RSS

Arsip Kategori: kompetisi

Iklan Ngawur


Satu catatan penting buat siapapun yang mau terjun ke dunia iklan: DETAIL. Pencitraan dalam sebuah tayangan iklan adalah segalanya. Konsep liar sekalipun kalau tak ditunjang dengan detail yang pas, tentunya akan membuat penonton TV di rumah mengernyitkan dahi, “Lah, wong bikin begini saja ngaco apalagi produknya!”. Contoh…

Citra lotion yang menampilan wanita bule menari-nari di depan pengemis dengan alat musik (Erhu, Banhu,  atau Gorhu tak ada di Indonesia karena khas milik etnis China), lalu banyak orang kemudian meletakkan mata uang Hongkong di wadah sang pengemis semberi si pengemis berkata, “Terima kasih.” Perlu dicatat juga: “Citra” adalah merek asli Indonesia yang sekarang sedang ekspansi ke “rasa China’ dan “rasa Jepang” (lihat Maudy sekarang memperkenalkan rumah cantik Citra dengan rasa baru ini. Ada yang kurang pas, baik iklannya bahkan konsepsi baru berbau oriental ini.

Ada beberapa iklan lain yang saya lihat beberapa hari terakhir ini agak ceroboh dengan detail. Bolehlah pengiklannya berargumen, “Loh, ini’kan iklan regional, kita dubbing saja karena produksinya di Thailand.” atau mungkin juga pengiklannya ceroboh dan tak peduli. Atau memang tenggat waktu yang kian mepet di jaman yang kian kompetitif ini. Apapun…

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 15, 2008 in advertising, business, kompetisi

 

Tragedy of the Commons 2009: Expecting the Unexpected


Dasar dari teori permainan (game theory) adalah teori pengambilan keputusan dan pengukuran ‘balik modal’, permainan dan format strategis atau runut, pemolesan dalam skala Nash equilibrium versus hasil yang ada sekarang, informasi sempurna dan tidak sempurna, strategi gabungan, permainan berulang, permainan koperatif, dan permainan dengan informasi tidak sempurna. Aplikasi politis [yang mungkin bisa diterapkan dalam Pemilu 2009] adalah terkait model ruang dan waktu:

  • masalah barang publik (frekuensi penyiaran dan jalanan untuk menancapkan tiang kampanye)
  • gerakan kolektif (banyaknya partai bermain dalam waktu bersamaan)

Atau model revolusi dan transisi dengan:

  • desain institusional khusus
  • permainan pemilihan (voting)
  • penetapan agenda
  • aturan main untuk memilih secara strategis
  • koalisi parlemen
  • teori formasi kabinet

Satu hal yang mungkin juga harus dikalkulasi sejak awal adalah “the element of surprise” yang akan dibuat dalam bagan-bagan teori permainan dan desain kolusi.

Dalam sebuah sistem permainan, riak-riak kecil akan mendorong para pemain melakukan perubahan substantif yang bisa menjadi faktor kejutan dan bisa meyakinkan permainan diulang kembali. Masih ingat bagaimana proses Gus Dur ‘diangkat’ kemudian setelah terjadi riak-riak yang tak bisa dikendalikan Gus Dur lalu legislatif dengan mudahnya melakukan pengocokan ulang? Hitung-hitungan kekuatan ini harus dipetakan secara sistematis dengan menambahkan skenario-skenario yang menempatkan faktor kejutan yang bisa dikendalikan. Tanpa kejutan yang membangkitkan rasa waspada setiap pemain, sebuah permainan akan menjadi membosankan dan bisa diprediksi. Seperti menonton drama cengeng.

