RSS

Arsip Kategori: Indonesia

Konon Kabarnya…


“Hayo, kenapa Badan Ekonomi Kreatif itu dipikirin duluan dibanding jejeran organisasi kementerian lain?”

Jujur saya baru saja mengunduh pdf peraturan-peraturan presiden 2015 yang sudah mencapai nomor urut 20 (Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional). Dari sekian puluh organisasi kementerian dan lembaga yang harus bekerja ngebut untuk mewujudkan Nawa Cita 2014-2019, lihatlah urut-urutan nomor peraturan yang sudah keluar, Bisa jadi ya itulah prioritas Kabinet Kerja Jokowi-JK ini:

Saya sudah mencari-cari peraturan yang sama di situs web Setkab, Setneg dan bahkan di Kemenkumham. Baru KemenPANRB ini saja yang memuat urutan lengkap dimulai nomor urut 6. Beberapa catatan setelah melihat urutan ini (belum membaca seksama setiap peraturan yang saya unduh itu), bahwa:

1. Nomor urut 1-5 itu rahasia dulu, karena salah satunya adalah Menkopolhukam ada di situ? Tidak mungkin juga, karena peraturan induknya (Perpres 7/2015 tentang Organisasi Kementerian Negara) itu tidak boleh “dilangkahi” peraturan detail per kementeriannya.

2. Urutan Badan Ekonomi Kreatif ini seakan membuktikan bahwa rakyat media sosial itu sekarang diperhatikan pemerintah. Nomor urutnya lebih dahulu daripada kementerian-kementerian koordinator bidang.

3. Kabinet sekarang seakan ingin menata kembali “tata ruang” dan “SDM” dibanding sektor kesehatan, pertanian, kelautan/perikanan, perdagangan/perindustrian dan seterusnya… atau memang kementerian negara ditata dulu dibanding sektor yang tak perlu restrukturisasi organisasi?

Yah, maaf yah… ini juga cuma konon kabarnya, karena siapa tahu memang kecepatan mengetik setiap orang di Sekneg itu berbeda-beda, jadi yang ditandangani lebih dulu yang dokumennya selesai saja dulu… tee hee!

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 2, 2015 in government offices, Indonesia

 

Tag: , , ,

Capres Peduli Reformasi Birokrasi


“Reformasi birokrasi adalah Jokowi.” Kalimat ini diucapkan seorang sahabat di salah satu rapat kementerian, setahun lalu. Hari ini, Jokowi maju untuk calon presiden Republik Indonesia. Hitung cepat (quick count) menunjukkan PDI-P yang mengusung Jokowi melesat meninggalkan partai politik lain. Selain PDI-P, yang masuk peringkat 3 besar adalah Partai Golkar dan Partai Gerindra. Menarik…

Kira-kira nanti ada 3 (tiga) pasang capres-cawapres, kalau melihat konstelasi pemenang suara pemilu legislatif hari ini. Siapapun, saya tak ingin berspekulasi di sini, karena sesungguhnya siapapun itu sudah wajib menjalankan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dengan kabinet yang bersih dan bekerja.

Wajib hukumnya psangan capres–cawapres ini bersih dan bekerja. Karena siapapun capres-cawapresnya, kalau masih punya agenda utang perusahaannya atau menggelembungkan parpolnya, rakyat Indonesia akan memasuki 5 tahun yang suram lagi.

Baiklah, ada RPJP.

Baiklah, harus bersih.

Lalu, bagaimana profil birokrasi hari ini? Sudah siap? HARUS SIAP! Karena Jokowi, salah satu contoh yang disebut ‘reformis’ tadi, mempunyai prioritas kerja di detik pertama ia menjadi Gubernur DKI Jakarta: mereformasi jajaran birokrasi DKI Jakarta.

SBY sebenarnya telah menandatangani Perpres 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.Ada tahapan untuk mereformasi jajaran birokrasi ini, dengan 3 indikator utama keberhasilannya: 1) pemerintah bersih bebas & KKN, 2) kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, 2) peningkatan kualitas pelayanan publik.

RB2

Dari ketiga indikator keberhasilan reformasi birokrasi ini ada beberapa hal yang perlu dipahami lebih mendalam:

  1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan dua indikator utama: IPK (Indeks Persepsi Korupsi) yang disurvei Transparency International, dan Opini BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan.
  2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dengan indikator: Integritas Pelayanan Publik yang disurvei KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan Peningkatan Kemudahan Berusaha atau Doing Business Index yang disurvei oleh The World Bank.
  3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator: Indeks Efektivitas Pemerintahan atau World Governance Index yang diselenggarakan The World Bank,serta jumlah instansi pemerintah yang akuntabel berdasarkan hasil LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan) yang dinilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

RBApa yang telah dihasilkan sepanjang 2010-2014? Mungkin baru output (dokumen hasil kegiatan birokrasi), namun belum sepenuhnya mencapai outcome & impact (umpan balik atas hasil dan dampak) atas kegiatan birokrasi, apapun sektornya. Penguatan pengawasan juga belum terselenggara dengan ideal di beberapa kementerian dan lembaga (catatan pribadi selama menjadi anggota evaluator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di beberapa K/L selama periode 2012-2013).

