementasi dan dampak pernyataan pemimpin bangsa ini bakal super duper ribet dan tidak menguntungkan bagi industri itu. No incentives, brur? Industri paling pintar cari jalan bulus loh…

 

Tag: , ,

Distribusi Film Hollywood ke Indonesia Dihentikan


Selamat untuk para penggiat sinema dalam negeri. Selamat juga bagi distributor film Eropa dan film indie seluruh dunia. Dalam berita di Detikhot, baca di sini, alasan penghentian dinyatakan bahwa bukan karena “neverending story of Glodok piracy”. Kalau soal pembajakan, sungguh bukan kesalahan pemerintah yang tak mampu memberantas “pembajakan” kekayaan intelektual macam film layar lebar ini. Debat tentang ini terus terjadi di masa “abundant content” dan “open source” hari ini (klik sini untuk membaca salah satu perdebatan itu di Amerika Serikat sendiri). Impor film dari Hollywood yang terhenti bukan langkah pamungkas membasmi pembajakan, dan sayangnya penghentian ini akan menjadi salah satu faktor penyubur baru bagi bisnis DVD di Indonesia.

Yang menjadi “alasan Hollywood” kali ini adalah pajak berlapis, mulai pintu masuk di bandara (pajak barang mewah) hingga pintu keluar bioskop di daerah-daerah (atau pajak daerah, walau porsi penonton di Jakarta masih dominan). Di Detikhot, jelas sekali kok pihak 21 atau movie distributtion monopolist di Indonesia tak bisa menanggung pajak itu sendirian dan ingin dibebankan ke distributor film di Hollywood. Sayangnya, mungkin kalau saya benar, adalah ketetapan hati Hollywod untuk terima uang itu “bersih” dengan harga paket yang selama ini “naik-naik ke puncak gunung”.

Pihak 21 pastinya sudah mencari alternatif film layar lebar atau bioskopnya akan kosong melompong. Tak terkecuali yang baru direnovasi besar-besaran di beberapa titik. Pihak distributor film lain di Indonesia, atau mungkin bisa disebut sebagai fringe competitors, seperti Blitz atau siapapun, bisa menjadi pihak yang bernegosiasi dengan Hollywood. Sepertinya hanya penjudi sejati yang mampu bernegosiasi di saat semua serba mahal. Jangan lupa, menonton film adalah kebutuhan tertier… masih kalah dengan pamor cabe yang pernah menjadi faktor dominan atas pergerakan harga 9 bahan pokok (sembako).

howstuffworks.com

PS. di bawah ini saya berdialog dengan seorang sahabat, dan kutipannya adalah sebagai berikut:

“Mbak Mitra, pajak itu adalah bentuk proteksi terhadap industri lokal. Pajak di China lebih besar daripada kita kok, tapi pasar di China jauuuh lebih besar dari kita. China itu lebih ketat bahkan soal content film. Warner Bros bahkan tetap keukeuh produksi film di China, yang tak boleh diterjemahkan ke bahasa lain di pasar luar China. Warner Bros mengeruk keuntungan dari milyaran orang yang nonton dengan sejublak aturan main pemerintah China.

Btw, selama ini, walau sudah ada Blitz, tetap pintu distribusi ada di 21. MPA itu asosiasi yang selalu kumandangkan Indonesia “red hot” untuk pembajakan (padahal materi filmnya atau kepingan plastik DVD-nya dari Malaysia atau China). Ini bisa jadi momentum buat MPA mendeklarasikan sikap kepada pemerintah kita yang tak mampu negosiasi setinggi China.”

 

Tag: , , ,

Copynorms v. Copyright Law: Profit Dispute, Locally and Universally


catatan: Mbak Ria Pascucci mendorong saya menulis ini untuk gobble up and down… your wish is my command *bow*

: – )))

… for a brief moment in the early 1990s, the entertainment industry expressed optimism that it could beat the copyright piracy problem of piracy as several countries known for piracy agreed to enforce intellectual property laws more strictly in exchange for trade concessions. Of course, those hopes were quickly dashed … Virtually overnight, a vast group of people—hundreds of millions—acquired the means to violate copyright law easily and conveniently. Just as important, they wanted to do so. Manifestly, people desire entertainment; presumably, they desire free entertainment even more. There was little in the experience of the average person to dissuade her from using file-sharing to fulfill this desire. (Copynorms, Schultz, 2006).

Hingga akhir tahun 2006 USPTO, lembaga negara di Amerika Serikat yang bertanggung-jawab atas domain kerja “patent – trademark”, masih berupaya menggalang upaya persuasi ke sekretariat ASEAN. Waktu itu, dikumpulkan seluruh regulator negara-negara ASEAN untuk sebuah diskusi anti-pembajakan sinyal televisi satelit. Mungkin seperti acara di PBB, peserta dan pembicara sama-sama gagap dalam berbahasa Inggris, apalagi tak ada penerjemah disiapkan panitia untuk diskusi satu hari di Bangkok ini. Mulai dari ESPN hingga pengacara hak cipta dan perdagangan dari negeri industri kreatif ditampilkan. Sepulang dari sana, mungkin yang terjadi hingga detik ini adalah “business as usual”, alias bajak ya bajak saja.