Di saat seperti sekarang ini, situasinya adalah banyak kandidat partai (exceeding supply) yang akan bertarung memperebutkan suara pemilih yang tak berkembang (stagnant to decreasing demand), ditambah dengan pemain-pemain besar mulai kekurangan suara; atau mungkin juga membengkaknya jumlah undecided voters karena banyak alasan (ketidakpastian kondisi perekonomian hingga kesalahan administratif di KPU). Di tengah situasi seperti ini, terjadilah tragedy of commons, atau kesulitan mengakses hak publik. Informasi asimetris adalah salah satu penyebab terjadinya masyarakat yang masuk dalam golongan undecided voters, atau bahkan mungkin pemilih yang salah pilih karena tak mendapatkan informasi selayaknya tentang seluruh kandidat secara berimbang. Siapa yang kuat membeli jam siaran di TV dan radio, silakan berhitung dengan lebih strategis.

 

Global Media Planning/Buying: Indonesia Next


 

The Internationalists are the new-age citizens who are populating today’s world. They are the decision-drivers, avid travellers, big spenders and conscientious consumers. They are global influencers, early adopters, and frequent travellers who are committed to global issues and life-long learning. They are BBC World’s viewers.

BBC World melakukan kampanye “The Internationalists” untuk merangkul iklan-iklan multinasional masuk ke koceknya. Kampanye ini menggunakan tokoh-tokoh seperti John Daguerre a “half-Basque, seven-sixteenths Celt Iberian, one-sixteenth Amerindian who speaks 10 languages.” Menarik, karena tak banyak orang seperti dia beredar di Indonesia, bukan? Sayangnya lagi, kebanyakan biro iklan (walaupun memiliki afiliasi seluruh dunia) masih berpikir bahwa berita itu masih lokal, jadi untuk apa beriklan di media pan-regional?

Sejalan dengan kampanye iklan global ini, BBC berusaha ekspansi ke seluruh dunia, di antaranya membangun saluran anak Cbeebies, rumah produksi dan radio di Mumbai, India.

BBC berharap meraih iklan antar-kawasan di dunia yang ternyata bukan pekerjaan mudah. Strategi media planning/buying dalam skala internasional adalah bisnis kompleks, dengan segala keterbatasan media yang ada di tiap negara, format harga iklan yang beragam, peraturan yang berbeda hingga masalah booking lead-times. Tentu diiringi dengan perhitungan khusus variabel media dan jangkauan (media mix & reach) yang membutuhkan riset media yang tidak murah.

Pertanyaan saya kemudian, apakah worth it BBC World atau jaringan media internasional bersusah-payah berkampanye untuk meraih iklan lintas-kawasan ini?

1. Pengiklan global sudah cukup banyak, sebutlah Coca Cola hingga Puma, atau Guess hingga Hewlett Packard. BBC beroperasi di India dengan pertimbangan bahwa selama ini adex (advertising expenditure) sejumlah 90 brand atau perusahaan, seperti institusi finansial, IT atau otomotif. Perusahaan seperti Samsung dan Nokia adalah pengiklan setia BBC India. Pricewaterhouse memproyeksikan tahun 2010 bahwa media dan hiburan global (global entertainment and media, E&M) akan meraup iklan hingga $1,8 trilyun.

2. Pertimbangan media buying house hari ini adalah fokus ke program-specific strategy. Jika mereka harus mempertimbangkan global media reach strategy untuk belanja iklan produk multinasional, BBC tentu telah mempertimbangkan porsi belanja iklan yang signifikan. Kampanye “internationalists” ini adalah satu upaya menggeser pertarungan program-specific ke global media reach strategy.

Pertanyaan saya kemudian adalah–dalam konteks persaingan usaha di Indonesia–apakah ada media di Indonesia yang sudah memiliki visi sejauh ini?

Jika ingin meraih keuntungan secara global, saya berpendapat bahwa polarisasi kepemilikan media menjadi satu hal lumrah; selain juga untuk mencapai titik efisiensi terbaik. Mengapa? Langkah kaki seperti MNC aka Global Mediacom (yang telah melakukan integrasi vertikal dengan cerdas) atau Trans Corp aka Para Group (yang mencoba melebarkan sayap ke media cetak) menjadi penting untuk melawan “gajah” media yang sudah berancang-ancang meraup uang global jauh-jauh hari. Local entity with significant market power is one weapon to defend against big, fat invader. Sebelum ada BBC ataupun Fox Media masuk, telah masuk Star TV Group dan Astro All Asia Networks ke dalam entitas media kita.