Input-process-output-feedbak

Jadi, apa yang harus dilakukan capres dan cawapres yang akan datang? Harapannya memang seperti apa yang dilakukan Jokowi: melakukan gebrakan sistem terkait rekrutmen dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan. Ya, chicken or egg? Mau SDM aparaturnya bersih dulu baru diawasi, atau SDM diawasi dulu baru direkrut yang bersih?

Saya berharap, Jokowi effect itu harusnya ada di tingkat nasional. Amin…

*Catatan tambahan: TULISAN INI TIDAK DIBAYAR OLEH TIM SUKSES MANAPUN, paham?

 

Tag: , , ,

(LIVE BLOG) Growing Value: Meething the Demands of New Consumer Markets While Strengthening Local Value Addition


Panjang bener ya judulnya?

Intinya sesungguhnya “buka pasar baru” dengan penekanan posisi (positioning) baru, yaitu “rasa lokal”. Pendekatan ini tidaklah baru, Pemain baru di satu pasar sebenarnya juga tidak perlu susah “menemukan” teknologi termutakhir, karena hanya perlu “melanjutkan”. Argumen terakhir ini cukup penting, mengingat perang paten kian marak beberapa tahun terakhir (contoh: Apple dan Samsung). Pemain baru kemudian harus memanfaatkan teknologi baru, termasuk media baru yang didorong oleh teknologi termutakhir, agar pemanfaatan pasarnya lebih optimal.

Pembicara siang ini adalah:

1. HE Dr Mari Elka Pangestu, Minister of Tourism and Creative Economy, Republic of Indonesia

2. HE Mr Tim Groser, Minister of Trade, Minister for Climate Change Issues, and Associate Minister of Foreign Affairs, New Zealand

3. Ms Zuhal Mansfield, Chairperson, TMG Mining and Manufacturing Ltd Sti and President, Turkish-Egyptian Business Counsil, Foreign Economic Relations Board (DEIK), Turkey

4. Mr Douglas Comrie, Managing Director, B&M Analyss, and Chief Facilitator of the Durban Automotive Cluster (DAC), South Africa

5. Mr Suryo Suwignjo, Presiden Director, IBM Indonesia

6. Dr James Zhan, Director, Investment and Enterprise Division, UNCTAD

Marie Pangestu: to have positioning in global consumer market, first in Indonesia and Asia Pacific of new market, a growing middle class, growth 37% of middle class population to grow. Three things happen in this market:

1. Women 62% who make decision to buy.

2. Consumption pattern that is different today from the past. Social media triggers it.

3. Making tangible products vs. intangible products. Buy things [and experience].

There is niche products here. Example is co-production Indonesian animation production house with the ones in Seoul and Hollywood. In the future, could be with New Zealand.

Tim Groser: sustain on global process, reduce compliance costs, dimension has grown for small economies by participating in global value chains by producing one component over total products.

Chatib Basri: The higher value chain; Indonesia is not producing cheap textile but batik as lifestyle.

Douglas Comrie: Build an honest local value. Enable regional trade.

Zuhal Mansfield: Growing export numbers, growing tourism numbers since 1995. Diversification of manufacturing areas in Turkey.

Suryo Suwignjo: Growing middle class, but the global market is actually changing. *btw, I LIKE THIS GUY*

 

Tag:

(LIVE BLOG) Agricultural Youth of St Lucia: The Case of Land-lease


I met Hon. Emma Hippolyte, OBE, CGA, CFE, the Minister of Commerce, Business Development, Investment and Consumer Affairs of Saint Lucia, a lovely island country in Carribean Seas.

She explains the 4 elements of the country’s policy, and one of which is attracting youth to agriculture, despite the fact that they are huge on tourism sector. One of the sub-policy for food security, the topic of ITC WEDF, is the programme “youth land lease”. Where the price of land is too high for early starters in agriculture, the government is surely foreseen a great impact on food security. The government is also giving impulse to school system towards this.

A great stuff, if only district government of Pulau Bangka, an island I recently visited, could learn from Saint Lucia. The youth in Pulau Bangka is more into tin mining, called TI, tambang inkonvensional, a name for the so-called illegal mining. The price of food is too high, mostly exported from nearby provinces like South Sumatera or even Banten other parts of and the rich-cultivative Java island.

