RSS

Arsip Kategori: Jakarta

[Sekali Lagi] Merumuskan Indonesia


Sudah lama saya tak update blog ini. Satu hal yang kemudian mendorong saya menulis lagi pagi ini adalah ‘semangat kebangkitan nasional’ yang dicoba diracik lagi oleh beberapa kelompok masyarakat. Kemarin malam saya datang ke acara selamatan putra seorang kawan, yang dibuka oleh penggiat buku dan penggila sejarah dunia, Pak Taufik R. Dia merumuskan1908 – 1928 adalah era brahmana, kasta tertinggi dalam beberapa peradaban bangsa. Alasannya, karena Indonesia waktu itu dirumuskan oleh segelintir priyayi. Kemudian di era 1928 – 1968, Indonesia ‘dikelola’ oleh kaum di bawah brahmana: kaum ksatria.  Yang dimaksud adalah pasukan TNI dan pasukan perjuangan non-gelar.  Era 1968-1998, Indonesia dikuasai kaum pedagang, satu garis di bawah ksatria. Sejak itu hingga hari ini, Indonesia dikuasai rakyat, atau istilahnya, kaum sudra. Maaf kalau salah, tapi setahu saya sudra itu adalah kelompok paling miskin dalam tataran sosial ekonomi.  Sebuah analisis yang mungkin kebetulan saja.

dreamindonesia.wordpress.com

Tak berlama-lama di acara itu, saya langsung ‘loncat’ ke acara lain bertempat di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat. Acara berjudul “Dialog Pemuda Nasional: Menyoal Identitas Kebudayaan Indonesia” ini didukung oleh Kantor Menpora dan diselenggarakan mulai pukul 14.00, dan hingga 21.45 dialog belum selesai, padahal masih ada pertunjukan musik etnik-kontemporer dari Mahagenta. Sayangnya pula, sang menteri yang kantornya punya titel “pemuda” ini tidak hadir karena sedang sibuk peluncuran buku pribadinya dalam rangka pemilihan ketua partai politik. Hmm, mana yang lebih penting ya…?

Kembali ke dialog nasional yang cukup menarik karena panitia menghadirkan sepuluh pembicara dari pelbagai belahan nusantara, lengkap dengan naskah ilmiah tentang konsep Indonesia. Saat mengetik tulisan ini, di meja saya tergeletak buku “Cities, Chaos & Creativity” yang di sampulnya tertulis: politically participatory, socially just, economically productive, ecologically sustainable, dan culturally vibrant. Aspek yang dibahas dalam dialog nasional ini kebanyakan hanya soal kebudayaan yang seharusnya vibrant atau bersemangat. Yang terucap di sesi pertama dialog ini adalah keluhan Dewan Adat Papua tentang ‘aneksasi bukan integrasi’, dan pernyataan Dewan Pakar Kesultanan Ternate tentang federalisme. Federalisme dan disintegrasi, dua kata satu makna.

Paparan menarik datang dari Dr Purwadi M.Hum, staf pengajar Universitas Negeri Yogyakarta dan penulis beberapa buku di antaranya Javanologi: Asal Mula Tanah Jawa. Ia paparkan bahwa hanya ada 2 bangsa yang mampu menguasai dunia (karena mereka mampu menguasai 3 hal: perspektif epigrafis, historis dan kosmopolis) yaitu bangsa Tionghoa dan Israel. Di manapun mereka berada di dunia ini mereka mampu menulis, membaca dan mendokumentasikan tata cara hidup dan pencapaian hidup mereka (epigrafis). Mereka pun mampu menjelaskan dan menarik garis sejarah nenek moyang mereka (historis). Yang tak kalah pentingnya adalah bahwa mereka mampu mengelola kota di dunia ini dengan membangun pilar politik di kota-kota tersebut (kosmopolis). Polis berarti kota, dan politik adalah turunan kata dari polis. Tak ada keputusan penting berbangsa itu, argumen Purwadi, datang dari desa.

Menarik juga ia mempertanyakan judul acara ini, “Menyoal” bukan “Memperkokoh” atau mungkin usulan saya, “Merumuskan Kembali”. Dari sisi kebudayaan, Indonesia itu sangat kaya. Salah satu pembicara dialog ini, Muhammad Zaini, dosen Sekolah Tinggi Seni Indonesia dan ITENAS Bandung, bahkan meneliti 250 permainan anak seluruh Indonesia. Ia sampaikan bahwa sesungguhnya ada ribuan permainan tradisional, yang baru dikajinya hanya segelintirnya saja. Kekaguman saya adalah bahwa beliau telah membuat arsip permainan daerah yang tak pernah terpikirkan oleh birokrat negeri ini.

Terakhir, acara sepenting ini selayaknya dihadiri oleh pengambil keputusan negeri ini. Seperti ucapan Buya Syafii Maarif di satu kuliah umum yang diselenggarakan harian Kompas, negeri ini tak punya pemimpin yang tahu jadi negarawan. Semuanya berpikir jangka pendek, sependek Pemilu 2014.

 

Java Jazz 2010 dan Jamban Terbesar Dunia


Saya mengucapkan selamat bagi penyelenggara Axis Jakarta International “Java Jazz Festival” 2010 (5-7 Maret 2010) atau disingkat JJF 2010 ini. Pak Peter Gontha telah sukses menyelenggarakan acara bertaraf internasional (seperti judulnya) dan bertempat di area luas dengan konstruksi audio canggih dan kenyamanan menikmati makanan seperti layaknya berada di arena makan di mal.