Jangan lupa juga, bahwa dari negara-negara berkembang di dunia, Indonesia adalah negara paling awal memiliki satelit komunikasi (communication satellite bird). Selain itu, populasi yang cukup besar serta infrastruktur media di Indonesia yang kian membaik merupakan atraksi sendiri bagi pemodal asing. Penting akhirnya negeri ini benar-benar membuat aturan main yang adil bagi investasi asing masuk tapi juga melindungi pemain lokal yang ingin main ke kolam global.

Dalam rangka berusaha secara defensif ataupun ofensif, kasus BBC di India menjadi contoh yang baik untuk MNC (Media Citra Nusantara), Trans Corp, hingga KKG (Kelompok Kompas-Gramedia) mempersiapkan diri. Akan semakin banyak pemain asing dengan kekuatan kapital luar biasa berniat melebarkan “kuping gajahnya” ke mana-mana, dan satu hari nanti hingga ke Indonesia. Untuk itu, anak negeri yang lincah ibarat kancil diharapkan berkompetisi lebih cerdas lagi. And let the race begin…

 

To Mock A Media Merger


by Amelia Day

Media merger, especially free-to-air television, in Indonesia is pretty much impossible to remedy–if not considered painstakingly and unbearably possible. The calculation of divestiture, remedies to restrict vertical behaviour, and remedies to control outcomes cannot be executed if at the state executive level there are insignificant penalty power nor legal tools.

Even so, for a start, there are steps to overcome this deficiency. I am pretty much concerned about steps that a regulator shall consider. The principle concerns of, for instance, specifically in relation to divestiture remedies. The regulator needs to be clear about the constituents of the divestiture package and ensure that it is maintained until the divestiture is complete. It is also important that thorough assessment of potential purchasers, and the importance of including provision for sale of the package by divestiture trustees at no minimum price.

The cases of past mergers like Global TV/RCTI/TPI (under Media Citra Nusantara’s banner) and Trans TV and TV7 (under Trans Corp’s banner), or the upcoming SCTV and Indosiar (under Surya Citra Media’s banner), the polarization is pretty clear. To cover the legal base, all TV entities remain intact but the transaction goes up one level to their holding companies. This is also to blur the market power they tend to conceal.

For this kind of polarization, I am suggesting evidence-based approach to the development of policy and practice, a methodology based on case studies to use. There are possible ways like to allow meaningful research on their success but sufficiently recent to ensure that they were relevant; to cover a cross-section of different types of remedy and to be focused on those type of remedy most frequently used by KPPU; to include examples of remedies that were thought to have been successful and examples of remedies that were thought to have been unsuccessful; and to include examples of relatively straightforward cases and relatively complex cases.

KPPU must be invested heavily on the effort of the merger control. Today, cases like Temasek in telcos shall be considered further for media merger remedies. This is also to anticipate digital convergence (of platforms, services, devices, and industries). If there are horizontal or vertical or unilateral concerns taking place, the type of remedy shall include restricting behaviour to end-customers, restricting vertical behaviour, and controlling outcomes (price control). KPPU must also forward a detailed learning points, which are grouped thematically: interim remedies; choice and design of final remedies (divestitures and behavioural remedies); negotiation of final undertakings; and ongoing compliance and monitoring. Incentives and penalty for the parties involved in the merger or acquisition must be outlined and be informed to public.

The public participation must also be considered well due to the Indonesian Law of Rulemaking 2004 (UU 10/2004). With rigid and open procedure, KPPU shall also include the participation in a transparent and analytical way.

Last of all, the effectiveness of a remedy depends on action by a third party that is not subject to the remedy; there is a risk that the remedy will not be effective. To anticipate this, political will at the executive level shall be deemed and calculated.

