RSS

Arsip Kategori: KPPU

Liga Inggris dan Kebijakan Publik


Loh kok ngomongin olahraga (dan hiburan) dengan kacamata kebijakan publik? Apa hubungannya?

Seorang kawan menanyakan, “Apa yang bisa dilakukan regulator jika siaran Liga Inggris itu berpindah dari satu operator TV berlangganan ke TV berlangganan lain?”

Saya jawab, “Di Indonesia? Tak ada.”

Kasus Liga Inggris di Astro Nusantara tempo hari ini memberikan catatan khusus tentang kepastian hukum di Indonesia. KPPU telah memutuskan sesuatu di luar kewenangannya, dan diamini oleh Mahkamah Agung (walau ada satu hakim yang dissenting opinion).

Hak konsumen seakan menjadi hal terakhir yang harus dipikirkan penyelenggara negara ini, sementara banyak cara bisa dipelajari untuk mencegah terjadinya “kesewenangan” pasar Liga Inggris. Belajar dari Komisi Uni Eropa, via Komisi Persaingan Usaha Uni Eropa, Microsoft yang berbasis di Amerika Serikat, tidak dikenakan sanksi aturan persaingan usaha. Microsoft kena penalti halangan perdagangan (trade barrier) dengan meniadakan Explorer dalam paket bundling piranti lunaknya, jika Microsoft ingin memasok ke pasar Uni Eropa (baca ulasannya di sini).

Sayangnya di Indonesia telah diputuskan final oleh MA, bahwa benar adanya putusan KPPU yang menyatakan ESS (Singapore-based, pemasok siaran Liga Inggris kawasan ASEAN) dan All Asia Media Networks (Malaysia-based, investor Astro Nusantara, pemegang lisensi Astro pay TV) “bersalah”. Atas keputusan sebuah lembaga regulator persaingan usaha yang melakukan tindakan mengatur extra-jurisdictional, atau mengatur entitas di luar wilayah yurisdiksinya, inilah yang disebut “ketidakpastian hukum”. Belum lagi ditambah dengan kasus korupsi M Iqbal (anggota KPPU aktif waktu itu) dan Billy Sindoro (manajemen First Media yang dimiliki juga oleh Lippo Group, investor Astro Nusantara).

Kesimpulan sementara saya,  siapapun yang memenangkan hak siar Liga Inggris musim 2009-2010 ini bisa melenggang nyaman dan menikmati penambahan pelanggan secara signifikan seperti halnya almarhum Astro Nusantara waktu itu (dari 30 ribu menjadi 130 ribu dalam waktu kurang dari 1 bulan). Market mechanism and government failure, a nice combination for chaos. Kita kembali setelah ini… ZAP!

 

Merger Remedy


KPPU mengadakan workshop khusus untuk para staff (27-29 November 2007) yang membahas kendali merger (merger control) khususnya merger horizontal, yang belum memiliki detail aturan main (baca: Peraturan Pemerintah). Dengan pemrasaran Arnie Celnicker (pengacara yang pernah bekerja di Department of Justice/DoJ dan Federal Trade Commission/FTC di Amerika Serikat), Karin Lunning (Konkurrensverket/Swedish Competition Authority), dan Osamu Igarashi (Japan Fair Trade Commission/JFTC), workshop ini memang diharapkan bisa mendapatkan pencerahan bagi regulator persaingan usaha di pasar Indonesia (KPPU). Para pemrasaran menyampaikan hal-hal filosofis hingga berbagi pengalaman tentang teknis prosedural investigasi/wawancara. Silakan klik di sini untuk agenda workshop tersebut.

Saya yakin bahwa acara ini adalah rangkaian dari beberapa usaha KPPU untuk membuat aturan main yang mengikuti zaman. Kasus keterlibatan Temasek dalam SPV-nya di Indonesia adalah salah satu contoh yang timbul di saat negeri ini berada dalam state of lawlessness atau ketiadaan aturan main. Untuk itu diperlukan resep yang manjur untuk bermain di pasar Indonesia, mengingat kasus per kasus persaingan usaha harus ditangani secara khusus.

Jika workshop yang dilaksanakan di KPPU minggu ini lebih teknis, saya malah hendak menggali lebih lanjut tentang resep apa untuk kasus mana (baca: prescription or remedy for antitrust case). Penanganan merger horizontal (yang biasanya lebih banyak breach of law daripada merger vertikal, walau tak tertutup kemungkinan juga ada upaya predatori dari merger vertikal), otoritas kompetisi harus memulai dari hal paling filosofis seperti, mengapa harus disiapkan resep/remedy yang akan menguntungkan iklim berusaha dan terutama konsumer Indonesia; transparansi, konsistensi, efektivitas, dan proporsionalitas; atau potensi biaya dan kerugian yang dibebankan ke badan usaha yang dinyatakan bersalah). Selanjutnya adalah bagaimana menerapkan aturan main mulai dari pelaporan setiap akan diadakan divestasi atau mekanisme peralihan kapital/kepemilikan satu badan usaha. Hal yang tak kalah penting adalah pemantauan pascaputusan, seperti proses arbitrase dan resolusi sengketa. Banyak sekali pekerjaan rumah bagi KPPU di masa depan. Bahan yang saya baca di situs www.internationalcompetitionnetwork.org ini mungkin bisa membantu memulai pemikiran kita bersama untuk melindungi konsumer Indonesia serta memberikan a level playing field bagi setiap entitas usaha.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 30, 2007 in competition, KPPU

 

The Devil is in The Details: Arbitrage, Temasek?


