RSS

Arsip Kategori: kajian risiko

Capres Peduli Reformasi Birokrasi


“Reformasi birokrasi adalah Jokowi.” Kalimat ini diucapkan seorang sahabat di salah satu rapat kementerian, setahun lalu. Hari ini, Jokowi maju untuk calon presiden Republik Indonesia. Hitung cepat (quick count) menunjukkan PDI-P yang mengusung Jokowi melesat meninggalkan partai politik lain. Selain PDI-P, yang masuk peringkat 3 besar adalah Partai Golkar dan Partai Gerindra. Menarik…

Kira-kira nanti ada 3 (tiga) pasang capres-cawapres, kalau melihat konstelasi pemenang suara pemilu legislatif hari ini. Siapapun, saya tak ingin berspekulasi di sini, karena sesungguhnya siapapun itu sudah wajib menjalankan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dengan kabinet yang bersih dan bekerja.

Wajib hukumnya psangan capres–cawapres ini bersih dan bekerja. Karena siapapun capres-cawapresnya, kalau masih punya agenda utang perusahaannya atau menggelembungkan parpolnya, rakyat Indonesia akan memasuki 5 tahun yang suram lagi.

Baiklah, ada RPJP.

Baiklah, harus bersih.

Lalu, bagaimana profil birokrasi hari ini? Sudah siap? HARUS SIAP! Karena Jokowi, salah satu contoh yang disebut ‘reformis’ tadi, mempunyai prioritas kerja di detik pertama ia menjadi Gubernur DKI Jakarta: mereformasi jajaran birokrasi DKI Jakarta.

SBY sebenarnya telah menandatangani Perpres 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.Ada tahapan untuk mereformasi jajaran birokrasi ini, dengan 3 indikator utama keberhasilannya: 1) pemerintah bersih bebas & KKN, 2) kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, 2) peningkatan kualitas pelayanan publik.

RB2

Dari ketiga indikator keberhasilan reformasi birokrasi ini ada beberapa hal yang perlu dipahami lebih mendalam:

  1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan dua indikator utama: IPK (Indeks Persepsi Korupsi) yang disurvei Transparency International, dan Opini BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan.
  2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dengan indikator: Integritas Pelayanan Publik yang disurvei KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan Peningkatan Kemudahan Berusaha atau Doing Business Index yang disurvei oleh The World Bank.
  3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator: Indeks Efektivitas Pemerintahan atau World Governance Index yang diselenggarakan The World Bank,serta jumlah instansi pemerintah yang akuntabel berdasarkan hasil LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan) yang dinilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

RBApa yang telah dihasilkan sepanjang 2010-2014? Mungkin baru output (dokumen hasil kegiatan birokrasi), namun belum sepenuhnya mencapai outcome & impact (umpan balik atas hasil dan dampak) atas kegiatan birokrasi, apapun sektornya. Penguatan pengawasan juga belum terselenggara dengan ideal di beberapa kementerian dan lembaga (catatan pribadi selama menjadi anggota evaluator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di beberapa K/L selama periode 2012-2013).

Input-process-output-feedbak

Jadi, apa yang harus dilakukan capres dan cawapres yang akan datang? Harapannya memang seperti apa yang dilakukan Jokowi: melakukan gebrakan sistem terkait rekrutmen dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan. Ya, chicken or egg? Mau SDM aparaturnya bersih dulu baru diawasi, atau SDM diawasi dulu baru direkrut yang bersih?

Saya berharap, Jokowi effect itu harusnya ada di tingkat nasional. Amin…

*Catatan tambahan: TULISAN INI TIDAK DIBAYAR OLEH TIM SUKSES MANAPUN, paham?

 

Tag: , , ,

Manajemen Bencana dan Keadaan Darurat


oleh Amelia Day

Dari 17.000 pulau (yang memiliki nama ataupun belum diberi nama), bencana dan keadaan darurat kerap hadir di pusat-pusat keramaian, bahkan banjirpun selalu hadir di Jakarta setiap hujan lebat. Sebagian daerah Kampung Melayu, misalnya, memiliki kontur tanah lebih rendah dari permukaan Sungai Ciliwung.Peristiwa alam terakhir yang perlu dicermati adalah Gunung Kelud dan anak Gunung Krakatau. Peristiwa lain yang juga perlu dicermati adalah hujan disertai angin puting beliung. Pertemuan angin panas dan dingin menciptakan pusaran angin adalah fenomena alam yang bisa diprediksi, jika kita memilik perangkat yang secanggih Radar Doppler milik National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).Prediksi dan tindakan pra-bencana atau keadaan darurat adalah juga harus diikuti dengan pengumuman dan sosialisasi menghadapi bencana/keadaan darurat ke semua pemangku kepentingan (stakeholder). Pulau Nias yang kerap dilanda ombak tinggi (baca: tsunami) telah menerapkan “emergency alert” ke anak-cucu mereka saat air surut mendadak ke samudera. Mereka “terdidik” agar tidak tergiur mengambil ikan yang menggelepar di pantai, malah seharusnya mereka berlari ke dataran yang lebih tinggi.

Secara umum manajemen bencana dan keadaan darurat adalah tahapan pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana. Hal inilah yang telah dirancang oleh Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada yang belajar dari kejadian yang menimpa Yogyakarta tempo hari. Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta bahkan telah memiliki Pusat Studi Manajemen Bencana (klik di sini atas rancangan umum manajemen bencana UGM dan di sini untuk Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran).

