RSS

Arsip Kategori: institutionalism

Super-ego Sektoral


Tahukah bahwa istilah “ego sektoral” ditemukan di Indonesia? Negeri ini memang paling suka melihat apapun dari kacamata negatif. Andai saja “ego” di sini seperti yang dimaksud Sigmund Freud sebagai bagian dari trio Id, Ego, Super-ego atau ‘psychic apparatus’ yang didefinisikan dalam model struktural dari psyche manusia. Karena memang Freud menuliskan ‘das Es’, ‘das Ich’, dan ‘das Über-Ich’ yang berarti ‘the It’, ‘the I’, dan the ‘Over-I’ (or ‘Upper-I’), untuk itu Indonesia mengenal istilah ‘koordinator’, ‘pemerintah daerah’ dan ‘pemerintah pusat’.

super-ego-sectoral.jpg

Dengan sekian puluh provinsi, sekian ratus etnis dan sekian ratus juta kepala yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sungguh kaya, pemimpin negara ini (baca: pemerintah daerah juga) haruslah bisa menjadi panutan semua dalam kerangka “sebangsa senegara”. Salah satu panutannya adalah penggunaan kosa-kata yang lebih bijak. Klik sini untuk presentasi Depdagri (pdf file 248 Kb) soal “ego sektoral” sebagai faktor penghambat pertumbuhan ekonomi.

Saya pikir pola pikir birokrasi yang selalu bernada negatif harus segera diputar menjadi positif. Negeri ini kaya akan semuanya, sayang memang kalau hanya lewat begitu dengan penggunaan kata “selalu negatif”.

Sayang semua kekayaan ini lewat saja tanpa ada rekaman sejarah yang membuktikan kebesaran dan keindahan neger ini. Saya berhayal hari ini bahwa:

  • Satu hari akan ada satu DVD khusus kompilasi tarian seluruh Indonesia lengkap dengan narasi sejarah dan detail setiap gerakan dan pernak-pernik baju tradisionalnya.
  • Nanti akan ada satu DVD khusus kompilasi makanan khas seluruh daerah. Tak hanya soto atau sate, singkong dan ubi pun bisa menjadi satu panganan khas yang bisa ditemui di setiap daerah dengan campuran kelapa parut atau gula pasir atau gula merah atau apapun.
  • Kelak akan ada DVD khusus keunikan furnitur setiap daerah. Harus ada DVD kompilasi kerajinan tangan: batu-batuan (gemstone) di Kalimantan dan Jawa, kayu-kayuan di Papua, tenun di Sulawesi dan Sumatera, dan seterusnya.
  • Pastinya satu DVD satu topik. Alangkah indahnya jika semuanya bisa dikompilasi menjadi Ensiklopedia Indonesia Raya.

Alangkah indahnya pula jika akhirnya yang bernama “ego sektoral” ini tak dihamburkan menjadi “Rumah Penghubung Kabupaten A” atau “Perwakilan Provinsi B” di Jakarta yang pasti tempatkan di Menteng ataupun daerah bergengsi lain. Andai semua uang daerah ini dikumpulkan dan membangun sebuah hotel bintang empat yang layak dihuni lima ratus orang jikalau harus mengurus segalanya ke pusat. Bayangkan hotel ini mempekerjakan sekian banyak pegawai dan berhubungan dengan sekian banyak biro perjalanan serta sekian banyak jasa terkait lainnya.

Atau sebaliknya, mess khusus TNI atau pemerintah pusat di daerah-daerah dipusatkan di satu titik dan dikelola profesional. Bayangkan forward dan backward effect dari penggunaan uang rakyat yang cerdas.

Berpikirlah secara komprehensif (dan positif) untuk mengelola seluruh kekayaan daerah (dan uang rakyat). Negeri ini sungguh kaya; dan Stiglitz pun copy-paste tulisannya tentang Indonesia untuk kasus Malaysia, the curse of natural resources: “We can now cure Dutch disease” (Guardian, 2004). Bisa jadi kekayaan alam memang membuat manja masyarakat negeri ini. Tapi bisa jadi juga Stiglitz salah. Rakyat ini hanya tak mampu memvisikan hidup hingga 7 turunan kelak.