 

Desain Lelang & Informasi Asimetris


Dari http://www.bisnis.com: “Kami sangat kaget terhadap penetapan Bakrie Telecom sebagai pemenang SLI, mengingat jaringan kami telah sangat siap untuk menyelenggarakannya,” ujar Presdir Excelcomindo Pratama Hasnul Suhaimi kepada Bisnis melalui layanan pesan singkat, kemarin. Dia menyayangkan jaringan dan infrastruktur yang sudah dibangun dan siap beroperasi dalam waktu tiga bulan ke depan untuk memberikan layanan sambungan langsung internasional (SLI) berkualitas tinggi dan dengan harga yang lebih murah tidak bisa bermanfaat secara optimum bagi masyarakat.

Filosofi lelang di antaranya adalah bahwa barang atau jasa yang ditawarkan menyangkut kepentingan publik luas. Selain itu barang atau jasa yang dilelang ditawar untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Klemperer (2004) menegaskan bahwa alasan utama penyelenggaraan lelang adalah “poor information about the right price, in which the winner of the first contract learns valuable information about how to bid in future, which makes entering to compete with him very dangerous”.

Informasi asimetris terjadi jika ada kolusi antar-penjual (bidder), atau antara penjual dan pembeli (bid-taker). Lelang, seperti prisoner’s dilemma, adalah “pertarungan mendapatkan informasi akurat” sebelum bertanding. Jika pencuri A mengetahui pencuri B akan mengaku mereka sama-sama mencuri, maka A sebaiknya tidak mengaku. Untuk itu hukuman hanya diberikan ke B. Jika dua-dua mengaku, keduanya akan kena hukuman. Jika dua-dua berkolusi untuk tidak mengaku, sebaliknya hukuman keduanya menjadi lebih ringan.

Kolusi, ataupun hingga keinginan untuk predatori (membunuh bid-taker lain) bahkan bisa terjadi antar-bid taker (A-B-C) untuk mematikan bid taker D. Bahkan kolusi juga bisa terjadi melalui sinyal komunikasi yang diberikan dengan melihat desain lelang (auction design) yang dibuat oleh bidder. Klemperer (2002) menunjuk bahwa kasus US West vs McLeod (desain lelang spektrum frekuensi di Minnesota dibuat sama di Iowa) adalah perilaku kolusi antar-bid taker yang difasilitasi desain lelang yang dibuat FCC.

Bagaimana jika kolusi terjadi antara bid taker dan bidder, dengan maksud membunuh kompetisi bid taker lain? Dengan melihat desain lelang yang dibuat, dimulai dari jumlah bid taker, “budget & time constraints”, kategori dan bobot dari setiap persyaratan, sebaiknya memang semua proyeksi dan proposal yang dibuat setiap bidder bisa dibuka dan diteliti untuk kepentingan usaha yang sehat. Dalam kasus XL vs Bakrie Telecom vs Dirjen Postel, otoritas pengawas persaingan usaha, dalam hal ini KPPU, selayaknya memutuskan dengan selalu memperhatikan filosofi, asas dan manfaat dari penyelenggaraan lelang ini sebelum mengupas desain lelang yang dianggap bermasalah. Jika ditemui masalah informasi asimetris yang disengaja oleh Postel, maka otoritas yang berwenang bukan lagi KPPU, tapi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk keputusan yang salah, atau KPK untuk tindakan yang berindikasi korupsi.