Untuk daerah-daerah yang kerap tertimpa bencana entah itu yang dibuat manusia (banjir, longsor, luapan lumpur, dll.) ataupun yang tak terduga secara awam (gempa tektonik, vulkanik, angin puting beliung, dll.), sebaiknya menerapkan tahapan-tahapan kerja yang lebih mendetail. Setiap tahapan itu adalah sebagai berikut:

  1. Riset: pelajari fenomena alam yang akan terjadi secara umum atau khusus di satu daerah. Kontur tanah hingga letak geografis suatu daerah menjadi pengaruh utama penanganan ke depan. Jika yang terjadi adalah peristiwa kebakaran hutan, riset tentang lokasi dan pendataan masyarakat di dalam ataupun sekitar hutan mengawali paket penanganan bencana. Jika kebakaran seperti terjadi di beberapa pasar, tentulah pendataan kelayakan pasar tersebut akan membantu akar permasalahan bencana kebakaran tersebut.
  2. Analisis Kerawanan dan Kajian Risiko (Vulnerabilities Analysis and Risk Assessment): ada beberapa variabel yang bisa menyebabkan bencana ataupun keadaan darurat terjadi di satu daerah. Matriks atas variabel ini patut didaftar untuk kemudian dikaji risiko atau dampaknya jika satu variabel atau paduan beberapa variabel terjadi.
  3. Sosialisasi dan Kesiapan Masyarakat: pengetahuan atas fenomena alam hingga tindakan antisipatif setiap anggota masyarakat menjadi suatu hal mutlak dilakukan oleh Pemerintah ataupun kalangan akademisi yang telah melakukan kajian-kajian dan pemantauan atas fenomena alam di daerahnya.
  4. Mitigasi atau persiapan mendekati terjadinya bencana atau keadaan darurat. Persiapan menghadapi banjir di komplek perumahan saya, misalnya, dilakukan dengan membersihkan saluran got dan membangun daerah-daerah penyerapan air ke tanah. Setiap minggu ada pemuda Karang Taruna berkeliling meneriakkan “3M”.
  5. Warning atau peringatan bencana: di saat hari ini Gunung Kelud sudah “batuk” cukup parah, sosialisasi bahaya letusan yang lebih besar selayaknya juga dilakukan tak hanya dengan upaya persuasif. Tindakan memaksa selayaknya juga diterapkan, tentu ada sosialisasi tindakan ini harus diambil, jauh sebelum bencana ini terdeteksi. Teriakan melalui pengeras suara masjid ataupun kentongan hingga SMS Blast ke setiap pemilik telepon selular di daerah tersebut bisa menjadi alternatif peringatan bagi warga masyarakat.
  6. Tindakan Penyelamatan: jika yang terjadi adalah angin puting beliung, tentulah tempat paling aman berada di bawah tanah dengan kedalaman dan persiapan logistik yang memadai. Jika yang terjadi adalah banjir, penyelamatan barang pribadi ke tempat lebih tinggi menjadi kewajiban selain logistik dan perahu karet jika diperlukan.
  7. Komunikasi: faktor komunikasi tetap harus terjaga, yang bisa dilakukan dengan sistem telepon satelit (lihat http://www.psn.co.id untuk alat komunikasi langsung ke satelit), agar bala-bantuan hingga kepastian keadaan sesaat setelah terjadi bencana bisa terdeteksi dari Jakarta ataupun pusat pemerintah provinsi.
  8. Penanganan Darurat: jika ada anggota masyarakat yang memerlukan perawatan medis ataupun ada anggota masyarakat yang dinyatakan hilang, kesiapan regu penyelamat harus terkoordinasi dengan baik.
  9. Keberlangsungan Penanganan: jika banjir tidak surut dalam waktu satu-dua hari ataupun lokasi bencana tak memiliki jalur transportasi yang memadai, upaya yang berkelanjutan adalah kewajiban pemerintah daerah ataupun pusat dengan selalu berkoordinasi di lapangan.
  10. Upaya Perbaikan: tahapan pasca-bencana ataupun pasca-keadaan darurat adalah “proses pengobatan” yang memakan waktu lama. Jika peristiwa Tsunami Aceh memakan korban jiwa dan harta yang sangat besar, merancang perbaikan harus dilakukan secara seksama mengingat biaya yang besar yang dikumpulkan dari masyarakat, bahkan masyarakat internasional. Jika peristiwa banjir yang tiap tahun melanda pinggiran Kali Ciliwung, tentunya lebih baik dilakukan tindakan antisipatif yang lebih komprehensif dalam kerangka perbaikan di masa mendatang.
  11. Pelatihan dan Pendidikan: untuk mendapatkan hasil terbaik untuk mengantisipasi hingga mengupayakan perbaika pasca-bencana, setiap daerah harus memiliki petugas-petugas yang cakap dan berpengetahuan. Untuk itu diperlukan pendidikan dan pelatihan yang selalu sejalan dengan penemuan teknologi penanganan bencana termutakhir.
  12. Simulasi: setelah memiliki petugas yang cakap dan berpengetahuan, setiap daerah harus melaksanakan simulasi penanganan bencana atapun keadaan darurat agar setiap anggota masyarakat bisa mengantisipasi hingga menyelamatkan diri dan anggota keluarganya , sehingga beban daerah ataupun kerugian pribadi dapat diminimalisasi.

Semoga tips manajemen bencana dan keadaan darurat ini bisa dikembangkan lebih lanjut oleh setiap daerah, sehingga pemerintah provinsi tak lagi terlalu tergantung dengan bantuan pihak luar yang cenderung birokratis ataupun tak maksimum.

(di bawah ini kita bisa belajar lebih lanjut tentang manajemen bencana dan keadaan darurat, khususnya mengelola informasi secara terstruktur; paparan lebih lengkap silakan klik di sini)