Betul, rakyat seharusnya menjadi pilar institusi yang kokoh untuk menopang rumah perekonomian agar berfungsi baik. Selayaknya juga para pemimpin (baca: pemimpin hingga tingkat kabupaten) pun harus membuat langkah-langkah yang lebih komprehensif. Terakhir, gunakan jargon “super-ego” yang lebih bijak dibanding “ego” yang kompulsif.

NB: coba lihat presentasi Depdagri di halaman 4, ada penggunaan istilah yang sedikit membuat senyum menggeleng: “attack corruption”. Oh my, corruption? Attack? It’s the divine enemy to fight within, but please use the right idiom.

 

Dimensi Korupsi


Tak perlu tanyakan apa akibatnya, tak perlu tanyakan berapa besar. Penyebabnya jelas: kesempatan dan tak adanya integritas. Hari ini saya disodori “uang transportasi” karena membantu memberi pengetahuan secara informal. No pun intended, saya hanya anggap dia tak tahu bahwa saya dibayar lebih mahal (dari sejumlah uang yang ingin ia berikan itu) jika saya memberikan paparan formal. Saya menolak halus, “Traktir saya kalau satu hari saya berada di kota Bapak.”

Pendekatan formal-legal mengenal bahwa tindakan korupsi adalah tindakan yang melanggar “specific rules governing the way public duties should be performed” (Williams 1987: 15), sebagai “pertukaran ilegal” antara barang politis dengan barang/hadiah pribadi (Manzetti & Blake 1996; Heidenheimer, Johnston & LeVine 1989: 8-9; Williams 1987: 15-16). Hukum (rules) itu sendiri bisa ambigu, tak jelas, multi-interpretatif (Lowenstein 1989). Pendekatan legal-formal juga dinamis dari satu negara ke negara lain, dan terkadang tindakan ini menjadi tindakan manipulatif dari aktor politik (Williams 1987: 18). Bisa juga definisi legal berupa tindakan yang tidak ilegal tapi ternyata dianggap tidak pantas (Moodie 1989: 876; Theobald 1990: 17).

Sandholtz & Koetzle (1998) pernah mengkaji dimensi korupsi dalam 2 hal:

  • “structure of opportunities and incentives” dan
  • “culture, [or] understood as a “repertoire of cognitions, feelings, and schemes of evaluation that process experience into action”

Yang kedua merupakan budaya yang melahirkan integritas yang bisa terbentuk sejalan dengan:

  • matangnya pemikiran setiap warga negara tentang demokrasi, dan
  • freedom of economy (atau saya terjemahkan sebagai) kesejahteraan ekonomi dan sosial setiap warga negara.

Khusus di Indonesia, saya ingin mengkaji lebih jauh dari dari sekadar integritas: informasi asimetris. Saya mengambil contoh peristiwa pagi ini. Ada informasi asimetris antara saya dan sang bapak yang ingin memberikan uang tadi. Tak hanya sebatas pengenalan antar-diri secara sepihak (saya mendapat informasi tentang dia lebih banyak dari dia tentang saya), tapi juga tentang pengetahuan empiris yang berbeda antara dia dan saya. Sesungguhnya internet telah memudahkan kita berilmu dengan murah, dan yakinlah bapak tersebut adalah bukanlah orang yang rajin nge-blog. Baca di sini untuk paparan UNDP dan di sini untuk kajian Center for the Study of Democracy yang pokok pemikirannya saya kutip di atas (See? I am not that witty, I just read a bit more than him)

Atau baca di sini untuk tulisan karya Bosserman (2005)… lihat bagan di bawah.

affiliation-corruption.jpg

 

 

 

 

Co-working, Beybeh!


I study full time (half of it physically going to class, and half of it googling my way through anything).

I work also full time (half of it at home, and half of it going to physical office in Pondok Indah or Tebet or Sudirman).

Crazy?

Not really. I am (sort of) co-working with real people just to have ideas of anything. Sharing information I’ve learned during waking hours of working nights. I am studying for a formal degree, yet I am also learning from virtual teachers on the net. The idea of co-working came up when the network is matured and everyone is the ultimate decision maker of herself (like me). Click here for the recent study.

This is another Wiki (sort of) governance.  A word of its own, “quick” thus somewhere but anywhere. I am not opening a working space for others, yet I am providing myself a whole lot of work at different space (still) at flexible timing. Yes, Wiki-of-everything results: good performance over own personal drive in a so-called community.

Crazy?

I thnik so (typo is intentional).

 

Wiki This!


