RSS

Arsip Kategori: KPK

Ibu-ibu Pasar Mau Geledah Ruang Kerja DPR, Boleh?


FENOMENA MEDIA KITA

Setiap hari selain asupan berita serius via Detikcom atau Harian Kompas, saya masih memantau iklan dan berita gosip. Nah, kalau gabungan berita serious-dash-gossipy, mungkin saya baru temukan di berita, misalnya, ada seleb yang naik daun karena menikah dengan penyanyi dangdut lalu mau cerai, tak jadi cerai tapi tertangkap KPK. Atau ada penyanyi dangdut mau jadi calon walikota Serang, Banten; juga mau cerai, tidak jadi, tapi akhirnya cerai juga lalu jadi politisi karbitan. Setiap babak memberikan kejutan baru, dan sepertinya ada sutradara yang mengatur agar dramaturginya terjaga betul.

Tidak, saya tak hendak membahas dagelan serius-gosip ini. Pertanyaan saya pagi ini adalah “Mengapa Pak Ketua DPR tak izinkan KPK geledah ruangan Al Amin?” Ada apa dengan “geledah”, Pak?

FENOMENA ALAM DAN BIG BANG THEORY

Bayangkan sebuah puncak gunung es yang rontok akan menggulirkan bola salju (avalanche) yang besar dan tak terkendalikan. Kalau rontok di atas, jika memang dudukan es itu rapuh, tentulah seluruh gundukan es itu akan bergulir atau mencair-mengalir hingga ke laut. Habis.

Fenomena alam karena pemanasan global tak harus ditakuti. “Big Bang Theory” juga hanya teori, karena belum ada manuskrip mencatat mengapa dinosaurus dan keluarganya punah. Masalah utamanya, waktu itu manusianya belum bisa menulis membaca. Hari ini kalau mau berteori (atau mengharapkan ada pergerakan evolusioner) tentang pemanasan global (atau negara), mudah saja. Ada banyak data, lalu dikira-kira teori yang pas seperti apa.

FENOMENA RUANGAN DIGELEDAH

Nah, bagaimana melihat data-data ruangan birokrat kita digeledah KPK? Bandingkan berapa banyak ruangan birokrat seluruh Indonesia? Memang tak seberapa, tapi tercatat: siapa yang korupsi, di mana ia melakukan korupsi, apakah ada bukti.

Kemudian ada gangguan terjadi di tengah proses pencatatan ini. Dari titik terjadinya gangguan, pertanyaannya kemudian adalah: akankah meningkat angka ruangan birokrat yang digeledah, ataukah akan menurun? Dari sini, sepuluh tahun dari sekarang, akan keluar sebuah teori baru tentang negeri ini.

ADAKAH TEORI YANG PAS?

Saya pernah bertanya di kelas, “Bu, karena susah diberantas, korupsi dilegalisir saja ya?”, dan dijawab setelah Ibu Dosen menunduk sebentar, “Nilai-nilai kebaikan itu universal.”

Negeri yang nol koma nol nol nol nol nol sekiannya adalah koruptor kelas top hingga kelas teri ini memang sedang sakit kronis. Dicatat denyutnya, dilihat jeroannya. Jika memberantas korupsi hanya menjadi jargon dan senyum para elit di kala kampanye saja, saya akhirnya gemes. Satu kalimat: “Cabut saja selang infusnya!” Let tip of the iceberg fall. Kalau satu ruangan bisa digeledah, ruangan lain di gedung itu mungkin harus steril dari “amplop-amplop melayang”. Mantap ‘kan? Bersih negeri ini dari koruptor. Kalau perlu kita semua ibu-ibu di pasar yang geledah ruang kerjanya wakil-wakil rakyat ini. Toh, kita juga yang coblos partai mereka. Gitu aja repot… (eh ini kata Jupe juga loh soal kondom di CD terbarunya!)

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada April 24, 2008 in corruption, institutionalism, KPK

 

Corruption of Economics, or Economics of Corruption?


corruption.jpgcorruption2.jpgcorruption3.jpg

Heal The World
Make It A Better Place
For You And For Me
And The Entire Human Race
There Are People Dying
If You Care Enough
For The Living
Make A Better Place

Tak bosan saya membaca berita korupsi. Setidaknya ada harapan buat rakyat kecil seperti saya ini. Lirik lagu Michael Jackson “Heal the World” saat ini bermain di kepala saya. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah instansi yang berani mengambil langkah maju di tengah derasnya tiupan angin 2009. Prof Iwan Jaya Azis pernah tekankan ini di kelas, bahwa setiap hari di koran ada berita korupsi di-highlight. Itu pertanda baik. Institusi negara ini mulai memberi tanda-tanda membaik.