Bulan lalu, masih seputar pembajakan sinyal TV yang disalurkan via satelit, ada tekanan lagi dari industri TV Asia Pasifik ke negara-negara yang belum kuat penegakan hukum di bidang hak cipta seperti Indonesia ini. Tekanan itu disampaikan ke pemain industri besar yang berkedudukan di Jakarta kemudian juga tiba di kantor birokrat Depkominfo. Keluarlah ancaman “sweeping” operator TV berlangganan di daerah (baca beritanya lengkap dengan data “pembajak” itu di sini).

Yang dilakukan oleh operator di luar Jakarta ini, sebagian besar terpusat di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi yang notabene ‘blankspot’, ditengarai sebagai pelanggaran hukum. Mereka menikmati uang dari penayangan ESPN, HBO dan saluran TV lain yang hanya bisa disaksikan jika kita membayar sejumlah uang berlangganan. Yang dilakukan oleh operator ini awalnya adalah tindakan menyelamatkan diri dari ‘blank spot’ (survivor of blank spot) untuk rumahnya sendiri yang kemudian meluas ke lingkungan sekitar.

Apa kemudian yang membedakan operator TV lokal ini dengan Youtube atau Napster? Operator TV lokal ini melakukannya untuk menghasilkan uang. Ada seribu pelanggan membayar Rp 30 ribu per bulan untuk menonton 40 saluran TV (free to air atau berlangganan). Sang operator mendapatkan (gross) Rp 30.000.000,- dengan hanya membayar berlangganan salah satu operator berlisensi resmi (Telkomvision, Indovision, Astro Malaysia, dll.) dan berlangganan sebagai individu, bukan korporasi. Jika korporasi ia harus menjadi ‘downline’ dari salah satu operator berlisensi itu.

Sedangkan Youtube (dan sesungguhnya Napster, sebelum ia dibeli oleh UMI/Universal Music International) adalah ‘operator’ tayangan klip audio visual bajakan juga. Hanya Youtube tidak mengambil profit dari tayangan ini, tapi dari iklan (product placement) yang menyusup di video itu, atau dengan cara ‘tradisional’ Google AdSense (Youtube adalah milik Google sejak 2006). Profit tidak dihasilkan dari “penjualan” tayangan, tapi penjualan iklan yang ada di setiap halaman posting video tertentu. Masalahnya tayangannya hanya klip (potongan) dan terkadang telah di-remix. Sehingga yang terjadi adalah audio X digunakan untuk visual Y dari sebuah tayangan auvi Y, misalnya, yang kemudian dianggap sebagai bentuk kreativitas. Pencipta video remix ini, atau siapapun yang mengunggah/upload video itu, tidak mendapatkan profit. Google tidak bisa digugat, karena ia bukan operator yang mengunggah atau menggubah video itu. Ia hanya berperan ibarat pemberi lapak kosong yang telah ditempeli merek Coca Cola hingga Warung Tegal Sudimampir (saking localised-nya Google AdSense itu). Google memberikan lapak itu secara gratis!

Itu logika yang dibangun, dan kian banyak situs seperti Youtube yang tak hanya video-base, tapi juga text-base (DocStoc) dan audio-base (Imeem). Semua bisa diunduh/download lewat pintu belakang. Pintu belakang atau back door ini bukan ciptaan Youtube, DocStoc atau Imeem. Semakin banyak pula anggota jejaring sosial seperti Facebook atau komunitas mailing list tertentu yang saling bertukar file pdf, MP3 dan MPEG4. Atau hanya pranala/link dari situs yang memiliki file ini.  Di saat operator TV berlangganan lokal yang mendapatkan margin profit dari berlangganan sebagai individu, masyarakat dunia yang sudah terhubung via internet telah mencapai 1,3 milyar! Dengan operator TV berlangganan sejumlah 695 (bahkan lebih) tersebar di titik-titik yang tak memiliki infrastruktur transportasi yang baik, pemerintah pusat tentu tak memiliki dana dan aparat cukup dalam menindak ini secara sistematis.

Akan menjadi mahal juga bagi Amerika Serikat atau Uni Eropa membuat standar hukum hak cipta tanpa memperhatikan norma setempat; apalagi tayangan utuh sebuah film yang baru main di bioskop bisa didapat secara gratis melalui back door tadi. Saatnya korporasi besar dunia — dan perangkat hukum di dua polar industri kreatif dunia — memikirkan model bisnis yang lebih fleksibel, dengan tentunya memperhatikan norma-norma yang berlaku di tiap negara. There is always room to squeeze “this” in, try the Google way.