NEW ADDRESS! NEW ADDRESS!

http://88.80.13.160/wiki/Wikileaks

wikileaksss.jpg

Hari ini, hakim federal di San Fransisco, Amerika Serikat memutuskan penutupan hosting Wikileaks di Amerika Serikat, sehingga semua penyedia nama domain di sana seperti Dynadot, Register.com and GoDaddy.com harus memblokir domain http://www.wikileaks.org ini. Yang terjadi adalah alamat http://www.wikileaks.org tidak dapat diakses “dari depan” (from front door) tapi bisa melalui http://www.wikileaks.be (Belgia) atau http://www.wikileaks.de (Jerman) atau http://www.wikileaks.cx (Pulau Natal) atau alamat IP di atas yang langsung dialihkan ke mirror site.

Media sosial (social media) adalah cabang termutakhir dari kehidupan jurnalisme. Jimmy Wales (aka Jimbo, penggagas Wikipedia) menegaskan bahwa penulisan Wiki adalah bentuk dari segala pakem pemerintahan:

  • anarki: semua orang bisa melakukan apapun,
  • demokrasi: keputusan dilakukan dengan voting,
  • meritokrasi: ide terbaiklah yang menang, diputuskan karena netral dan informatif,
  • aristokrasi: orang yang paling lama berkutat di Wikipedia adalah orang yang paling didengar, dan
  • monarki: jika semua gagal, Jimmy Waleslah yang paling berkuasa.

Bentuk Jurnalisme Wiki ini tak hanya Wikipedia. Jurnalisme Wiki bisa juga ditemui dalam format “tulisan atau dokumen bocoran” dari berbagai institusi. Format bocoran informasi ini bisa ditemui di situs Wikileaks yang dirintis oleh James Chen (another Jimbo?) dan beberapa orang lain yang membelot dari China, Tibet, dan Rusia. Mereka juga dibantu oleh ahli di bidang jurnalisme, matematika dan komputer dari Amerika Serikat, Taiwan, Eropa, Australia dan Afrika Selatan. Keunikan Wikileaks adalah narasumber yang biasa dikenal dengan istilah whistleblower. Salah satu kasus whistleblower yang dimuat oleh Harian Guardian, Inggris memuat kasus korupsi dan pencucian uang di Kenya yang bocoran dokumennya diperoleh dari Wikileaks.

Jurnalisme Wiki adalah common-based media journalism atau jurnalisme oleh orang awam (commoners) dan di media siapa saja. Jurnalisme jenis ini mungkin dihentikan oleh otoritas di satu teritori, tapi hukum satu negara tidak ekstrateritorial. Dihentikan di San Fransisco, masih bisa berdiri di tempat lain. Yang terjadi kemudian adalah bagaimana otoritas di setiap teritori (baca: penegak hukum satu negara) akhirnya harus menempatkan diri dan mengambil manfaat dari gaya jurnalisme ini. Otoritas akhirnya bisa melakukan pemantauan korupsi atau kejahatan setiap institusi di dalam negaranya.

Terakhir, akurasi adalah segalanya. Bagi jurnalis media apapun hari ini juga bagi pembaca media apapun (seperti saya) yang terpenting adalah akurasi Jurnalisme Wiki. Mungkin akurasi Webster atau Britannica lebih baik, namun informasi yang disediakan Wikipedia atau Wikileaks adalah awal dari rasa ingin tahu akan apapun secara mudah dan murah. There’s always a start for a curious cat like me.

 

Put your D – WDP – WTP [read: MONEY] Where Your Mouth Is


What the *$%@?

State budget is pretty much a headache in this country. Last year’s report of 80% departments (or better yet, secretariats) has been questioned and even unmarked as D or probably is close to “State Audit ‘s rejection of approval”. The reason for this D opinion shall result from either the auditor is facing pressure from the department that is undergoing the audit or the internal control system is weak.

There are 3 types of audit result: financial spending, performance quality, and special purpose. In terms of financial spending, there are 4 marks or opinions for every report:

  • Disclaimer Opinion (D) or Tidak Memberikan Pendapat (TMP)
  • Unqualified Opinion or Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) or Wajar Tanpa Syarat (WTS)
  • Qualified Opinion or Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
  • Adverse Opinion or Tidak Wajar (TW)

This is just a part of state audit mechanisms. There are 3 audit pillars that must be comprehended as good governance and law enforcement processes.

audit-chart.jpg

For the 4 types of opinions I mentioned above, please find the explanation I’ve quoted from BPK and Men-PAN (in Bahasa Indonesia, please click here).