Judulnya memang seram, dan saya pun bukan SH LLM yang mengerti logika hukum. Detail dari proses hukum yang akan diambil kita serahkan saja ke pengacara-pengacara Temasek yang bayaran per jam-nya sudah bisa beli beras untuk satu kelurahan makan sebulan! Tee…. hee!

Hanya ada beberapa konsep dasar yang bisa diungkap di sini, terutama mengingat sifat hukum kompetisi; yaitu seputar prinsip, yurisdiksi, dan kaitannya (?) dengan “pengadilan arbitrase”.

1. Hukum persaingan usaha (Indonesia) atau hukum kompetisi (Eropa) atau ‘antitrust law’ (Amerika Serikat) dibuat untuk mengangkat atau menjaga kompetisi di satu pasar dengan mengatur khususnya perilaku dan perjanjian anti-kompetitif; di antaranya penetapan harga, pembagian wilayah, kartelisasi, atau perjanjian eksklusif.

2. Hukum persaingan usaha yang modern sekalipun hanya mengenal kompetisi dalam pasar yang dibatasi oleh garis teritorial negara. Hukum domestik yang mengatur kompetisi ini tidak mengatur aktivitas di luar batas negara, kecuali yang memiliki dampak terhadap keadaan domestik. Contoh terakhir di Uni Eropa adalah putusan Direktorat Kompetisi, Komisi Eropa, Uni Eropa terhadap korporasi raksasa Amerika, Microsoft (September 2007). Alasannya adalah “barrier to innovation” terutama terkait dengan (1) penolakan Microsoft untuk menyediakan ke kompetitornya “informasi interoperabilitas”, (2) perilaku Microsoft “tying” Media Player dengan Windows PC operating system, dan (3) mengingat keputusan Komisi Eropa untuk membentuk “monitoring trustee” yang memantau kepatuhan Microsoft terhadap hukum Uni Eropa jika tetap ingin bermain di kolam Eropa. Trustee akhirnya tak terbentuk, tapi tetap Microsoft harus membayar denda US$700 juta.

3. Untuk “mengakali” kompetisi lintas-batas terkadang bisa juga dilakukan dengan pembentukan beberapa perjanjian antar-negara (ASEAN, misalnya) atau antar-kawasan (GATT hingga WTO, misalnya). Perjanjian ini awalnya dibentuk untuk mengakomodir perjanjian perdagangan lintas-batas, tapi kemudian muncul topik “trade-related” seperti kebijakan persaingan usaha antar-anggota. Tahun 1994, misalnya, pasca Putaran Urugay, ada pasal yang membatasi yang ditujukan terhadap sector-specific issues yang lintas-perbatasan negara. Kemudian WTO pasca-Doha (2001) dan pasca-Cancún (2003) telah “meracik” secara formal pra-kesepakatan kebijakan dan hukum persaingan usaha. Hingga pertemuan di Cancún, ada 3 opsi: negosiasikan kesepakatan yang mengikat (binding treaty), buat perjanjian yang “lunak”, atau teruskan menggali lebih lanjut tentang isu ini [trade & competition]. Isu kompetisi menguap begitu saja di Cancún, karena ada banyak topik”trade-related” yang tak kunjung selesai dibahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya.

4. Peraturan perundangan seputar “abuse of dominant position” khusus untuk pemain telekomunikasi di Singapura sendiri ditangani oleh IDA (Information Development Authority), yang memang pemainnya hanya duopoly Starhub dan Singtel. Karena pasar yang ditangani hanya Singapura dengan populasi dan luas area yang tak terlalu besar, beberapa putusan IDA terhadap merger konglomerasi atau vertikal dari sebuah telco (telephone company) terkadang tidak mencerminkan penerapan hukum persaingan sesungguhnya (lihat di sini).

