RSS

Arsip Kategori: kompetisi

Iklan Ngawur


Satu catatan penting buat siapapun yang mau terjun ke dunia iklan: DETAIL. Pencitraan dalam sebuah tayangan iklan adalah segalanya. Konsep liar sekalipun kalau tak ditunjang dengan detail yang pas, tentunya akan membuat penonton TV di rumah mengernyitkan dahi, “Lah, wong bikin begini saja ngaco apalagi produknya!”. Contoh…

Citra lotion yang menampilan wanita bule menari-nari di depan pengemis dengan alat musik (Erhu, Banhu,  atau Gorhu tak ada di Indonesia karena khas milik etnis China), lalu banyak orang kemudian meletakkan mata uang Hongkong di wadah sang pengemis semberi si pengemis berkata, “Terima kasih.” Perlu dicatat juga: “Citra” adalah merek asli Indonesia yang sekarang sedang ekspansi ke “rasa China’ dan “rasa Jepang” (lihat Maudy sekarang memperkenalkan rumah cantik Citra dengan rasa baru ini. Ada yang kurang pas, baik iklannya bahkan konsepsi baru berbau oriental ini.

Ada beberapa iklan lain yang saya lihat beberapa hari terakhir ini agak ceroboh dengan detail. Bolehlah pengiklannya berargumen, “Loh, ini’kan iklan regional, kita dubbing saja karena produksinya di Thailand.” atau mungkin juga pengiklannya ceroboh dan tak peduli. Atau memang tenggat waktu yang kian mepet di jaman yang kian kompetitif ini. Apapun…

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 15, 2008 in advertising, business, kompetisi

 

Tragedy of the Commons 2009: Expecting the Unexpected


Dasar dari teori permainan (game theory) adalah teori pengambilan keputusan dan pengukuran ‘balik modal’, permainan dan format strategis atau runut, pemolesan dalam skala Nash equilibrium versus hasil yang ada sekarang, informasi sempurna dan tidak sempurna, strategi gabungan, permainan berulang, permainan koperatif, dan permainan dengan informasi tidak sempurna. Aplikasi politis [yang mungkin bisa diterapkan dalam Pemilu 2009] adalah terkait model ruang dan waktu:

  • masalah barang publik (frekuensi penyiaran dan jalanan untuk menancapkan tiang kampanye)
  • gerakan kolektif (banyaknya partai bermain dalam waktu bersamaan)

Atau model revolusi dan transisi dengan:

  • desain institusional khusus
  • permainan pemilihan (voting)
  • penetapan agenda
  • aturan main untuk memilih secara strategis
  • koalisi parlemen
  • teori formasi kabinet

Satu hal yang mungkin juga harus dikalkulasi sejak awal adalah “the element of surprise” yang akan dibuat dalam bagan-bagan teori permainan dan desain kolusi.

Dalam sebuah sistem permainan, riak-riak kecil akan mendorong para pemain melakukan perubahan substantif yang bisa menjadi faktor kejutan dan bisa meyakinkan permainan diulang kembali. Masih ingat bagaimana proses Gus Dur ‘diangkat’ kemudian setelah terjadi riak-riak yang tak bisa dikendalikan Gus Dur lalu legislatif dengan mudahnya melakukan pengocokan ulang? Hitung-hitungan kekuatan ini harus dipetakan secara sistematis dengan menambahkan skenario-skenario yang menempatkan faktor kejutan yang bisa dikendalikan. Tanpa kejutan yang membangkitkan rasa waspada setiap pemain, sebuah permainan akan menjadi membosankan dan bisa diprediksi. Seperti menonton drama cengeng.

Di saat seperti sekarang ini, situasinya adalah banyak kandidat partai (exceeding supply) yang akan bertarung memperebutkan suara pemilih yang tak berkembang (stagnant to decreasing demand), ditambah dengan pemain-pemain besar mulai kekurangan suara; atau mungkin juga membengkaknya jumlah undecided voters karena banyak alasan (ketidakpastian kondisi perekonomian hingga kesalahan administratif di KPU). Di tengah situasi seperti ini, terjadilah tragedy of commons, atau kesulitan mengakses hak publik. Informasi asimetris adalah salah satu penyebab terjadinya masyarakat yang masuk dalam golongan undecided voters, atau bahkan mungkin pemilih yang salah pilih karena tak mendapatkan informasi selayaknya tentang seluruh kandidat secara berimbang. Siapa yang kuat membeli jam siaran di TV dan radio, silakan berhitung dengan lebih strategis.

 

Global Media Planning/Buying: Indonesia Next


 

The Internationalists are the new-age citizens who are populating today’s world. They are the decision-drivers, avid travellers, big spenders and conscientious consumers. They are global influencers, early adopters, and frequent travellers who are committed to global issues and life-long learning. They are BBC World’s viewers.

