RSS

Arsip Kategori: institutionalism

You cannot live without scholarship, and you cannot live with scholarship


Di luar jatah seleksi reguler, Universitas Indonesia (UI) memiliki program seleksi mahasiswa yang telah berjalan 3 tahun terakhir ini. Kerjasama Daerah Industri (KsDI) adalah program non-SIMAK atau seleksi masuk UI. Pemerintah daerah atau pun industri dapat memasukkan nama siswa berprestasi usulan mereka untuk masuk ke UI tanpa tes seleksi ketat: hanya selembar surat usulan plus kontrak-kontrak. Diharapkan memang banyak siswa SMA berprestasi di daerah yang bisa masuk lewat jalur khusus ini, dan disepakati bahwa mereka adalah siswa yang kurang mampu secara finansial melanjutkan ke sekolah lebih tinggi.

Noble huh? Sayangnya tidak begitu kenyataan tiga tahun terakhir. Banyak bolong dan bohong…

Adalah David Welkinson, salah satu siswa dari SMA di Bengkulu yang beruntung masuk ke jalur ini di awal program KsDI ini disepakati pihak kampus dan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Ia adalah satu dari mahasiswa berprestasi secara akademis ataupun organisasi kesiswaan (pernah menjabat menjadi ketua OSIS semasa SMA). Ia adalah anak petani yang terkesan sederhana namun tegas. Saya belum pernah melihatnya, tapi wajahnya tampil di layar TV beberapa saat lalu untuk mengungkap kebobrokan Pemprov Bengkulu, yang notabene kepala daerahnya pun sekarang pesakitan karena korupsi (beritanya di sini, ya).

Uang kuliah yang dijanjikan Pemprov Bengkulu tak kunjung turun, bahkan dinyatakan bahwa program ini ditutup di provinsi itu sejak tahun 2010. Lalu bagaimana kontrak awalnya? Inilah pangkal kisruh beasiswa dan jalur khusus masuk UI ini. Ditengarai bahwa pihak Pemprov Bengkulu tidak menjalankan kewajibannya sesuai kontrak. Ditengarai pula bahwa kontrak yang ada memang tidak “menjanjikan” pembayaran, hanya memberikan usulan nama siswa berprestasi. Douglas North (1991) menegaskan bahwa “There are some cases where contracts are self-enforcing; i.e., when all parties to a contract have an economic incentive to comply with the terms of the contract.” Sayangnya, compliance atas kedua pihak yang menandatangani kontrak ini terkadang tidak terjadi.

Apapun alasan yang telah diberikan Pemprov Bengkulu, jelas saja ada ingkar janji sepihak. Terbukti kok provinsi lain mampu membiayai dan sepertinya tidak bermasalah hingga hari ini. Apa yang terjadi sesungguhnya di meja bendahara pemerintah Bengkulu, wallahualam.

Lambsdorff (2007) menegaskan bahwa “corrupt actors are more influenced by other factors such as the opportunism of their criminal counterparts and the danger of acquiring an unreliable reputation.” Bengkulu adalah provinsi miskin karena letak geografis yang tidak menguntungkan, dikelilingi pengunungan tinggi dan pantai berkarang. Hal ini diperparah lagi dengan seringnya gempa terjadi di sepanjang pantai barat Sumatera. Untuk itu, jalur distribusi ke dan dari Bengkulu adalah mustahil kalaupun tidak mau dinyatakan “mahal”.

Hal ini bukan alasan jika memang “aktor” yang dimaksud Lambsdorff adalah aktor yang tidak oportunistik. Tak ada niat baik dari pihak pemprov sana untuk berbenah diri. Bengkulu puluhan tahun silam adalah potret Bengkulu sekarang. Tak banyak kemajuan berarti dibanding provinsi tetangganya. Sayangnya pemerintah di salah satu provinsi dari 5 nomor buncit (dalam hal pemasukan dan belanja daerah) di Indonesia ini tak memiliki niat baik memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Rakyat cerdas akan keluar dari terbatasnya sumber daya alam–lihat Singapura. Rakyat cerdas pun akan keluar dari terbatasnya jalur transportasi–lihat Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan Laskar Pelangi.