Bangka, a potential island for white-sand beach tourism, tasteful exotic culinary visits, and also a great rain forest island, must have  such visionary policies like Saint Lucia. I learn more here and here.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 16, 2012 in community, Indonesia, public policy, saint lucia

 

Tag: ,

Internet Gak Pakai Kornet



internet itu kayak tubuh manusia… network system…

kesumbat aliran darah di bahu cuma pegel

kesumbat di jantung… mati

Riuh-rendah SOPA (Stop Online Piracy Act) di Amrikiyah sana mungkin menjadi tanya tanya besar di sini. Ada apa sih, kenapa kita di Indonesia harus ikut pusing?

Begini ya,  hari ini kita gak bisa akses beberapa klip video di Youtube karena negara kita masuk blacklist. Terutama video musik gres dari Amrikiyah sana. Nanti Youtube bisa ditutup kalau masih memuat latar musik ber-copyright, walau videonya cuma gegeloan acara ultah kawan tadi malam di klub dangdut.

Konon email di Yahoomail, misalnya, memuat pranala (link) ke pirated content, misalnya… akun kita bisa ditutup. Oh iya, kalaupun di Kompasiana ada link dokumennya ke situs 4shared misalnya, dan 4shared gudangnya dokumen sharing (baca: bajakan), apapun jenis file-nya. Andaikata, hosting Kompasiana misalnya di Amrikiyah, yang kena hukum pemerintah Amrikiyah itu perusahaan hosting-nya Kompasiana… Kompasiana bisa ditutup. Gitu tek-toknya…

Masih gak peduli? Ya sudah… tunggu Operation Blackout dari Anonymous dan big brothers macam Google dan Yahoo. Mereka akan tutup 24 jam biar kita di Indonesia tahu rasanya… gak pakai garam, gak pakai micin, gak pakai kornet pun…

KLIK SINI UNTUK DRAFT BILL (rancangan UU) DARI SOPA INI

 

Jangan Salahkan Bioskop


Industri media global sedang terguncang beberapa tahun terakhir ini. Penjualan hiburan audio (musik) atau audio video (film layar lebar dan tayangan televisi) menurun drastis serentak di berbagai belahan dunia. Semua content  dengan segala macam judul, durasi dan kualitas bisa dicari, diunduh, dan dibagikan dengan mudah dan dengan biaya nyaris Rp 0,- (inipun sudah menghitung listrik dan langganan Speedy). Terima kasih internet, terima kasih digitalisasi segalanya.

Mengambil salah satu isu tak kunjung rampung, saya memfokuskan pada industri film impor  di negeri ini yang masih berkutat soal “tidak bayar pajak” dan “embargo perfilman Amerika Serikat karena pajak dan retribusi naik”. Menyelesaikan masalah bioskop negeri ini seperti menegakkan benang basah. Tindakan monopoli mulai dari distribusi hingga eksibisi yang dilakukan Bioskop 21 tak bisa diselesaikan bahkan terkesan didukung penuh oleh pemerintah (baca: Kementerian Budaya dan Pariwisata). Industri film nasional menjadi korban yang terjepit antara pajak tinggi dan monopoli distribusi-eksibisi ini.

Sesungguhnya memang industri content (maaf saya tak temukan padanan katanya dalam bahasa Indonesia) ini sedang di titik turun dalam kurva belajar, kurva S. Belajarlah film hingga ke negeri China. Produser film di China, Hengdian Group bisa menggaet Warner Bros (USA) untuk membuat film kolosal Warlords yang tak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Distribusinya jelas: hanya untuk penggemar film yang mengerti bahasa Mandarin, atau kalaupun tidak bisa berbahasa Mandarin setidaknya menggemari Andy Lau atau Jet Li. Tentu saja Hengdian tak sendirian, karena pemerintah China mendukung penuh dengan mematok segala persyaratan jika Warner Bros hendak berbisnis di China: produksi wajib berbahasa Mandarin, Warner harus bermitra dengan pengusaha China yang wajib punya peran mayoritas, distribusi serentak ke pelosok China bahkan hingga bioskop independen, dan seterusnya. Karena box office itu diukur di minggu pertama peluncuran film kerjasama ini,  Warner menghitung risiko pembajakan. DVD aseli film tersebut muncul di minggu kedua, dengan harga murah. Dampaknya tak hanya masalah ekonomi bisnis, tapi juga penyebaran nilai budaya dan sosial negeri China; propaganda Pemerintah China tanpa harus menguras APBN-nya.