BBC World melakukan kampanye “The Internationalists” untuk merangkul iklan-iklan multinasional masuk ke koceknya. Kampanye ini menggunakan tokoh-tokoh seperti John Daguerre a “half-Basque, seven-sixteenths Celt Iberian, one-sixteenth Amerindian who speaks 10 languages.” Menarik, karena tak banyak orang seperti dia beredar di Indonesia, bukan? Sayangnya lagi, kebanyakan biro iklan (walaupun memiliki afiliasi seluruh dunia) masih berpikir bahwa berita itu masih lokal, jadi untuk apa beriklan di media pan-regional?

Sejalan dengan kampanye iklan global ini, BBC berusaha ekspansi ke seluruh dunia, di antaranya membangun saluran anak Cbeebies, rumah produksi dan radio di Mumbai, India.

BBC berharap meraih iklan antar-kawasan di dunia yang ternyata bukan pekerjaan mudah. Strategi media planning/buying dalam skala internasional adalah bisnis kompleks, dengan segala keterbatasan media yang ada di tiap negara, format harga iklan yang beragam, peraturan yang berbeda hingga masalah booking lead-times. Tentu diiringi dengan perhitungan khusus variabel media dan jangkauan (media mix & reach) yang membutuhkan riset media yang tidak murah.

Pertanyaan saya kemudian, apakah worth it BBC World atau jaringan media internasional bersusah-payah berkampanye untuk meraih iklan lintas-kawasan ini?

1. Pengiklan global sudah cukup banyak, sebutlah Coca Cola hingga Puma, atau Guess hingga Hewlett Packard. BBC beroperasi di India dengan pertimbangan bahwa selama ini adex (advertising expenditure) sejumlah 90 brand atau perusahaan, seperti institusi finansial, IT atau otomotif. Perusahaan seperti Samsung dan Nokia adalah pengiklan setia BBC India. Pricewaterhouse memproyeksikan tahun 2010 bahwa media dan hiburan global (global entertainment and media, E&M) akan meraup iklan hingga $1,8 trilyun.

2. Pertimbangan media buying house hari ini adalah fokus ke program-specific strategy. Jika mereka harus mempertimbangkan global media reach strategy untuk belanja iklan produk multinasional, BBC tentu telah mempertimbangkan porsi belanja iklan yang signifikan. Kampanye “internationalists” ini adalah satu upaya menggeser pertarungan program-specific ke global media reach strategy.

Pertanyaan saya kemudian adalah–dalam konteks persaingan usaha di Indonesia–apakah ada media di Indonesia yang sudah memiliki visi sejauh ini?

Jika ingin meraih keuntungan secara global, saya berpendapat bahwa polarisasi kepemilikan media menjadi satu hal lumrah; selain juga untuk mencapai titik efisiensi terbaik. Mengapa? Langkah kaki seperti MNC aka Global Mediacom (yang telah melakukan integrasi vertikal dengan cerdas) atau Trans Corp aka Para Group (yang mencoba melebarkan sayap ke media cetak) menjadi penting untuk melawan “gajah” media yang sudah berancang-ancang meraup uang global jauh-jauh hari. Local entity with significant market power is one weapon to defend against big, fat invader. Sebelum ada BBC ataupun Fox Media masuk, telah masuk Star TV Group dan Astro All Asia Networks ke dalam entitas media kita.

Jangan lupa juga, bahwa dari negara-negara berkembang di dunia, Indonesia adalah negara paling awal memiliki satelit komunikasi (communication satellite bird). Selain itu, populasi yang cukup besar serta infrastruktur media di Indonesia yang kian membaik merupakan atraksi sendiri bagi pemodal asing. Penting akhirnya negeri ini benar-benar membuat aturan main yang adil bagi investasi asing masuk tapi juga melindungi pemain lokal yang ingin main ke kolam global.

Dalam rangka berusaha secara defensif ataupun ofensif, kasus BBC di India menjadi contoh yang baik untuk MNC (Media Citra Nusantara), Trans Corp, hingga KKG (Kelompok Kompas-Gramedia) mempersiapkan diri. Akan semakin banyak pemain asing dengan kekuatan kapital luar biasa berniat melebarkan “kuping gajahnya” ke mana-mana, dan satu hari nanti hingga ke Indonesia. Untuk itu, anak negeri yang lincah ibarat kancil diharapkan berkompetisi lebih cerdas lagi. And let the race begin…

 

To Mock A Media Merger


by Amelia Day

Media merger, especially free-to-air television, in Indonesia is pretty much impossible to remedy–if not considered painstakingly and unbearably possible. The calculation of divestiture, remedies to restrict vertical behaviour, and remedies to control outcomes cannot be executed if at the state executive level there are insignificant penalty power nor legal tools.

Even so, for a start, there are steps to overcome this deficiency. I am pretty much concerned about steps that a regulator shall consider. The principle concerns of, for instance, specifically in relation to divestiture remedies. The regulator needs to be clear about the constituents of the divestiture package and ensure that it is maintained until the divestiture is complete. It is also important that thorough assessment of potential purchasers, and the importance of including provision for sale of the package by divestiture trustees at no minimum price.