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Tanpa Syarat (WTS) atau Unqualified Opinion

WTP artinya Laporan Keuangan (LK) telah menyajikan secara wajar dlm semua hal yg material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum. Penjelasan laporan kauangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan.

Wajar di sini dimaksudkan bahwa LK bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya. Pengertian wajar tdk hanya terbatas pada jumlah-jumlah dan pengungkapan yg tercantum dalam LK, namun meliputi pula ketepatan pengklasifikasian aktiva dan kewajiban.

Pendapat WTP diberikan oleh pemeriksa, apabila : (1) tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan sehingga pemeriksa dapat menerapkan semua prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk meyakini kewajaran LK; atau ada pembatasan lingkup pemeriksaan tetapi tidak material dan dapat diatasi dengan prosesur pemeriksaan alternatif; (2) tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa, (3) tidak ada penyimpangan terhadap standar akuntansi, atau ada penyimpangan dari standar akuntansi tetapi tidak material.

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Qualified Opinion

WDP artinya laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dlm semua hal yg material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Pendapat WDP diberikan oleh pemeriksa, apabila : (1) tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan; sehingga pemeriksa dapat menerapkan semua prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk meyakini kewajaran laporan keuangan; atau ada pembatasan lingkup pemeriksaan tetapi tidak material dan dapat diatasi dengan prosesur pemeriksaan alternatif; (2) tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa, (3) ada penyimpangan terhadap standar akuntansi, yang menurut pendapat pemeriksa dampaknya cukup material; atau ada ketidakkonsistenan dlm penerapan prinsip akuntansi.

Pendapat WDP diberikan jika secara keseluruhan LK telah menyajikan informasi keuangan secara wajar, tetapi ada bbrp unsur yg dikecualikan, namun pengecualian tersebut tdk mempengaruhi kewajaran LK secara keseluruhan.

Tidak Wajar (TW) atau Adverse Opinion

Pendapat TW artinya LK tdk menyajikan secara wajar posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

Pendapat Tidak Wajar diberikan oleh pemeriksa, apabila tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan, tidak ada tekanan kepada pemeriksa, tetapi ada penyimpangan terhadap standar akuntansi, yang sangat material atau LK tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

Tidak Memberikan Pendapat atau Disclaimer Opinion

Artinya pemeriksa tidak dapat memberikan pendapat atas LK, karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan atau ada tekanan kepada pemeriksa, sehingga pemeriksa tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu, prosedur pemeriksaan alternatif juga tidak dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi pemeriksa.

Pendapat disclaimer juga bisa diberikan apabila sistem pengendalian intern sangat lemah, sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh kayakinan yang memadai; atau apabila pemeriksa menghadapi keraguan tentang kelangsungan hidup entitas.

 

West Wing for Indonesia


Sam Seaborn (diperankan Rob Lowe) dalam serial West Wing musim tayang ketiga bergumam soal “Amerika Serikat berinvestasi di India atau China”. Dengan alasan English-speaking and democratic people, deputi direktur komunikasi White House Seaborn memilih India; sebuah perenungan kembali saat saya membaca Perdana Menteri India Manmohan Singh mengunjungi China minggu ini.

Perang Sino-India tahun 1962 di perbatasan Himalaya telah lewat. Ada agenda lebih penting lainnya dalam pertemuan Singh dengan Perdana Menteri China Wen Jiabao dan Presiden Hu Jintao. Presiden Hu juga telah mengunjungi India tahun lalu; hasilnya perdagangan bilateral telah mencapai US$ 40 milyar tahun ini sesuai target.

Dua negara besar di Asia, baik dalam hal sumber daya ataupun pertumbuhan ekonomi, duduk bersama di satu meja diplomasi. Bayangkan saja, jumlah penduduk India dan China adalah dua per lima penduduk dunia. Tiga milyar kapitalis baru, adalah pameo yang mengiringi pertumbuhan ekonomi keduanya. Satu persen dari tiga milyar adalah angka fantastis untuk produk konsumsi apapun. Bayangkan jika ada 30 juta bungkus Supermie dikonsumsi dalam sehari di kedua negara ini…

Sayangnya, hingga hari ini masih ada masalah institusional di dalam. Pertumbuhan India masih di bawah China, tapi pemerataan di China masih bermasalah. China juga masih dinyatakan “belum demokratis” oleh negara-negara industrialis. Masih banyak daerah kumuh ditemui di pelosok-pelosok keduanya.