Di lain pihak, UI sebagai institusi besar, sesungguhnya bisa bertindak lebih arif dan taktis untuk membantu masalah per kasus atau bahkan masalah KsDI ini secara umum. Tak usah ditutup jalur ini, hanya kedua pihak harus menandatangani kontrak yang lebih tegas. Selain itu, seleksi masuk sepenuhnya milik UI agar standar mahasiswa “cerdas” yang diloloskan dari program ini bukanlah mereka yang “cuma punya uang bayar pemda” atau “cuma kebetulan anak Pak Bupati Anu”… dan seterusnya.

Semoga David Welkinson adalah anak terakhir yang harus menderita karena mendapat beasiswa bodong pemdanya.

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Januari 14, 2011 in chaos, economy, education, institutionalism

 

Tag: , , ,

Merumuskan Slogan Pariwisata


Terhenti di lampu merah Jl. Thamrin, saya papasan dengan bus pegawai Kantor Kementerian Negara Budaya dan Pariwisata. Di belakangnya tertera logo dengan tulisan di bawahnya “Ultimate in Diversity”. Excuse me… ???

2270_775-logobenderacopy

Mari kita lihat dua kata tersebut secara seksama (saya kutip dari kamus The American Heritage Dictionary cetakan ketiga):

1. Ultimate

sebagai kata sifat

  • being last in a series process, or progression
  • fundamental, elemental
  • of the greatest possible size or significance, maximum; representing or exhibiting the greatest possible development; utmost, extreme
  • being most distant or remote, farthest
  • eventual

sebagai kata benda

  • the basic or fundamental fact, element, or principle
  • the final point, the conclusion
  • the greatest extreme, the maximum

2. Diversity

kata benda

  • the fact or quality of being diverse
  • a point or respect in which things differ
  • variety or multiformity

Jika digabung memang keduanya menjadi sangat “Pancasila-is” dengan nada kebhinekaan yang tunggal ika satu tujuan. Cara bertutur “utimate in diversity” biasa kita dengar saat ceramah P4 dahulu, atau bagaimana TVRI pernah memiliki slogan “Persatuan dan Kesatuan” di setiap bumper antar-program.

Saya mencoba mengecek lagi situs-situs Kantor Kementerian Negara Budaya dan Pariwisata atau lembaga yang seharusnya menjadi corong promosi pariwisata negeri ini (atau lebih jauh lagi, corong pelestarian dan pemberdayaan budaya negeri ini). Catatan saya kemudian adalah:

  1. Situs resmi Kantor Kementerian Negara Budaya dan Pariwisata www.budpar.go.id menjadi sekadar situs berita institusi yang melulu berisi “Ini loh gue, punya anggaran segini, meresmikan ini-itu, dan menginfokan agenda di sana tanpa kelanjutan bagaimana bisa sampai ke sana.”
  2. Situs dibuat asal jadi, terbukti dari isi satu situs www.my-indonesia.info atau www.indonesia.travel yang seluruh isi situsnya bisa direkap di hanya satu paragraf pendek di Wikipedia.  Sekali lagi, tak ada petunjuk apa dan bagaimana menjadi turis asing — bisnis atau rekreasi — di Indonesia.
  3. Satu hal lagi, jika kita google kata  “visit Indonesia” yang tertera di urutan paling atas adalah situs resmi http://www.my-indonesia.info. My? Bayangkan jika “id” adalah kode web Indonesia, dan Malaysia kode web adalah “my” sehingga terbacalah Malaysia Indonesia Info!

Tak mengherankan jika slogan di bus pegawai kantor pemerintah yang satu itu hanya berisi “ini loh gue” bukan berisi ajakan turis untuk kembali lagi ke Indonesia, atau ajakan setiap warga negara untuk semangat mengundang kawan-kawannya di luar negeri sana.

Sekarang saya mau membandingkan slogan “Ultimate in Diversity” itu dengan slogan pariwisata (bukan budaya) dari banyak negara yang sukses menaikkan rating “visit my country” selama beberapa tahun terakhir:

1. Maldives, sebuah negara dengan pantai pasir putih yang indah lengkap dengan pulau karang yang belum terjamah polusi. Statistik international tourist arrival 1990-2000 mencatat paruh pasar di region Asia Selatan adalah 7,5% dan pertumbuhan 8,6%

2. India, sebuah negara industri dan kaya budaya yang berkembang pesat secara ekonomi maupun modal sumber daya manusianya. India menempati peringkat tertinggi di Asia Selatan untuk kunjungan wisatawan selama 1990-2000 dengan paruh pasar 50,6% dan pertumbuhan 6,4%.