Sayangnya, beberapa kawan saya mengeluh soal penyelenggaraan yang berlokasi di arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, ini. Keluhannya rata-rata soal “lokasi yang jauh” dari tempat tinggal mereka. “Lebih baik di JCC Senayan, sambil merem tengah malam atau bahkan subuh pulang pergi mah biasa.”

Itu kata kuncinya: biasa.

Saya melihat ada masalah psikologis: bahwa daerah Kemayoran bagi warga yang tinggal di selatan Jakarta adalah tidak biasa. Jika ditarik garis lurus dari Monas ke pintu gerbang utama Pekan Raya Jakarta (PRJ) ini seperti jarak Senayan ke lampu merah Kuningan; sayangnya dari Monas ke PRJ terlalu banyak lampu merah dan jalan berkelok.

Lebih makro lagi, lokasi Kemayoran yang strategis, selain dekat pintu tol arah Bandara Cengkareng dan arah Tanjung Priok, serta dekat dengan pusat pemerintahan, ia juga merupakan lokasi yang tak jauh dari laut sebagai sumber daya air dan alam yang melimpah-ruah: Teluk Jakarta.

Teluk Jakarta, seperti divisikan oleh Ali Sadikin, gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977 (dua kali), merupakan daerah menyambut wisatawan dan pedagang dalam dan luar negeri. Daerah wisata Ancol merupakan rawa dan pantai tak bertuan sebelum dibangun seperti sekarang.

Tengok kemudian ke timur dan barat Ancol yang kian kumuh dan tak terawat. Tengok pula ke arah selatan di mana aliran sungai-sungai berawal sebelum bermuara ke laut. Sumber daya air dan alam seperti sungai dan laut akhirnya menjadi “JAMBAN” bagi warga Jakarta yang majemuk ini. Sungai dan laut tak lagi menjadi awal kehidupan manusia yang bersih dan bermartabat.

Hal yang sama juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kota dengan seribu sungai dan anak sungai seperti Banjarmasin mengharuskan warganya karib dengan sungai. Pedagang sayur di atas perahu salah satu keunikannya, tapi jangan juga lupa bahwa nyaris seluruh rumah di pesisir sungai membelakangi sungai, alias menjadikannya jamban. Mereka juga mencuci baju atau piring, serta menyikat gigi di tempat yang sama.

Bandingkan dengan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan yang menjadi arena hiburan saat Trans Corp (induk perusahaan Trans TV dan Trans 7) mendirikan kompleks studio untuk daerah timur Indonesia. Visi pemerintah dan rakyat daerah sana yang berjiwa bahari (juga berjiwa saudagar) menjadikan Pantai Losari pusat fasilitas umum, sosial dan bisnis sekaligus. Bandingkan juga dengan Singapura dengan Sentosa Island atau Boat Quay.

Sayang memang, visi pemimpin daerah di Indonesia tak semuanya sama. Sutiyoso terkenal dengan kontroversi busway, dan sekarang, Foke ngetop dengan foto-foto dirinya di billboard sepanjang kota ini. Saking asyiknya berfoto, mungkin beliau lupa bahwa Jakarta adalah kota dengan pantai (yang pernah) indah dan Kepulauan Seribu sebagai mutu manikam yang seakan menari menyambut pelaut sebelum masuk ke Jakarta.

Jakarta bukan jamban terbesar dunia… tabik!

 

Menyamakan persepsi “Infrastruktur” di negeri ini


Kategori infrastruktur secara kasat mata:

  1. Penerbangan dan alat transportasi
  2. Jembatan dan jalan arteri
  3. Jalan tol dan jalan kereta
  4. Waduk
  5. Air minum
  6. Pembuangan kotoran
  7. Sekolah
  8. Rumah sakit
  9. Fasilitas umum (taman dan area rekreasi)
  10. Energi
  11. Keamanan
  12. Hal lain: hazardous waste, gas pipeline, information sources, and other intangible items.

Perkiraan biaya

Perkiraan biaya untuk investasi selama 5 tahun: US$ ? trilyun atau RP ? zilyun… ada yang bisa membantu saya menghitung angka ini secara awam?

Mari kita mulai dari yang paling mendasar: apa itu “infrastruktur”.


Jalur Pipa Gas Sumatera-Jabar (sumber: http://www.bpmigas.com )

Menyamakan persepsi “infrastruktur” di negeri ini

Menonton rerun “Kick Andy” minggu lalu yang mengangkat Sri Sultan Hamengkubuwono X dan visi misi beliau memimpin negeri ini kelak, akhirnya saya mengenal lebih dekat sosok “raja yang cerdas dan bijak”. Kompas juga kemarin (5/11/07) mengangkat sosok pemimpin daerah (Sutiyoso, Sri Sultan, Fadel hingga Teras Narang) yang hendak maju ke kancah nasional. Sayangnya, survei popularitas beberapa nama itu masih menempatkan Sutiyoso lebih tinggi dari Sri Sultan.

