RSS

Arsip Kategori: konvergensi

Masih perlukan “konsep” televisi digital di Indonesia?


Jawabannya: tidak.
Masalah dari dijalankan atau tidaknya infrastruktur televisi digital (baca: televisi terestrial digital) adalah ketersediaan frekuensi. Belajar dari “filosofi Jokowi”, menggusur berbeda dengan menggeser. Permasalahannya, penghuni frekuensi sekarang tidak rela digusur atau digeser. Alasan utamanya: tidak adanya kepastian hukum, siapa dapat apa di sektor komunikasi dan informasi ini. Mau digusur atau bahkan cuma digeser pun, mekanismenya konon terlalu ribet atau tidak transparan.

Saya cuma ingin mengingatkan saja, di saat kita semua terlena dengan konsep “televisi terestrial digital”, di saat itu pula dunia sudah memasuki era baru. Indonesia tidak berada di dalam peta global Hbb (hybrid broadcast broadband), yang perangkatnya hari ini sudah konvergensi (terpadu, atau interconnected).

Menunggu Godot? Ah… kok ya tetap pada ngotot!

Hybrid Broadcast Broadband

Baca di sini untuk konsepsi Hbb.
Baca di sini dan di sini untuk ekonomi dunia bergerak hari ini (mobile economy), and TV experience is just a small part of it… WAKE UP ALL Y’ALL!!!

 

Tag: , , , , , , ,

My Old Article (3): GPRS — A new technology to put you on the fast track


gprs

JAKARTA (JP): What will happen in 2004? Some politicians aren’t prepared to wait that long to see a new president rule the country. Some of us cannot wait that long to see many changes in Indonesia.

If that year ever comes, global players in the telecommunication and information technology (IT) industry will be celebrating one billion subscribers of wireless phone services. According to Hong Kong-based consultants Strategis Group, this year alone wireless phone subscribers have reached 530 million worldwide.

Anticipating the trend, Telkomsel, one of the largest mobile phone operators in Indonesia today, is planning to enhance its telecommunications technology with general packet radio services (GPRS). Through this initiative, Telkomsel will be able to offer much improved services.

Service, or as IT people would call it QoS (Quality of Service), will become a major concern for subscribers. Who would want to have “”network search”” blinking on the phone screen all the time? In its early days, GSM (Global System for Mobiles) could also be called Geser Sedikit Mati or, move a little and the phone is dead.

On the Internet and other networks, QoS is the idea that transmission rates, error rates and other characteristics can be measured, improved and, to some extent, guaranteed in advance.

With GPRS, Telkomsel is running in the fast lane. Based on GSM communication, GPRS has higher data transmission rates which allow users to take part in video conferences and interact with multimedia web sites in any part of the world. GPRS promises data rates from 56 kilobits per second (Kbps) up to 114 Kbps, and continuous connection to the Internet for mobile phone and computer users.

Today’s plain flavored Internet dial-up connection in Jakarta can reach as high as 8 Mbps (Indosat Net connection). Soon enough, users of mobile devices will enjoy the comfort of Internet in their palms at faster speeds. As the speed is gradually improving, mobile Internet keeps its magnetic charm for most of its users.

However, with the possibility of the value-added tax being raised to 12.5% in July and the prices of consumer goods climbing off the wall, apparently the mobile phone industry in Indonesia will remain stable.

More on technology

Another trivia question: what will happen if an effective, acceptable government is finally functioning in Indonesia? Everything goes well according to market demand. Politicians and economists are wearing smiles. Then we can talk about technology advancement further.

Today’s cellular systems are mainly circuit-switched, with connections always dependent on circuit availability. Like that used by Telkom’s POTS (plain old telephone system), most cell phones use a circuit-switched network, where no one else can use the physical lines involved during a call.

In contrast, the next generation of GPRS is already coming. It is called Universal Mobile Telephone System (UMTS). It offers a consistent range of services to mobile computer and phone users no matter where they are located in the world. As with any evolving technology, worldwide deployment of UMTS may take some time.