The cases of past mergers like Global TV/RCTI/TPI (under Media Citra Nusantara’s banner) and Trans TV and TV7 (under Trans Corp’s banner), or the upcoming SCTV and Indosiar (under Surya Citra Media’s banner), the polarization is pretty clear. To cover the legal base, all TV entities remain intact but the transaction goes up one level to their holding companies. This is also to blur the market power they tend to conceal.

For this kind of polarization, I am suggesting evidence-based approach to the development of policy and practice, a methodology based on case studies to use. There are possible ways like to allow meaningful research on their success but sufficiently recent to ensure that they were relevant; to cover a cross-section of different types of remedy and to be focused on those type of remedy most frequently used by KPPU; to include examples of remedies that were thought to have been successful and examples of remedies that were thought to have been unsuccessful; and to include examples of relatively straightforward cases and relatively complex cases.

KPPU must be invested heavily on the effort of the merger control. Today, cases like Temasek in telcos shall be considered further for media merger remedies. This is also to anticipate digital convergence (of platforms, services, devices, and industries). If there are horizontal or vertical or unilateral concerns taking place, the type of remedy shall include restricting behaviour to end-customers, restricting vertical behaviour, and controlling outcomes (price control). KPPU must also forward a detailed learning points, which are grouped thematically: interim remedies; choice and design of final remedies (divestitures and behavioural remedies); negotiation of final undertakings; and ongoing compliance and monitoring. Incentives and penalty for the parties involved in the merger or acquisition must be outlined and be informed to public.

The public participation must also be considered well due to the Indonesian Law of Rulemaking 2004 (UU 10/2004). With rigid and open procedure, KPPU shall also include the participation in a transparent and analytical way.

Last of all, the effectiveness of a remedy depends on action by a third party that is not subject to the remedy; there is a risk that the remedy will not be effective. To anticipate this, political will at the executive level shall be deemed and calculated.

 

Desain Lelang & Informasi Asimetris


Dari http://www.bisnis.com: “Kami sangat kaget terhadap penetapan Bakrie Telecom sebagai pemenang SLI, mengingat jaringan kami telah sangat siap untuk menyelenggarakannya,” ujar Presdir Excelcomindo Pratama Hasnul Suhaimi kepada Bisnis melalui layanan pesan singkat, kemarin. Dia menyayangkan jaringan dan infrastruktur yang sudah dibangun dan siap beroperasi dalam waktu tiga bulan ke depan untuk memberikan layanan sambungan langsung internasional (SLI) berkualitas tinggi dan dengan harga yang lebih murah tidak bisa bermanfaat secara optimum bagi masyarakat.

Filosofi lelang di antaranya adalah bahwa barang atau jasa yang ditawarkan menyangkut kepentingan publik luas. Selain itu barang atau jasa yang dilelang ditawar untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Klemperer (2004) menegaskan bahwa alasan utama penyelenggaraan lelang adalah “poor information about the right price, in which the winner of the first contract learns valuable information about how to bid in future, which makes entering to compete with him very dangerous”.

Informasi asimetris terjadi jika ada kolusi antar-penjual (bidder), atau antara penjual dan pembeli (bid-taker). Lelang, seperti prisoner’s dilemma, adalah “pertarungan mendapatkan informasi akurat” sebelum bertanding. Jika pencuri A mengetahui pencuri B akan mengaku mereka sama-sama mencuri, maka A sebaiknya tidak mengaku. Untuk itu hukuman hanya diberikan ke B. Jika dua-dua mengaku, keduanya akan kena hukuman. Jika dua-dua berkolusi untuk tidak mengaku, sebaliknya hukuman keduanya menjadi lebih ringan.

Kolusi, ataupun hingga keinginan untuk predatori (membunuh bid-taker lain) bahkan bisa terjadi antar-bid taker (A-B-C) untuk mematikan bid taker D. Bahkan kolusi juga bisa terjadi melalui sinyal komunikasi yang diberikan dengan melihat desain lelang (auction design) yang dibuat oleh bidder. Klemperer (2002) menunjuk bahwa kasus US West vs McLeod (desain lelang spektrum frekuensi di Minnesota dibuat sama di Iowa) adalah perilaku kolusi antar-bid taker yang difasilitasi desain lelang yang dibuat FCC.

Bagaimana jika kolusi terjadi antara bid taker dan bidder, dengan maksud membunuh kompetisi bid taker lain? Dengan melihat desain lelang yang dibuat, dimulai dari jumlah bid taker, “budget & time constraints”, kategori dan bobot dari setiap persyaratan, sebaiknya memang semua proyeksi dan proposal yang dibuat setiap bidder bisa dibuka dan diteliti untuk kepentingan usaha yang sehat. Dalam kasus XL vs Bakrie Telecom vs Dirjen Postel, otoritas pengawas persaingan usaha, dalam hal ini KPPU, selayaknya memutuskan dengan selalu memperhatikan filosofi, asas dan manfaat dari penyelenggaraan lelang ini sebelum mengupas desain lelang yang dianggap bermasalah. Jika ditemui masalah informasi asimetris yang disengaja oleh Postel, maka otoritas yang berwenang bukan lagi KPPU, tapi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk keputusan yang salah, atau KPK untuk tindakan yang berindikasi korupsi.