3. Dan beberapa negara lain yang pertumbuhan di atas 20% dengan pencitraan negara yang penuh warna dan terkesan hangat dinamis, di antaranya:

  • Bermuda: Feel the Love
  • Dubai: Definitely Dubai
  • Egypt: The Gift of the Sun
  • Lebanon: Splendid Lebanon
  • Spanyol: Espana
  • Sri Lanka: Small Miracle, Find Your Miracle
  • Turkey: Turkey Welcomes You
  • Zimbabwe: A World of Wonders

budpar

… dan yang paling penting adalah bagaimana negara tetangga Malaysia dan Singapura memosisikan dirinya

1. Malaysia: Truly Asia

2. Singapura:  Uniquely Singapore

Lihatlah ada slogan negara yang “berbicara” dengan sudut pandang diri “Saya” atau “I” yang mengajak turis sebagai “Anda” atau “You”. Ada juga negara yang mengangkat impian berada di tempat penuh cinta atau penuh matahari; sebuah ketertinggalan kesan yang mendalam setelah kembali dari sana. Sedangkan dua negara tetangga kita itu, tentu mengangkat keragaman budaya dan etos; betapa etnis India, China dan Melayu bersatu dengan turis atau pekerja ekspat di sana. Truly Asia, Uniquely Singapore, atau Ultimate in Diversity… dan slogan kita paling tidak indah, tidak merayu siapapun untuk datang.

** menghela nafas panjang **

 
7 Komentar

Ditulis oleh pada September 12, 2009 in budpar, country, culture, image, Indonesia, institutionalism, media, slogan, tourism

 

Liga Inggris dan Kebijakan Publik


Loh kok ngomongin olahraga (dan hiburan) dengan kacamata kebijakan publik? Apa hubungannya?

Seorang kawan menanyakan, “Apa yang bisa dilakukan regulator jika siaran Liga Inggris itu berpindah dari satu operator TV berlangganan ke TV berlangganan lain?”

Saya jawab, “Di Indonesia? Tak ada.”

Kasus Liga Inggris di Astro Nusantara tempo hari ini memberikan catatan khusus tentang kepastian hukum di Indonesia. KPPU telah memutuskan sesuatu di luar kewenangannya, dan diamini oleh Mahkamah Agung (walau ada satu hakim yang dissenting opinion).

Hak konsumen seakan menjadi hal terakhir yang harus dipikirkan penyelenggara negara ini, sementara banyak cara bisa dipelajari untuk mencegah terjadinya “kesewenangan” pasar Liga Inggris. Belajar dari Komisi Uni Eropa, via Komisi Persaingan Usaha Uni Eropa, Microsoft yang berbasis di Amerika Serikat, tidak dikenakan sanksi aturan persaingan usaha. Microsoft kena penalti halangan perdagangan (trade barrier) dengan meniadakan Explorer dalam paket bundling piranti lunaknya, jika Microsoft ingin memasok ke pasar Uni Eropa (baca ulasannya di sini).

Sayangnya di Indonesia telah diputuskan final oleh MA, bahwa benar adanya putusan KPPU yang menyatakan ESS (Singapore-based, pemasok siaran Liga Inggris kawasan ASEAN) dan All Asia Media Networks (Malaysia-based, investor Astro Nusantara, pemegang lisensi Astro pay TV) “bersalah”. Atas keputusan sebuah lembaga regulator persaingan usaha yang melakukan tindakan mengatur extra-jurisdictional, atau mengatur entitas di luar wilayah yurisdiksinya, inilah yang disebut “ketidakpastian hukum”. Belum lagi ditambah dengan kasus korupsi M Iqbal (anggota KPPU aktif waktu itu) dan Billy Sindoro (manajemen First Media yang dimiliki juga oleh Lippo Group, investor Astro Nusantara).

Kesimpulan sementara saya,  siapapun yang memenangkan hak siar Liga Inggris musim 2009-2010 ini bisa melenggang nyaman dan menikmati penambahan pelanggan secara signifikan seperti halnya almarhum Astro Nusantara waktu itu (dari 30 ribu menjadi 130 ribu dalam waktu kurang dari 1 bulan). Market mechanism and government failure, a nice combination for chaos. Kita kembali setelah ini… ZAP!

 

ASEAN Charter: Complications Ahead


ASEAN Charter shall become effective on paper. I bet, it is only on paper for a couple of years.