UMTS is one of the approved standards by the International Telecommunications UnionTelecommunication Standardization Sector (ITU-T). Located in Geneva, ITU-T is the main international body that develops cooperative standards for telecommunications equipment and systems.

UMTS meets with the requirement of providing transmission rates of 144 Kbps when mobile, 384 Kbps when pedestrian speeds outdoor, and 2 Mbps stationary indoors.

While it becomes a little faster at each new phase, wireless technology will mature in time. Most European countries and Japan already have the facilities to utilize UMTS, which will be in service after 2002.

Something to ponder

Once UMTS is fully implemented, it will keep people connected at all times and in all places. Phone and PDA (personal digital assistant) users can be constantly connected to the Internet as they travel and have the same set of capabilities no matter where they are.

Privacy and security on the Net is something to consider. If cell phones or PDAs stay online 24 hours a day, this could tempt hackers. With fingerprint, retinal, or voice recognition systems, security is also advancing.

Some of us would like to have time for ourselves; often disconnecting the phone while on vacation. If not, the cell phone in the pocket could be spotted thousands of miles away from where we are. This is made possible by global positioning satellites.

Owned and operated by the U.S. Department of Defense, but available for general use around the world, the global positioning system (GPS) is a constellation of 24 well-spaced satellites that orbit the Earth.

It is possible for people with ground receivers to pinpoint their geographic location. These days, GPS receivers, which can be attached to any electronic device, are becoming consumer products.

Some experts say that technology, bit by bit, chips away at our privacy. Is it possible to design a technology that could conceal personal information? Once we live in borderless space, expect the information explosion at any time. Make use of it, or make the best defense from it.

The Jakarta Post, Jakarta | Life | Sun, June 17 2001, 7:29 AM

 

Tag: , , , ,

Infrastruktur


Setelah sekian lama tidak update blog ini, malam ini timbul kangen menulis tanpa dibayar 🙂

Beberapa presentasi saya di Slideshare.net telah dilihat dan diunduh beberapa kali. Hanya satu yang hari ini saya buka untuk diunduh, yaitu tentang “Telco & Media in Indonesia“. Bahan presentasi saya di kelas “Bisnis dan Industri Televisi” ini banyak diunduh tak hanya kalangan mahasiswa, tapi juga pebisnis… bahkan pebisnis telekomunikasi dari Norwegia! (FYI: Slideshare membolehkan siapa saja mengunduh slide asal kita mendaftar sebagai anggota Slideshare, dan kebanyakan kita menggunakan nama asli untuk bahan *serius*).

Kembali ke pebisnis telekomunikasi. Saya takjub dengan presentasi Hans Rosling di Ted.com beberapa waktu lalu. Rosling mampu menyajikan presentasi tentang statistik yang mudah dicerna. Presentasi saya tentang Telco (telecommunications company) dan Media di Indonesia itu sesungguhnya terinspirasi dari Rosling; bagaimana saya bisa menjejerkan dua sektor berbeda di era 1990-an dan batasan keduanya menjadi sumir hari ini. Yang lebih terpenting lagi, bagaimana saya melihat buruknya infrastruktur berbanding dengan kapasitas kemampuan negara ini, dibanding negara tetangga, Malaysia.

Saya yakin pemerintah masih punya niat baik untuk meneruskan Proyek Palapa Ring dan jalur kabel serat optik bawah laut Australia – Indonesia – Jepang, daripada selalu bottleneck di Singapura. Kedua proyek multiyears, multiplatform ini seharusnya lebih prioritas dari gedung wakil rakyat atau proyek-proyek renovasi fasilitas ini itu yang tak terkait langsung dengan kemaslahatan rakyat. Jika rakyat makmur, yakinlah pemerintah bisa merevisi kantornya di Planet Mars sekalipun.

