RSS

Arsip Kategori: international trade

Distribusi Film Hollywood ke Indonesia Dihentikan


Selamat untuk para penggiat sinema dalam negeri. Selamat juga bagi distributor film Eropa dan film indie seluruh dunia. Dalam berita di Detikhot, baca di sini, alasan penghentian dinyatakan bahwa bukan karena “neverending story of Glodok piracy”. Kalau soal pembajakan, sungguh bukan kesalahan pemerintah yang tak mampu memberantas “pembajakan” kekayaan intelektual macam film layar lebar ini. Debat tentang ini terus terjadi di masa “abundant content” dan “open source” hari ini (klik sini untuk membaca salah satu perdebatan itu di Amerika Serikat sendiri). Impor film dari Hollywood yang terhenti bukan langkah pamungkas membasmi pembajakan, dan sayangnya penghentian ini akan menjadi salah satu faktor penyubur baru bagi bisnis DVD di Indonesia.

Yang menjadi “alasan Hollywood” kali ini adalah pajak berlapis, mulai pintu masuk di bandara (pajak barang mewah) hingga pintu keluar bioskop di daerah-daerah (atau pajak daerah, walau porsi penonton di Jakarta masih dominan). Di Detikhot, jelas sekali kok pihak 21 atau movie distributtion monopolist di Indonesia tak bisa menanggung pajak itu sendirian dan ingin dibebankan ke distributor film di Hollywood. Sayangnya, mungkin kalau saya benar, adalah ketetapan hati Hollywod untuk terima uang itu “bersih” dengan harga paket yang selama ini “naik-naik ke puncak gunung”.

Pihak 21 pastinya sudah mencari alternatif film layar lebar atau bioskopnya akan kosong melompong. Tak terkecuali yang baru direnovasi besar-besaran di beberapa titik. Pihak distributor film lain di Indonesia, atau mungkin bisa disebut sebagai fringe competitors, seperti Blitz atau siapapun, bisa menjadi pihak yang bernegosiasi dengan Hollywood. Sepertinya hanya penjudi sejati yang mampu bernegosiasi di saat semua serba mahal. Jangan lupa, menonton film adalah kebutuhan tertier… masih kalah dengan pamor cabe yang pernah menjadi faktor dominan atas pergerakan harga 9 bahan pokok (sembako).

howstuffworks.com

PS. di bawah ini saya berdialog dengan seorang sahabat, dan kutipannya adalah sebagai berikut:

“Mbak Mitra, pajak itu adalah bentuk proteksi terhadap industri lokal. Pajak di China lebih besar daripada kita kok, tapi pasar di China jauuuh lebih besar dari kita. China itu lebih ketat bahkan soal content film. Warner Bros bahkan tetap keukeuh produksi film di China, yang tak boleh diterjemahkan ke bahasa lain di pasar luar China. Warner Bros mengeruk keuntungan dari milyaran orang yang nonton dengan sejublak aturan main pemerintah China.

Btw, selama ini, walau sudah ada Blitz, tetap pintu distribusi ada di 21. MPA itu asosiasi yang selalu kumandangkan Indonesia “red hot” untuk pembajakan (padahal materi filmnya atau kepingan plastik DVD-nya dari Malaysia atau China). Ini bisa jadi momentum buat MPA mendeklarasikan sikap kepada pemerintah kita yang tak mampu negosiasi setinggi China.”

 

Tag: , , ,

Liga Inggris dan Kebijakan Publik


Loh kok ngomongin olahraga (dan hiburan) dengan kacamata kebijakan publik? Apa hubungannya?

Seorang kawan menanyakan, “Apa yang bisa dilakukan regulator jika siaran Liga Inggris itu berpindah dari satu operator TV berlangganan ke TV berlangganan lain?”

Saya jawab, “Di Indonesia? Tak ada.”

Kasus Liga Inggris di Astro Nusantara tempo hari ini memberikan catatan khusus tentang kepastian hukum di Indonesia. KPPU telah memutuskan sesuatu di luar kewenangannya, dan diamini oleh Mahkamah Agung (walau ada satu hakim yang dissenting opinion).