 

Mengatur Pasar Konvergensi Indonesia


oleh Amelia Day

Marketing. Satu kata untuk banyak arti, terutama di saat semua orang bisa mengakses informasi dengan lebih leluasa. Tak ada sepuluh tahun lalu, media yang dikenal masyarakat hanyalah televisi, radio dan koran. Ketiganya adalah push information (orang menerima apa adanya informasi yang disajikan televisi), sedangkan blog ini adalah bentuk pull information (orang mencari informasi yang diinginkan). Hari ini, tak cuma blog individu tapi juga ada situs-situs berbasis komunitas yang memungkinkan semua orang bisa saling bertukar informasi dan pengetahuan dalam waktu cepat dan biaya rendah. Di saat information overloaded inilah, kata marketing memiliki makna berbeda sepuluh tahun silam. Pertanyaan saya kemudian adalah, perilaku pemain pasar yang seperti apa yang bisa dikategorikan per se illegal, dan yang mana yang harus melalui proses evaluasi dan kajian sebelum ditentukan ilegal atau tidak. Apakah KPPU bisa menetapkan ilegal terhadap usaha-usaha marketing/advertising Telkomsel-IM3 yang dicurigai dikendalikan oleh Temasek untuk memukul pemain pasar lain keluar?
Membahas ‘marketing’ dan ‘persaingan usaha yang sehat’ di masa kebanjiran informasi ini adalah bagian dari pengaturan konvergensi media di Indonesia. Di satu sisi, ada sebuah gurita pasar yang kian membesar (network of markets), di sisi lain ada daerah lain di Indonesia yang belum tersentuh perkembangan teknologi dan konvergensi sama sekali. Konvergensi bisa terjadi terhadap platform (fixed telephony dan mobile telephony), layanan (televisi melalui jaringan broadband), peralatan (mobile TV), ataupun pemain industri.

Konvergensi memang sedang terjadi di Indonesia hari ini. Di saat konvergensi terjadi, inovasi tak hanya terjadi seputar teknologi tapi juga marketing ataupun manajemen. Yang pasti, langkah integrasi vertikal dan horizontal telah dilakukan banyak pemain pasar dominan hari ini. Langkah ini adalah selain untuk efisiensi usaha, juga untuk tujuan mempertahankan posisi dominannya. PT Telkomsel, Tbk (anak perusahaan PT Telkom, Tbk) dan PT Indosat Mega Multi Media/IM3 (anak perusahaan PT Indosat, Tbk) ternyata masih dimiliki oleh Temasek Singapura, baik secara langsung ataupun melalui anak perusahaan Temasek. Bimantara telah melakukan integrasi vertikal (lihat tabel di bawah ini) yang cukup strategis selama periode 5 tahun terakhir ini; situs OkeZone adalah langkah termutakhir setelah menambah jajaran usaha radio, media cetak, dam telepon selular sistem CDMA. Selain itu, muncul pula Lippo sebagai pemain baru di industri telekomunikasi. Sebelumnya Lippo hanya ‘bermain’ di industri televisi berlangganan.

 

 

Hari ini KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sedang melakukan investigasi akan adanya kolusi dua operator telepon selular Telkomsel dan IM3. Kolusi tidak bisa dianggap per se illegal hanya karena adanya penetapan harga bersama (price fixing) atau EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) kedua pemain ini tinggi.

Ada sebuah catatan khusus tentang masalah kemungkinan kolusi ‘Telkomsel-IM3’. Di saat pemain di satu pasar (yang merupakan pemain incumbent, atau pemain lama) harus menghadapi pemain-pemain baru seperti Lippo Telecom yang juga merupakan anak perusahaan dari sebuah konglomerasi usaha global, tindakan yang harus ia lakukan adalah mempertahankan posisinya. Kecenderungan incumbent menghadapi pemain baru (new entrant) yang kecil adalah melakukan kampanye iklan untuk tetap bertahan dominan. Kecenderungan incumbent menghadapi pemain baru yang memiliki jaringan usaha besar tentu menjadikan pasar lebih dinamis. Tarif berlangganan atau pulsa mungkin akan diturunkan, dan bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Hal lain yang mengubah dimensi struktur pasar dalam rangka efisiensi adalah kemungkinan beberapa operator selular seperti esia (Bakrie Telecom), XL (Excelcomindo) dan Mobile-8 (Bimantara) akan merger atau melakukan aliansi strategis. Merger, akuisisi dan aliansi strategis telah terjadi di industri televisi dan radio beberapa waktu tahun terakhir; hari ini tertinggal segelintir pemain dominan dibanding di akhir 2002 saat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memberikan ruang untuk televisi lokal hadir. Polarisasi kepemilikan media elektronik dan cetak yang semakin jelas kemudian akan menuju ke satu titik pasar konvergensi dengan industri telekomunikasi dan internet.