Terakhir, pebisnis Eropa pun tak punya data akurat tentang industri telekomunikasi dan media di Indonesia hingga harus percaya saja dengan presentasi saya ke mahasiswa… *just kidding, guys*

 

When in doubt, challenge the strategy, not the tactics


Malam ini saya belajar lagi dari blog Seth Godin (klik sini). Kalimat ini berlaku saat sebuah korporasi bingung menetapkan format iklan untuk sebuah kampanye. Skala mengkritisi brosur seperti yang disampaikan Seth Godin ini berlaku antara “great!” lalu “cuma ganti ukuran font…” hingga “untuk apa membuat brosur?”. Sejenak memang Seth Godin bisa memberikan pencerahan atas tindakan korporasi ini. Saya malah melihat “beyond advertising strategy” yang bernilai komersial. It is beyond that.

Terkadang kita melihat sebuah kampanye iklan itu dalam kerangka detail, hingga satu eksekutif bisa bertengkar hebat dengan eksekutif lain tanpa akhir. Saya pernah duduk di satu rapat yang cukup produktif menghasilkan detail kampanye iklan (waktu itu kami mau merumuskan tagline bagi Liputan 6 yang baru lahir).  Mbak Indrit, waktu itu direktur operasional, dengan cantik dan renyah mengarahkan kami memikirkan tagline itu. “Ayo kita urutkan bahasa Inggrisnya dulu, nanti kita cari bahasa Indonesia-nya”, keluar dari bibir Mbak Indrit yang lulusan Boston University itu. Dari arahan yang sangat sederhana itu, kami bisa menghasilkan tagline “Aktual, Tajam, Terpercaya” yang masih digunakan hingga hari ini, sudah lebih dari 16 tahun lamanya.

Disalib oleh Metro TV yang melulu menayang program berita, lalu hari ini oleh TVOne, SCTV kemudian harus berpikir ulang untuk mempertahankan program beritanya. Tak sekadar memindah jam tayang lebih awal atau mengganti setting studionya. Secara sederhana saya melihat persaingan news source dalam sebuah manajemen stasiun televisi (terutama yang memiliki tiang pemancar di banyak provinsi) ada dalam kajian kompetisi yang sehat:

1. Metro TV tak lagi memonopoli berita, walau telah mendominasi dengan berbagai format dan kerjasama. Satu rumor internal menyatakan program “Kick Andy” adalah program filantropis sang pemilik TV, karena terbukti setiap tayang program ini bleeding, tak bisa menghasilkan profit. Program pencitraan ini menjadi penting dipertahankan Metro TV agar tetap berdiri dengan tegak melawan head to head dengan TVOne.

2. Sejak berubah nama karena berubah kepemilikan (heck, another point to discuss later!), TVOne juga tak lagi berniat menjadi TV olahraga. Satu hal pasti, membeli hak siar Liga Inggris atau liga-liga terbaik dunia adalah mahal. Memproduksi berita, dengan kesiapan infrastruktur di setiap daerah, tentu lebih menguntungkan. Jika telah membuat format yang menarik perhatian, seperti Tina Talissa yang mengingatkan saya dengan gaya Ira Koesno waktu itu, TVOne kemudian mencuri porsi pemangsa berita di malam hari dari Metro TV.

3. Bagaimana dengan SCTV yang masih berkutat dengan “all-you-can-watch TV station”? Percayalah bahwa “Liputan 6” sudah menjadi merek sama kuatnya dengan “Headline News”, namun saya pribadi lebih menunggu update berita setiap jam dari Metro TV daripada sekadar duduk di sore hari menonton Liputan 6 secara penuh. Apakah SCTV akan mengubah strateginya, mengikuti dua TV berita di atas, ataukah akan membuat terobosan lain sebagai televisi dengan tayangan segala rupa?

Not so fast, kita lihat dulu beberapa latar belakang sebuah stasiun TV.