There shall be long years and pretty much hopes for uncertainty. There are too many complexities for such small amount of members. Indonesia no longer leads the crowd. True, there once Soeharto with GNB (gerakan non-blok, for not taking aside in the parties involved in the Cold War). There EU to describe such successful entity for taking away sovereignty.  There goes USA with stinky morgage.

If only we commit to less corruption bureaucacies and “jam karet”–to name some bad traits many Indonesians believe in up till today–then we must face the “maunya banyak” Singaporeans and stiff parties in northern part of ASEAN. There shall be no jargons. We shall work harder to fix the institutional pillars. Can we achieve Vision 2020–oops 2015–based on this Charter? When we cannot agree on good vs bad traits to sort out among us, there shall be no vision, then…

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 9, 2008 in institutionalism, politics

 

MS Kaban: Saat Itu Ada Standarnya Sendiri


Ucapan beliau malam ini di Today’s Dialogue Metro TV ada pada konteks, tentunya, penerimaan uang diseminasi bla bla bla dari Bank Indonesia. Kalau waktu itu menjadi standar dan sekarang terbukti telah membuat susah rakyat, tentunya hari ini dengan legowo seorang menteri yang kerap kena isu korupsi harus mundur. Hari ini ya hari ini, kemarin sudah lewat, Bang.

Korupsi hari ini telah melembaga (baca: membatu atau mengakar-urat, ingat arti lembaga awalnya adalah “benih” atau “permulaan” kalau baca KBBI-Kamus Besar Bahasa Indonesia). Jika korupsi kemudian terbukti secara empiris menyusahkan 99,999% penghuni di lembaga itu — seberapapun nilai uangnya — pastinya aksi korupsi harus dibasmi. Kalau masih keukeuh merasa “saya merasa tak pernah menerima uang” atau apapun bahasa elitisnya, ucapannya akan terasa garing dan tak baik bagi citra SBY yang mau maju lagi. Selain itu, walau sekarang bola panas ada di Pemerintah harus diakui bahwa akarnya ada di DPR. Untuk selanjutnya, mungkin harus ada kewajiban baca buku ini dulu (klik sini) sebelum jadi caleg 2009 ya?

***

Saya yakin bahwa kita harus berterima kasih ke Tante Lyta. Kalau saja Tante Lyta tak tertangkap dan terekam segala daya upayanya, tentulah korupsi tingkat khayangan ini tak akan jadi bola panas seperti hari ini. Thanx loh Tante! Ganti pengacara bukan berarti Tante tak bisa ganti tas Prada, Gucci atau Ecolax sekalipun… halah Ecolax?!?!?!! Ya itu dia, saat itu Ecolax paling keren kok…

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Agustus 5, 2008 in corruption, institutionalism, metro tv, politics, today's dialogue

 

Ibu-ibu Pasar Mau Geledah Ruang Kerja DPR, Boleh?


FENOMENA MEDIA KITA

Setiap hari selain asupan berita serius via Detikcom atau Harian Kompas, saya masih memantau iklan dan berita gosip. Nah, kalau gabungan berita serious-dash-gossipy, mungkin saya baru temukan di berita, misalnya, ada seleb yang naik daun karena menikah dengan penyanyi dangdut lalu mau cerai, tak jadi cerai tapi tertangkap KPK. Atau ada penyanyi dangdut mau jadi calon walikota Serang, Banten; juga mau cerai, tidak jadi, tapi akhirnya cerai juga lalu jadi politisi karbitan. Setiap babak memberikan kejutan baru, dan sepertinya ada sutradara yang mengatur agar dramaturginya terjaga betul.

Tidak, saya tak hendak membahas dagelan serius-gosip ini. Pertanyaan saya pagi ini adalah “Mengapa Pak Ketua DPR tak izinkan KPK geledah ruangan Al Amin?” Ada apa dengan “geledah”, Pak?

FENOMENA ALAM DAN BIG BANG THEORY

Bayangkan sebuah puncak gunung es yang rontok akan menggulirkan bola salju (avalanche) yang besar dan tak terkendalikan. Kalau rontok di atas, jika memang dudukan es itu rapuh, tentulah seluruh gundukan es itu akan bergulir atau mencair-mengalir hingga ke laut. Habis.