Institusionalisme mewajibkan pilar kepastian hukum dan manusia penegak hukum yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang baik. Beberapa tahun lalu, apapun bisa terjadi di Negeri Sim Salabim seperti Indonesia ini. Pernah ada harapan besar dari rakyat saat terompet reformasi ditiup; untuk itu janganlah pemimpin negeri ini membuatnya melorot dengan membangun pilar-pilar institusi negara yang tak kuat.

Hodgson & Jiang (2007) menekankan bahwa korupsi itu retorika yang harus didefinisikan lebih luas lagi karena “organizational corruption, rather than corruption in a broader sense, such as the corruption of language or a single individual… [we] criticized the idea that organizational corruption is confined to the public sector only. A much shorter subsequent section briefly establishes that corruption need not always be for private gain. Another section criticizes utilitarian treatments of corruption and establishes its immoral character, leading to a specific definition of organizational corruption involving the violation of established, normative rules. From this perspective it is argued in the penultimate section that organizational corruption incurs social costs that cannot fully be internalized.”

Yeah, it takes two to tango. One to dangdut (sambil merem melek, keliling lantai joget sendirian!). Mau korupsi tentu ada dua pihak. Ada Urip, ada juga Artalyta-nya dong. Tango bisa juga berlaku di pemberantasan korupsinya: harus ada yang tertangkap tangan dan ada yang menangkap tangannya.

Masalahnya memang korupsi kecil-kecil (seperti uang posyandu yang dikutip petugas kelurahan, ataupun dana-dana perbaikan jalan di Sorong dikutip staf bupatinya) tak terjangkau KPK. SMS terakhir soal korupsi posyandu ke satu kawan yang anggota KPK tak ditanggapi. Saya mau curhat soal dana otsus yang dikutip dengan berbagai “gaya renang” sepertinya harus menunggu BLBI tuntas dulu.

Posyandu? Dua ratus ribu? Kurang seksi…

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 17, 2008 in corruption, curhat, KPK, law, poverty

 

Gubernur Terkaya versi Wartek E-Gov


Warta Ekonomi edisi Warta E-Gov minggu ini menurunkan liputan khusus yang amazingly interesting. Data ini dikompilasi dari LHKPN KPK kurun waktu 2001-2006.

  1. Rp 298+ milyar Rudolf Pardede (Sumut, per 2001)
  2. Rp 149+ milyar Fadel Muhammad (Gorontalo, per 2002)
  3. Rp 58+ milyar Zulkifli (Jambi, per 2004)
  4. Rp 33+ milyar Fauzi Bowo (DKI Jakarta, per 2006)
  5. Rp 30+ milyar Anwar Adnan Saleh (Sulbar, per 2002)
  6. Rp 20+ milyar Sri Sultan Hamengkubuwono X (DIY, per 2001)
  7. Rp 17+ milyar Ratu Atut Chosiyah (Banten, per 2002)
  8. Rp 12+ Agusrin Nadzamudin (Bengkulu, per 2005)
  9. Rp 9+ Agustin Teras Narang (Kalteng, per 2004)
  10. Rp 6+ Imam Utomo S (Jatim, per 2001)

No relations between PDRB and the leader’s private estate… or is it? Ini juga kalau angkanya jujur… *ahem*

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 6, 2007 in kekayaan, KPK, LHKPN, PDRB, rich guy

 

Selamat Pak Antasari


Kasus-kasus besar nan usang menunggu.

BLBI terutama… atau banyak lagi old monies yang belum jelas lari ke mana ya?

*ahem*

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 5, 2007 in KPK

 

Kasus Korupsi yang Besar-besar


“The system is working just fine, the system is working…” ini yang menjadi chant atau jampi-jampi setiap saya membaca berita yang agak “miring” tentang negara ini.

Sebelum kita menjejer kasus-kasus korupsi yang tak kunjung terselesaikan, mari kita lihat angka voting sementara untuk kandidat anggota KPK periode 2007-2010 (update hari ini, 5 Desember 2007, pukul 21.00):

Antasari  37

Amien 16

Marwan 22

Bibit 30

Haryono 30

Moh Jasin 28

Surachmin 8

Waluyo 19

Iskandar 6

Chandra 44

Dua kandidat terbanyak di tahap kedua akan divoting untuk jadi ketua, Antasari atau Chandra?

*ahem*

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 5, 2007 in KPK