Kisah sukses infrastruktur daerah

Apa hubungannya dengan nama-nama pemimpin daerah ini dengan kata seberat “infrastruktur”? Buat saya, sosok Sutiyoso identik dengan “busway controversy”. Nyaman buat saya tapi bikin macet orang lain. Di mata saya pula, sosok Fadel dan Teras Narang masih lekat dengan Jakarta yang tahu bagaimana mengundang investasi masuk lebih deras dari periode sebelumnya. Sri Sultan, sebaliknya, bukan orang Jakarta dan tak banyak menggali lubang kontroversi, setidaknya yang berskala nasional.

Keempat nama ini memang telah membangun daerah dengan gaya masing-masing, dan strategi berbeda. “Investor” menjadi kata kunci bagi pengusaha dari Jakarta. Hasilnya adalah pemberdayaan perkebunan dan pertanian di Gorontalo. Keseimbangan alam dan manusia menjadi kata kunci Sri Sultan dan Teras Narang. Hasilnya adalah geliat industri pariwisata Yogyakarta dan konservasi alam berpusat di Palangkaraya. Saya juga pernah merasakan halusnya jalan-jalan di antero Sumatera Barat, sebagian kecil Kalimantan Timur, hingga nol koma sekian persen jalan aspal di kota Sorong. Pemerataan infrastruktur adalah satu kendala negeri ini. Tentunya ada kiat dan kajian untuk setiap daerah agar mampu mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.

Sepakat, pembangunan infrastruktur harus menyesuaikan diri dengan struktur unik dan kelebihan di daerah tersebut. Ada lebih dari 4 nama pemimpin daerah yang memiliki kualitas dan visi seperti nama-nama tersebut di atas, bahkan untuk tingkat kabupaten dan kota. Tapi tak sedikit pula yang tak mampu mensinkronisasi nilai unik daerahnya dengan “infrastruktur” yang harus dibangun di daerah mereka.

Pembangunan jaringan pipa gas interkoneksi Jawa-Sumatera oleh Perusahaan Gas Negara, misalnya, belum dikoordinasikan (atau sudah, tapi kurang maksimal) dengan pimpinan di setiap daerah yang dilalui pipa ini. Untuk itu, pembangunan sub-jaringan gas alam ini belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat daerah.

Anggaran daerah dan prioritas pembangunan

Saya berandai, jika anggaran daerah untuk membiayai pesta Pekan Olahraga Nasional 2004 di Palembang, misalnya, direlokasi untuk membangun infrastruktur pipa gas ini, mungkin pembangunan pipa akan lebih cepat terwujud. Bayangkan saja betapa besar anggaran dan sumbangan masyarakat Sumsel sehingga Palembang bisa membangun stadion olahraga megah khusus PON 2004, yang sekarang dikunjungi masyarakat di akhir pekan saja.

Kembali ke sub-jaringan pipa gas alam ini. Sebagai informasi tambahan, jalur pipa ini bisa “ditumpangi” kabel serat optikal yang bisa menyalurkan sinyal audio-video-data dalam kecepatan tinggi. Saya rasa kita bisa berhitung lebih teliti lagi berapa potensi pariwisata yang dikeruk dari PON 2004 versus backward-forward effect dari pembangunan sub-jaringan pipa gas plus serat optikal ini. Harap diingat, PON 2004 hanya terjadi di satu periode itu saja, bandingkan dengan panjangnya durasi waktu jika sub-jaringan pipa gas/serat optik ini bisa menjangkau masyarakat se-Sumatera Selatan.

Sebagai ilustrasi, yang pasti masyarakat Sumsel tak perlu repot ikut konversi minyak tanah. Selain itu, harga gas alam jauh di bawah gas elpiji, dan uang dapur bisa ditabung untuk kebutuhan lain. Tambahan lagi, arus informasi melalui radio, televisi, ataupun jaringan internet yang disalurkan jaringan serat optikal ke pelosok Sumsel dapat membantu pemberdayaan masyarakat secara swadaya.

Mungkin juga pemanfaatan gas alam ini tak hanya untuk rumah tangga, tapi juga memajukan industri di Sumsel. Biaya operasional industri lebih rendah, kualitas produksi terjaga, bahkan jika kian cerdas manusianya, pemanfaatan dan inovasi teknologi industri dapat diterapkan untuk peningkatan efisiensi produksi. Sekali lagi, pemanfaatan teknologi (ataupun sekadar “memelintir” inovasi yang telah ada) bisa dipicu dari sekutip informasi yang bisa didapat gratis melalui televisi, radio ataupun internet.

Sekali lagi, infrastruktur di setiap daerah tetap harus menjadi prioritas utama dibanding pesta hura-hura yang mendapatkan nikmat sesaat. Pesta bukan hal yang haram dilakukan, tapi ada pepatah: bersakit dahulu, berpesta kemudian, bukan?

Akhirul kalam, saya hanya akan memilih calon presiden dari daerah yang membuat daftar prioritas infrastruktur pelosok Indonesia dengan pemahaman seperti di atas. Sutiyoso? Sri Sultan? Ah, Pemilu ‘kan masih lama. Toh, selama anggaran KPU belum jejak ke tanah, enggan rasanya mencoblos kertas seharga jembatan.

 

Pemilu 2009, KPU minta Rp 47,9 trilyun?


oleh Amelia Day

Fantastis. Dengan angka yang sama, Indonesia sudah bisa memiliki 15 Airbus A380. Dengan angka yang sama, sudah terbangun jembatan Jawa-Sumatera. Demi sebuah “pengesahan”, angka ini adalah peningkatan sepuluh kali lipat dari bujet Pemilu 2004.*

Saya dan Pemilu 2004: Bagaimana Pemilu 2009?