Kembali ke Seth Godin dan frasa yang dituturkan di artikelnya (lihat judul di atas), saya kemudian melihat bahwa ada beberapa hal jika ingin menilai stasiun televisi berita yang baik:

1. Skala ekonomi dan cakupan ekonomi dari pengumpulan dan pendistribusian berita yang bisa menekan biaya produksi di daerah-daerah hingga meningkatkan akses ke berita internasional;

2. Akses untuk manajemen berita yang lebih baik (dari luar negeri dan media lain) serta talenta terbaik (seperti jurnalis dan presenter andal);

3. Peningkatan akses ke modal asing untuk membantu alat perangkat pemberitaan tanpa mengganggu akses editorial;

4. Peningkatan akses ke teknologi pengumpulan, pendistribusian serta penyuntingan berita akurat dan cepat.

Dari sini, dan dari analisis kompetisi terhadap 2 stasiun televisi berita (lapis pertama untuk dikaji) dan ratusan televisi lokal-nasional lain (sebagai lapisan kedua yang dikaji) yang harus dilihat SCTV akan memberikan satu pandangan baru.

1. Jika ingin menjadi stasiun berita penuh nomor 3, SCTV harus berani menjadi nomor 3 dari televisi berita yang tak banyak dapat kue iklan gado-gado. Kelak stasiun TV akan mendapatkan banyak cipratan iklan kampanye partai atau kandidat presiden, tapi jika dibagi 3, akankah cukup untuk operasional sehari-hari?

2. Jika tetap ingin menjadi “all-you-can-watch TV station”, sepertinya SCTV juga harus mengembangkan merek “Liputan 6” dengan langkah lebih strategis lainnya. Sekarang program ini memang sudah masuk ke internet dan handphone masyarakat kita, yang saya pikir masih terbatas secara format dan akses. Apakah sudah dipikirkan pengembangan platform lain? Give you a hint: transmitted via satellite, dedicated 24 hours like Astro Awani, and free-to-air or placed in basic package… another platform, another resources for undecided voters?

Yeah right…

 

Wiki This!


NEW ADDRESS! NEW ADDRESS!

http://88.80.13.160/wiki/Wikileaks

wikileaksss.jpg

Hari ini, hakim federal di San Fransisco, Amerika Serikat memutuskan penutupan hosting Wikileaks di Amerika Serikat, sehingga semua penyedia nama domain di sana seperti Dynadot, Register.com and GoDaddy.com harus memblokir domain http://www.wikileaks.org ini. Yang terjadi adalah alamat http://www.wikileaks.org tidak dapat diakses “dari depan” (from front door) tapi bisa melalui http://www.wikileaks.be (Belgia) atau http://www.wikileaks.de (Jerman) atau http://www.wikileaks.cx (Pulau Natal) atau alamat IP di atas yang langsung dialihkan ke mirror site.

Media sosial (social media) adalah cabang termutakhir dari kehidupan jurnalisme. Jimmy Wales (aka Jimbo, penggagas Wikipedia) menegaskan bahwa penulisan Wiki adalah bentuk dari segala pakem pemerintahan:

  • anarki: semua orang bisa melakukan apapun,
  • demokrasi: keputusan dilakukan dengan voting,
  • meritokrasi: ide terbaiklah yang menang, diputuskan karena netral dan informatif,
  • aristokrasi: orang yang paling lama berkutat di Wikipedia adalah orang yang paling didengar, dan
  • monarki: jika semua gagal, Jimmy Waleslah yang paling berkuasa.

Bentuk Jurnalisme Wiki ini tak hanya Wikipedia. Jurnalisme Wiki bisa juga ditemui dalam format “tulisan atau dokumen bocoran” dari berbagai institusi. Format bocoran informasi ini bisa ditemui di situs Wikileaks yang dirintis oleh James Chen (another Jimbo?) dan beberapa orang lain yang membelot dari China, Tibet, dan Rusia. Mereka juga dibantu oleh ahli di bidang jurnalisme, matematika dan komputer dari Amerika Serikat, Taiwan, Eropa, Australia dan Afrika Selatan. Keunikan Wikileaks adalah narasumber yang biasa dikenal dengan istilah whistleblower. Salah satu kasus whistleblower yang dimuat oleh Harian Guardian, Inggris memuat kasus korupsi dan pencucian uang di Kenya yang bocoran dokumennya diperoleh dari Wikileaks.