Dinamika pasar di satu titik harus disikapi dengan tindakan ex post atau pemantauan dan evaluasi KPPU. Kondisi-kondisi hari ini merupakan upaya mencapai titik ekuilibrium pasar. Terjadinya fenomena ‘harga SMS turun hingga Rp 0,-‘ yang dilakukan oleh operator Three, bisa dilihat sebagai keuntungan sementara bagi publik. Berapa lama Three mampu ‘jual rugi’ atas produknya ini? Berapa lama pula Telkomsel dan IM3 bertahan dengan EBITDA tinggi? Mengkaji prediksi-prediksi seperti ini tentu merupakan pekerjaan berat bagi KPPU.

Satu catatan khusus tentang KPPU: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sedang direvisi di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) hari ini. Undang-undang ini adalah ex ante regulation bagi pemain pasar di segala sektor. Ada beberapa pasal Undang-undang ini yang lex imperfecta, seperti Pasal 28 dan Pasal 29 yang baru bisa diimplementasikan setelah Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP). Selain masalah prosedural inilah ada masalah lain yang lebih legal-filosofis yang harus menjadi pertimbangan revisi Undang-undang:

1. Kompetisi yang sehat adalah bentuk kompetisi yang efektif sehingga semua pemain di setiap sektor usaha bisa memberikan barang/jasa yang murah dengan kualitas baik.

2. Khusus untuk pengaturan sektor telekomunikasi dan informasi, ada dimensi sosial dan budaya yang harus diterapkan sejalan dengan semangat otonomi daerah. Sekalipun demikian, penerapannya di daerah tidak selalu menyebabkan tingginya harga ‘law enforcement’ di sana.

3. Terkait nomor 2 di atas, pengaturan yang sejalan dengan otonomi daerah adalah untuk menggairahkan pilar ketiga dari pembangunan: pemerataan. Rendahnya teledensitas di Indonesia merupakan kegagalan pemerintah membangun infrastruktur kabel listrik dan jalur transportasi yang memadai.

Indonesia adalah sebuah pasar besar yang terdiri atas beberapa pasar-pasar kecil yang dipisahkan oleh batas geografis, bahasa hingga politis. Konvergensi media dan teknologi juga akan terjadi di Indonesia, terutama di ibukota yang padat penduduknya. Mengatur sebuah pasar dengan latar belakang dan masalah kompleks seperti Indonesia adalah pekerjaan berat bagi pengambil keputusan di negeri ini. Ada masalah filosofis dan prosedural yang harus dikaji. Ada juga masalah konsepsi otonomi daerah yang belum matang. Saya percaya perbaikan sistem sedang terjadi. ‘Invisible hand’ tidak akan berjalan baik tanpa peraturan yang baik dan institusi yang mampu menjalankannya hingga ke pelosok negeri ini.

Jakarta, 28 Juni 2007

 

Kebijakan Kompetisi Tingkat Daerah


oleh Amelia Day

Aspek ekonomi dan sosial adalah tujuan utama dari sebuah kebijakan kompetisi. Dari aspek ekonomi, kendali atas kekuatan pasar menjadi hal terutama. Pendekatan aspek ekonomi ini terbagi dua, yaitu (1) pengaturan struktur pasar, terutama pasar monopoli, serta (2) pengaturan ‘antitrust’ untuk pembangunan ekonomi yang seimbang dalam sektor-sektor yang kian kompleks (Kluwer, 2003:11). Pendekatan sosial adalah untuk keadilan peluang berusaha dan atas pemerataan kesejahteraan.