Hak konsumen seakan menjadi hal terakhir yang harus dipikirkan penyelenggara negara ini, sementara banyak cara bisa dipelajari untuk mencegah terjadinya “kesewenangan” pasar Liga Inggris. Belajar dari Komisi Uni Eropa, via Komisi Persaingan Usaha Uni Eropa, Microsoft yang berbasis di Amerika Serikat, tidak dikenakan sanksi aturan persaingan usaha. Microsoft kena penalti halangan perdagangan (trade barrier) dengan meniadakan Explorer dalam paket bundling piranti lunaknya, jika Microsoft ingin memasok ke pasar Uni Eropa (baca ulasannya di sini).

Sayangnya di Indonesia telah diputuskan final oleh MA, bahwa benar adanya putusan KPPU yang menyatakan ESS (Singapore-based, pemasok siaran Liga Inggris kawasan ASEAN) dan All Asia Media Networks (Malaysia-based, investor Astro Nusantara, pemegang lisensi Astro pay TV) “bersalah”. Atas keputusan sebuah lembaga regulator persaingan usaha yang melakukan tindakan mengatur extra-jurisdictional, atau mengatur entitas di luar wilayah yurisdiksinya, inilah yang disebut “ketidakpastian hukum”. Belum lagi ditambah dengan kasus korupsi M Iqbal (anggota KPPU aktif waktu itu) dan Billy Sindoro (manajemen First Media yang dimiliki juga oleh Lippo Group, investor Astro Nusantara).

Kesimpulan sementara saya,  siapapun yang memenangkan hak siar Liga Inggris musim 2009-2010 ini bisa melenggang nyaman dan menikmati penambahan pelanggan secara signifikan seperti halnya almarhum Astro Nusantara waktu itu (dari 30 ribu menjadi 130 ribu dalam waktu kurang dari 1 bulan). Market mechanism and government failure, a nice combination for chaos. Kita kembali setelah ini… ZAP!

 

Harga Hijau


Data dan proyeksi dari US Census tentang emisi karbon dioksida dari konsumsi bahan bakar fosil (fossil fuels) menyebutkan total dunia 7.308 juta ton (2005) dan proyeksinya di tahun 2010 adalah 8.146 juta ton. Bahan bakar ini termasuk minyak, gas alam, batubara dan pembakaran gas alam. China (minus Taiwan) menempati urutan kedua (1.186 juta ton) setelah Amerika Serikat (1.683 juta ton). Hanya India, Jepang dan Korea Selatan yang menempati urutan di bawah Russia yang menempati urutan ketiga (405 juta ton di tahun 1998).

Sedangkan untuk pencemaran udara (air pollutant) tertinggi tahun 1997 di dunia ini ditempati Australia (sulfur oksida 100,7 kg per kapita dan nitrogen oksida 118, 5 kg per kapita) dan Luxembourg (karbon dioksida 20,5 kg per kapita). Pembuah sampah (waste generated) tetap dipegang oleh Amerika Serikat sebesar 2.100 ton per kapita.

Selain itu, tahun 1998 Amerika bagian utara juga masih produsen energi terbesar dunia (99,3 trilyun Btu) diikuti oleh Asia dan Oseania (75,4 trilyun Btu). Catatan: Btu=British thermal units. Untuk konsumsi energi terbesar dunia juga masih diduduki Amerika bagian utara (112,6 trilyun Btu) dan Asia/Oseania (99,3 trilyun Btu).

Apa yang terjadi dengan acara-acara “selamatkan bumi” merupakan satu indikasi bahwa bumi akan tenggelam dalam pencemaran kronis sejalan dengan industrialisasi global. Negara-negara industrialis yang tersebut di atas adalah produsen sekaligus konsumen dan pencemar bumi terberat.