ASEAN-USPTO2

 

Dragonball time, anyone? No, it’s Time Warner’s Time


Sudah lama saya tidak posting. Banyak hal kecil-kecil yang harus saya tuntaskan IRL – in real life. Yep, blogosphere hanya ‘my dust bin’. Mengetik di sini butuh isi. Kalau begitu, saya harus membaca. Membaca, saya perlu ketenangan. Di saat banyak hal terjadi dalam keseharian, termasuk menemani sahabat dari Kalimantan, tentu duduk tenang adalah kenikmatan tersendiri. Seperti sekarang ini. I am filling up my dust bin again.

OK.

Jepang telah mampu menghipnotis anak-anak dengan produk manga superhero mereka macam Ultraman, Power Rangers (yang ternyata bule semua), atau Dragon Ball. Sayangnya memang pesona manga ini diproduksi secara lepasan. Tidak dalam kerangka industri besar. Begini ya, jika berpikir industri content atau tayangan ataupun produk audio visual berbagai format (CD, DVD, streaming, dst.), haruslah berpikir seperti raksasa media macam Time Warner atau News Corporation atau Bertelsmann dan seterusnya.

Satu contoh adalah Time Warner. Fokus Time Warner tahun ini adalah content, bukan pipa distribusinya. Menjual sahamnya di Warner Cable, CEO Time Warner yang baru, Jeffrey Bewkes, akan memfokuskan produksi audio visualnya: film di dua raksasa studionya (New Line Cinema dan Warner Brothers) serta tayangan televisi (original programming) di saluran kabelnya (HBO, TNN, TBS, CNN).

Tidak memfokuskan lagi di saluran distribusi adalah strategi baru dari raksasa media macam Time Warner. Sementara Fox, salah satu anak perusahaan raksasa media lain, News Corporation, semakin ekspansif mencari saluran-saluran baru. News Corp bahkan kian menggeliat dengan media baru (baca: internet).

Ada apa ya?

Ya, Time Warner melihat ada copyright di situ. Hak atas kekayaan intelektual yang berlaku 90 tahun untuk bisa dilepas bebas ke publik. Sembilan puluh tahun ke depan, Bewkes juga sudah almarhum, yang berarti profit yang dinikmati adalah selamanya.

Kalau mau cari yang gratis-gratis (dalam bentuk karya cipta tertulis, bukan audio visual) saya bisa dengan mudah mencarinya di http://www.gutenberg.org, tapi kalau mau yang audio visual bayar murah, siapa tak kenal ITC Ambassador atau Glodok? Saya sempat berpikir waktu Pak Wapres kita singgung soal HaKI minggu lalu (Kompas halaman 15): ini hanya wacana atau memang tahu masalah sesungguhnya sih?

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 4, 2008 in broadcasting, business, content, HAKI, kekayaan, wapres

 

Ya Ampun, Mas Pam!


Membaca reportase Mas Agus Pambagio yang sedang di Brussels untuk melobi Uni Eropa (baca berita klik di sini), saya jadi ikut manggut-manggut sambil geleng-geleng (ini baru oxymoron!). Internet sudah ada, google juga ada, tinggal terjemahkan dan action! Maksudnya? Saya dulu punya kebiasaan di kelas “fotokopi semua, baca kemudian”. Di kelas sebelah malah ada kebiasaan “menerjemahkan ke bahasa Indonesia” tulisan-tulisan pakar dari jurnal ekonomi di luar negeri. Jika Mas Pam geleng kepala di Brussels, saya manggut. Positive thinking, mungkin sedang dipersiapkan. Sedang dibaca semua. Karena membuat paper untuk wong londo itu tidak mudah.

Sebagai bangsa yang besar, seharusnya kita bangga punya bahasa Indonesia yang akarnya kuat (sehingga bahasa Inggris menjadi bahasa ketiga setelah bahasa Sunda, wongkito ataupun Bugis). Saya bertemu dengan regulator dari SARFT dari People’s Republic of China, semuanya tak bisa bahasa Inggris (mungkin mengerti tapi tak mau bicara dalam bahasa Inggris). Penerjemah yang cantik dan aseli dari Guangzhou pun lebih jago bicara dalam bahasa Indonesia!

Waktu di Bangkok pun, tak seorangpun bisa membaca huruf Latin (tahu ‘kan huruf Thai itu keriting seperti bakmi Bangka?). Saya mampir ke satu convenience store 7-Eleven untuk menanyakan alamat kedubes Indonesia di sana (yang ternyata hanya di ujung jalan yang sama!), setengah jam mereka kasak-kusuk tulisan tangan saya. Saya sudah membeli permen cokelat, minuman hangat dan kripik kentang, tetap belum ada jawaban di mana letak kedubes itu. Bukan main!

Di Bangkok pula saya belajar dari seorang hakim HaKI yang bijak. Saat semua bule di sana memaparkan konsep kapitalisme HaKI di depan regulator komunikasi dan telekomunikasi se-ASEAN, sang Ibu Hakim membisiki saya, “Ya, itu uang mereka.”

Bisikan Bu Hakim ini dalem banget, Mas Pam!

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Desember 4, 2007 in HAKI, IPR