Jurnalisme Wiki adalah common-based media journalism atau jurnalisme oleh orang awam (commoners) dan di media siapa saja. Jurnalisme jenis ini mungkin dihentikan oleh otoritas di satu teritori, tapi hukum satu negara tidak ekstrateritorial. Dihentikan di San Fransisco, masih bisa berdiri di tempat lain. Yang terjadi kemudian adalah bagaimana otoritas di setiap teritori (baca: penegak hukum satu negara) akhirnya harus menempatkan diri dan mengambil manfaat dari gaya jurnalisme ini. Otoritas akhirnya bisa melakukan pemantauan korupsi atau kejahatan setiap institusi di dalam negaranya.

Terakhir, akurasi adalah segalanya. Bagi jurnalis media apapun hari ini juga bagi pembaca media apapun (seperti saya) yang terpenting adalah akurasi Jurnalisme Wiki. Mungkin akurasi Webster atau Britannica lebih baik, namun informasi yang disediakan Wikipedia atau Wikileaks adalah awal dari rasa ingin tahu akan apapun secara mudah dan murah. There’s always a start for a curious cat like me.

 

To Mock A Media Merger


by Amelia Day

Media merger, especially free-to-air television, in Indonesia is pretty much impossible to remedy–if not considered painstakingly and unbearably possible. The calculation of divestiture, remedies to restrict vertical behaviour, and remedies to control outcomes cannot be executed if at the state executive level there are insignificant penalty power nor legal tools.

Even so, for a start, there are steps to overcome this deficiency. I am pretty much concerned about steps that a regulator shall consider. The principle concerns of, for instance, specifically in relation to divestiture remedies. The regulator needs to be clear about the constituents of the divestiture package and ensure that it is maintained until the divestiture is complete. It is also important that thorough assessment of potential purchasers, and the importance of including provision for sale of the package by divestiture trustees at no minimum price.

The cases of past mergers like Global TV/RCTI/TPI (under Media Citra Nusantara’s banner) and Trans TV and TV7 (under Trans Corp’s banner), or the upcoming SCTV and Indosiar (under Surya Citra Media’s banner), the polarization is pretty clear. To cover the legal base, all TV entities remain intact but the transaction goes up one level to their holding companies. This is also to blur the market power they tend to conceal.

For this kind of polarization, I am suggesting evidence-based approach to the development of policy and practice, a methodology based on case studies to use. There are possible ways like to allow meaningful research on their success but sufficiently recent to ensure that they were relevant; to cover a cross-section of different types of remedy and to be focused on those type of remedy most frequently used by KPPU; to include examples of remedies that were thought to have been successful and examples of remedies that were thought to have been unsuccessful; and to include examples of relatively straightforward cases and relatively complex cases.

KPPU must be invested heavily on the effort of the merger control. Today, cases like Temasek in telcos shall be considered further for media merger remedies. This is also to anticipate digital convergence (of platforms, services, devices, and industries). If there are horizontal or vertical or unilateral concerns taking place, the type of remedy shall include restricting behaviour to end-customers, restricting vertical behaviour, and controlling outcomes (price control). KPPU must also forward a detailed learning points, which are grouped thematically: interim remedies; choice and design of final remedies (divestitures and behavioural remedies); negotiation of final undertakings; and ongoing compliance and monitoring. Incentives and penalty for the parties involved in the merger or acquisition must be outlined and be informed to public.

The public participation must also be considered well due to the Indonesian Law of Rulemaking 2004 (UU 10/2004). With rigid and open procedure, KPPU shall also include the participation in a transparent and analytical way.