Fenomena alam karena pemanasan global tak harus ditakuti. “Big Bang Theory” juga hanya teori, karena belum ada manuskrip mencatat mengapa dinosaurus dan keluarganya punah. Masalah utamanya, waktu itu manusianya belum bisa menulis membaca. Hari ini kalau mau berteori (atau mengharapkan ada pergerakan evolusioner) tentang pemanasan global (atau negara), mudah saja. Ada banyak data, lalu dikira-kira teori yang pas seperti apa.

FENOMENA RUANGAN DIGELEDAH

Nah, bagaimana melihat data-data ruangan birokrat kita digeledah KPK? Bandingkan berapa banyak ruangan birokrat seluruh Indonesia? Memang tak seberapa, tapi tercatat: siapa yang korupsi, di mana ia melakukan korupsi, apakah ada bukti.

Kemudian ada gangguan terjadi di tengah proses pencatatan ini. Dari titik terjadinya gangguan, pertanyaannya kemudian adalah: akankah meningkat angka ruangan birokrat yang digeledah, ataukah akan menurun? Dari sini, sepuluh tahun dari sekarang, akan keluar sebuah teori baru tentang negeri ini.

ADAKAH TEORI YANG PAS?

Saya pernah bertanya di kelas, “Bu, karena susah diberantas, korupsi dilegalisir saja ya?”, dan dijawab setelah Ibu Dosen menunduk sebentar, “Nilai-nilai kebaikan itu universal.”

Negeri yang nol koma nol nol nol nol nol sekiannya adalah koruptor kelas top hingga kelas teri ini memang sedang sakit kronis. Dicatat denyutnya, dilihat jeroannya. Jika memberantas korupsi hanya menjadi jargon dan senyum para elit di kala kampanye saja, saya akhirnya gemes. Satu kalimat: “Cabut saja selang infusnya!” Let tip of the iceberg fall. Kalau satu ruangan bisa digeledah, ruangan lain di gedung itu mungkin harus steril dari “amplop-amplop melayang”. Mantap ‘kan? Bersih negeri ini dari koruptor. Kalau perlu kita semua ibu-ibu di pasar yang geledah ruang kerjanya wakil-wakil rakyat ini. Toh, kita juga yang coblos partai mereka. Gitu aja repot… (eh ini kata Jupe juga loh soal kondom di CD terbarunya!)

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada April 24, 2008 in corruption, institutionalism, KPK

 

Sekarang Giliran Belajar Buat Saya


Hari ini slideshare.net mengangkat terapan dari The World is Flat karya Thomas L. Friedman. Saya tak mau wombat (waste of money, brain and time) saat menulis ini. Saya mau berbagi dengan semua orang yang kerap mampir atau blogbrowsing di sini. Data adalah segalanya, tak usah sombong mau diapakan data itu. Data disimpan saja dulu, sewaktu-waktu kita perlukan, kita bisa keluarkan dari kantong data kita. Untuk itu, semua data yang bisa saya bagi ke semua, akan saya posting (tempel?) di sini. Sebenarnya, saya hanya ingin belajar terus. Re-charge. Saya tak ingin kehilangan data, karena hard-disk saya sewaktu-waktu bisa penuh, atau wordpress sewaktu-waktu bangkrut… simpanlah semua di [semua] tempat yang aman, begitu kata nenek.

Hari ini saya belajar sedikit dari Friedman dan semua tulisan yang mengupas dan menerapkan buku Friedman. Satu data masuk lagi ke blog ini. Enjoy!

Analisis saya sementara atas slide ini: setiap inovasi yang dibuat orang adalah untuk menyenangkan orang lain. Memanjakan mata orang (HDTV), memudahkan penyimpanan barang (handphone dengan kamera dan radio FM), atau mempercantik pangan (ayam broiler, wortel besar merah walau saya tak pernah beli karena pastinya mengandung obat-obatan berbahaya bagi metabolisme tubuh saya). Untuk slide ini, berpikir untuk mempercantik informasi atau cerita yang kelak akan dibeli orang lebih banyak lagi, semua adalah masalah kemasan. Yang harus dipikirkan tentang The World is Flat bagi saya adalah bagaimana arus informasi yang deras ini kemudian dicerna dengan bijak oleh kita semua. Wong orang Indonesia itu masih banyak yang putus sekolah kelas 2 SD, seperti Mbak Yati asisten di tetangga sebelah. Mau informasi apa? Menulis “cabe keriting” saja Mbak itu sudah membuat dirinya “keriting” sendiri. Repot bukan, Mr Friedman?

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada April 15, 2008 in information, institutionalism, technology