Saya akan memfokuskan pada pendekatan pertama. Secara umum, kendali atas kekuatan pasar terutama dilakukan terhadap pemain pasar monopoli, karena kecenderungan pemain ini adalah ‘memainkan harga’ atau price maker sehingga publik terpaksa membeli barang yang lebih mahal (karena tidak ada barang pengganti/substitusi). Selain berpengaruh terhadap harga, pemain ini akan cenderung mengurangi kualitas pelayanan untuk publik agar mendapatkan margin profit maksimum.

Ada sebuah jurang saat mengkaji antara pengaturan ‘melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat’ dengan peraturan untuk ‘menjaga efisiensi dunia usaha dan produktivitas setiap pemain usaha’. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) hari ini sedang dikaji dan diperbaiki. Terhadap proses revisi ini, saya ingin melihatnya dalam pendekatan ‘untuk mengantisipasi arus masuk dan derap langkah kapital global ke Indonesia’, daripada semata-mata memperbaiki problematika prosedural yang terjadi selama ini.

Meskipun begitu, saya ingin mengkritisi judul UU 5/1999; bahwa kata ‘melarang’ cenderung ‘menyesatkan’. Pengaturan yang ‘melarang’, tentu berbeda dengan pengaturan yang ‘mewajibkan’. Pilihan melarang seorang anak bermain kotor tentu berbeda dengan pilihan mewajibkan ia membereskan mainan dan dirinya setelah bermain. Dennis Fox (2001) mengkaji aspek psikologis dari ‘false consciousness about law’s legitimacy’ dengan catatan khusus: Primary components of false consciousness about law are the belief that procedural justice is more important than substantive justice, the acceptance of legal doctrines that support corporate capitalism, and the belief that the rule of law is superior to individualized justice.

Di luar itu, sesungguhnya isi dan struktur pengaturan UU 5/1999 masih dalam kerangka yang sama dengan peraturan perundangan lain di dunia. UU ini dibagi dalam 7 bagian utama:

1. Perjanjian yang dilarang (oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri)

2. Kegiatan yang dilarang (monopoli, monopsoni, penguasaan pangsa pasar, persekongkolan)

3. Penyalahgunaan posisi dominan

4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

5. Tata cara penanganan perkara

6. Sanksi-sanksi

7. Perkecualian-perkecualian

Selanjutnya, kontekstualitas pengaturan ini, sekali lagi, masih dalam lingkup nasional. Semangat dan konsepsi pengaturan persaingan usaha dalam UU 5/1999 ini belumlah mengadopsi sepenuhnya semangat otonomi daerah. Hal ini tercermin dengan adanya KPPU yang hanya berkedudukan di Jakarta. Diasumsikan bahwa pemain pasar yang dominan–dan memainkan kekuatannya secara semena-mena itu–hanya terpusat di Jakarta.

Pasar Indonesia adalah pasar besar yang terdiri atas banyak pasar-pasar kecil. Batas yurisdiksi antar-pasar kecil-kecil ini bisa geografis, bahasa hingga politis. Terutamanya perihal geografis, jalur transportasi dan komunikasi merupakan faktor paling menentukan pembatasan ini. Michael S. Gal (2003:2) menegaskan bahwa penyebaran populasi dalam sebuah area geografi yang luas mengharuskan terciptanya pasar yang tidak sentralistis. Untuk itu diperlukan sebuah peraturan perundangan yang ’specially tailored’ (Gal, 2003:4-5): “The need for different rules arises from the existence of one-size-fits-all formulations that are based on genereal presumptions about market conduct, which are informed, in turn, by the natural conditions of the market. Small size affects competition laws from their goals to their rules of thumb.”

Sebaliknya, Gal juga mengingatkan bahwa menerapkan kebijakan kompetisi di pasar kecil adalah mahal dan bisa menjadi beban anggaran daerah yang berujung pada pajak masyarakat daerah tersebut yang melambung tinggi.