Lebih mikro lagi, produk-produk besar (misalnya mobil, perangkat elektronik) terindikasi diproduksi dengan konsumsi energi lebih besar dan dikonsumsi lebih banyak oleh pria. Johansson-Latham mengadakan penelitian bahwa “pria” lebih banyak memicu polusi karbon dibanding “wanita” yang lebih banyak membuang sampah karena menggunakan produk-produk “hygiene, medical care and health, and clothing and shoes”. Pria lebih banyak memiliki perangkat atau gadget yang menghasilkan lebih banyak carbon footprint.

Tentu saja ajang “bersihkan bumi” yang diselenggarakan di Bali, 3-14 Desember 2007, menjadi ajang bergengsi bagi Indonesia di tahun ini, khususnya membawa pesan “Bali aman”. Sesungguhnya konferensi United Nations Framework for Climate Change ini adalah putaran ke-13 pasca putaran ke-3 yang terkenal dengan Kyoto Protocol and Climate Change. Konferensi ini memiliki pesan dan tujuan:

  • menghindari pembatasan atas pertumbuhan karena polusi selalu dikaitkan dengan pertumbuhan industrial, dan negara berkembang berpotensi tumbuh sangat cepat
  • negara-negara berkembang tak boleh menjual energi tanpa menghiraukan kemungkinan polusi berlebihan
  • negara-negara ini akan menerima uang dan teknologi dari negara maju untuk mengatasi polusi

Pembedaan antara negara industralis, negara maju dan negara berkembang sesungguhnya tidak perlu mengingat setiap orang harus mengurangi emisi dan tingkat polusi industri. Untuk itu Amerika Serikat tak menandatangani Kyoto Protocol karena akan berakibat bagi perindustrian dan kondisi ekonominya (lihat data di atas).

Indonesia, yang memiliki hutan terluas setelah hutan Amazon di Amerika Latin, tentulah daerah yang “paling bertanggungjawab” sebagai penyeimbang pembuangan karbon ini. Indonesia, selain itu, juga termasuk dalam deretan negara berkembang yang sedang memacu industri domestik lebih kencang lagi. Posisi yang cukup strategis dengan harga yang tak cukup hanya “dibayar” untuk mempromosikan Bali.

Penekanan “harga hijau” untuk transfer teknologi ke Indonesia harus diajukan. Kebijakan-kebijakan Indonesia kelak pasca-konferensi ini harus juga berbentuk nyata, seperti pembangunan pengelolaan sampah a la Jepang, atau pembangunan pabrik pendaur-ulang air a la Singapura.

Tak perlu pusing dengan ulah Amerika Serikat. Selama keuntungan tanah air tercinta lebih dahulu diprioritaskan oleh para “konsultan politik”. Kalau memang berani, buatlah agenda terkait harga hijau ini bagi delegasi Indonesia untuk membahas kiat diplomasi internasional dalam konferensi International Association of Political Consultants yang bertemu di Bali minggu ini.

Link ke beberapa organisasi dunia yang terkait lingkungan hijau:

Environmental Defense
European and Chicago Climate Exchanges
European Commission Directorate General for Environment
European Federation for Transport and Environment
Friends of the Earth
Greenpeace
International Energy Agency
The Pew Center on Global Climate Change
United Nations Environment Agency
United Nations Framework Convention on Climate Change
US Department of Energy
World Meteorlogical Association
WWF

 

Supporting Indonesia’s International Investment Summit 2007, JCC 5-7 November, Jakarta


 

Indonesia’s International Investment Summit 2007

Revitalizing The Energy and Mining Sectors

(click here for list of all speakers and agenda)

A big applaud and a wish for success for the committee who initiated another international event–and more likely on specific sectors like energy and mining. And here are some facts I quoted from Geographical World Reference, published by Periplus Editions (HK) Limited: “Coal, petroleum, and natural gas provide energy supplies, and in recent decades, uranium has provided the basis for nuclear energy… [T]he greatly increased use of minerals by the developed countries, and the increasing use by newly industrialized countries, has led to concerns about there being adequate mineral supplies for the future. Substitution of new materials for metals and the search for new or renewable energy sources–such as solar power or wind generation–are amongst the developments aimed at conserving our mineral resources.”