Walau tidak terkenal sebagai negara yang English-speaking, China memiliki infrastruktur (termasuk peraturan daerah) yang lebih baik dari India. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi (10-12%) bahkan harus direm agar tidak exhausted atau aus karena penduduknya tidak kuat mengikuti pertumbuhan ini. Srinivasan (2002) mengkaji posisi fiskal, kemiskinan, dan disparitas kawasan, selain faktor buruh dan reformasi politik serta keuangan. Semua ini juga terkait faktor-faktor eksternal kedua negara ini. Semuanya harus diwaspadai seiring dengan perkembangan sikap setiap warga negaranya yang menginginkan lebih banyak kebebasan berusaha dan berinteraksi. Jangan sampai pertumbuhan tetap tinggi tapi rakyatnya tak mampu menunjang. Beware, bubble economy is coming to town.

Seaborn mungkin hanya karakter gumam yang cuma ada di televisi, namun saya banyak belajar dari gumaman cerdas setiap karakter di serial itu. Memang ada adegan Presiden Bartlet menghadapi duta besar China untuk Amerika yang “oh drama drama!” tentang sikap politis China. FYI, saya tetap jatuh hati pada dialog dan intrik dalam “West Wing” daripada “Commander ini Chief”.

west-wing1.jpg

Terakhir, Indonesia adalah negara ketiga di Asia yang memiliki lansekap institusi yang mirip dengan kedua negara ini. Satu hal pasti yang menjadi catatan akhir saya tentang kerjasama India dan China ini: bagaimana Indonesia belajar dari keduanya, baik secara internal ataupun eksternal. Watch, learn, and implement it wisely…

 

Menyamakan persepsi “Infrastruktur” di negeri ini


Kategori infrastruktur secara kasat mata:

  1. Penerbangan dan alat transportasi
  2. Jembatan dan jalan arteri
  3. Jalan tol dan jalan kereta
  4. Waduk
  5. Air minum
  6. Pembuangan kotoran
  7. Sekolah
  8. Rumah sakit
  9. Fasilitas umum (taman dan area rekreasi)
  10. Energi
  11. Keamanan
  12. Hal lain: hazardous waste, gas pipeline, information sources, and other intangible items.

Perkiraan biaya

Perkiraan biaya untuk investasi selama 5 tahun: US$ ? trilyun atau RP ? zilyun… ada yang bisa membantu saya menghitung angka ini secara awam?

Mari kita mulai dari yang paling mendasar: apa itu “infrastruktur”.


Jalur Pipa Gas Sumatera-Jabar (sumber: http://www.bpmigas.com )

Menyamakan persepsi “infrastruktur” di negeri ini

Menonton rerun “Kick Andy” minggu lalu yang mengangkat Sri Sultan Hamengkubuwono X dan visi misi beliau memimpin negeri ini kelak, akhirnya saya mengenal lebih dekat sosok “raja yang cerdas dan bijak”. Kompas juga kemarin (5/11/07) mengangkat sosok pemimpin daerah (Sutiyoso, Sri Sultan, Fadel hingga Teras Narang) yang hendak maju ke kancah nasional. Sayangnya, survei popularitas beberapa nama itu masih menempatkan Sutiyoso lebih tinggi dari Sri Sultan.

Kisah sukses infrastruktur daerah

Apa hubungannya dengan nama-nama pemimpin daerah ini dengan kata seberat “infrastruktur”? Buat saya, sosok Sutiyoso identik dengan “busway controversy”. Nyaman buat saya tapi bikin macet orang lain. Di mata saya pula, sosok Fadel dan Teras Narang masih lekat dengan Jakarta yang tahu bagaimana mengundang investasi masuk lebih deras dari periode sebelumnya. Sri Sultan, sebaliknya, bukan orang Jakarta dan tak banyak menggali lubang kontroversi, setidaknya yang berskala nasional.