Pengecualiannya adalah beban anggaran menjadi nomor dua di saat terjadi konsentrasi jenuh para pemain di satu pasar kecil itu. Misalnya, kompetisi angkutan kota Bogor sudah sangat tajam sehingga perilaku setiap pemain sudah tidak sehat dan telah banyak merugikan masyarakat pengguna angkutan tersebut. Tindakan pemerintah setempat adalah mengevaluasi semua pemain atau perusahaan angkutan ini. Beban anggaran hanya di awal evaluasi dan penerapan aturan baru. Untuk selanjutnya, titik ekuilibrium akan terjadi dan masalah angkutan di Bogor itu teratasi dalam jangka waktu lama (sustainable).

Evaluasi angkutan Bogor ini, misalnya, harus menjadi sebuah ‘assessment study’ yang menyangkut perilaku pemain di saat pemerintah daerah harus mengambil tindakan alternatif, seperti mengalihkan jalur beberapa pemain, mengurangi jumlah pemain, atau menetapkan harga tertinggi tarif angkutan. Prinsip memaksimasi ‘invisible hands of the market’ untuk efisiensi usaha dan berusaha merupakan prinsip utama dalam kebijakan dan pengaturan kompetisi ’small market economies’ ini.

Selanjutnya, Indonesia masih belum memiliki peraturan perundangan yang secara tegas menganut prinsip utama ‘untuk efisiensi dan produktivitas berusaha di Indonesia’ ini. UU 5/1999 memberikan penekanan bahwa seakan-akan ‘monopoli’ itu adalah per se illegal dan menjadi sebuah antitesis dari persaingan usaha yang sehat atau bahkan tidak menjamin kesejahteraan masyarakat. Monopoli alamiah bisa terjadi, sehingga dibutuhkan pengaturan khusus di saat satu pasar ternyata hanya mampu disuplai oleh satu pemain saja. Selain itu, di satu pasar oligopoli bisa saja terjadi dominansi satu pemain (single-firm dominance). Pengaturannya pun harus mewajibkan pemain ini berperilaku sehat (tidak mematikan usaha pemain-pemain kecil secara ilegal).

Selain mengatur sebuah pasar monopoli alamiah atau pasar dengan satu pemain dominan, pengambil kebijakan kompetisi di daerah harus juga memperhatikan kendali merger yang akan merugikan daerah. Hal ini bisa terjadi di saat, pemain di pasar yang sama namun berada di daerah yurisdiksi berbeda merger dengan pemain di daerahnya. Apakah kemudian akan mempengaruhi kondisi perekonomian di daerah tersebut, evaluasi dan penanganan di daerah tidak bisa dilakukan sendiri. Untuk itu diperlukan tata cara penyelesaian dengan ‘inter-departmental approach’.

Walau UU 5/1999 belum mengatur semua ini, ada peraturan perundangan lain yang merupakan payung hukum terhadap semua pengaturan baik di pusat maupun di daerah. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (the law of lawmaking) telah memberikan panduan: bahwa di atas peraturan pemerintah daerah (perda) adalah peraturan pemerintah (di tingkat pusat, atau disingkat PP). Untuk itu menjadi penting koordinasi dan sinkronisasi antar-daerah di tingkat pusat, terutama tentang prinsip-prinsip kompetisi yang sehat dan efisien. Salah satunya terkait dengan kendali merger dan akuisisi para pemain pasar antar-daerah.

Pengaturan pasar majemuk seperti Indonesia ini selalu memerlukan koordinasi dan sinkronisasi pusat-daerah serta antar-daerah. Di atas semua ini, saya ingin menempatkan bahwa kebijakan kompetisi sebagai sebuah payung hukum untuk melindungi seluruh bagian masyarakat, dengan selalu melihat pada asas, tujuan, fungsi dan arah, terlepas bahwa ada celah hukum yang tidak bisa dijalankan atau tidak efektif saat dijalankan. Prinsip-prinsip utama dari kebijakan publik selalu tertera di pasal-pasal pertama setiap peraturan perundangan kita.

Jakarta, 27 Juni 2007

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 27, 2007 in efisiensi, kompetisi