RSS

Arsip Kategori: jokowi

Pemerintahan yang Ramping dan Luwes (Bersih-bersih Bagian 2)


Presiden bubarkan lagi 40 LNS (lembaga non struktural).

Genap nanti 50 dari 88 LNS yang ada di pemerintahan negeri ini yang akan dilikuidasi. Fungsi-fungsi yang “overlapped, misplaced, duplicated, fragmented” dari LNS yang ada ini akan direstrukturisasi atau dilebur ke dalam kementerian dan lembaga (K/L) yang ada.

Saya tidak menyangka pemerintahan Jokowi-JK hari ini bergerak demikian cepat dan tegas untuk membenahi negara ini. Beberapa bulan lalu saya membuat kajian “kagak penting” tentang struktur organisasi sebuah pemerintahan yang berangkat dari dokumen PBB (Persatuan Bangsa-bangsa) atau United Nations, khususnya dokumen ISIC¬†(The International Standard Industrial Classification of All Economic Activities – Revision 4). Berangkat dari data awal bagaimana kegiatan ekonomi global itu diberi nomor, saya kemudian mengaitkan (connecting the dots) dengan lembaga-lembaga pemerintah yang seharusnya menjadi katalisator berbagai aspek ekonomi di negeri ini. Lembaga pemerintah ini bahkan termasuk turunannya, yaitu perusahaan plat merah atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Klik di sini untuk Kajian Reformasi Birokrasi yang saya tulis sebelum pemilihan presiden-wapres 2014 berlangsung. Klik di sini untuk data kementerian, lembaga dan BUMN yang dapat dikaji apakah terjadi “overlap-misplace-duplicate-fragment” dalam merumuskan dan mengeksekusi kebijakan.

Upaya bersih-bersih dengan menyesuaikan pada kondisi dan data global merupakan pikir yang harus diterapkan di setiap pengambil dan pelaksana kebijakan negeri ini. Saya yakin kita yang terbiasa bekerja dengan data global bisa “survive” dan terus maju.

gao

Disclaimer: Dokumen kajian saya jauh dari sempurna, mengingat hanya mengutip satu dua kelembagaan, dan tidak semua. All credits for today’s institutional restructurization policy are due to today’s government, of course! Proficiat, Jokowi-JK!

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 14, 2014 in jk, jokowi

 

Tag: , , , , , , , , ,

Pemerintahan yang Ramping dan Luwes = Selamatkan Uang Pajak Rakyat


Hari ini diumumkan “penarikan fungsi” dari beberapa lembaga non-struktural (LNS), yaitu:

1. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional;
2. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
3. Dewan Buku Nasional;
4. Komisi Hukum Nasional;
5. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional.
6. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan;
7. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
8. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia;
10. Dewan Gula Indonesia.

Kesepuluh fungsi LNS ini ditarik kembali ke dalam kementerian dan lembaga pemerintah struktural yang terkait, seperti Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, ke Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Alasan utama tindakan pemerintahan Jokowi hari ini memang dari kesepuluh LNS ini adalah organisasi gemuk dengan fungsi dan wewenang yang “overlapped” dengan satu atau beberapa kementerian dan lembaga struktural. Total ada 88 LNS di dalam pemerintah tingkat pusat ini, yang terkadang bisa memiliki fungsi tumpang tindih (overlapped), salah tempat (misplaced), ganda (duplicated), atau 10 fungsi yang seharusnya bisa jadi satu dipisah percuma (fragmented).

Saya telah merunut keseluruhan kementerian, lembaga pemerintah struktural, dan lembaga pemerintah non struktural dalam dokumen ini, yang dilengkapi dengan (perkiraan) peraturan perundang-undangan yang membentuknya baik berupa undang-undang, peraturan presiden, keputusan presiden, atau bahkan hanya peraturan menteri saja. File Terlampir: “overlap-misplace-duplicate-fragment”.

OVERLOAD GRAPHS-2OVERLOAD GRAPHS-1

Saya juga berharap analisis kelembagaan yang dikaji (Bahan Paparan Rakor 31 OKTOBER) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini bisa mendapatkan masukan “Sebuah Pola Pikir Super Keren”. Salah satu adalah bagaimana menganalisis restrukturisasi kelembagaan pemerintah, seperti yang dikaji United States of America Government Accountability Office ini. Mari kritisi LPNS (bahkan BUMN) yang membuat langkah kerja Kabinet Jokowi-JK berjalan lambat karena “gembrot” dan “kagak penting”.

Terima kasih, Pemerintahan Jokowi-JK. Terima kasih telah menerapkan cara berpikir sederhana untuk sebuah pengelolaan pemerintahan yang (memang mau) maju….