uranium is there

Two things I would like to hightlight beforehand: uranium and solar- or wind-generated energies. Global controversies around uranium (its waste and nuclear war weaponry issues arisen in North Korea or Afghanistan or Iran) has held up the potential alternative energy in Indonesia. On the other hand, solar- or wind-generated production is hurdled by lack of technology or innovation strategy–even if importing the technology is considered as one strategy. It is the unquestionable price that would make Indonesia pushed aside.

waste/dumped truck

Solar generator

T.J. Rodgers of SunPower aimed to develop large-scales solar farms in remote, sunny locations to compete with big fossil-fuel generators that sell electricity to utilities (Fortune, October 15, 2007). Unfortunately, Indonesia with always sun-powered areas and cheap labour would not pass the candidacy of areas Rodgers were looking for. Manila became one place to provide this.

What went wrong with this picture?

Brief analyze it, another institutional approach is considered. In summit or conference like the upcoming International Investment Summit 2007, policy makers in Jakarta sometimes leave the so-called “public utilities’ managers” in provinces or regencies. Local autonomy shall not be crossed out and left as jargon only. The overall success is about coordination of Jakarta and local authorities. A package of new laws, be it sector-specific or local autonomy, shall be enforced and implemented with good political will of both national or local authorities. Amending the old working contracts with third parties must also insert obligations for social and institutional welfare of overall Indonesia. The contracts’ transformation process shall be burdensome, yet in a transparent and reliable way, any investor would be more than happy to further the negotiations.

In addition to that, this summit and other investors’ events that highlight alternative energy must also give ways for local authorities to take a more active part. Great committee preparation shall include well arrangement of the related stakeholders from Aceh to Papua.

One last thought, just don’t leave Sulsel Summit, Jabar Summit, North Sumatera Summit or other local events go their own separate ways, leaving a chaotic room that would scare investors instantly. Inform the investors promptly, make them smile, and get them to know the field better. Yet, they must know that we are not selling a piece of land. It’s the richness above and below the land.

Jakarta, 30 October 2007

World Nuclear Reactors ( www.cameco.com)

2015

Operating 2006

New

Shutdown

Total Operating

GWe Change

Nuclear Electricity 2004* (%)

Argentina

2

1

0

3

0.7

8

Brazil

2

1

0

3

1.4

3

Canada

18

2

0

20

1.7

15

Mexico

2

0

0

2

0

5

US

103

4

0

107

4.7

20

China

9

18

0

27

17.4

2

India

15

15

0

30

9.0

3

Iran

0

2

0

2

2.0

0

Japan

54

10

1

63

13.3

29

Korea

20

8

0

28

9.6

38

Pakistan

2

2

0

4

0.6

2

Taiwan

6

2

0

8

2.7

21

Belgium

7

0

0

7

0

55

Czech Republic

6

0

0

6

0

31

Finland

4

1

0

5

1.6

27

France

59

1

1

59

1.4

78

Germany

17

0

0

17

0

32

Hungary

4

0

0

4

0

34

Lithuania

1

0

1

0

(1.3)

72

The Netherlands

1

0

0

1

0

4

Romania

1

2

0

3

1.4

10

Slovakia

6

2

2

6

0

55

Slovenia

1

0

0

1

0

38

Spain

9

0

1

8

(0.2)

23

Sweden

10

0

0

10

0

52

Switzerland

5

0

0

5

0

40

UK

23

0

8

15

(2.5)

19

Russia

31

6

0

37

5.8

16

Armenia

1

0

0

1

0

39

Bulgaria

4

2

2

4

1.1

42

Ukraine

15

1

0

16

1.0

51

South Africa

2

2

0

4

0.3

7

*Source: World Nuclear Association
 

Poverty Trap


Poverty Trap: Lingkaran Setan yang Harus Segera Diputus

oleh Amelia Day

Paradigma perencanaan (rasional, ekuitas atau keadilan, komunikatif, dan advokasi) adalah how to plan. Easterly di dalam tulisannya ini tidak secara eksplisit menerangkan why plan, tapi lebih pada mengingatkan apa yang sesungguhnya menyebabkan ekonomi tumbuh atau tidak. Ia mengungkapkan banyak teori lama yang tergantung faktor luar, dan menegaskan bahwa teori baru lebih ke grow from within.