Dengan rasa bangga bisa mengambil bagian dalam Pemilu 2004, waktu itu saya mengambil kartu pemilih saya di kelurahan. Sang petugas di kelurahan menyatakan “Ibu, nanti Pilkada Jakarta Ibu cukup berikan kartu pemilih ini.” Nyatanya, saya hampir tak bisa mencoblos di Pilkada DKI Jakarta karena tak terdaftar. Sosialisasi tak ada tentang perubahan kartu ini. Untungnya tindakan proaktif Ketua RT saya telah menyelamatkan hak saya sebagai warga Jakarta.

Hari ini terlintas pertanyaan di kepala saya, mengapa angka penyelenggaraan Pemilu ataupun Pilkada terus meningkat fantastis dari waktu ke waktu. Adakah komputer baru yang harus dibeli setiap 5 tahun? Tak bisakah membeli hard disk saja yang harganya kian murah? Ataukah memang komputer 5 tahun lalu itu sudah dilelang ke pihak luar, sebagai protap inventarisasi barang di birokrasi? Sesungguhnya memang biaya perjalanan ke 33 provinsi untuk 100 orang hanya merupakan satu persen dari biaya pengadaan barang.

Skala Prioritas KPU: Gunakan Metode Pengambilan Keputusan

Saya tak ingin mengutik masalah legal atau politis dari entitas KPU. Yang ingin saya kritisi di sini adalah skala prioritas kerja KPU. Program kerja beserta pos anggarannya bisa diurut, atau dipelajari dari anggota KPU periode sebelumnya.

Untuk membantu menentukan skala prioritas kerja, ada beberapa perangkat pengambilan keputusan yang telah digunakan secara umum di berbagai belahan dunia.

  • AHP (analytic hierarchy process) © Dr Thomas L. Saaty
  • Scenario-Based Decision Making – Technique
    © Dr. Terry J. van der Werff, CMC
  • Definition of Multi-Criteria Decision-Making (MCDM), yang juga meliputi Multi-Attribute Global Inference of Quality (MAGIQ), Goal Programming, ELECTRE (Outranking), PROMETHÉE (Outranking), Data Envelopment Analysis, dan The Evidential Reasoning Approach

Khusus untuk Scenario-based Decision Making – Technique, pertanyaan “what if” harus dijawab dengan membuat sebuah diagram alur kerja (flow chart) untuk memprediksi segala kemungkinan jika prioritas 1, 2, 3 dan seterusnya ditempatkan dalam matriks-matriks kemungkinan. Promethee (outranking) juga menggunakan langkah yang sama ditambah dengan pemberian kategori untuk setiap langkah. Satu waktu nanti saya akan melakukan simulasi pembuatan anggaran KPU ini dengan metode-metode lain. Hari ini saya hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa apapun program kerja atau biayanya, semua bisa disiapkan dengan skala prioritas.

Semua metode-metode pengambilan keputusan ini mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Membuat matriks kerja dan melakukan penghitungan skala prioritas secara sistematis membantu semua pemangku kepentingan di negeri ini mengerti mengapa proposal anggaran KPU membengkak seperti itu. Disiplin anggaran dengan mekanisme pertanggungjawabannya tidaklah cukup. KPU, baik anggota ataupun sekretariat, harus mengkaji “pesta demokrasi” dalam skala prioritas (tentu kategori “efisiensi” menempati bobot tertinggi).

Salut kepada Pak Wapres sebagai “manajer” uang rakyat yang mengingatkan arti pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan Pemilu yang akan datang.

Measuring performance of the public sector-problems and appraoches 

 

Social Policy Analysis:

Political Economy of Welfare 

—————————————–

* Klarifikasi anggota KPU hari ini (1 November 2007, sumber: detikcom) yang menekankan “penurunan” anggaran dari penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 tak bisa dijadikan satu alasan besarnya bujet tahun 2009. Saya tak ingin terjebak dalam komodifikasi elit dalam melihat angka fantastis ini. Yang pasti, pencoretan mata anggaran “pencetakan dan distribusi kartu pemilih”, misalnya, tidak akan berpengaruh besar mengurangi angka fantastis.

Mari masuk ke situs KPU (http://www.kpu.go.id). Untuk halaman depannya saja dibutuhkan waktu lebih dari 5 menit. Di saat nyaris bersamaan, membuka situs go.id lain bahkan kurang dari 1 menit!

Dari hasil pencarian di situs KPU tersebut, dengan kata kunci “anggaran” tak ada satupun menjelaskan secara detail mata-mata anggaran 2009. Saya tadinya mengharapkan situs ini menjadi ajang transparansi anggaran bagi publik (sesuai dengan harapan anggota KPU I Gusti Putu Artha di detikcom hari ini). Sayangnya, anggota KPU lain Andi Nurpati hanya menyebutkan hal-hal kecil seperti pencoretan “kartu pemilih” tadi.

Apakah ada pengadaan alat berat, renovasi gedung, dan seterusnya (di luar anggaran mobil yang dicoret tahun ini). Adakah di tahun 2009 pengadaan mobil untuk pembaruan inventarisasi kendaraan, yang tentunya berasal dari uang rakyat itu?