5. Apa kaitannya putusan KPPU dengan pihak yang merasa dirugikan naik banding ke pengadilan arbitrase internasional? KAGAK ADA. Secara singkat, pengadilan arbitrase international di London (klik www.lcia-arbitration.com) adalah bersifat sebagai penengah, dan biasanya pemerintah memang digugat oleh pemain swasta, atau pemain swasta digugat pemain swasta lain. Yang digugat adalah seputar sengketa kontrak, dan bukan putusan KPPU atau otoritas persaingan lain di satu negara. Karena arbitrage adalah praktek pembelian satu barang berharga di satu pasar untuk kemudian dijual kembali di pasar lain dalam rangka mendapatkan profit dari perbedaan harga (American Heritage Dictionary, 1996). Jadi Kompas hari ini halaman 38 belumlah mengkaji lebih lanjut tentang wacana “arbitrage” yang dilemparkan beberapa orang, termasuk Ichanuddin Noorsy tempo hari di TVRI.

6. Terakhir, melihat beberapa latar belakang di atas ini, silakan dikaji dimensi hukum pasca-putusan KPPU terhadap Telkomsel dan IM3, dalam hal ini terhadap (dan yang akan dilakukan oleh) pemilik saham dominan di perusahaan-perusahaan boneka (baca: SPV, special purpose vehicle) yang dibuat Temasek Holdings Private Limited. Tidak terlalu rumit, unless you really know the devil.

LAMPIRAN:

Singapore Telecom (SingTel) – Listed on the Singapore and Australian Stock Exchanges, SingTel is majority owned by the Singapore government. SingTel is the leading provider of fixed-line, mobile and Internet services in Singapore. With a small, saturated and competitive home market, SingTel has significant offshore interests, which now contribute a majority of its revenue. Its main subsidiary is Optus in Australia. Others include Telkomsel in Indonesia, Globe Telecom in the Philippines, Bharti Telecom in India and AIS in Thailand. The company has significant investments in international submarine cable networks, satellite systems and data centres.

StarHub Pte Ltd – StarHub provides voice and data services over fixed, mobile and Internet platforms in Singapore. After strong growth in the last few years, the company has been challenging MobileOne for second position behind SingTel in the local mobile market. StarHub has also been slowly building a nationwide fixed-line network to serve the residential market. In July 2002, Singapore Cable Vision merged with StarHub and was renamed StarHub Cable Vision, providing cable TV and broadband services.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 26, 2007 in IM3, KPPU, Telkomsel, Temasek

 

Temasek and The Right Prescription


Risk and profit. They go hand in hand. The higher the risks one entity shall take, the more profitable she shall get. The hype of reality shows in TV are still on demand. Even Kinaryosih and her love Brett Money coupled to join AXN Amazing Race, a globespotters’ challenge TV show. Everyone loves higher risk challenge.

As a big entity, Temasek had calculated all risks before entering Indonesian market, a big fat profitable but lousy market. Lousy? Not so fast…

If the KPPU decision is made this week on Temasek of her monopoly power or abuse of dominant position, it is actually all about consumer welfare and other entities’ welfare (read: total welfare). This “consumer welfare prescription” has been implemented in many countries around the globe. Judge Robert Bork coined this term, and the concept is quoted in many decisions by other countries’ competition authorities.

In Indonesia, unfornately, Consumers’ Protection Law is outlined separately from Competition Law. For this reason, KPPU could only decide on monopoly power, not at the very thoughts of consumer welfare. Both laws must have been regarded under one umbrella for KPPU to make decision. For comparison, please comprehend Judge Bork’s “total welfare” interventionist actions.

Let me put it this way. For consumer welfare: a firm’s market power will depend on the buyers’ sensitivity to price (the firm’s elasticity of demand) therefore buyers or consumers shall be protected from any suspectedly-artificial pricing that a firm like Telkomsel or Indosat could conduct.

For competition’s sake, we shall look at a wider angle. Both firms’ elasticity, and therefore their market power, will depend on the elasticity of market demand, the number of firms, degree of product differentiation and the interaction between firms. When fringe players enter the arena, and the only strategy that both firms have conducted is advertising campaign. Theory has it that reducing price or dominant players to consumers would be the last strategy.

I have observed when one campaign conducted by Telkomsel took place, Indosat would place only itsy-bitsy ads (not campaign). The other way round happened. I have clipped all their Kompas ads for the last semester for proof.

On the other hand, Temasek, again, with her calculation to enter Indonesia, anticipated investments via dividing enterprises to handle both Telkomsel and Indosat: Singtel 35% of Telkomsel, and Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd. 41,94% of Indosat. Both Singtel and STT is under Temasek. But then again, KPPU has outsmarted this.

Even a campaign statement of “not healthy to invest in Indonesia” is broken if we see the due process of law is taken place. Please compare this with decision process taken by other countries’ competition authorities. There are consumer welfare and rule of reason to consider.

A public complain was sent to KPPU about pricing strategy that was harmonized by both Telkomsel and Indosat at the time many fringe players entered the arena, then KPPU conducted investigation and calculation. When the decision is made, and Temasek shall appeal to district court, then there is no way Indonesia is a risky country. Please, the system is progressing. Let it flow and work accordingly.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 20, 2007 in Indosat, KPPU, risk country, Telkomsel, Temasek