Kenapa harus tumbuh dari dalam diri sendiri?

http://www.cosatu.org.za

Poverty trap atau jebakan kemiskinan adalah sebuah lingkaran setan yang harus diputus yang kemudian dijalin lagi menjadi lingkaran yang lebih menguntungkan. Tak mudah untuk melakukan pemutusan di satu mata rantai, atau memilih mata rantai mana yang harus diputus terlebih dahulu.

Saya ambil contoh, lingkungan rumah saya. Satu blok perumahan di daerah Senen yang padat adalah lingkungan tertutup dengan rata-rata kemampuan ekonomi yang hampir sama. Anak-anak saya bisa bersepeda dan berlarian dengan senang ke lapangan basket yang nyaman dan aman.

Keluar dari pagar pembatas perumahan, ada sepasang orangtua dengan satu anak seusia anak saya tinggal di dalam gerobak di pinggir jalan. Program cash transfer memang tak menyentuh penduduk haram ibukota ini. Jaja, sang anak, tak bisa berbicara normal karena mengikuti “cacat” berbicara sang ibu yang cuma buruh cuci. Si ayah adalah tukang sampah Dinas Kebersihan DKI Jakarta di pagi hari, dan pemulung di siang hari. Di dekat “rumahnya” berada, Jaja yang baru berusia 4 tahun ini membantu beberapa tukang ojek mencuci motor setiap harinya.

Vicious cycle (lingkaran setan) yang dimaksud oleh Easterly dimulai dari rendahnya investasi orangtua atas pendidikan anak-anaknya. “Untuk makan saja tak cukup, lalu sekolah mau bayar pakai apa?” mungkin menjadi pertanyaan klise bagi kebanyakan orangtua miskin di negeri ini.

Lihat negara semiskin India empat puluh tahun lalu, saat Mahatma Gandhi memutuskan untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak India. Hari ini, buahnya telah dipetik. Ekspatriat dari India di Sillicon Valey adalah ras pertama yang bisa menembus tempat paling elit soal teknologi informatika di Amerika Serikat ini. Dari London ke New York, pusat bisnis dan keuangan dunia, orang India tampil maju di banyak posisi penting.

Tak cuma satu ras di dunia ini yang mampu bangkit dan tumbuh stabil. Malaysia dan Korea Selatan juga berangkat dari pola kemampuan untuk grow from within, atau yang dirumuskan oleh Rebelo, endogenous growth model. Jika satu individu “diasah” untuk lebih produktif, maka kemungkinan individu lain turut akan lebih besar. Kecenderungan individu-individu terbaik berkumpul jadi satu tempat juga lebih besar. Teori-teori ekonomi yang diangkat Easterly inilah yang ingin ditegaskan untuk mematahkan teori-teori lama yang hanya tergantung akan faktor-faktor di luar diri individu (filling the financing gap, reliance on human capital and physical capital accumulation alone, structural adjustment without adjustment)..

Manusia cenderung mencari yang paling menguntungkan dirinya (atau yang tidak menyusahkan dirinya) adalah sebuah pendekatan rasional, jika seorang perencana ingin membuat cetak birunya. People respond to incentives, menjadi satu pertimbangan seorang perencana kebijakan. Jika Jaja adalah satu dari puluhan jutaan anak yang tak mampu ini menjadi satu fokus perencanaan untuk perkembangan ekonomi negara ini, tak mustahil keberhasilan Gandhi empat puluh tahun yang lalu akan bisa diwujudkan di sini. Jaja adalah mata rantai lingkaran kemiskinan yang harus diputus. Lingkaran ini kemudian diharapkan bisa berubah menjadi lingkaran seperti manajemen clockwork, mempunyai detak yang tertib (stabil) dan berirama (memberikan hasil indah: pertumbuhan ekonomi yang sehat).

Jakarta, 20 Oktober 2005