Masalah ini tak kurang tak lebih adalah masalah transparansi anggaran. Ada beberapa pemikiran yang harus menjadi pertimbangan tim kecil pengkajian anggaran 2009 hingga anggota KPU itu sendiri. Konsep Good Corporate Governance di setiap aspek dan lapisan pekerjaan harus menjadi pegangan tetap KPU. Membuat skala prioritas yang terpercaya, lalu kemudian melaksanakan program kerja ini, serta terakhir memberikan laporan akuntabilitas menjadi satu paket transparansi anggaran. Laporan akuntabilitas ini sedang digarap di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, yang lengkap dengan kriteria dan bobot setiap program kerja.

Selain menyempurnakan metode pengambilan keputusan yang tersebut di atas, konsep “balance scorecard” juga digunakan dalam laporan akuntabilitas tersebut. Balance scorecard adalah “the activities of a company are meeting its objectives in terms of vision and strategy.”

Tidak sulit menciptakan keharmonisan antara permintaan anggaran, program kerja terskala, dengan laporan akuntabilitas kelak. Mari ciptakan arena demokrasi ini secara bijak, toh orang bijak juga taat anggaran.

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Oktober 31, 2007 in economy, efisiensi, election, Indonesia, Jakarta, KPU, Pemilu 2009, public policy

 

Supporting Indonesia’s International Investment Summit 2007, JCC 5-7 November, Jakarta


 

Indonesia’s International Investment Summit 2007

Revitalizing The Energy and Mining Sectors

(click here for list of all speakers and agenda)

A big applaud and a wish for success for the committee who initiated another international event–and more likely on specific sectors like energy and mining. And here are some facts I quoted from Geographical World Reference, published by Periplus Editions (HK) Limited: “Coal, petroleum, and natural gas provide energy supplies, and in recent decades, uranium has provided the basis for nuclear energy… [T]he greatly increased use of minerals by the developed countries, and the increasing use by newly industrialized countries, has led to concerns about there being adequate mineral supplies for the future. Substitution of new materials for metals and the search for new or renewable energy sources–such as solar power or wind generation–are amongst the developments aimed at conserving our mineral resources.”

uranium is there

Two things I would like to hightlight beforehand: uranium and solar- or wind-generated energies. Global controversies around uranium (its waste and nuclear war weaponry issues arisen in North Korea or Afghanistan or Iran) has held up the potential alternative energy in Indonesia. On the other hand, solar- or wind-generated production is hurdled by lack of technology or innovation strategy–even if importing the technology is considered as one strategy. It is the unquestionable price that would make Indonesia pushed aside.

waste/dumped truck

Solar generator

T.J. Rodgers of SunPower aimed to develop large-scales solar farms in remote, sunny locations to compete with big fossil-fuel generators that sell electricity to utilities (Fortune, October 15, 2007). Unfortunately, Indonesia with always sun-powered areas and cheap labour would not pass the candidacy of areas Rodgers were looking for. Manila became one place to provide this.

What went wrong with this picture?

Brief analyze it, another institutional approach is considered. In summit or conference like the upcoming International Investment Summit 2007, policy makers in Jakarta sometimes leave the so-called “public utilities’ managers” in provinces or regencies. Local autonomy shall not be crossed out and left as jargon only. The overall success is about coordination of Jakarta and local authorities. A package of new laws, be it sector-specific or local autonomy, shall be enforced and implemented with good political will of both national or local authorities. Amending the old working contracts with third parties must also insert obligations for social and institutional welfare of overall Indonesia. The contracts’ transformation process shall be burdensome, yet in a transparent and reliable way, any investor would be more than happy to further the negotiations.

In addition to that, this summit and other investors’ events that highlight alternative energy must also give ways for local authorities to take a more active part. Great committee preparation shall include well arrangement of the related stakeholders from Aceh to Papua.

One last thought, just don’t leave Sulsel Summit, Jabar Summit, North Sumatera Summit or other local events go their own separate ways, leaving a chaotic room that would scare investors instantly. Inform the investors promptly, make them smile, and get them to know the field better. Yet, they must know that we are not selling a piece of land. It’s the richness above and below the land.

Jakarta, 30 October 2007

World Nuclear Reactors ( www.cameco.com)

2015

Operating 2006

New

Shutdown

Total Operating

GWe Change

Nuclear Electricity 2004* (%)

Argentina

2

1

0

3

0.7

8

Brazil

2

1

0

3

1.4

3

Canada

18

2

0

20

1.7

15

Mexico

2

0

0

2

0

5

US

103

4

0

107

4.7

20

China

9

18

0

27

17.4

2

India

15

15

0

30

9.0

3

Iran

0

2

0

2

2.0

0

Japan

54

10

1

63

13.3

29

Korea

20

8

0

28

9.6

38

Pakistan

2

2

0

4

0.6

2

Taiwan

6

2

0

8

2.7

21

Belgium

7

0

0

7

0

55

Czech Republic

6

0

0

6

0

31

Finland

4

1

0

5

1.6

27

France

59

1

1

59

1.4

78

Germany

17

0

0

17

0

32

Hungary

4

0

0

4

0

34

Lithuania

1

0

1

0

(1.3)

72

The Netherlands

1

0

0

1

0

4

Romania

1

2

0

3

1.4

10

Slovakia

6

2

2

6

0

55

Slovenia

1

0

0

1

0

38

Spain

9

0

1

8

(0.2)