Lain lagi dengan industri musik global yang telah merapatkan langkahnya menghadapi derasnya digitalisasi (baca: pembajakan musik) hari ini. Universal, Sony Music dan EMI bergabung dan membentuk kanal Vevo di Youtube. Youtube adalah situs content aggregator milik Google yang konon membebaskan semua orang mengunggah dan mengunduh klip video terbaru penyanyi kesayangannya. Sebelumnya memang semua orang bisa mengunggah video ini, tapi mungkin kualitas audio atau videonya buruk. “Presentation, presentation, presentation!” ini adalah gimmick industri media, tak terkecuali musik. Daripada merusak citra sang penyanyi andalannya, Vevo kemudian dibuat untuk mendekatkan penggemar dan idolanya. Model bisnisnya tak lagi penjualan cakram digital atau RBT (ring back tone) tapi pada sponsorship dan iklan terselubung (built-in/product placement ads).

Lesson learned from industri musik global atau Hengdian Group ini adalah: industri film di Indonesia tak boleh mati mengurus masalah pajak saja. Atas pengalaman ini, seharusnya jalur distribusi seperti jaringan bioskop kita bisa turut belajar (learning curve, S-Curve). Sebelum menukik bangkrut, Bioskop 21 atau Bliztmegaplex, bisa memanfaatkan Youtube dengan lebih bijak lagi. Industri perfilman kita–mulai dari produksi, distribusi hingga eksibisi–harus mendapatkan proteksi pemerintah seperti Hengdian. Atau mau meniru industri musik global? Di mana para produser bergabung untuk mempromosikan dengan sponsorship besar (seperti video J-Lo di Youtube yang selalu bertaburan Swarovski, BMW atau minuman ringan segala macam). Nilai jual J-Lo (dan Pittbull) tetap tinggi sehingga karcis konser penyanyi andalan sang label musik dunia ini pasti bernilai tinggi pula. Ringkasnya, teknologi baru terus datang, dan model bisnis harus berubah agar entitas bisnis bisa tetap hidup.

Sayangnya, sekali lagi, industri film di sini masih dibesut isu pajak, apakah itu pengemplang pajak film impor ataupun ketidakadilan pajak/retribusi bagi film nasional. Pajak? Bahkan J-Lo pun bercerai dari Marc Anthony karena urusan uang pajak yang ditilep sang suami AKA manajernya sendiri. Where’s Gayus when we need him, huh?

 

Tag: , , , , ,

Infrastruktur


Setelah sekian lama tidak update blog ini, malam ini timbul kangen menulis tanpa dibayar 🙂

Beberapa presentasi saya di Slideshare.net telah dilihat dan diunduh beberapa kali. Hanya satu yang hari ini saya buka untuk diunduh, yaitu tentang “Telco & Media in Indonesia“. Bahan presentasi saya di kelas “Bisnis dan Industri Televisi” ini banyak diunduh tak hanya kalangan mahasiswa, tapi juga pebisnis… bahkan pebisnis telekomunikasi dari Norwegia! (FYI: Slideshare membolehkan siapa saja mengunduh slide asal kita mendaftar sebagai anggota Slideshare, dan kebanyakan kita menggunakan nama asli untuk bahan *serius*).

Kembali ke pebisnis telekomunikasi. Saya takjub dengan presentasi Hans Rosling di Ted.com beberapa waktu lalu. Rosling mampu menyajikan presentasi tentang statistik yang mudah dicerna. Presentasi saya tentang Telco (telecommunications company) dan Media di Indonesia itu sesungguhnya terinspirasi dari Rosling; bagaimana saya bisa menjejerkan dua sektor berbeda di era 1990-an dan batasan keduanya menjadi sumir hari ini. Yang lebih terpenting lagi, bagaimana saya melihat buruknya infrastruktur berbanding dengan kapasitas kemampuan negara ini, dibanding negara tetangga, Malaysia.

Saya yakin pemerintah masih punya niat baik untuk meneruskan Proyek Palapa Ring dan jalur kabel serat optik bawah laut Australia – Indonesia – Jepang, daripada selalu bottleneck di Singapura. Kedua proyek multiyears, multiplatform ini seharusnya lebih prioritas dari gedung wakil rakyat atau proyek-proyek renovasi fasilitas ini itu yang tak terkait langsung dengan kemaslahatan rakyat. Jika rakyat makmur, yakinlah pemerintah bisa merevisi kantornya di Planet Mars sekalipun.

Terakhir, pebisnis Eropa pun tak punya data akurat tentang industri telekomunikasi dan media di Indonesia hingga harus percaya saja dengan presentasi saya ke mahasiswa… *just kidding, guys*