Last of all, the effectiveness of a remedy depends on action by a third party that is not subject to the remedy; there is a risk that the remedy will not be effective. To anticipate this, political will at the executive level shall be deemed and calculated.

 

Mengatur Pasar Konvergensi Indonesia


oleh Amelia Day

Marketing. Satu kata untuk banyak arti, terutama di saat semua orang bisa mengakses informasi dengan lebih leluasa. Tak ada sepuluh tahun lalu, media yang dikenal masyarakat hanyalah televisi, radio dan koran. Ketiganya adalah push information (orang menerima apa adanya informasi yang disajikan televisi), sedangkan blog ini adalah bentuk pull information (orang mencari informasi yang diinginkan). Hari ini, tak cuma blog individu tapi juga ada situs-situs berbasis komunitas yang memungkinkan semua orang bisa saling bertukar informasi dan pengetahuan dalam waktu cepat dan biaya rendah. Di saat information overloaded inilah, kata marketing memiliki makna berbeda sepuluh tahun silam. Pertanyaan saya kemudian adalah, perilaku pemain pasar yang seperti apa yang bisa dikategorikan per se illegal, dan yang mana yang harus melalui proses evaluasi dan kajian sebelum ditentukan ilegal atau tidak. Apakah KPPU bisa menetapkan ilegal terhadap usaha-usaha marketing/advertising Telkomsel-IM3 yang dicurigai dikendalikan oleh Temasek untuk memukul pemain pasar lain keluar?
Membahas ‘marketing’ dan ‘persaingan usaha yang sehat’ di masa kebanjiran informasi ini adalah bagian dari pengaturan konvergensi media di Indonesia. Di satu sisi, ada sebuah gurita pasar yang kian membesar (network of markets), di sisi lain ada daerah lain di Indonesia yang belum tersentuh perkembangan teknologi dan konvergensi sama sekali. Konvergensi bisa terjadi terhadap platform (fixed telephony dan mobile telephony), layanan (televisi melalui jaringan broadband), peralatan (mobile TV), ataupun pemain industri.

Konvergensi memang sedang terjadi di Indonesia hari ini. Di saat konvergensi terjadi, inovasi tak hanya terjadi seputar teknologi tapi juga marketing ataupun manajemen. Yang pasti, langkah integrasi vertikal dan horizontal telah dilakukan banyak pemain pasar dominan hari ini. Langkah ini adalah selain untuk efisiensi usaha, juga untuk tujuan mempertahankan posisi dominannya. PT Telkomsel, Tbk (anak perusahaan PT Telkom, Tbk) dan PT Indosat Mega Multi Media/IM3 (anak perusahaan PT Indosat, Tbk) ternyata masih dimiliki oleh Temasek Singapura, baik secara langsung ataupun melalui anak perusahaan Temasek. Bimantara telah melakukan integrasi vertikal (lihat tabel di bawah ini) yang cukup strategis selama periode 5 tahun terakhir ini; situs OkeZone adalah langkah termutakhir setelah menambah jajaran usaha radio, media cetak, dam telepon selular sistem CDMA. Selain itu, muncul pula Lippo sebagai pemain baru di industri telekomunikasi. Sebelumnya Lippo hanya ‘bermain’ di industri televisi berlangganan.

 

 

Hari ini KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sedang melakukan investigasi akan adanya kolusi dua operator telepon selular Telkomsel dan IM3. Kolusi tidak bisa dianggap per se illegal hanya karena adanya penetapan harga bersama (price fixing) atau EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) kedua pemain ini tinggi.