23

Sweden

10

0

0

10

0

52

Switzerland

5

0

0

5

0

40

UK

23

0

8

15

(2.5)

19

Russia

31

6

0

37

5.8

16

Armenia

1

0

0

1

0

39

Bulgaria

4

2

2

4

1.1

42

Ukraine

15

1

0

16

1.0

51

South Africa

2

2

0

4

0.3

7

*Source: World Nuclear Association
 

Radio FM di DKI Jakarta


Peta Prematur Penyiaran Radio DKI Jakarta DI AWAL 2007

oleh Amelia Day

Dari 42 alokasi frekuensi yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan [1] untuk wilayah layanan siaran DKI Jakarta, tak ada satu kavling frekuensi pun yang kosong. Lebih parah lagi, dengan rentang alokasi frekuensi yang diperkenankan yaitu 87,6 – 108 MHz semenjak 1994 [2], ternyata terdeteksi 52 sinyal jika kita menyalakan pesawat radio di Monas (Monumen Nasional) dan sekitarnya. Sinyal ini bisa diterima baik, tapi ada juga yang tumpang-tindih. Sinyal Ramako FM, misalnya, bisa ditangkap di alokasi frekuensi seharusnya (105,8 MHz) tapi juga bisa tertangkap di frekuensi tetangga (105,4 MHz yang ditetapkan [3] untuk PT Radio Chakti Bhudi Bhakti). Ada juga satu nama perusahaan yang tercantum di Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 15A Tahun 2004, namun sinyalnya sama sekali tak bisa diterima hingga 1 km arah barat dan timur dari Monas.

Kesemrawutan keberadaan lembaga penyiaran radio di Jakarta merupakan satu cerminan buruknya kebijakan Pemerintah. Selama nyaris empat dekade terakhir ini, Pemerintah seharusnya belajar dari kesalahan masa lalu: bahwa satu kegiatan hobi “break-break” ini bisa berkembang menjadi sebuah usaha bisnis yang prospektif lalu menukik tajam menjadi sebuah lapangan permainan yang tidak sehat. Pemain bertambah banyak. Lapangan bola menjadi sesak dan tidak bertambah besar. Peraturan ada tapi wasit tidak tegas. Belum lagi insentif (kue iklan) yang diperebutkan juga tak bertambah gemuk.

Segenap pemangku kepentingan (stakeholder) tentu mengharapkan penataan para pemain industri radio siaran FM ataupun AM di negeri ini; siapapun lembaga yang ditunjuk untuk menjadi wasit industri. Hari ini KPI, sebagai regulator penyiaran yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tentu harus bekerja dengan data dan fakta yang akurat dan terkini.

STUDI KELAYAKAN DAN FORMAT SIARAN

Hingga hari ini, KPI hanya menerima studi kelayakan dari sedikit lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio di DKI Jakarta atau daerah sekitar (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Peta analisis kekuatan penyelenggara penyiaran di DKI Jakarta tentu belum bisa dituntaskan di akhir 2006. Yang dimiliki oleh KPI hingga hari ini hanya data-data lama.

Akurasi dari data lama tentu dipertanyakan. Bayangkan, KPI mencoba menelepon satu radio yang mempunyai beberapa nomor, sayangnya semua nomor bernada “tulalit”. Selain itu, di data lama ini memang tercantum beberapa informasi administratif perizinan hingga format siaran. Sayangnya, segmentasi pasar yang dituju dari setiap radio tak ada. Lalu bagaimana menganalisis sebuah pasar di wilayah layanan siaran tertentu, jika tak jelas data yang terkait?

Untuk itu, KPI memantau segmen dan format siaran ini secara kasat telinga (bukan kasat mata); hanya berdasarkan perkiraan, yang mungkin bisa dibuktikan kebenarannya kemudian. Di bawah ini disampaikan beberapa kesimpulan awal dari peta prematur radio di wilayah layanan siaran DKI Jakarta. Sebagai data awal, ditemu-kenali ada 6 (enam) radio dengan format siaran musik dangdut seperti yang tercantum di bawah ini:

Nama Radio

 


Frekuensi

 


Bersiaran dari

 


KEPDIRJEN

15A / 2004

Wilayah Layanan Siaran

Pengguna frekuensi yang dimaksud

Radio CBB 105,4 MHz Kebon Jeruk Prov. DKI Jakarta PT Radio Chakti Bhudi Bhakti
El Gangga FM 99,1 MHz Bekasi Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat PT Radio El Gangga
Radio Dangdut TPI 97,1 MHz Taman Mini Indonesia Indah Provinsi DKI Jakarta PT Radio Suara Monalisa
Radio Mersi FM 93,9 MHz Ciledug Kab. Tangerang,Prov. Banten PT Radio Swara Mersidiona
Radio SPFM 90,8 MHz Prov. DKI Jakarta PT Radio Suara Gema Pembangunan Utama


Format siaran yang diperuntukkan “niche market” di DKI Jakarta juga bisa ditemui. Siaran musik Perancis populer (Music City: 107,5 MHz) dan Mandarin (Cakrawala FM: 98,3 MHz) bisa didengar sepanjang waktu. Ekstrem lain, format musik jazz dan klasik juga ada (C&J: 99,9 MHz). Jenis musik rock dan metal kemudian bisa didengar nonstop di 98,7 MHz, atau di alokasi frekuensi yang secara sah tercatat untuk PT Radio Attahiriyah [4] (catatan: perusahaan ini dulu pernah menyajikan dakwah Islam dan musik religius non-stop).