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 12, 2014 in accountability, government reform, jokowi, jokowitodo

 

Tag: , , , , , , , , ,

KAUR milih-milih calon menteri profesional


Dari nama-nama usulan ini ada yang masuk akal, ada yang mengundang tawa miris. Susah-susah gampang sih…

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan *

Jenderal TNI Budiman
Jenderal TNI Dr. Moeldoko
Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso
Other:

2. Menteri Koordinator Perekonomian *

Chairul Tanjung
Prof. Dr.(H.C.) Dahlan Iskan
Gita Irawan Wirjawan
Other:

3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat *

Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si
Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, MSIE., MSCE.
Prof. Dr. Alwi Shihab
Other:

4. Menteri Dalam Negeri *

Dr. Abraham Samad, S.H., M.H
Dr (HC). Agustin Teras Narang, SH
Prof. Dr. Pratikno, M.Soc. Sc
Other:

5. Menteri Luar Negeri *

Don K. Marut, MA, M.Phil.
Drs. Makmur Keliat, Ph.D
Dr. Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa, M.Phil, B.Sc
Other:

6. Menteri Pertahanan *

Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc
Mayor Jenderal (Purn) TB Hasanuddin
Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu
Other:

7. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) *

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM
Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA
Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH., LLM
Other:

8. Menteri Keuangan *

Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
DR. Ir. Raden Pardede, Ph.D
Agus Martowardojo
Other:

9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) *

Dr. Ir. Arif Budimanta, MSc
Ir. Luluk Sumiarso
Dr. Ir. Tumiran, M.Eng.
Other:

10. Menteri Perindustrian *

Anton Joenoes Supit
Dr. Poempida Hidayatulloh, B.Eng (Hon), PhD, DIC
Prof. Dr. Ir. Tri Yogi Yuwono, DEA
Other:

11. Menteri Perdagangan *

Dr. Mari Elka Pangestu, Ph.D
Soetrisno Bachir
Dr. Sri Adiningsih
Other:

12. Menteri Pertanian *

Arif Wibowo
Prof. Dr. Bustanul Arifin
Dr. Ir. Iman Sugema, M.Sc.
Other:

13. Menteri Kehutanan *

Prof. Dr Ir. Frans Wanggai
Dr. Mohamad Prakosa
Dr. Satyawan Pudyatmoko, M.Sc
Other:

14. Menteri Perhubungan *

Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim
Prof. Dr. Tech. Ir. Danang Parikesit M. Sc.
Ignasius Jonan
Other:

15. Menteri Kelautan dan Perikanan *

Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc
Dr. Kadarusman, P.hD
Prof. Dr.Ir. Rokhmin Dahuri, MS.
Other:

16. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi *

Rieke Dyah Pitaloka
Dr. Rizal Sukma
Wahyu Susilo
Other:

17. Menteri Pekerjaan Umum *

Dr. Bayu Krisnamurthi, M.Si
Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, MBA
Tri Mumpuni Wiyatno
Other:

18. Menteri Kesehatan *

Prof. DR. Fasli Jalal
dr. Ribka Tjiptaning
Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D.
Other:

19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan *

Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan
Dr. Hilmar Farid
Yudi Latif, MA, PhD.
Other:

20. Menteri Sosial *

Dadang Juliantara
Eva Kusuma Sundari
Ir. Hasto Kristiyanto, MM
Other:

21. Menteri Agama *

Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA
Drs. H. Lukman Hakim Saifudin
Siti Maulida
Other:

22. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif *

Garin Nugroho
Jeffrie Geovanie
Mira Lesmana
Other:

23. Menteri Komunikasi dan Informatika *

Drs. Ferry Mursyidan Baldan
Nezar Patria, MA
Ir. Onno W Purbo. M.Eng, PhD.
Other:

24. Menteri Sekretaris Negara *

Maruarar Sirait, S.IP
Ir. H. Pramono Anung Wibowo MM
Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ME
Other:

25. Menteri Riset dan Teknologi *

Dr. I Gede Wenten
Dr.Eng. Romi Satria Wahono, B.Eng.,M.Eng
Prof. Yohannes Surya, Ph.D.
Other:

26. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) *

Abdul Kadir Karding, S.Pi, M.Si
Dra. Khofifah Indar Parawansa
Nusron Wahid, SS.
Other:

27. Menteri Pemberdayaan dan Perempuan- Anak *

Lies Marcoes Natsir, MA
Nani Zulminarni, MA
Puan Maharani
Other:

28. Menteri Lingkungan Hidup *

Chalid Muhammad
Charlie Heatubun, Ph.D
Drs. Ir. Dodo Sambodo, MS
Other:

29. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi *

Dr. Eko Prasojo
Ir. Tri Rismaharini, M.T
Agung Adi Prasetyo
Other:

30. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal *

Drs. Akbar Faizal, M.Si
Drs. Andrinof Achir Chaniago, M.Si
Indra Jaya Piliang, SS, M.Si
Other:

31. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional *

Aviliani, SE, M.Si.
Faisal Basri.,SE.,MA
Dr. Revrisond Baswir
Other:

32. Menteri Perumahan Rakyat *

Prof. Rhenald Khasali, Ph.D.
Prof. Ir. Suprihanto Notodarmojo, Ph.D.
Mochamad Ridwan Kamil, ST, MUD.
Other:

33. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) *

Dr. Hendri Saparini
Dr. Kurtubi
Emirsyah Satar
Other:

34. Menteri Pemuda dan Olahraga *

Adhie MS
Anies Rasyid Baswedan Ph.D.
Herry Zudianto, SE.Akt, MM
Other:

 

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Juli 24, 2014 in jokowi, profesionalisme, public policy

 

Tag: ,

Capres Peduli Reformasi Birokrasi


“Reformasi birokrasi adalah Jokowi.” Kalimat ini diucapkan seorang sahabat di salah satu rapat kementerian, setahun lalu. Hari ini, Jokowi maju untuk calon presiden Republik Indonesia. Hitung cepat (quick count) menunjukkan PDI-P yang mengusung Jokowi melesat meninggalkan partai politik lain. Selain PDI-P, yang masuk peringkat 3 besar adalah Partai Golkar dan Partai Gerindra. Menarik…

Kira-kira nanti ada 3 (tiga) pasang capres-cawapres, kalau melihat konstelasi pemenang suara pemilu legislatif hari ini. Siapapun, saya tak ingin berspekulasi di sini, karena sesungguhnya siapapun itu sudah wajib menjalankan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dengan kabinet yang bersih dan bekerja.

Wajib hukumnya psangan capres–cawapres ini bersih dan bekerja. Karena siapapun capres-cawapresnya, kalau masih punya agenda utang perusahaannya atau menggelembungkan parpolnya, rakyat Indonesia akan memasuki 5 tahun yang suram lagi.

Baiklah, ada RPJP.

Baiklah, harus bersih.

Lalu, bagaimana profil birokrasi hari ini? Sudah siap? HARUS SIAP! Karena Jokowi, salah satu contoh yang disebut ‘reformis’ tadi, mempunyai prioritas kerja di detik pertama ia menjadi Gubernur DKI Jakarta: mereformasi jajaran birokrasi DKI Jakarta.

SBY sebenarnya telah menandatangani Perpres 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.Ada tahapan untuk mereformasi jajaran birokrasi ini, dengan 3 indikator utama keberhasilannya: 1) pemerintah bersih bebas & KKN, 2) kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, 2) peningkatan kualitas pelayanan publik.

RB2

Dari ketiga indikator keberhasilan reformasi birokrasi ini ada beberapa hal yang perlu dipahami lebih mendalam:

  1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan dua indikator utama: IPK (Indeks Persepsi Korupsi) yang disurvei Transparency International, dan Opini BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan.
  2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dengan indikator: Integritas Pelayanan Publik yang disurvei KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan Peningkatan Kemudahan Berusaha atau Doing Business Index yang disurvei oleh The World Bank.
  3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator: Indeks Efektivitas Pemerintahan atau World Governance Index yang diselenggarakan The World Bank,serta jumlah instansi pemerintah yang akuntabel berdasarkan hasil LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan) yang dinilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

RBApa yang telah dihasilkan sepanjang 2010-2014? Mungkin baru output (dokumen hasil kegiatan birokrasi), namun belum sepenuhnya mencapai outcome & impact (umpan balik atas hasil dan dampak) atas kegiatan birokrasi, apapun sektornya. Penguatan pengawasan juga belum terselenggara dengan ideal di beberapa kementerian dan lembaga (catatan pribadi selama menjadi anggota evaluator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di beberapa K/L selama periode 2012-2013).

Input-process-output-feedbak

Jadi, apa yang harus dilakukan capres dan cawapres yang akan datang? Harapannya memang seperti apa yang dilakukan Jokowi: melakukan gebrakan sistem terkait rekrutmen dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan. Ya, chicken or egg? Mau SDM aparaturnya bersih dulu baru diawasi, atau SDM diawasi dulu baru direkrut yang bersih?

Saya berharap, Jokowi effect itu harusnya ada di tingkat nasional. Amin…

*Catatan tambahan: TULISAN INI TIDAK DIBAYAR OLEH TIM SUKSES MANAPUN, paham?

 

Tag: , , ,