Ada sebuah catatan khusus tentang masalah kemungkinan kolusi ‘Telkomsel-IM3’. Di saat pemain di satu pasar (yang merupakan pemain incumbent, atau pemain lama) harus menghadapi pemain-pemain baru seperti Lippo Telecom yang juga merupakan anak perusahaan dari sebuah konglomerasi usaha global, tindakan yang harus ia lakukan adalah mempertahankan posisinya. Kecenderungan incumbent menghadapi pemain baru (new entrant) yang kecil adalah melakukan kampanye iklan untuk tetap bertahan dominan. Kecenderungan incumbent menghadapi pemain baru yang memiliki jaringan usaha besar tentu menjadikan pasar lebih dinamis. Tarif berlangganan atau pulsa mungkin akan diturunkan, dan bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Hal lain yang mengubah dimensi struktur pasar dalam rangka efisiensi adalah kemungkinan beberapa operator selular seperti esia (Bakrie Telecom), XL (Excelcomindo) dan Mobile-8 (Bimantara) akan merger atau melakukan aliansi strategis. Merger, akuisisi dan aliansi strategis telah terjadi di industri televisi dan radio beberapa waktu tahun terakhir; hari ini tertinggal segelintir pemain dominan dibanding di akhir 2002 saat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memberikan ruang untuk televisi lokal hadir. Polarisasi kepemilikan media elektronik dan cetak yang semakin jelas kemudian akan menuju ke satu titik pasar konvergensi dengan industri telekomunikasi dan internet.

Dinamika pasar di satu titik harus disikapi dengan tindakan ex post atau pemantauan dan evaluasi KPPU. Kondisi-kondisi hari ini merupakan upaya mencapai titik ekuilibrium pasar. Terjadinya fenomena ‘harga SMS turun hingga Rp 0,-‘ yang dilakukan oleh operator Three, bisa dilihat sebagai keuntungan sementara bagi publik. Berapa lama Three mampu ‘jual rugi’ atas produknya ini? Berapa lama pula Telkomsel dan IM3 bertahan dengan EBITDA tinggi? Mengkaji prediksi-prediksi seperti ini tentu merupakan pekerjaan berat bagi KPPU.

Satu catatan khusus tentang KPPU: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sedang direvisi di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) hari ini. Undang-undang ini adalah ex ante regulation bagi pemain pasar di segala sektor. Ada beberapa pasal Undang-undang ini yang lex imperfecta, seperti Pasal 28 dan Pasal 29 yang baru bisa diimplementasikan setelah Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP). Selain masalah prosedural inilah ada masalah lain yang lebih legal-filosofis yang harus menjadi pertimbangan revisi Undang-undang:

1. Kompetisi yang sehat adalah bentuk kompetisi yang efektif sehingga semua pemain di setiap sektor usaha bisa memberikan barang/jasa yang murah dengan kualitas baik.

2. Khusus untuk pengaturan sektor telekomunikasi dan informasi, ada dimensi sosial dan budaya yang harus diterapkan sejalan dengan semangat otonomi daerah. Sekalipun demikian, penerapannya di daerah tidak selalu menyebabkan tingginya harga ‘law enforcement’ di sana.

3. Terkait nomor 2 di atas, pengaturan yang sejalan dengan otonomi daerah adalah untuk menggairahkan pilar ketiga dari pembangunan: pemerataan. Rendahnya teledensitas di Indonesia merupakan kegagalan pemerintah membangun infrastruktur kabel listrik dan jalur transportasi yang memadai.

Indonesia adalah sebuah pasar besar yang terdiri atas beberapa pasar-pasar kecil yang dipisahkan oleh batas geografis, bahasa hingga politis. Konvergensi media dan teknologi juga akan terjadi di Indonesia, terutama di ibukota yang padat penduduknya. Mengatur sebuah pasar dengan latar belakang dan masalah kompleks seperti Indonesia adalah pekerjaan berat bagi pengambil keputusan di negeri ini. Ada masalah filosofis dan prosedural yang harus dikaji. Ada juga masalah konsepsi otonomi daerah yang belum matang. Saya percaya perbaikan sistem sedang terjadi. ‘Invisible hand’ tidak akan berjalan baik tanpa peraturan yang baik dan institusi yang mampu menjalankannya hingga ke pelosok negeri ini.

Jakarta, 28 Juni 2007