Ternyata, format lain lebih mendominasi. Radio di DKI Jakarta ditengarai memilih satu atau gabungan beberapa format (musik barat populer, musik Indonesia populer, informasi/berita, dan dakwah). Total radio yang memilih format tersebut mencapai 80% dari total radio yang bersiaran.

Selain itu, dengan data yang dimiliki KPI seadanya, segmentasi pasar yang dituju juga beragam. KPI berasumsi menetapkan segmentasi pasar yang ditargetkan setiap radio dari monolog penyiar, atau dialog penyiar dan pengisi acara lain, gaya dan tutur bahasa yang digunakan.

Kesemua radio yang terpantau ini diperkirakan bersiaran setiap hari lebih dari 12 jam. Jumlah radio yang bersiaran non-stop 24 jam sehari tak lebih dari separuh total yang bersiaran reguler. Satu dua radio bahkan tidak bersiaran reguler: seminggu siaran, dua minggu off-air.

KESEMRAWUTAN RADIO DKI JAKARTA

Mengawali tahun 2007, pemantauan dilakukan KPI secara manual dan sederhana. Dilaporkan bahwa ada beberapa sinyal Radio Republik Indonesia (RRI) dari titik utama pengukuran frekuensi untuk DKI Jakarta: Monumen Nasional (Monas). Hari ini di Jakarta, RRI menempati empat alokasi frekuensi kanal radio [5].

* Frekuensi 91, 2 MHz untuk RRI Pro-1;
* Frekuensi 105,0 MHz untuk RRI Pro-2;
* Frekuensi 88,8 MHz untuk RRI Pro-3; dan
* Frekuensi 92,8 MHz untuk RRI yang sinyalnya diterima buruk sekali karena tertindih sinyal PAS FM (92,4 MHz)

Tumpang-tindih sinyal ini tak hanya dialami oleh RRI. Radio PAS FM (PT Radio Primaswara Adi Spirit Semesta) juga “melindas” frekuensi PT Radio Merpati Darmawangsa [6] (93,2 MHz) sehingga sinyal perusahaan yang terakhir disebut ini tak bisa ditangkap sama sekali di daerah Monas. PT Radio Ramako Jaya Raya (Ramako FM) juga menghalangi sinyal PT Radio Chakti Bhudi Bhakti (CBB Bandar Dangdut Jakarta di 105,4 MHz). Sekali lagi, dengan metodologi yang lebih baik yaitu mengevaluasi titik-titik pemantauan di seluruh DKI Jakarta menjadi keharusan untuk mendapatkan data dan alasan lebih komprehensif. Sebagai catatan, Ramako dan CBB sama-sama menempati kelas A [7].

Selain itu, permasalahan meluas tak hanya tumpang-tindih tapi juga keberadaan “sinyal ilegal” di wilayah layanan siaran DKI Jakarta. Sinyal yang disiarkan oleh radio dari wilayah layanan siaran lain juga bisa diterima baik di Jakarta. Sinyal radio dari Banten (Hardline HSN 100,6 MHz dan Star Radio 107,3 MHz) bisa diterima di sebelah barat Monas, dan sinyal radio dari Bekasi (El Gangga FM 100,3 MHz), juga bisa diterima baik di daerah timur Monas.

Satu catatan khusus adalah Radio Suara Metro yang hingga kini masih berada di frekuensi yang diperuntukkan bagi lembaga penyiaran komunitas. Pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2003 menegaskan bahwa “Perencanaan kanal frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai berikut : a. Kanal 1 s/d 201 untuk radio penyiaran publik dan radio penyiaran swasta; b. Kanal 202, 203 dan 204 untuk radio penyiaran komunitas.” Kanal 202, 2003, dan 204 yang dimaksud adalah frekuensi 107,7 MHz; 107,8 MHz; dan 107,9 MHz. Semenjak lebih dari setahun lalu, Radio Suara Metro telah menempati alokasi 107,8 MHz. Hasilnya, studi kelayakan sebuah radio komunitas pedagang sate dan tukang pijat di Jakarta tak bisa diproses lebih lanjut.

PENUTUP

Struktur sistem penyiaran, baik untuk radio ataupun televisi, hampir mendekati akhir dari masa penyesuaian, yaitu 28 Desember 2007 (lihat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 60). Peraturan perundangan berlaku sama untuk semua, baik untuk pemain kelas “rookie” ataupun pemain yang sudah ada semenjak negeri ini belum merdeka. Jika ada pengecualian, tentulah harus dilihat dari kondisi nyata di lapangan. Untuk apa ada pengecualian jika nama perusahaan radio yang sah di izin lama, ternyata dia bukan pengelola radio hari ini. Untuk apa pengecualian diberikan kepada radio existing sejak 1971 jika ternyata format siarannya telah berubah puluhan kali, atau sahamnya berpindah tangan lebih dari satu kali.