Keempat nama ini memang telah membangun daerah dengan gaya masing-masing, dan strategi berbeda. “Investor” menjadi kata kunci bagi pengusaha dari Jakarta. Hasilnya adalah pemberdayaan perkebunan dan pertanian di Gorontalo. Keseimbangan alam dan manusia menjadi kata kunci Sri Sultan dan Teras Narang. Hasilnya adalah geliat industri pariwisata Yogyakarta dan konservasi alam berpusat di Palangkaraya. Saya juga pernah merasakan halusnya jalan-jalan di antero Sumatera Barat, sebagian kecil Kalimantan Timur, hingga nol koma sekian persen jalan aspal di kota Sorong. Pemerataan infrastruktur adalah satu kendala negeri ini. Tentunya ada kiat dan kajian untuk setiap daerah agar mampu mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.

Sepakat, pembangunan infrastruktur harus menyesuaikan diri dengan struktur unik dan kelebihan di daerah tersebut. Ada lebih dari 4 nama pemimpin daerah yang memiliki kualitas dan visi seperti nama-nama tersebut di atas, bahkan untuk tingkat kabupaten dan kota. Tapi tak sedikit pula yang tak mampu mensinkronisasi nilai unik daerahnya dengan “infrastruktur” yang harus dibangun di daerah mereka.

Pembangunan jaringan pipa gas interkoneksi Jawa-Sumatera oleh Perusahaan Gas Negara, misalnya, belum dikoordinasikan (atau sudah, tapi kurang maksimal) dengan pimpinan di setiap daerah yang dilalui pipa ini. Untuk itu, pembangunan sub-jaringan gas alam ini belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat daerah.

Anggaran daerah dan prioritas pembangunan

Saya berandai, jika anggaran daerah untuk membiayai pesta Pekan Olahraga Nasional 2004 di Palembang, misalnya, direlokasi untuk membangun infrastruktur pipa gas ini, mungkin pembangunan pipa akan lebih cepat terwujud. Bayangkan saja betapa besar anggaran dan sumbangan masyarakat Sumsel sehingga Palembang bisa membangun stadion olahraga megah khusus PON 2004, yang sekarang dikunjungi masyarakat di akhir pekan saja.

Kembali ke sub-jaringan pipa gas alam ini. Sebagai informasi tambahan, jalur pipa ini bisa “ditumpangi” kabel serat optikal yang bisa menyalurkan sinyal audio-video-data dalam kecepatan tinggi. Saya rasa kita bisa berhitung lebih teliti lagi berapa potensi pariwisata yang dikeruk dari PON 2004 versus backward-forward effect dari pembangunan sub-jaringan pipa gas plus serat optikal ini. Harap diingat, PON 2004 hanya terjadi di satu periode itu saja, bandingkan dengan panjangnya durasi waktu jika sub-jaringan pipa gas/serat optik ini bisa menjangkau masyarakat se-Sumatera Selatan.

Sebagai ilustrasi, yang pasti masyarakat Sumsel tak perlu repot ikut konversi minyak tanah. Selain itu, harga gas alam jauh di bawah gas elpiji, dan uang dapur bisa ditabung untuk kebutuhan lain. Tambahan lagi, arus informasi melalui radio, televisi, ataupun jaringan internet yang disalurkan jaringan serat optikal ke pelosok Sumsel dapat membantu pemberdayaan masyarakat secara swadaya.

Mungkin juga pemanfaatan gas alam ini tak hanya untuk rumah tangga, tapi juga memajukan industri di Sumsel. Biaya operasional industri lebih rendah, kualitas produksi terjaga, bahkan jika kian cerdas manusianya, pemanfaatan dan inovasi teknologi industri dapat diterapkan untuk peningkatan efisiensi produksi. Sekali lagi, pemanfaatan teknologi (ataupun sekadar “memelintir” inovasi yang telah ada) bisa dipicu dari sekutip informasi yang bisa didapat gratis melalui televisi, radio ataupun internet.

Sekali lagi, infrastruktur di setiap daerah tetap harus menjadi prioritas utama dibanding pesta hura-hura yang mendapatkan nikmat sesaat. Pesta bukan hal yang haram dilakukan, tapi ada pepatah: bersakit dahulu, berpesta kemudian, bukan?

Akhirul kalam, saya hanya akan memilih calon presiden dari daerah yang membuat daftar prioritas infrastruktur pelosok Indonesia dengan pemahaman seperti di atas. Sutiyoso? Sri Sultan? Ah, Pemilu ‘kan masih lama. Toh, selama anggaran KPU belum jejak ke tanah, enggan rasanya mencoblos kertas seharga jembatan.