Selain itu, proteksi ataupun pengecualian akan diberikan kepada pemain industri jika memang lapangan bermainnya menguntungkan bagi semua pemain. Kenyataannya, rasio perkembangan kue iklan dan kebutuhan operasional setiap radio setiap tahun semakin melebar. Daya beli masyarakat (yang mencerminkan kemampuan perusahaan beriklan) juga belum membaik benar. Upah minimum buruh untuk DKI Jakarta saja, misalnya, menurun beberapa tahun terakhir pasca-kenaikan drastis di tahun 1999.
Kelebihan penawaran radio berdampak besar terhadap permintaan iklan. Krisis iklan untuk radio berdampak pada penawaran isi siaran. Biaya untuk setiap jam produksi siaran harus dipangkas. Atau efisiensi lain: penggunaan tenaga kerja seminimum mungkin. Dampak lebih luas lagi, relai siaran radio dari Jakarta ke daerah-daerah tak perlu lagi tenaga kerja selain satu orang teknisi merawat tiang transmitter dan dua orang satpam. Betapa tak produktifnya industri penyiaran daerah, bukan? Tak usah pusing lagi memikirkan pemasukan asli daerah dari tenaga kerja lokal. Pemasangan tiang saja di daerah-daerah tak mempunyai backward dan forward effect bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Mengapa ini terjadi? Satu hal, selama ini perkembangan industri radio lebih terpusat di Jakarta. Satu faktor lain yaitu adanya proteksi sentralisme penyiaran semenjak awal tahun 1970-an peraturan yang hanya dirumuskan pakar dari Jakarta atau Pulau Jawa. Hari ini, sentralisme ini dikristalisasi dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Swasta. PP ini hanya mengenal sistem “lokal berjaringan” dengan istilah sistem “induk dan anak”, dan induknya hanya Jakarta atau Yogyakarta (karena alasan daerah istimewa?), bukan ibukota provinsi lain.

Jika mengingat semangat era otonomi daerah untuk 17.000 pulau di Indonesia, sentralisme ini tak akan membangun industri penyiaran di daerah. Pembusukan nilai (dari isi siaran yang buruk) hingga status quo pembangunan ekonomi daerah akan bergulir terus, jika tidak segera dituntaskan di satu titik. Titik itu adalah tanggal 28 Desember 2007, seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, Pasal 60:

“Lembaga Penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relai, sebelum diundangkannya Undang-undang ini dan setelah berakhirnya masa penyesuaian, masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relainya, sampai dengan berdirinya stasiun lokal yang berjaringan dengan Lembaga Penyiaran tersebut dalam batas waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali ada alasan khusus yang ditetapkan oleh KPI bersama Pemerintah.”

Sistem “lokal berjaringan” yang dimaksud tentu harus hati-hati dirumuskan. Membuat peta yang akurat dan terkini dari semua pemain di industri adalah satu keharusan. Sayangnya, Pemerintah tetap ngotot dengan “penyesuaian izin” padahal ada pemilik izin (atau izin-izin) penyiaran/frekuensi masa lalu sudah menggunakan akta perusahaannya untuk ekspor tekstil.

Penyesuaian izin ini adalah permasalah klasik, yang terus bergulir menjadi efek bola salju yang tak terhentikan dari satu era pemimpin negeri ke pemimpin lain. Pemerintah pusat hari ini belum memiliki urgensi terhadap permasalahan penyiaran negeri ini. Yang hanya diurus adalah proyek menara gading seperti kontrak kerja dengan Microsoft Indonesia senilai Rp 377,6 milyar. Uang rakyat sebesar ini ada baiknya digunakan untuk prioritas dalam negeri yang lebih mendesak hari ini.

Di tengah kesemrawutan industri radio di Jakarta, KPI tetap menyelenggarakan pelayanan publik yaitu prosedur administratif yang konsisten dan akuntabel. Hari ini KPI mengingatkan semua pemain industri radio di Indonesia untuk segera dan bersama menata sistem penyiaran di negeri ini. Kasus industri penyiaran radio wilayah layanan siaran DKI Jakarta di atas ini hanya segelintir permasalahan yang harus dituntaskan oleh kita semua. Silakan telepon Sekretariat KPI di setiap daerah yang memiliki KPI Daerah, atau telepon ke 021-6340713 dan 021-6340673 untuk informasi prosedur perizinan KPI Pusat.
ENDNOTES

[1] Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (frequency modulation)

[2] Rentang ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor 73/PT.102/MPPT/94

[3] Setiap pemain lama di industri ini harus menyesuaikan diri dengan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 15A Tahun 2004 (lampirannya berupa daftar perusahaan yang harus mematuhi pengalihan kanal frekuensi radio siaran FM).

[4] Frekuensi PT Radio Attahiriyah ini ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 15A Tahun 2004 untuk wilayah layanan siaran DKI Jakarta.

[5] Hal ini juga sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 15A Tahun 2004.

[6] Frekuensi PT Radio Merpati Darmawangsa ini juga ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 15A Tahun 2004 untuk wilayah layanan siaran DKI Jakarta.

[7] Pasal 4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2003 menegaskan pembagian 4 kelas siaran radio: A, B, C, dan D. Radio siaran kelas A diperuntukkan bagi radio siaran di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, radio siaran kelas B bagi radio siaran di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau di ibu kota propvinsi, radio siaran kelas C bagi radio siaran di kota selain Jakarta atau ibukota provinsi, dan radio siaran kelas D diperuntukan bagi radio siaran komunitas sepanjang secara teknis memungkinkan.

Januari 2007

PERUSAHAAN SESUAI KEPDIRJEN 15A/2004 CALL SIGN FREKUENSI
 
6 Komentar

Ditulis oleh pada Juni 10, 2007 in broadcasting, chaos, Jakarta